Pengumumanindeks

  • Pengumuman Kelulusan Semester II Mahasiswa Prodip I STAN BDK Makassar TA 2014/2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman tentang Kelulusan Mahasiswa Semester Genap 2015 Prodip I Spesialisasi Perpajakan dan Bea Cukai BDK Pekanbaru +

    Baca Selengkapnya
  • Diklat (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan IV Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Diklat Bendahara Pengeluaran Angkatan I TA 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DF Pemeriksa Dasar Angkatan IV Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • “Bea Cukai ! Pasti Bisa Jaya !!!”

    [CIMAHI] Jumat, 4 September 2015. Sebanyak 60 orang peserta diklat meneriakkan jargon ini. Jargon yang diberikan dari Yudi Hendrawan, Kepala Bagian Umum Kanwil DJBC Jawa Barat I diteriakkan untuk mengingatkan tangguhnya mental dan fisik pegawai Bea dan Cukai. Setelah melaksanakan apel penutupan, demo keterampilan dan jargon, maka ditutuplah Diklat Teknis Umum Kesamaptaan Bea dan Cukai Periode II Tahun Anggaran 2015. Baca Selengkapnya
  • Seminar “TOTAL LOOK FOR PROFESSIONAL WOMEN LEADER”

    [Magelang] Rabu, 2 September 2015. Luar biasa sambutan peserta terhadap seminar “TOTAL LOOK FOR PROFESSIONAL WOMEN LEADER” yang diselenggarakan di Pendopo Balai Diklat Kepemimpinan. Seminar yang bertemakan tentang perempuan ini digelar dalam rangka untuk turut serta mendukung peran perempuan di lingkungan kerjanya. Karena bekerja tidak selalu hanya tentang hal-hal dan kemampuan teknis, tapi juga mengenai bagaimana seharusnya kita berpenampilan, yang nantinya juga akan berpengaruh pada citra diri dan citra institusi. Baca Selengkapnya
  • Kepala Pusdiklat dan Kepala Balai Tanda Tangani Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi

    [Tangerang Selatan] Kamis, 3 September 2015. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Sumiyati memimpin acara Penandatanganan Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan di Gedung J Kampus PKN STAN Bintaro pada 1 September 2015. Langkah ini dilaksanakan, menyusul penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi oleh Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro disaksikan Pimpinan KPK, Taufiequrrahman Ruki yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Baca Selengkapnya
  • 2.397 Peserta Ikuti Tes Tertulis USM PKN-STAN 2015 di Makassar

    [Makassar] Sebanyak 2.397 peserta yang sebagian besar merupakan lulusan SMA dan SMK tahun ini mengikuti tes tertulis yang merupakan tahap pertama dari Ujian Saringan Masuk Politeknik Keuangan Negara STAN (USM PKN-STAN) Tahun 2015. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah Makassar dan sekitarnya, melainkan ada pula yang datang dari luar Makassar seperti Kendari, Palu, dan sebagainya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • MENGATASI KONFLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

    MENGATASI KONFLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • PEMBAYARAN ATAS HASIL PEKERJAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

    PEMBAYARAN ATAS HASIL PEKERJAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • Peningkatan Peran Bappenas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran, Efektifkah?

    Peningkatan Peran Bappenas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran, Efektifkah? Jamila Lestyowati Abstrak Kementerian Keuangan dan Bappenas merupakan dua institusi yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selama ini keterlibatan tersebut memiliki peranan dan tugas masing-masing. Secara umum Beppenas berperan dalam proses perencaaan dan Kementerian Keuangan lebih banyak berperan dalam proses penganggaranannya. Keterpaduan kedua proses ini menghasilkan simbisosis mutualisme yang sangat apik sehingga dalam sepuluh tahun belakangan ini terjadi dinamisasi yang efektif untuk kedua proses ini. Hal ini bisa dilihat dari adanya prioritas pembangunan nasional yang telah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia oleh berbagai kementerian. Sebaliknya kepastian penganggaranannya pun telah didapatkan untuk dapat terjaminannya pelaksanaan program pemerintah. Masing-masing pihak memiliki domain yang berbeda. Apa jadinya jika salah satu pihak memasuki wilayah pihak yang lain? Kata kunci: Bappenas, perencanaan dan penganggaran, DIPA, prioritas pembangunan Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise