• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN II TA. 2014 DI PEKANBARU +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN II TA. 2014 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI EKSEKUTIF TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI ANGKATAN IV TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DF PFPD ANGKATAN II T.A. 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Lokasi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tk. V Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • FGD EVALUASI PASCADIKLAT DAN DISTRIBUSI PROGRAM DIKLAT

    Hari ini, Rabu, tanggal 17 Desember 2014, bertempat di Ruang Rapat Balai Diklat Keuangan Cimahi, Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat Keuangan Cimahi mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) Evaluasi Pascadiklat Dan Distribusi Program Diklat untuk diklat-diklat yang berasal dari Pusdiklat Pajak yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Cimahi untuk Tahun Anggaran 2015. Baca Selengkapnya
  • Pekan Mahasiswa 2014 Prodip I STAN di BDK Cimahi

    PEKAN MAHASISWA 2014 UTS Selesai! Penat Mahasiswa/i BDK Cimahi karena UTS terobati dengan kegiatan yang ditunggu tunggu, yaitu PEKMA (Pekan Mahasiswa) yang sudah menjadi jadwal rutin di STAN setelah ujian. PEKMA kali ini diadakan mulai hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Desember 2014. Baca Selengkapnya
  • Capacity Building Prodip I STAN BDK Makassar: Fantastic!

    [Makassar] Senin, 15 Desember 2014. Dalam rangka STAN Holiday Camp, sebanyak 118 mahasiswa Prodip I STAN BDK Makassar yang terdiri dari 60 mahasiswa Spesialisasi Pajak dan 58 mahasiswa Spesialisasi Bea dan Cukai mengikuti kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan selama tiga hari sejak Kamis (11/12) hingga Sabtu (13/12) kemarin. Baca Selengkapnya
  • Holiday Camp Mahasiswa Program Diploma I Keuangan STAN Tahun Ajaran 2014/2015 di Malang

    [Malang] Senin, 15 Desember 2014. Dalam rangka menegakkan kedisiplinan dan meningkatkan ketahanan fisik mahasiswa Program Diploma I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Spesialisasi Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang menyelenggarakan capacity building dalam bentuk Holiday Camp bagi seluruh mahasiswa Program Diploma I Keuangan STAN  yang menempuh pendidikan tahun ajaran 2014/2015 di BDK Malang. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PAJAK YANG FAIR : KONTAK SOSIAL NEGARA DAN RAKYAT

    ABSTRAK Keadilan adalah satu kata yang sangat dicari pendekatan praktis-nya ketika mendesain aturan pajak. Sejarah panjang telah ditempuh untuk mencari konsep yang terbaik untuk mengejawantahkan tentang keadilan pajak. Setelah konsep pajak begitu cair pada zaman kerajaan sebelum konsep demokrasi berkembang di negara-negara modern, banyak pemikir mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan pajak, dari Adam Smith hingga Musgrave. Pada intinya pajak harus diberlakukan secara fair atau adil. Bagaimana mendesain peraturan pajak hingga memenuhi unsur keadilan? Muara tulisan ini adalah mencoba melihat letak keadilan pajak dalam sistem negara modern yang sebenarnya. Seadil-adilnya keadilan yang ingin dicapai pada sistem yang dibangun manusia, dipercaya masih merupakan keadilan relatif. Karena keadilan mutlak hanyalah milik Tuhan semata. Baca Selengkapnya
  • KEWENANGAN PEJABAT ADMINSTRASI DI INDONESIA

    Oleh : Rum Riyanto.S Widyaiswara Utama BDK Malang   Abstrak Dalam konteks negara hukum kewenangan untuk melakukan suatu tindakan administrasi dalam penyelenggaraan dan pelayaan pemerintah,harus didasarkan pada sumber kewenangan yang secara jelas diberikan oleh hukum.  Kejelasan sumber kewenangan itu setidak-tidaknya akan memberikan legalitas atas perbuatan admistrasi pemerintahan dan mencegah terjadinya tumpang tindih serta  penyalah gunaan kewenangan antara sesama pejabat administrasi pemerintahan.  Kedua hal tersebut akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi pejabat adminstrasi baik pada aras hukum administrasi negara , hukum pidana maupun dalam konteks keperdataan. Baca Selengkapnya
  • “DRONE” UNTUK PENGAWASAN PAJAK DI INDONESIA: PERLUKAH?

    oleh: Agung Darono Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang   Pada sebuah pementasan, pemain ludruk Cak Kartolo berdialog dengan rekannya, Cak Sapari. Dengan menggunakan banyolan khas Jawa Timuran, Cak Kartolo untuk memamerkan rencananya untuk membeli “pesawat tanpa awak”. Kata Cak Kartolo dalam bahasa Jawa kepada Cak Sapari memamerkan kekayaannya, “Lho, kon iku gak eruh ta yen aku saiki arep tuku ‘pesawat tanpa awak’ ? ” (Lho, kamu nggak tahu kalau aku mau beli ‘pesawat tanpa awak’? ”) Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise