• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSD Pajak II Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2014 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pemanggilan Peserta Seleksi Wawancara Beasiswa Pascasarjana (S2) SPIRIT 2014 Periode II +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI ANGKATAN III TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Tes Wawancara Penerimaan Dosen Politeknik Keuangan Negara "STAN" Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Artikelindeks

  • KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM

    Oleh: Suradi Widyaiswara Madya Balai Diklat Kepemimpinan Magelang Abstrak: Jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: Ghulul (Penggelapan), Risywah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), Al-Maks (Pungutan Liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan). Kata kunci: jarimah, fiqh jinayah dan korupsi Baca Selengkapnya
  • PEMBUKTIAN BERDASAR PERTIMBANGAN PROFESIONAL PEMERIKSA: SUATU UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK (BAGIAN 1 dari 2 TULISAN)

    PEMBUKTIAN BERDASAR PERTIMBANGAN PROFESIONAL PEMERIKSA: SUATU UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK (BAGIAN 1 dari 2 TULISAN) Oleh: Roy Martfianto Widyaiswara Muda BDK Yogyakarta   Abstraksi: Sistem pengenaan pajak di Indonesia menganut sistem self assesment. Yang berarti Undang-Undang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya tanpa menunggu adanya surat ketetapan. Kepercayaan ini tetap harus diawasi dengan mekanisme yang ada di Pasal 29 UU KUP. Pengawasan melalui pemeriksaan memberikan hak kepada fiskus untuk menetapkan pajak yang terutang versi fiskus. Namun sekalipun hak tersebut dijamin oleh Pasal 12 UU KUP, fiskus harus mampu menunjukkan bukti yang memadai dalam perhitungannya. Bukti inilah yang akan membedakan antara temuan yang berkualitas atau tidak sehingga fiskus mempunyai dasar yang cukup untuk menetapkan pajak dengan SKP.   Kata Kunci: pemeriksaan, bukti, pertimbangan profesional   Baca Selengkapnya
  • Upaya Perbaikan Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Model Penilaian Dp-3 Pada Organisasi Di Lingkungan Pemerintah (Bagian Kedua Dari Dua Tulisan)

    Oleh : Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan   Abstrak                   Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dengan DP-3 seringkali dijumpai beberapa kendala. Kendala utama yang bisa diidentifikasi dalam pelaksanaan DP3 antara lain kendala teknis yang berkaitan dengan  kemampuan penilai dalam memberikan penilaian dan ketidakmampuan format DP-3 dalam menunjang produktivitas kerja. Kendala budaya yang berkaitan dengan dengan keterbukaan dalam penilaian. Kendala di luar sistem penilaian yang berkaitan dengan sifat pekerjaan di lingkungan pemerintah yang tidak semua pekerjaan dapat dispesifikasi secara fungsional dengan sistem angka kredit dan manajemen pemerintah secara keseluruhan belum optimal dalam menghargai pegawainya dalam hal sistem kompensasi dan sistem promosi jabatan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise