Pengumumanindeks

  • Pengumuman Penetapan Hasil DTSS Petugas Ekstensifikasi Angkatan I dan II T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat BDK Malang Tahap IV +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat BDK Malang Revisi VII +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penilaian Bisnis Dasar Bagi Pegawai DJP Angkatan VII Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Bendahara Pengeluaran Angkatan II Tahun Anggaran 2016 di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2016 DI MEDAN +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Rahmadi Murwanto: Kajian Dapat Membuat Para Widyaiswara dan Dosen Up to Date

    [Jakarta] Selasa, 27 September 2016. Kepala Bagian OTL BPPK, Rahmadi Murwanto, mendapat kesempatan untuk membuka Forum Ilmiah Keuangan Negara gelombang 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 September 2016 di Sekretariat Badan. Pada kesempatan tersebut, Beliau mengutarakan pendapatnya bahwa sudah saatnya BPPK mulai berubah dari pola yang selama ini hanya fokus pada pengajaran, untuk mulai masuk ke dalam kegiatan kajian. “Memang kegiatan kajian itu tekanannya sangat banyak sekarang. Terakhir Bu Menteri Keuangan juga meminta bisa gak BPPK dan PKN STAN melakukan kajian. Banyak hal yang sudah dilakukan tetapi tidak pernah dikaji,” ungkapnya. Baca Selengkapnya
  • Membuat Makalah Berkualitas Melalui FIKN

    [Jakarta] Selasa, 27 September 2016. Setelah sukses menyelenggarakan Forum Ilmiah Keuangan Negara (FIKN) gelombang I pada bulan Mei lalu, BPPK kembali menggelar FIKN gelombang 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 September 2016 di Sekretariat BPPK. FIKN merupakan forum diseminasi ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan semua bidang kajian yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Forum ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk saling bertukar pengalaman dalam untuk mendukung tercapainya misi BPPK sebagai organisasi yang terus-menerus belajar dan memperbaiki diri (learning organization). Baca Selengkapnya
  • Ujian Ulangan Tahap Pertama tahun 2016 secara serentak

    [Tangerang Selatan] Rabu, 28 September 2016. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negaran dan Perimbangan Keuangan Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Pada hari Selasa, 27 September 2016 menyelenggarakan ujian ulangan tahap pertama dibulan September secara serentak baik di Pusdiklat KNPK maupun di daerah.   Baca Selengkapnya
  • Diklat Prajabatan Golongan II, Langkah Awal untuk menjadi Abdi Negara

    [Pekanbaru] Selasa, 27 September 2016. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru telah memulai kegiatan baru pada pagi hari ini. Kali ini kegiatan yang diselenggarakan adalah Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 8. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • USIA DUA BULAN TAX AMNESTY

    USIA DUA BULAN TAX AMNESTY Oleh: Aniek Juliarini (Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta) Abstrak Sudah dua bulan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty dimaklumatkan. Begitu beragamnya pendapat dan informasi yang beredar menjadikan masyarakat banyak yang menjadi gagal paham, bingung, panik, atau protes terhadap program ini. Sebelum keresahan masyarakat makin meluas, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Presiden pun turun tangan dan memberikan penekanan bahwa sasaran utama tax amnesty adalah pengusaha besar, terutama yang banyak menyimpan uang di luar negeri. Namun, kebijakan ini juga bisa diikuti oleh pengusaha kelas menengah dan kecil. Baca Selengkapnya
  • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru

    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum   menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Cimahi] Abstrak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 satker Badan Layanan Umum telah memiliki PSAP tersendiri. Sebelum terbit PMK ini, standar penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum hanya ditempelkan sedikit dalam PSAP nomor 11 tentang akuntansi laporan keuangan konsolidasian. Hal ini membawa angin segar bagi satker yang menyandang status Badan Layanan Umum agar memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangannya. Tentunya maksud dan tujuan terbitnya peraturan menteri keuangan tersebut adalah agar Badan Layanan Umum mampu mengelola keuangan sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan lebih transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Berbasis Akrual, Badan Layanan Umum Baca Selengkapnya
  • Kurang Paham Terhadap Mode Tampilan Proyektor LCD

    Ringkasan: Ada beberapa mode tampilan yang bisa digunakan dalam melakukan presentasi dengan Proyektor. Mode tampilan duplicate merupakan salah satu mode yang sering dipakai pada setiap presentasi. Mode tersebut merupakan default setting dan secara otomatis digunakan oleh sistem operasi Windows apabila sistem mendeteksi ada proyektor Liquid Crystal Display (LCD) yang masuk. Karena sifatnya yang otomatis itu, membuat para pengguna beranggapan hanya ada satu mode saja yang dapat dipakai. Jika terjadi demikian, mereka akan berpikir bahwa telah terjadi masalah teknis di antara laptop atau proyektor LCD. Untuk mengurangi kekurangpahaman pengguna pada mode tampilan saat ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengetahuan mengenai mode tampilan melalui In House Training atau sejenisnya. Penulis: Rahmat Nugroho, Pranata Komputer pada Pusdiklat Pajak.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016