Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Diklat Fungsional Pemeriksa Tingkat Dasar Angkatan III Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Account Representative Tingkat Dasar Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Fungsional Pemeriksa Tingkat Dasar Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Juru Sita Pajak Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Bitung Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Apa dan Mengapa Harus Koordinasi? (Bagian 1)

    Oleh: Budi Susilo (Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Medan) AbstrakKoordinasi merupakan salah salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik Baca Selengkapnya
  • BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

    BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS Trisulo Widyaiswara BDK Denpasar Abstraksi Perjalanan dinas adalah sebuah keharusan, dan sering melekatpada pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Oleh karena itu disediakan dana dalam APBN untuk keperluan belanja perjalanan dinas. Petunjuk pelaksanaan juga sudah diterbitkan sebagai pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas dan pembayarannya. Akan tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan yang perlu dicari penyelesaiannya. Tulisan ini adalah opini dalam menentukan solusi permasalahan perjalanan dinas.  Penyelesaian masalah pada perjalanan dinas seyogyanya tetap mengacu pada prinsip-prinsip: selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas. Baca Selengkapnya
  • PERSEKONGKOLAN DALAM PERSPEKTIF PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

    ABSTRAK Pengadaan barang jasa Pemerintah diharapkan menghasilkan barang jasa yang terbaik dan dibutuhkan oleh Kementerian Negara dan Lembaga. Untuk mendapatkan barang jasa yang terbaik tentunya di dapatkan dari para penyedia yang kompeten. Maka dilakukan proses pengadaan yang baik, proses yang baik ini untuk menghilangkan persekongkolan. Persekongkolan diantara para penyedia dapat merusak proses pengadaan barang jasa Pemerintah dan merugikan negara dalam permainan harga barang jasa yang dibutuhkan. Dan jika ditemukan adanya persekongkolan maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci : Persekongkolan, Penyedia, Sanksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise