• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Peserta yang Dinyatakan Telah Mengikuti Lokakarya Crude Palm Oil (CPO) TA 2015 yang Diselenggarakan di BDK Pekanbaru +

    Baca Selengkapnya
  • CALON PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN DAN KETENTUAN PENYETORAN BIAYA ADMINISTRASI UJIAN +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Pemeriksaan Piutang Negara Dasar Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA KEBERATAN DAN BANDING TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • KUESIONER PRADIKLAT DTSS PENGAWASAN DAN PENANGANAN BARANG BERBAHAYA TAHUN ANGGARAN 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PEMALSUAN BERITA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN AKADEMIK 2015/2016 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Menteri Keuangan Musnahkan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sulawesi

    [Makassar] Jumat, 22 Mei 2015. Menteri Keuangan Bapak Bambang Brodjonegoro menghadiri pemusnahan barang hasil penindakan Kanwil DJBC Sulawesi dengan didampingi oleh Bapak Azhar Rasyidi selaku Kepala Kanwil DJBC Sulawesi dan Bapak Supraptono selaku Direktur Teknis Kepabeanan yang bertindak sebagai Plt Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesempatan tersebut, barang-barang hasil penindakan berupa hasil tembakau (rokok) sebanyak lima juta batang dan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) atau minuman keras sebanyak 20.000 botol menjadi barang bukti hasil sitaan Kanwil DJBC Sulawesi dalam beberapa bulan terakhir.  Baca Selengkapnya
  • Penutupan Dua Diklat Di Tengah Kunjungan Menteri Keuangan

    [Makassar] Jumat, 22 Mei 2015. Siang ini suasana lingkungan kantor BDK Makassar terlihat berbeda daripada hari-hari biasanya. Kerumunan orang-orang yang sebagian besar terdiri dari para pegawai yang berkantor di GKN Makassar dan awak media tampak memadati depan lobi sekretariat dan samping asrama BDK Makassar. Meski demikian, hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan diklat-diklat yang akan ditutup hari ini. Kedua diklat yang dimaksud adalah Diklat Pengetahuan Penilaian Bagi Pejabat DJKN dan Diklat Fungsional (DF) Pemeriksa Dasar.  Baca Selengkapnya
  • Ever Tried. Ever Failed. No Matter. Try Again. Fail Again. Fail Better

    [Yogyakarta] Jumat, 22 Mei 2015. BDK Yogyakarta menutup 3 Diklat yang diselenggarakan di 2 kota, Yogyakarta dan Semarang. Diklat Manajemen Risiko  Periode II dilaksanakan selama 5 hari mulai 18- 22 Mei 2015 dan ditutup langsung oleh Kepala Seksi Evaluasi BDK Yogyakarta. Diklat Manajemen Risiko ini  dilaksanakan khusus untuk DJPB Provinsi Jawa Tengah dan bertempat di Aula Kanwil DJPB Jawa Tengah. Baca Selengkapnya
  • Lomba Pengarusutamaan Gender: Wujudkan Program Pembangunan Kementerian Keuangan yang Adil dan Setara

    [Jakarta] Jumat, 22 Mei 2015. Istilah "Gender" adalah istilah yang sering didengar dan digunakan oleh masyarakat dalam berbagai forum. Meskipun sering digunakan, istilah ini terkadang belum digunakan dengan tepat, bahkan kerap diartikan sebagai jenis kelamin. Ditahun 2009, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksakan pengarusutamaan gender. Instruksi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional tahun 2015-2019 yang menetapkan pengarusutamaan kebijakan pembangunan, salah satunya pengarusutamaan gender. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keuangan Dengan Menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA)

      Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keuangan Dengan Menggunakan Importance-Performance Analysis(IPA)   Widyarini, S.Psi.   Abstrak :   Salah satu indikator pengukuran kinerja organisasi penyedia jasa adalah tingkat kepuasan pengguna jasa. Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, dan pelatihan di bidang keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai unit yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan sudah semestinya melakukan pengukuran kepuasan melalui survey tentang kepuasan para peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat. Selain  untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat di BDK, survey ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sudah memberikan kepuasan dan yang belum memberikan kepuasan bagi peserta diklat. Hasil survey dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan diklat di BDK. Pembahasan tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di BDK melalui Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaaan Diklat ini, terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu : Kualitas Pelayanan dan Dimensi Pelayanan, Kepuasan Peserta Diklat, Pengukuran Kepuasan Peserta Diklat, dan Tindak Lanjut Hasil Pengukuran  Baca Selengkapnya
  • Wajib Pajak tertentu diperbolehkan melakukan Transaksi Transfer Pricing sesuka hati?

    Wajib Pajak tertentu diperbolehkan melakukan Transaksi Transfer Pricing sesuka hati? Muhammad Hikmah Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011 Tanggal 11 Nopember 2011 sebagai Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa maka terdapat beberapa perubahan yang mendasar. Baca Selengkapnya
  • SKPKB Setelah Putusan Pidana Habis Gelap Terbitlah Terang

    SKPKB Setelah Putusan Pidana Habis Gelap Terbitlah Terang Muhammad Hikmah Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Pasal 13 ayat (5) menyebutkan bahwa: “Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak (WP) setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise