Pengumumanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • KENDALA SERTA SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DI DJP

    Abstrak e-Goverment, terdengar di musim pemilihan calon presiden Indonesia 2014, bagi Direktorat Jenderal Pajak e-Goverment bukanlah “aset” baru. Infrastruktur Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung e-Goverment, sudah tersedia. Membahas infrastruktur e-Government tidak akan lepas dari Teknologi Informasi Komunikasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi tidak hanya sistem komputer, namun juga sistem Sumber Daya Manusiayang mempunyai kepedulian dan kemampuan bersinergi dengan sistem komputer, karena tidak semua masalah dalam SIDJP dapat diselesaikan secara sistem tetapi peran Sumber Daya Manusia juga penting. Baca Selengkapnya
  • KLARIFIKASI ATAS IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

    Abstrak Secara umum, pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Beberapa pemberian tersebut diatur secara khusus sebagai biaya yang boleh dikurangkan. Namun, ada beberapa ketentuan perpajakan yang mengatur masalah ini yang masih kurang jelas sehingga memicu timbulnya banyak sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Baca Selengkapnya
  • ANALISIS SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SKPKB PPN DALAM HAL TERDAPAT SELISIH LEBIH PPN YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN

    ANALISIS SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SKPKB PPN[1]DALAM HAL TERDAPAT SELISIH LEBIH PPN YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN Abstrak Pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP[2] untuk SKPKB PPN apabila dalam SPT Masa PPN[3] terdapat selisih lebih PPN yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya maka sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP tersebut dikenakan atas PPN yang kurang dibayar yang berasal dari selisih lebih PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Adapun PPN yang kurang dibayar yang berasal dari selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan untuk masa pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (2) Undang-undang KUP. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise