• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pemanggilan Peserta Seleksi Wawancara Beasiswa Pascasarjana (S2) SPIRIT 2014 Periode II +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI ANGKATAN III TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Tes Wawancara Penerimaan Dosen Politeknik Keuangan Negara "STAN" Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN SAH MENGIKUTI UJIAN DAN LOKASI UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE OKTOBER TA. 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pejabat Lelang Angkatan 2 Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Outbound Training KPP Madya Semarang

    [Bandungan] Rabu, 22 Oktober 2014. Tim Outbound Balai Diklat Kepemimpinan bekerjasama dengan KPP Madya Semarang menyelenggarakan Outbound Training bagi 130 pegawai KPP Madya Semarang di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Sabtu 18 Oktober 2014. Tim Outbound Balai Diklat Kepemimpinan sendiri terdiri dari 12 orang, dengan satu koordinator tim Bapak Kodirin, Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Diklat Kepemimpinan. Baca Selengkapnya
  • Workshop SAIBA BDK Manado dan KPPN Manado Angkatan VIII

    [Manado] 22 Oktober 2014. Serangkaian kegiatan Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA yang diselenggarakan BDK Manado bekerja sama dengan beberapa KPPN di wilayah kerja BDK Manado akhirnya berada pada angkatan terakhir. Workshop SAIBA Angkatan VIII Manado, sekaligus menjadi workshop SAIBA penutup untuk tahun 2014, saat ini sedang diselenggarakan di BDK Manado. Workshop yang direncanakan dilaksanakan selama empat hari ini ( 20 - 23 Oktober 2014 ) dihadiri sebanyak 25 peserta yang berasal dari satker mitra kerja KPPN Manado. Workshop dibuka langsung oleh Bapak Sahminan Zega selaku Kepala BDK Manado dan Bapak Amin Zuhri selaku Kepala KPPN Manado. Baca Selengkapnya
  • BARANG MILIK NEGARA HARUS DIKELOLA DENGAN BENAR

    [Tangerang Selatan] Selasa, 21 Oktober 2014. Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M.memberikan ceramah pimpinan kepada peserta Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Negara Angkatan V dan VI Kelas Kerja Sama Diklat antara Pusdiklat KNPK dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2014 pada tanggal 20Oktober 2014. Baca Selengkapnya
  • PENYELENGGARAAN TOT STUDI KELAYAKAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN OBLIGASI DAERAH TAHUN 2014

    [Tangerang Selatan] Selasa, 21Oktober 2014.. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan diklat Training of Trainer (TOT) Studi Kelayakan Kegiatan yang Dibiayai dengan Obligasi Daerah Tahun 2014 pada tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2014 di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta Utara. Pembukaan TOT dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 pukul 08.00 oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan, Rahadi, SE, M.E mewakili Kepala Pusdiklat KNPK. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Akibat Hukum Pencantuman Dalam Daftar Hitam

    ABSTRAK Untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan dan berkualitas baik, maka diperlukan punishment dan reward bagi para calon penyedia ataupun penyedia. Hukuman yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya adalah dimasukkan dalam daftar hitam atau dikenakan denda. Tentunya jika dikenakan daftar hitam akan memberikan akibat hukum dan ekonomi yang sangat merugikan secara signifikan. Apabila dimasukkan dalam daftar hitam konsekuensinya calon penyedia atau penyedia tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang jasa Pemerintah selama 2 (dua) tahun. Kata Kunci : Daftar Hitam, Akibat Hukum, dan Penyedia. Baca Selengkapnya
  • KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN DALAM PROSES LELANG

    KLARIFIKASI  DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN DALAM PROSES LELANG Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • Apa dan Mengapa Harus Koordinasi? (Bagian 1)

    Oleh: Budi Susilo (Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Medan) AbstrakKoordinasi merupakan salah salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise