Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DF Pemeriksa Menengah Angkatan I T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Lokakarya Manajerial Kepala Kantor DJBC Angkatan II T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat DTSS Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Tahun Anggaran 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE JULI TAHUN ANGGARAN 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Penyegaran Personality and Service Excelent Pelayanan Lelang pada BDK Denpasar Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Seleksi Tertulis Tahap I Beasiswa Kemenkeu 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PMK Nomor 37/PMK.012/2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru

    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum   menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Cimahi] Abstrak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 satker Badan Layanan Umum telah memiliki PSAP tersendiri. Sebelum terbit PMK ini, standar penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum hanya ditempelkan sedikit dalam PSAP nomor 11 tentang akuntansi laporan keuangan konsolidasian. Hal ini membawa angin segar bagi satker yang menyandang status Badan Layanan Umum agar memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangannya. Tentunya maksud dan tujuan terbitnya peraturan menteri keuangan tersebut adalah agar Badan Layanan Umum mampu mengelola keuangan sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan lebih transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Berbasis Akrual, Badan Layanan Umum Baca Selengkapnya
  • Kurang Paham Terhadap Mode Tampilan Proyektor LCD

    Ringkasan: Ada beberapa mode tampilan yang bisa digunakan dalam melakukan presentasi dengan Proyektor. Mode tampilan duplicate merupakan salah satu mode yang sering dipakai pada setiap presentasi. Mode tersebut merupakan default setting dan secara otomatis digunakan oleh sistem operasi Windows apabila sistem mendeteksi ada proyektor Liquid Crystal Display (LCD) yang masuk. Karena sifatnya yang otomatis itu, membuat para pengguna beranggapan hanya ada satu mode saja yang dapat dipakai. Jika terjadi demikian, mereka akan berpikir bahwa telah terjadi masalah teknis di antara laptop atau proyektor LCD. Untuk mengurangi kekurangpahaman pengguna pada mode tampilan saat ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengetahuan mengenai mode tampilan melalui In House Training atau sejenisnya. Penulis: Rahmat Nugroho, Pranata Komputer pada Pusdiklat Pajak.     Baca Selengkapnya
  • Tips Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

    Ringkasan: Memasuki tahun anggaran baru, terkadang masih ditemui beberapa kegiatan pekerjaan konstruksi tahun lalu yang masih berlangsung. Seperti, pembangunan gedung baru atau renovasi bangunan kantor. Para pekerja proyek tersebut masih sibuk berlalu-lalang membawa bahan baku, sibuk mengerjakan penyelesaian kegiatan, dan sebagainya. Berbagai jenis bahan baku pun nampak teronggok di beberapa tempat menandakan proyek masih dalam pengerjaan. Ada proyek terlihat sudah hampir selesai dan ada pula proyek yang mungkin baru “setengah jadi”. Kondisi seperti ini sering terjadi di banyak satuan kerja (satker). Lantas, apakah penyebab hal ini terjadinya? Siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah Kontraktor, Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)? Penulis: Kuwat Slamet, Kabid Pengelolaan Tes Terpadu, Pusdiklat PSDM, BPPK, dan Calon Dosen PKN STAN.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016