• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI WORKSHOP IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA TA. 2015 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Penawaran Beasiswa Pascasarjana (S2) Program Luar Negeri SPIRIT Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSD Pajak I Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat BDK Pekanbaru TA 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • KALENDER DIKLAT BDK MEDAN T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan serta Pengumuman Hasil Workshop untuk Master Trainer Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • MASIHKAH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA MENJADI PRIMADONA INVESTOR

    Muchamad Amrullah Widyaiswara Pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Abstrak Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara pada satu sisi merupakan alternatif pembiayaan untuk menutup defisit APBN. Pada sisi yang lain Sukuk Negara sampai saat ini masih menjadi primadona investor sebagai portofolio investasi karena adanya kelebihan berinvestasi pada Sukuk Negara dibandingkan dengan investasi pada sektor lain Kata kunci : defisit, sukuk, investasi, investor Baca Selengkapnya
  • TATA CARA PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN YANG SELAIN MENGELOLA PNBP JUGA MENGELOLA UANG LAINNYA TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PNBP-NYA SESUAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-03/PB/2014

    Muchamad Amrullah Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan   Abstrak Pembukuan bendahara penerimaan yang selain mengelola PNBP juga mengelola uang lainnya terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP-nya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 menggunakan buku-buku untuk mencatat transaksi dalam menangani PNBP . Tata cara penggunaan dan pencatatan meliputi transaksi p embukuan DIPA , Pembukuan Menerima Secara Tunai PNBP , Pembukuan Menyetorkan PNBP Ke Rekening Kas Negara , Pembukuan Menerima PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerimaan , Pembukuan Penyetoran Ke Kas Negara PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerimaan , Pembukuan Menerima Secara Tunai Penerimaan Perpajakan , Pembukuan Penyetoran Penerimaan Perpajakan Ke Rekening Kas Negara , Pembukuan Penerimaan Dana Pihak Ketiga Tunai/Bank , Pembukuan Pengembalian Dana Pihak Ketiga Dengan Cek dan Belum dicairkan , Pembukuan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pendapatan Negara , dan pembukuan penerimaan l ain-lain Baca Selengkapnya
  • MENUMBUHKAN POLA PIKIR, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

    Oleh : Muhammad Agus Muljanto *) Abstrak Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara memerlukan aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional. Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan pola pikir (mindset) aparatur negara. Kesiapan dan kemauan untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku sebagai pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional menjadi pondasi dan esensi strategis yang menentukan keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan langkah awal untuk menciptakan pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional. Kata kunci : Pola Pikir, Sikap, Perilaku, Pegawai Negeri Sipil Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise