Pengumumanindeks

  • Hasil Pengumuman Diklat Prajabatan Gol. II Per. IV 2014 Pusdiklat PSDM +

    Baca Selengkapnya
  • PENAWARAN BEASISWA PASCASARJANA (S2) LUAR NEGERI SPIRIT ANGKATAN II +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Peserta UAS Genap Prodip I Pajak dan Bea Cukai BDK Cimahi +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Jadwal UAS Semester II Prodip STAN Pontianak 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • EVALUASI PASCADIKLAT PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Ujian Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Keuangan Malang Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAI-BA) Mitra KPPN V

    [Jakarta] Jumat, 22 Agustus 2014, Drs. Rudy Wibowo, M.A membuka Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAI-BA)   di KPPN V Jakarta. Dalam Ceramahnya beliau menyampaikan beberapa manfaat penerapan basis akuntansi akrual yakni selain dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah tetapi juga bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Baca Selengkapnya
  • Hubungan Budaya Kerja dan Strategi Pelaksanaan Pekerjaan

    [Tangerang Selatan] Kamis, 21 Agustus 2014. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mengadakan ceramah pimpinan kepada peserta Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pejabat Lelang Angkatan II Tahun 2014. Ceramah pimpinan dilakukan langsung oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Dr. Lalu Hendry  Yujana, S.E., Ak., MM. Baca Selengkapnya
  • Kekayaan Negara dan Kaitannya dengan Analisis Laporan Keuangan

    [Tangerang Selatan] Kamis, 21 Agustus 2014. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai ASN Kementerian Keuangan, Pusdiklat KNPK menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Pemula Angkatan II pada tanggal 11 s.d. 15 Agustus 2014. Di dalam kurikulum diklat ini dijadwalkan penyelenggaraan ceramah pimpinan selama 2 jam latihan (jamlat). Ceramah pimpinan dilakukan langsung oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Dr. Lalu Hendry  Yujana, S.E., Ak., MM.. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan negara dibedakan menjadi 2 yaitu: Baca Selengkapnya
  • Dialog Penguatan SDM Pemda Pengelola BMD

    [Tangerang] Kamis, 21 Agustus 2014. Puluhan perwakilan dari pemerintah daerah memenuhi ruang pertemuan di salah satu pusdiklat di daerah Bintaro, Jurangmangu.  Mereka hadir untuk mengikuti sesi Dialog Strategi Penguatan SDM Pemerintah Daerah yang diikuti oleh perwakilan Pemda di wilayah provinsi Banten dan Jawa Barat.  Sesi dialog yang mengambil tema Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) ini diinisiasi oleh Pusdiklat KNPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga secara keseluruhan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENGAJUAN SENGKETA PENETAPAN PEJABAT PABEAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; MUNGKINKAH?

    Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika dilihat dari ketentuan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengguna jasa kepabeanan yang tidak setuju atas penetapan Pejabat Pabean dapat menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar penetapan Pejabat Pabean yang dianggap merugikan dirinya tersebut dapat dibatalkan. Gugatan dapat disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Baca Selengkapnya
  • MENJADI EKSPORTIR (KONSEP EKSPOR DAN PEMAHAMAN BARANG EKSPOR)

    Oleh : Hanik Rustiningsih (Widyaiswara Muda Pusdiklat Bea dan Cukai) Abstrak Para pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor perlu memahami kepabeanan sebelum melakukan ekspor.  Beberapa hal yang perlu dipahami adalah terkait dengan konsep ekspor dalam Undang-undang Kepabeanan dan pemahaman akan barang yang akan diekspor, disamping pemahaman-pemahaman lain yang akan dibahas pada artikel berikutnya. Konsep ekspor dalam Undang-undang Kepabeanan membahas tentang definisi ekspor, yuridis ekspor dan siapa saja yang bisa melakukan kegiatan ekspor.  Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Baca Selengkapnya
  • KANTOR POS DAN BEA CUKAI

    Oleh : Syaiful Anwar / Widyaiswara Utama Abstract Kantor Pos adalah lembaga yang tergabung dalam organisasi Pos Dunia (International Post Union) berhak memperoleh perlakuan khusus pabean berupa bahwa kantong – kantong yang disegel oleh Pos tidak boleh diperiksa Otoritas Pabean seperti barang – barang bukti yang disegel oleh lembaga kehakiman. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise