Pengumumanindeks

  • RALAT PENGUMUMAN HASIL DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II PERIODE VIII KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Prajabatan Golongan II Periode VII, VIII, dan IX T.A. 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA PASSANGER BEHAVIOUR DETECTION AND RISK ASSESSMENT TAHUN ANGGARAN 2016 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS ADMINISTRASI PENYIDIKAN KEPABEANAN DAN CUKAI T.A 2016 DI MALANG +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Penetapan Hasil DTSD Pajak I Angkatan IV T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Terkait Ujian Dinas 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • November Penuh Berkah : Evaluasi dan Motivasi Diri

    [Malang] Akhir bulan November 2016 di Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang diisi dengan kegiatan evaluasi dan motivasi diri. Sesi pertama adalah Rapat Koordinasi internal. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BDK Malang, Bapak Parwanta, diikuti oleh seluruh pegawai BDK Malang, termasuk tenaga kontrak. Rapat dilaksanakan di Aula Gedung A. Rapat koordinasi kali ini membahas evaluasi kegiatan tahun 2016 dan persiapan menuju tahun 2017. Kegiatan diawali dengan presentasi dari para widyaiswara, yang kali ini diwakili oleh Bapak Nafsi Hartoyo, Abu Samman Lubis, A. Ali Mashduqi, dan Ibu Fatimah. Baca Selengkapnya
  • “PENELITIAN BUKAN UNTUK MENCARI PERSAMAAN” : SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI TA 2016

    “Penelitian bukan untuk mencari persamaan”, begitu kata Bapak Agus Hermawan, Kapusdiklat Bea dan Cukai, sebelum menutup Seminar Hasil Kajian Akademis TA 2016 di Pusdiklat Bea dan Cukai siang tadi (30/11). Baca Selengkapnya
  • Impactful Coaching Skill for Executives: Lokakarya untuk Eselon II

    (Tangerang Selatan) - Di awal hari yang mendung Selasa, 29 November 2016 sekitar pukul 08.15 WIB, Lokakarya Impactful Coaching Skill for Executives, diselenggarakan. Lokakarya yang dihadiri oleh para Eselon II BPPK ini dibuka oleh Kepala Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi, Azah Widati. "Diklat ini bukan diklat biasa barangkali. Dalam diklat ini lebih pada diskusi mengenai coaching maupun mentoring yang sudah Bapak lakukan di kantor. Siang nanti akan hadir juga Pak Ahmad Yuniarto (mantan CEO Schlumberger Indonesia). Mudah-mudahan bapak-bapak bisa sharing tentang pengalaman." Baca Selengkapnya
  • Menuju Bendahara Pengeluaran Bersertifikasi

    [Bogor/28 November 2016] Pagi ini, panitia penyelenggaraan diklat di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyambut kedatangan peserta Diklat Bendahara Pengeluaran APBN. Sama dengan angkatan sebelumnya, peserta diklat angkatan yang ke-IV ini berasal dari Kementerian Negara/Lembaga. Diklat Bendahara Pengeluaran APBN Angkatan IV memang dikhususkan untuk melatih bendahara-bendahara pengeluaran di berbagai Kementerian Negara/Lembaga sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan teliti dan amanah. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Aspek Perpajakan Bisnis Real Estate Yang Sedang Menggeliat

    Ketika penulis membaca sebuah pemikiran petinggi Ciputra dalam sebuah web http://www.ciputraentrepreneurship.com penulis tertarik dengan sebuah artikel Bisnis Real Estate adalah Investasi Cerdas Para Entrepreneur. Dalam pengamatan saya, ada sebagian orang yang menganggap real estate sebagai sebuah investasi yang menguntungkan. Namun demikian, hal itu bukan berarti semua orang melakukannya. Ada yang lebih memilih emas sebagai alat berinvestasi atau saham sebagai instrumen investasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Apapun itu, harus diakui membuat keputusan investasi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Keberhasilan para pemain real estate tidak luput dari pemilihan yang jeli jenis produk dan lokasi pengembangan. Kondisi pasar properti Indonesia mulai bangkit setelah krisis ekonomi global tahun 2008 tersebut. Kebangkitan tersebut dimulai 2 tahun setelah masa krisis berakhir yaitu pada tahun 2010. Tahun tersebut merupakan fase awal dari tahapan pertumbuhan (growth) industri properti di Indonesia. Fase selanjutnya adalah fase seller market yaitu waktu dimana konsumen maupun investor membeli dan berinvestasi di sektor properti. Masa tersebut terjadi hingga tahun 2013. Fase selanjutnya adalah fase booming properti yang diprediksi akan terjadi tahun 2014 hingga akhir 2015. Prediksi tersebut secara kasat mata dapat kita lihat dari bagitu gencarnya pembangunan berbagai produk properti di berbagai wilayah khususnya kota-kota besar di Indonesia. Penulis: Muhammad Taufiq Budiarto, S.E.,M.M.,M.Si, Widyaiswara Pusdiklat Pajak. Baca Selengkapnya
  • PENTING DAN MENDESAK, PEMBENTUKAN PKN STAN KAMPUS DAERAH

    Abstrak Momentum perubahan kelembagaan STAN telah datang pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Momentum tersebut melahirkan momentum berikutnya dengan terbitnya statuta PKN STAN setahun kemudian. Lahirnya kedua momentum tersebut memperkuat status kelembagaan PKN STAN sebagai perguruan tinggi sebenarnya, yang siap berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Sayangnya statuta tersebut belum dilengkapi dengan pembentukan struktur organisasi PKN STAN kampus daerah, padahal jelas-jelas telah disebutkan bahwa PKN STAN diselenggarakan di Jakarta dan di beberapa kota/provinsi lain. Oleh karena itu pembentukan PKN STAN kampus daerah beserta struktur organisasinya dipandang penting dan mendesak dilakukan. Dengan menggunakan benchmark IPDN yang telah memiliki kampus di daerah, maka penulis mengusulkan pembentukan PKN STAN kampus daerah beserta struktur organisasinya. Oleh: Riyanto, SE., MM. Kata Kunci:  Perguruan Tinggi, Struktur Organisasi, Kampus Daerah   Baca Selengkapnya
  • Voluntary Declaration Harapan dan Tantangan Dalam Penghitungan Bea Masuk

    Praktik perdagangan internasional mengenal pembayaran dengan metode futures price (harga futures) dan penambahan biaya-biaya atau nilai tertentu yang melekat pada transaksi barang impor yang biasanya mengandung Hak Atas Kekayaan Interlektual (HAKI) atau dalam terminologi kepabeanan disebut dengan royalti atau biaya lisensi serta proceeds yaitu adanya bagian dari pendapatan pembeli yang disampaikan kepada penjual atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor. Dalam pelaksanaanannya, pembayaran futures price, royalti, atau proceeds tidak dapat dipastikan nilainya pada saat importasi dilakukan. Sementara untuk keperluan penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, mutlak diperlukan pemberitahuan yang pasti dan benar atas nilai transaksi barang termasuk jika impor dengan futures price maupun mengandung royalti dan/atau proceeds. Pemberlakuan Voluntary Declaration diharapkan dapat menjembatani penghitungan Bea Masuk yang harus dibayar jika kondisi tersebut berlaku, yaitu dilakukan dengan Voluntary Payment atas kekurangan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran (settlement date) atas futures price, royalti, atau proceeds tersebut. Penulis: Edy Purwanto, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016