• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Banda Aceh Angkatan II Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Sijunjung Angkatan I Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Jurusita Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Diklat Tematis Kuasa Pengguna Anggaran T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pengadaan Barang /Jasa T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Diklat Pengadaan Barang/Jasa Khusus Persiapan Ujian T.A.2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Laboratorium Mahasiswa bernama Mini Office Kantor Pelayanan Pajak

    [Tangerang Selatan] Rabu, 29 April 2015. "Applied science. Tidak hanya berpikir, tapi juga beraktivitas mempraktekkan langsung", demikian disampaikan Direktur STAN, Kusmanadji, saat memberikan sambutan pada peresmian Mini Office Kantor Pelayanan Pajak di gedung P Kampus STAN Bintaro. Mini Office Pajak adalah fasilitas baru di kampus STAN tempat para mahasiswa dapat mempraktekkan langsung pelayanan kepada para stakeholder DJP.  Baca Selengkapnya
  • Siap!! Tembak... Dor..! Dor..!! Dor..!!!

    [Balikpapan] Selasa, 28 April 2015. Sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas berat mengamankan pendapatan negara melalui bea masuk dan cukai, resiko yang dihadapi oleh para petugas Bea dan Cukai tidaklah main-main. Mereka dituntut memiliki kemampuan fisik yang prima, disiplin tinggi dan keterampilan diatas rata-rata. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan ketika terjun di lapangan, pengamanan pelabuhan, bandar udara, maupun daerah-daerah perbatasan. Baca Selengkapnya
  • Talkshow Edukasi Publik via BPPKTv

    [Jakarta] Rabu, 29 April 2015. Sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu fungsi BPPK sebagai pelaksana pendidikan pelatihan di bidang keuangan negara, BPPK melalui Balai Diklat Keuangan Palembang menyelenggarakan talkshow edukasi publik di bidang keuangan negara. Talkshow ini akan dipandu oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, baik dari lingkungan Kementerian Keuangan, K/L atau Pemda, kalangan akademisi, serta para praktisi. Acara ini akan disiarkan melalui BPPKTv Stasiun 2 Palembang secara mingguan, mulai tanggal 29 April 2015, mulai pukul 11.00 s.d selesai. Baca Selengkapnya
  • “Protokol bukan hanya sebagai MC”

    [Jakarta] Senin, 27 April 2015. Pada pukul 08.00 WIB di Aula Pusdiklat Keuangan Umum, Pembukaan Diklat Protokoler Tahun Anggaran 2015 secara resmi dibuka oleh Ibu Euis Fatimah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal. Pembukaan diklat dihadiri oleh 26 orang peserta diklat yang berasal dari berbagai unit Eselon I Kementerian Keuangan. Diklat Protokoler direncanakan berlangsung selama empat hari dari tanggal 27 s.d. 30 April 2015. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

    Abstrak Kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara/daerah, merupakan lingkup dari keuangan negara. Akibat hukum dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/D menjadi berbeda, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi tunduk kepada pengelolaan keuangan dengan cara APBN, tetapi pengelolaannya menggunakan pengelolaan keuangan berdasarkan badan usaha pada umumnya. Kata Kunci : Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, BUMN/D, dan Akibat Hukum. Baca Selengkapnya
  • PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN HUKUM/ADVOKAT

    Abstrak Guna memenuhi kebutuhan pengadaan Konsultan Hukum/Advokat akibat adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, dimana sifat pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, maka dilakukan pengadaan konsultan hukum/advokat yang tidak direncanakan sebelumnya secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi, dan tepat waktu melalui penunjukan langsung. Kata Kunci : Konsultan Hukum/Advokat dan Penunjukkan Langsung. Baca Selengkapnya
  • Dilema Pejabat Pengadaan Berdasarkan Perpres 4 Tahun 2015

    Ringkasan: Pengadaan barang dan jasa Indonesia mendapatkan surprise di awal tahun 2015 ini dengan keluarnya Perpres 4 tahun 2015. Perpres ini merupakan perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2015. Perpres ini diharapkan dapat mengatasi beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu poin penting yang ada di perpres ini adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara e-purchasing. Penulis: Jamila Lestyowati,Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta       Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise