• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • Perubahan Pengumuman Hasil Diklat Ujian Dinas Tk. I Periode II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pemanggilan Peserta Placement Test Diklat Bahasa Inggris Tahun 2015 di BDK +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS INTELIJEN TAKTIS ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat Balai Diklat Keuangan Balikpapan Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU PEMELIHARAAN DAN PENGGUNAAN SENJATA DJBC TA. 2015 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN SAH MENGIKUTI UJIAN DAN LOKASI UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE FEBRUARI TA. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Talkshow Diklatpim Tingkat IV "Mengenal Potensi Diri" dan "Membangun Tim Efektif"

    Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan ke 185, Rabu 25 Februari 2015 bertempat di Aula Balai Diklat Kepemimpinan Magelang mengikuti acara Talkshow Kecerdasan Emosi dengannarasumber Kepala KPP Pratama Semarang Tengah Dua yaitu Bapak Irawan Wilutomo Yusrianto yang di pandu oleh Ibu Febta Rina Handayani, Widyaiswara Madya Balai Diklat Kepemimpinan. Acara Talkshow ini dimulai pada pukul 14.30 WIB.   Baca Selengkapnya
  • Lokakarya AKSI UKI (Kelas Manajerial) Angkatan II Tahun Anggaran 2015

    [Jakarta] Kamis, 26 Februari 2015. Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan, Sofandi Arifin menyampaikan ceramah mengenai Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Kementerian Keuangan pada Lokakarya Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) Kelas Manajerial Angkatan II Tahun Anggaran 2015 di Ruang Aula Pusdiklat Keuangan Umum mulai pukul 08.00 sampai dengan 09.05 WIB. Sesi ceramah ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Keuangan Umum, Hercarmina dan juga 27 orang peserta lokakarya yang merupakan pejabat struktural yang berasal dari Setjen, Itjen, BKF, DJA, BPPK, DJPK, DJP, DJBC, DJKN, dan DJP2R. Baca Selengkapnya
  • Kunjungan Maldives Inland Revenue Authority ke Pusdiklat Pajak

    [Jakarta] Pada hari Selasa, 24 Februari 2015 yang lalu, Pusdiklat Pajak menerima kunjungan dari Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) dalam rangka studi banding terkait perencanaan dan penyelenggaraan diklat serta identifikasi kebutuhan diklat.  Delegasi MIRA yang terdiri dari Commisioner General of Taxation of MIRA dan 6 Orang Pejabat lain di MIRA, tiba di Pusdiklat Pajak pada pukul 11.00 WIB, para delegasi MIRA tersebut disambut oleh Kepala Pusdiklat Pajak, Bp. Imam Arifin dan para pejabat di lingkungan Pusdiklat Pajak. Acara studi banding dimulai dengan menggelar pemaparan profil Pusdiklat Pajak, diikuti dengan diskusi, dan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan sarana dan prasarana di lapangan. Baca Selengkapnya
  • Koordinasi Penyelenggaraan Workshop PPAKP dan Aplikasi SAIBA dengan Kanwil DJPBN Jambi

    [Pekanbaru] Kamis, 26 Februari 2015. Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Daerah yang dilaksanakan di Jambi tanggal 16 s.d. 18 Februari lalu, siang ini telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan workshop PPAKP dan aplikasi SAIBA di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT II DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:
  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (dari RKAKL s.d. DIPA)
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Kas
  • Pengelolaan PHLN dan PPHLN

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • TUPOKSI DJPBN
  • Sistem Informasi Perbendaharaan Negara
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Akuntansi Pemerintah (Pelaporan)
  • Pengelolaan Surat Utang Negara

CERAMAH

  • Keuangan Negara dan Perbendaharaan
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
112 jamlat @ 45 menit (16 hari termasuk ujian)


PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan III a
  • Minimal Strata I

AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Peran Institusi KepabeananTerhadap Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

    ISSN : 2088-2491 Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensil untuk dikembangkan di Indonesia. Kunjungan wisatawan manca negara ditargetkan meningkat dari 10 juta wisatawan manca negara tahun 2015 menjadi 20 juta pada tahun 2019. Peningkatan dua kali lipat jumlah wisatawan manca negara dalam jangka waktu lima tahun memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Disamping perbaikan infrastruktur dan promosi wisata, langkah strategis lain adalah pemberian kemudahan-kemudahan bagi wisatawan manca negara, yang meliputi perizinan maupun prosedur pelayanan lainnya. Dalam kaitan ini institusi kepabeanan dapat memberikan partisipasinya berkaitan dengan pemberian kemudahan-kemudahan formalitas kepabeanan bagi wisatawan manca negara. Baca Selengkapnya
  • Kelebihan dan Kekurangan Pelayanan Rush Handling Dalam Penyelesaian Kepabeanan

    ISSN : 2088-2491 Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Pemberian fasilitas atau kemudahan di bidang kepabeanan merupakan hal yang lazim diberikan oleh institusi kepabeanan, salah satunya adalah pelayanan segera (rush handling). Pelayanan segera diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor. Mekanismenya adalah dengan menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Baca Selengkapnya
  • Penyelesaian Impor Jenazah Dari Aspek Kepabeanan

    ISSN : 2088-2491 Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Jenazah yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri tidak selalu dapat dikategorikan sebagai barang impor untuk dipakai, sehingga tidak wajib menyelesaikan kewajiban pabean. Jenazah adalah “orang” yang telah meninggal dunia. Tujuan pemasukannya ke Indonesia juga bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Namun demikian atas peti/guci/kemasan jenazah/abu jenazah sebagai pembungkus jenazah wajib memenuhi kewajiban pabean. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise