Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Diklat Fungsional Pemeriksa Tingkat Dasar Angkatan III Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Account Representative Tingkat Dasar Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Fungsional Pemeriksa Tingkat Dasar Angkatan II Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Juru Sita Pajak Tahun Anggaran 2014 di Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Bitung Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSS Bendahara Pengeluaran Angkatan III

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 21 April sampai dengan 8 Mei 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.


Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta mampu mengelola uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
1. Memahami pokok-pokok pengelolaan APBN;
2. Melaksanakan pencairan anggaran belanja negara;
3. Mengelola uang persediaan/pembayaran langsung;
4. Menguji ketersediaan dana yang dibutuhkan;
5. Melaksanakan tugas wajib pungut pajak;
6. Mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
7. Memahami penyelesaian kerugian negara.

PERSYARATAN PESERTA
1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Golongan Minimal II/b;
3. Usia Maksimal 45 tahun

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PERSEKONGKOLAN DALAM PERSPEKTIF PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

    ABSTRAK Pengadaan barang jasa Pemerintah diharapkan menghasilkan barang jasa yang terbaik dan dibutuhkan oleh Kementerian Negara dan Lembaga. Untuk mendapatkan barang jasa yang terbaik tentunya di dapatkan dari para penyedia yang kompeten. Maka dilakukan proses pengadaan yang baik, proses yang baik ini untuk menghilangkan persekongkolan. Persekongkolan diantara para penyedia dapat merusak proses pengadaan barang jasa Pemerintah dan merugikan negara dalam permainan harga barang jasa yang dibutuhkan. Dan jika ditemukan adanya persekongkolan maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci : Persekongkolan, Penyedia, Sanksi Baca Selengkapnya
  • NEGOSIASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

    NEGOSIASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang   Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • LARANGAN NEGOISASI DALAM PROSES LELANG

    LARANGAN NEGOSIASI DALAM PROSES LELANG Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang   Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise