Pengumumanindeks

  • Pengumuman Penetapan Hasil DTSS Petugas Ekstensifikasi Angkatan I dan II T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat BDK Malang Tahap IV +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat BDK Malang Revisi VII +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penilaian Bisnis Dasar Bagi Pegawai DJP Angkatan VII Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Bendahara Pengeluaran Angkatan II Tahun Anggaran 2016 di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2016 DI MEDAN +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Ujian Ulangan Tahap Pertama tahun 2016 secara serentak

    [Tangerang Selatan] Rabu, 28 September 2016. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negaran dan Perimbangan Keuangan Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Pada hari Selasa, 27 September 2016 menyelenggarakan ujian ulangan tahap pertama dibulan September secara serentak baik di Pusdiklat KNPK maupun di daerah.   Baca Selengkapnya
  • Diklat Prajabatan Golongan II, Langkah Awal untuk menjadi Abdi Negara

    [Pekanbaru] Selasa, 27 September 2016. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru telah memulai kegiatan baru pada pagi hari ini. Kali ini kegiatan yang diselenggarakan adalah Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 8. Baca Selengkapnya
  • Diklat Prajabatan Golongan II BDK Manado: Selesai!

    [Manado] Senin, 26 September 2016. Selesai sudah pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan II yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Manado. Selama dua tahun terakhir Kementerian Keuangan telah menerapkan kurikulum terbaru untuk Diklat Prajabatan. Diklat ini diselenggarakan kurang lebih satu setengah bulan lamanya dengan masa efektif diklat selama 13 hari kerja, masa aktualisasi diri selama 12 hari kerja, dan masa evaluasi aktualisasi diri selama 2 hari kerja. Baca Selengkapnya
  • Kerja Sama Diklat Bendahara Kemenkum HAM

    [Yogyakarta] Jumat, 23 September 2016. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Balai Diklat Keuangan Yogyakarta bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan kerja sama diklat Program Diklat Bendahara Pengeluaran yang dimulai pada tanggal 19-23 September 2016. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSS Bendahara Pengeluaran Angkatan III

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 21 April sampai dengan 8 Mei 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.


Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta mampu mengelola uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
1. Memahami pokok-pokok pengelolaan APBN;
2. Melaksanakan pencairan anggaran belanja negara;
3. Mengelola uang persediaan/pembayaran langsung;
4. Menguji ketersediaan dana yang dibutuhkan;
5. Melaksanakan tugas wajib pungut pajak;
6. Mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
7. Memahami penyelesaian kerugian negara.

PERSYARATAN PESERTA
1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Golongan Minimal II/b;
3. Usia Maksimal 45 tahun

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • USIA DUA BULAN TAX AMNESTY

    USIA DUA BULAN TAX AMNESTY Oleh: Aniek Juliarini (Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta) Abstrak Sudah dua bulan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty dimaklumatkan. Begitu beragamnya pendapat dan informasi yang beredar menjadikan masyarakat banyak yang menjadi gagal paham, bingung, panik, atau protes terhadap program ini. Sebelum keresahan masyarakat makin meluas, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Presiden pun turun tangan dan memberikan penekanan bahwa sasaran utama tax amnesty adalah pengusaha besar, terutama yang banyak menyimpan uang di luar negeri. Namun, kebijakan ini juga bisa diikuti oleh pengusaha kelas menengah dan kecil. Baca Selengkapnya
  • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru

    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum   menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Cimahi] Abstrak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 satker Badan Layanan Umum telah memiliki PSAP tersendiri. Sebelum terbit PMK ini, standar penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum hanya ditempelkan sedikit dalam PSAP nomor 11 tentang akuntansi laporan keuangan konsolidasian. Hal ini membawa angin segar bagi satker yang menyandang status Badan Layanan Umum agar memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangannya. Tentunya maksud dan tujuan terbitnya peraturan menteri keuangan tersebut adalah agar Badan Layanan Umum mampu mengelola keuangan sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan lebih transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Berbasis Akrual, Badan Layanan Umum Baca Selengkapnya
  • Kurang Paham Terhadap Mode Tampilan Proyektor LCD

    Ringkasan: Ada beberapa mode tampilan yang bisa digunakan dalam melakukan presentasi dengan Proyektor. Mode tampilan duplicate merupakan salah satu mode yang sering dipakai pada setiap presentasi. Mode tersebut merupakan default setting dan secara otomatis digunakan oleh sistem operasi Windows apabila sistem mendeteksi ada proyektor Liquid Crystal Display (LCD) yang masuk. Karena sifatnya yang otomatis itu, membuat para pengguna beranggapan hanya ada satu mode saja yang dapat dipakai. Jika terjadi demikian, mereka akan berpikir bahwa telah terjadi masalah teknis di antara laptop atau proyektor LCD. Untuk mengurangi kekurangpahaman pengguna pada mode tampilan saat ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengetahuan mengenai mode tampilan melalui In House Training atau sejenisnya. Penulis: Rahmat Nugroho, Pranata Komputer pada Pusdiklat Pajak.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016