Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL DTSS INTELIJEN TAKTIS ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL UJIAN DINAS TINGKAT I BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DF AUDITOR KEPABEANAN DAN CUKAI T.A. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Call for Paper Jurnal BPPK Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Teknik Audit Berbantuan Komputer Perpajakan Angkatan I Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Penyegaran Pengelolaan Barang Milik Negara (Bagi Pengguna Barang) Tahun 2017 di Balai Diklat Keuangan Makasar +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), Bagian Penting Strategi Corporate University

    Peran strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan Keuangan Negara perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, akuntabel, dan kompeten. Untuk itu, Kementerian Keuangan memerlukan metode pembelajaran dalam hal pengembangan SDM yang link and match dengan kebutuhan organisasi. Penerapan strategi Corporate University merupakan suatu langkah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk menjawab kebutuhan tersebut dimana pengembangan SDM disesuaikan dengan strategic planning dari organisasi. Langkah tersebut diikuti dengan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor, Kamis, 23 Februari 2017. Baca Selengkapnya
  • Learning from Revenue to Expenditure

    [Cimahi] Jumat, 24 Februari 2017 – Minggu ini sedikit lebih sibuk di Cimahi. Biasanya hanya ada dua diklat yang diselenggarakan tiap minggunya, tapi kali ini ada tiga diklat yang diselenggarakan bersamaan. Penerimaan peserta diklat di Balai Diklat Keuangan Cimahi memang termasuk sedikit. Karena kapasitas asrama dan kelas yang digunakan untuk diklat di BDK Cimahi kapasitasnya sudah mencapai batas maksimal. Walaupun demikian, peserta tetap antusias ketika mendapat kabar akan menjalani dilklat di BDK Cimahi. Lingkungan kampus BDK Cimahi memang kecil tapi kegembiraannya luar biasa. Baca Selengkapnya
  • MENGAPA KITA PERLU MENGELOLA KEKAYAAN NEGARA DENGAN BAIK SERTA PERAN STRATEGIS TENAGA PENILAI

    (Tangerang Selatan), 24 Februari 2017, Walaupun menjelang akhir diklat tetapi para peserta tetap antusias mengikuti ceramah pada hari ini Jumat, 24 Februari 2017 pukul 15.00 WIB. Kepala Pusdiklat KNPK Bapak Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., MM., CA, berkenan memberikan ceramah pada Diklat DTSS Pengelolaan Piutang Negara dan Daerah Angkatan Pertama, sebelum ditutup secara resmi, yang mana sebelumnya juga ada dua jenis diklat yang hari ini berakhir juga yaitu Diklat DTSD Penilaian Bisnis Dasar Angkatan I dan DTSS Penilaian Bisnis Dasar Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Angkatan II, yang bertempat di Aula Pusdiklat KNPK   Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Diklat Microsoft Access Tingkat Dasar Angkatan I Tahun Anggaran 2017

    Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pegawai Kementerian Keuangan dalam membuat aplikasi database sederhana dengan menggunakan program Microsoft Access guna menunjang tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Diklat Microsoft Access Tingkat Dasar Angkatan I pada tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2017 bertempat di Pusdiklat Keuangan Umum. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSS Bendahara Pengeluaran Angkatan III

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 21 April sampai dengan 8 Mei 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.


Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta mampu mengelola uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
1. Memahami pokok-pokok pengelolaan APBN;
2. Melaksanakan pencairan anggaran belanja negara;
3. Mengelola uang persediaan/pembayaran langsung;
4. Menguji ketersediaan dana yang dibutuhkan;
5. Melaksanakan tugas wajib pungut pajak;
6. Mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
7. Memahami penyelesaian kerugian negara.

PERSYARATAN PESERTA
1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Golongan Minimal II/b;
3. Usia Maksimal 45 tahun

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Sertifikasi Bendahara Sebagai Milestrone Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

    Oleh: Tohirin, Ak.,MM, CA, Widyaiswara Pusdiklat AP.AbstraksiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan kabar gembira bagi Bendahara Pengeluaran seluruh Indonesia. PMK ini mendetilkan apa yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016.Kementerian Keuangan perlu segera menyusun dan melaksanakan 5 action berikut terkait program Sertifikasi Bendahara, yaitu: manajemen database, diklat Bendahara Pengeluaran, Ujian Sertifikasi dan Assessment Bendahara Pengeluaran, Reward Bendahara Pengeluaran dan Pembinaan Karir Bendahara. Ada 5 pihak yang terlibat langsung dalam proses Sertifikasi Bendahara, yaitu Ditjen Perbendaharaan, BPPK, DJA, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Pengeluaran.Kata Kunci: Sertifikasi, Bendahara, Diklat, Database, Reward. Baca Selengkapnya
  • Pengelolaan Dana Pensiun Yang Tepat, Mewujudkan APBN Yang Lebih Sehat

    Oleh: Noor C. Madjid, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan AbstrakBeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar pensiun semakin berat. Dalam kondisi target penerimaan pajak sulit tercapai maka salah satu alternatif untuk menjaga agar APBN tetap sustainable adalah dengan melakukan efisiensi disisi belanja. Salah satu kewajiban pemerintah yang cukup besar dan berpotensi memberatkan APBN di masa mendatang adalah kewajiban untuk membayar pensiun pegawai. Artikel ini berusaha untuk mencari alternatif agar beban APBN terkait pensiun dimasa mendatang dapat dikelola dengan cara yang lebih baik. Pokok permasalahan dari pembayaran pensiun saat ini adalah iuran yang harus dibayarkan pemerintah jauh lebih besar daripada penerimaan iuran dari Pegawai yang masih aktif bekerja. Ketidakseimbangan antara penerimaan dengan kewajiban pembayaran pensiun dari tahun ke tahun semakin besar sehingga beban dimasa depan akan semakin berat. Perubahan mekanisme metode pembayaran dari pay as you go menjadi fully funded atau campuran antara keduanya serta perbaikan dalam berbagai hal diharapkan dapat meringankan beban dimasa mendatang.Keyword: pensiun, pay as you go, fully funded Baca Selengkapnya
  • Level Kepemimpinan: di Posisi Manakah Level Kita?

    Penulis: Kuwat Slamet PendahuluanKepemimpinan (leadership) merupakan tema luas yang tak pernah habis untuk dikaji. Selain luas, tema ini memang sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut sikap dan perilaku diri seseorang yang berada pada posisi tertentu dimana ia memiliki pengikut (baca: staf, anggota, atau bawahan). Berbagai buku literatur, yang ditulis oleh para pakar di bidangnya dan berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun, sangat banyak kita temui baik di perpustakaan maupun di toko buku. Berbagai artikel dengan tema serupa juga sangat mudah kita dapatkan melalui penjelajahan di internet. Riset tentang kepemimpinan juga tak kalah banyaknya. Semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama yaitu bahwa kepemimpinan seseorang pada sebuah organisasi merupakan faktor penentu utama kesuksesan (key success factor) organisasi tersebut. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016