• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • Hasil TOT Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PENGGUNAAN PEMINDAI KABIN DAN KARGO TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pemanggilan Peserta Seleksi Wawancara Beasiswa Pascasarjana (S2) SPIRIT 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil TOT Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Teknik dan Model Keuangan Dalam Rangka Penciptaan Nilai Perusahaan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Account Representative Dasar Angkatan I Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSS Bendahara Pengeluaran Angkatan III

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 21 April sampai dengan 8 Mei 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.


Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta mampu mengelola uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
1. Memahami pokok-pokok pengelolaan APBN;
2. Melaksanakan pencairan anggaran belanja negara;
3. Mengelola uang persediaan/pembayaran langsung;
4. Menguji ketersediaan dana yang dibutuhkan;
5. Melaksanakan tugas wajib pungut pajak;
6. Mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
7. Memahami penyelesaian kerugian negara.

PERSYARATAN PESERTA
1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Golongan Minimal II/b;
3. Usia Maksimal 45 tahun

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Fungsi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

    ABSTRAK Dalam Pasal 7 Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 mengatakan bahwa Organisasi Pengadaan Barang Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang Jasa dan swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan (PP), Tim Pengadaan (untuk Pekerjaan Swakelola), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Setiap organisasi memiliki fungsi dan tugas masing-masing. PPHP memiliki tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST), sedangkan PPK bertugas menerima pekerjaan dari penyedia. Kata Kunci : PPHP, PPK, Hasil Pekerjaan, Pekerjaan dan BAST. Baca Selengkapnya
  • Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Melalui Pendidikan Fiskal Untuk Generasi Muda

    download artikel ini Oleh: Suradi Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Kepemimpinan Abstrak: Untuk menciptakan suatu masyarakat yang memahami masalah fiskal dan meningkatkan kesadaran generasi muda tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, maka Brasil melaksanakan program pendidikan fiskal bagi warga negaranya termasuk para pelajar dan mahasiswa. Hingga saat ini, sebanyak 518 sekolah negeri di Negara bagian Sao Paulo telah berpartisipasi dalam proyek percontohan yang memperkenalkan pendidikan fiskal. Di Brasil, fiskal telah ditetapkan sebagai mata pelajaran tetap. Sejak tahun 2005, semua sekolah negeri sebanyak 6.000 di Sao Paulo telah mengikuti program tersebut. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.   Kata kunci: pendidikan fiskal, generasi muda dan sekolah Baca Selengkapnya
  • Peran Institusi KepabeananTerhadap Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

    ISSN : 2088-2491 Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensil untuk dikembangkan di Indonesia. Kunjungan wisatawan manca negara ditargetkan meningkat dari 10 juta wisatawan manca negara tahun 2015 menjadi 20 juta pada tahun 2019. Peningkatan dua kali lipat jumlah wisatawan manca negara dalam jangka waktu lima tahun memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Disamping perbaikan infrastruktur dan promosi wisata, langkah strategis lain adalah pemberian kemudahan-kemudahan bagi wisatawan manca negara, yang meliputi perizinan maupun prosedur pelayanan lainnya. Dalam kaitan ini institusi kepabeanan dapat memberikan partisipasinya berkaitan dengan pemberian kemudahan-kemudahan formalitas kepabeanan bagi wisatawan manca negara. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise