Saturday, April 19, 2014
   
Text Size

Pencarian

PENTINGKAH PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA PENAGIHAN PAJAK?

Oleh : Johannes Aritonang (Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak)

http://taxinvestigationessex.co.uk/home/wp-content/uploads/2010/10/tax-glass.jpg

Pertanyaan sekaligus judul dari tulisan ini sering sekali ditanyakan oleh para peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Pusat Pendidikan Pelatihan Pajak.

1. Tindakan Pemeriksaan Sebagai Dasar Terbitnya Surat Ketetapan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 poin 25 Undang- Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang - Undang KUP) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Hal ini merupakan amanat pasal 29 Undang –Undang KUP : "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. "

Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan :"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Jenis tindakan pemeriksaan pajak ini (kemudian diuraikan lebih lanjut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011 tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak) adalah tindakan berupa:

  1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak (diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi);
  2. Pemeriksaan; atau
  3. Pemeriksaan Bukti Permulaan.

     Ruang lingkup tindakan pemeriksaan berupa Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak meliputi:

  1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
  2. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
  3. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dilakukan dalam hal terdapat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Ruang lingkup tindakan pemeriksaan berupa Pemeriksaan adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) , Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Ketetapan Pajak Kurang Nihil (SKPN).

Sedangkan terhadap tindakan pemeriksaan berupa Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sesuai pasal 13 A Undang-Undang KUP terhadap kealpaan yang pertama kali.

2. Surat Ketetapan Pajak didahului dengan adanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan , Tanggapan Wajib Pajak dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang :

a. dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) , atau

b. tanpa dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) dengan Wajib Pajak.

Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan (Undang-Undang KUP Pasal 36 ayat 1.d. dan penjelasannya).

Hasil pemeriksaan pajak tersebut adalah surat ketetapan pajak yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) , Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) , dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Sebelum surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan diterbitkan harus didahului dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara langsung atau faksimili.

Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan berupa:

a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan, atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

Tanggapan tertulis harus disampaikan ke pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis untuk jangka waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak jangka waktu penyampaian tanggapan paling lama tujuh hari berakhir dengan cara harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir. Tanggapan tertulis dan pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan cara kepada Wajib Pajak diberikan undangan secara tertulis yang mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak ada enam skenario yang merupakan hasil dari pembahasan tersebut yang nantinya akan bermuara pada surat ketetapan pajak yang akan diterbitkan. Skenario yang diatur dalam PMK 17/PMK.03/2013 pasal 44 tersebut adalah:

1) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

     a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan pada tanggapan tertulisnya dan

     b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis, Pemeriksa Pajak membuat:

          • risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan

          • membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Hasil pemeriksaan dengan skenario ini adalah terbitnya surat ketetapan pajak dan jika pada surat ketetapan pajak tersebut terdapat pajak yang masih harus dibayar (SKPKB atau SKPKBT), maka surat ketetapan pajak tersebut menjadi utang pajak (pasal 25 ayat 3a, ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang KUP).

2) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

    a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan pada tanggapan tertulisnya dan

    b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis , Pemeriksa Pajak membuat :

       • risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan,

       • berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan

       • berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pembahasan Akhir dianggap telah dilakukan.

Hasil pemeriksaan dengan skenario ini adalah terbitnya surat ketetapan pajak dan jika pada surat ketetapan pajak tersebut terdapat pajak yang masih harus dibayar (SKPKB atau SKPKBT), maka surat ketetapan pajak tersebut menjadi utang pajak. (pasal 25 ayat 3a, ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang KUP).

3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

    a. menyampaikan surat sanggahan atas hasil pemeriksaan pada tanggapan tertulisnya dan

     b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan, hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis , Pemeriksa Pajak harus melakukan:

• Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Hasil pemeriksaan dengan skenario ini adalah terbitnya surat ketetapan pajak dan jika pada surat ketetapan pajak tersebut terdapat pajak yang masih harus dibayar (SKPKB atau SKPKBT), maka terhadap surat ketetapan pajak tersebut belum menjadi utang pajak hanya pada poin-poin yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sampai dengan adanya putusan dari keberatan atau putusan dari banding yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap poin-poin hasil pemeriksaan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (pasal 25 ayat 3a, ayat 7 dan ayat 8 serta Pasal 27 ayat 5a,ayat 5b, dan ayat 5c Undang-Undang KUP).

4) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

    a. menyampaikan surat sanggahan atas hasil pemeriksaan pada tanggapan tertulisnya dan

    b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan, hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis , Pemeriksa Pajak harus membuat :

  • risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan,
  • berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan
  • berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pembahasan Akhir dianggap telah dilakukan.

Hasil pemeriksaan dengan skenario ini adalah terbitnya surat ketetapan pajak dan jika pada surat ketetapan pajak tersebut terdapat pajak yang masih harus dibayar (SKPKB atau SKPKBT), maka terhadap surat ketetapan pajak tersebut belum menjadi utang pajak hanya pada poin-poin yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sampai dengan adanya putusan dari keberatan atau putusan dari banding yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap poin-poin hasil pemeriksaan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (pasal 25 ayat 3a, ayat 7 dan ayat 8 serta Pasal 27 ayat 5a,ayat 5b, dan ayat 5c Undang-Undang KUP).

5) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

  1. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dan
  2. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan, hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis , Pemeriksa Pajak tetap melakukan :
  • Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan
  • menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Hasil pemeriksaan dengan skenario ini adalah terbitnya surat ketetapan pajak dan jika pada surat ketetapan pajak tersebut terdapat pajak yang masih harus dibayar (SKPKB atau SKPKBT), maka terhadap surat ketetapan pajak tersebut belum menjadi utang pajak hanya pada poin-poin yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sampai dengan adanya putusan dari keberatan atau putusan dari banding yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap poin-poin hasil pemeriksaan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (pasal 25 ayat 3a, ayat 7 dan ayat 8 serta Pasal 27 ayat 5a, ayat 5b, dan ayat 5c Undang-Undang KUP).

6) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan, hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis , Pemeriksa Pajak membuat :

• risalah pembahasan berdasarkan SPHP

• berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan

• berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak

Pembahasan Akhir dianggap telah dilakukan.

Hasil pemeriksaan dengan skenario ini adalah terbitnya surat ketetapan pajak dan jika pada surat ketetapan pajak tersebut terdapat pajak yang masih harus dibayar (SKPKB atau SKPKBT), maka surat ketetapan pajak tersebut menjadi utang pajak.

Skenario pada Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat dilihat pada bagan berikut ini.

https://lh4.googleusercontent.com/-Hhlv1RAompo/Ueia-nVNA7I/AAAAAAAACs0/Cq-Je-4jYt4/s856/bagan%2520pemeriksaan.jpg

3. Hubungan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) , serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) , dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. (pasal 18 ayat 1 UU KUP).

Namun tidak semua jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang (STP, SKPKB,SKPKBT) langsung menjadi utang pajak dan dapat dilakukan upaya penagihan pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan (pasal 25 ayat 3a UU KUP), serta jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (pasal 25 ayat 7 UU KUP).

Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak yang menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang KUP tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak dan tidak dapat dilakukan upaya penagihan (Pasal 25 ayat 8 UU KUP).

Melihat hubungan antara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan penagihan pajak , maka sangatlah penting untuk mencermati hal-hal sehubungan dengan terlaksananya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, bahkan jika tidak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat mengakibatkan dibatalkannya surat ketetapan pajak yang dihasilkan (pasal 36 ayat 1 poin 6 UU KUP).

Hal-hal yang harus dicermati oleh pemeriksa pajak sehubungan dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan:

  1. Pastikan bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) telah disampaikan kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pemeriksaan berakhir dan dalam jangka waktu pemeriksaan seperti yang diatur pada PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang meliputi jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan hasil pemeriksaan dan pastikan cara penyampaian SPHP baik dengan cara langsung atau faksimili telah mempunyai tanda terima dari Wajib Pajak serta diadministrasikan dengan baik.
  2. Pastikan bahwa Wajib Pajak telah memperoleh Surat Undangan untuk melakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan dan pastikan cara penyampaian Surat Undangan baik secara langsung atau faksimili telah mempunyai tanda terima dari Wajib Pajak serta diadministrasikan dengan baik.
  3. Pastikan bahwa salah satu dari 6 (enam) skenario Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dilaksanakan dan risalah pembahasan , berita acara serta ikhtisar hasil pembahasan akhir telah dilakukan dan diadministrasikan dengan baik.
  4. Pastikan Wajib Pajak diberitahukan hak-haknya untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilaksanakan.
10 Votes

0 Comments

Add Comment