Friday, April 18, 2014
   
Text Size

Pencarian

DATA SEBAGAI BUKTI UNTUK MENETAPKAN PAJAK TERUTANG

Oleh :  Agus Suharsono (Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak)

Self Assessment Indonesia

Self assessment mempunyai arti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,   membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Namun Administrasi Perpajakan yang dalam hal ini adalah DJP, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi, demikian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menegaskan bahwa sampai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tetap menganut self assessment.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) mendefinisikan self assessment dari asal katanya yaitu self yang berarti sendiri dan to assess yang berarti menilai, menghitung, menaksir. Jadi self assessment adalah menghitung atau menilai sendiri. Corak lain dari self assessment adalah Wajib Pajak membayar pajak dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Pemungutan pajak secara self assessment akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Tetapi karena dalam self assessment memberi keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya maka menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi, atau pengelapan penghitungan pajaknya.

Ada Surat Ketetapan Pajak dalam Self Assessment Indonesia

Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 12. Pada awalnya Pasal 12 Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktur Jenderal Pajak sama sekali tidak akan menerbitakan Surat Ketetapan Pajak. Dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak tetap diterbitkan tetapi hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Adanya surat ketetapan pajak adalah corak dari official assessment. Jadi sebenarnya masih ada unsur official assesment dalam self assessment yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Tentu saja hal ini bukan menjadikan masalah, karena bagaimanapun sebuah sistem harus diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Dirasa Indonesia belum bisa menerapkan self assessment murni maka masih dimungkinkan penerbitan surat ketetapan pajak.

Data Fiskal: Bukti + Keterangan Lain + Data + Informasi

Redaksi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Perubahan redaksi tersebut menjadikan ketentuan Pasal 12 menjadi tiga ayat. Secara maknawi perubahan tersebut sama dengan ketentuan sebelumnya, bahkan semakin membuat lebih jelas. Tetapi mengubah redaksi syarat diterbitkannya surat ketetapan pajak, dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan surat ketetapan pajak diterbitkan jika ditemukannya ‘data fiskal’ yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menganti redaksinya menjadi apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan ‘bukti’ jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Istilah ‘bukti’ ini terus dipakai sampai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebenarnya pengertian bukti dengan data -yang kemudian dalam PP 31 Tahun 2012 disebut dengan data dan informasi- sebenarnya berbeda. Bukti lebih luas daripada data dan informasi. Tetapi perbedaan tersebut akan dibahas dalam tulisan lain tidak dalam tulisan ini.

Sedangkan prosedur untuk menerbitkan surat ketetapan pajak adalah dengan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain. Dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP menjelasakan keterangan lain adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Istilah yang digunakan disini adalah ‘data konkret’ bukan ‘bukti’. Dalam penerbitan surat ketetapan pajak, keterangan lain adalah sebuah benda harus ada prosedurnya selain pemeriksaan. Prosedur tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dilakukan dengan verifikasi.

Disadari bahwa dalam sistem self assessment peranan data sangat penting. Direktur Jenderal Pajak tidak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak tanpa adanya bukti (dalam hal ini adalah data fiskal). Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 muncul pasal 35A yang mengatur agar setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi pemberian data dan informasi tersebut harus memperhatikan ketentuan rahasia jabatan. Ketentuan rahasia jabatan tersebut ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana perpajakan.

Ketentuan Pasal 35A ini menggunakan istilah ‘data dan infornasi perpajakan’ yang tentu merupakan ‘bukti’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau ‘keterangan lain’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.

Pemberian dan Penghimpunan Data

Peraturan Pemerintah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Dari penjelasan umum PP 31 Tahun 2012 diketahui tujuan pemberian dan penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan untuk:

  • meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,
  • meminimalkan kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan
  • meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak.

Dari ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, danPasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 pengertian dan jenis data, bentuk serta periode penyampaian dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Pengertian

Jenis Data dan Informasi

Bentuk

Periode

Data dan informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

(Pasal 1 angka 2)

  1. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan;
  2. Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau badan;
  3. Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan;
  4. Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan;
  5. Data dan Informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; dan
  6. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

(Pasal 2 ayat (3))

harus diberikan dalam bentuk elektronik, jika belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian Data dan Informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non elektronik sampai batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

(Pasal 5 ayat (1), ayat (2))

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkesinam-

bungan

(Pasal 4 ayat (2))

Sedangkan para pihak yang wajib memberikan data adalah sebagai berikut.

Instansi Pemerintah

Lembaga

Asosiasi

Pihak Lain

  1. kementerian;
  2. lembaga pemerintah non kementerian;
  3. instansi pada Pemerintah Provinsi;
  4. instansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  5. instansi pemerintah lainnya.
    1. instansi pemerintah lainnya.
    2. lembaga Tinggi Negara;
    3. lembaga pada Pemerintah Provinsi;
    4. lembaga pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
    5. lembaga pemerintah lainnya; dan
    6. lembaga non pemerintah.
    1. Kamar dagang dan industri;
      Himpunan bank-bank milik negara;
    2. Perhimpunan bank-bank umum nasional;
    3. Ikatan akuntan publik Indonesia;
    4. Asosiasi pengusaha Indonesia;
    5. Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia;
    6. Himpunan pengusaha muda Indonesia;
    7. Ikatan konsultan pajak Indonesia;
    8. Gabungan pengusaha ekspor Indonesia; dan
    9. Asosiasi pengusaha ritel Indonesia.

    ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

    Waktunya Sudah Pasti Tapi Koordinasinya Bisa Lama

    Sampai tulisan ini dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 belum bisa dijalankan karena dalam Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa pemberian data dan informasi tersebut dalam jangka waktu enam bulan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang rincian jenis data dan informasi yang wajib diberikan dan tata cara penyampaiannya. Jangka waktu enam bulan bisa dibilang sudah pasti, tetapi kapan waktunya Peraturan Menteri Keuangan dimaksud terbit masih belum bisa dipastikan. Selain itu perlu diingat juga Pasal 4 ayat (1) mengharuskan sebelum Menteri Keuangan menerbitkan peraturan harus berkoordinasi dengan pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain yang merupakan sumber Data dan Informasi.

    Bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkoordinasi tersebut. Karena bisa saja kewajiban harus memberikan data dan informasi tersebut akan dipandang sebagai tambahan pekerjaan bagi pihak pemberi data. Belum lagi jika para pihak tersebut mempunyai kepentingan atas data dan informasi tersebut sehingga berusaha mengulur waktu selama mungkin pada saat berkoordinasi.

    Ke depan, agar Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 segera bisa dijalankan sebaiknya bukan dengan menerbitkan satu Peraturan Menteri Keuangan untuk semua pihak tetapi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang rincian jenis data dan informasi yang wajib diberikan dan tata cara penyampaiannya satu pihak satu peraturan. Memang dampaknya akan banyak peraturan menteri keuangan yang diterbitkan, tetapi hal itu yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan karena berkoordinasi dengan pihak lain bukan hal yang mudah.

    Seperti disebutkan di awal tulisan ini bahwa dalam sistem self assessment membuka peluang Wajib Pajak untuk membayar pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu Direktur Jenderal Pajak perlu mempunyai bukti atau data dan informasi untuk dapat menerbitkan surat ketetapan pajak -hal senada juga disebutkan dalam penjelasan umum PP 31 Tahun 2012. Keberhasilan sistem self assesment sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan dari aparatur perpajakan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

    Masih dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 disebutkan juga bahwa tujuan pemberian dan penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya data dan informasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

    Akan tetapi pelaksanaan PP 31 Tahun 2012 ini lama dan juga tidak mudah. Jika tahun 2012 berhasil diterbitkan satu PMK maka akan berlaku enam bulam kemudian atau pada pertengahan tahun 2013. Perlu diingat, sesuai APBN-P 2012, target penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp 1.016,2 triliun. Sedangkan untuk RAPBN tahun 2013 diproyeksikan penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp 1.178,98 triliun atau naik 16 persen dari target APBN-P 2012.

    Untuk menunjang target penerimaan tersebut selain program-program yang sudah ada seperti profiling, benchmark, feeding juga perlu adanya data dan informasi. Selain pemberian data dan informasi tidak mudah karena Pasal 35A UU KUP dan PP 31 Tahun 2012 tidak mengatur adanya sanksi bagi instansi yang tidak memberikan data dan informasi. Tanpa sanksi peraturan hanya bersifat normatif dan akan sulit dilaksanakan.

    Berbeda dengan ketentuan pasal 35 yang apabila pihak ketiga tidak memberikan data informasi dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur Pasal 41A Undang-Undang KUP. Karena Pasal 35 ayat (1) mengatur pihak ketiga yang harus memberikan keterangan atau bukti dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Artinya pematrapan sanksi Pasal 41A tidak bisa untuk pelanggaran Pasal 35A. Memang disadari akan sulit mengenakan sanksi pidana terhadap suatu institusi. Padahal, ketentuan tanpa adanya sanksi hanya akan bersifat normatif dan akan sulit dijalankan.

    Sebagai kementerian yang mencari dan mengelola keuangan negara sebenarnya mengingat pentingnya pemberian data dan informasi guna peningkatan penerimaan pajak bisa saja memberikan sanksi dengan mengaitkan pencairan anggaran. Misalnya kepada instansi pemerintah yang menggunakan APBN jika belum menyampaikan data dan informasi maka anggaran tahun berjalan ditahan dan bisa dicairkan setelah menyampaikan data dan informasi perpajakan. Tetapi pengaturan sanksi ini harus disebutkan dalam Undang-Undang KUP terlebih dahulu.

    Tata Cara Permintaan Data

    Selain itu Pasal 35 mendelegasikan pengaturan tata cara permintaan keterangan atau bukti ini dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan ketentuan pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tentu saja dari sisi penerbitan peraturan lebih mudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan dari pada harus menerbitkan Peraturan Pemerintah.

    Karena pentingnya data dan informasi dalam pengawasan kepatuhan dalam sistem self assessment dan ketentuan Pasal 35A masih perlu waktu lama pelaksanaannya dan sulit. Maka perlu dicari jalan keluar untuk mendapatkan data yang cepat tetapi valid sehingga segera bisa dimanfaatkan untuk pengalian potensi pajak.

    Pengalaman Empiris

    Dalam hal ini penulis mempunyai pengalaman empiris. Ketika penulis masih bertugas di Direktorat Jenderal Pajak sebagai Kasi Waskon di KPP Pratama Bandung Karees bersama dengan teman-teman Account Representative pernah melakukan pencarian data guna melakukan konseling. Dan berhasil. Karakteristik KPP Pratama berbeda dengan KPP Madya, dan KPP Khusus (KPP LTO, dan KPP HWI). KPP Madya dan KPP Khusus mengelola wajib Pajak yang besar dan menyelenggarakan pembukuan. Sebaliknya KPP Pratama lebih banyak mengelola Wajib Pajak Badan yang relatif lebih kecil serta Orang Pribadi yang biasanya belum menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan atau melaksanakan pencatatan.

    Sangat sulit mencari data perpajakan untuk orang pribadi yang melakukan pencatatan padahal dalam kenyataan secara kasat mata Wajib Pajak tersebut usahanya sangat maju. Akhirnya diputuskan untuk mencari data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusaha di bidang kuliner. Alasannya, wisata kuliner di Bandung sangat marak dan laris. Kemudian kami memutuskan fokus terhadap tiga Wajib Pajak Orang Pribadi usaha kuliner paling ramai. Dalam tulisan ini hanya satu Wajib Pajak yang kami bahas yaitu Wajib Pajak yang mempunyai usaha Bakmi. Semua data dan informasi dicari mulai dari NPWP, SPT Tahunan, ijin usaha, dan nama pemilik. Pencarian data juga dilakukan secara online. Banyak informasi, tapi semua data tersebut tidak bisa digunakan sebagai bahan himbauan karena tidak adanya data transaksi.

    Kemudian kami mencoba pencarian data partisipatif. Kami sepakat urunan untuk makan bersama di tempat usaha Wajib Pajak. Pada saat makan itu kita bisa menghitung kapasitas meja dan tempat duduk. Dari omong-omong ringan dengan pelayan, diketahui tiap hari rata-rata menghabiskan dua puluh ekor ayam kampung dan tiap ekornya rata-rata menjadi dua puluh porsi. Artinya satu hari rata-rata menjual empat ratus porsi makanan sehingga secara kasar kita sudah bisa menghitung omsetnya karena daftar harga makanan tercantum dalam daftar menu. Untuk minuman kami juga sudah bisa memperkirakannya, karena hampir tidak mungkin orang yang makan tidak pesan minuman juga.

    Kejutan lain, saat kami membayar. Ternyata Wajib Pajak mengunakan tellstruk untuk mencatat pembayaran. Pintu terbuka, karena dalam tellstruk tersebut tercatat nomor urut dan tanggalnya. Kemudian kami putuskan lain kali untuk makan bersama lagi, selain karena makanannya memang enak juga untuk melengkapi data kami inginkan. Setelah berapa kali makan bersama yang juga dibayar bersama-sama, akhirnya kami mempunyai data pembayaran pada awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Dengan variasi saat makan siang, makan malam pada akhir minggu, dan malam Jum’at yang kami asumsikan malam paling sepi. Data kami sudah lebih kongkrit karena berupa tellstruk penjualan yang tertera identitas Wajib Pajak tanggal transaksi, nomor urut, jumah pembelian, dan harganya.

    Setelah data kami anggap cukup, konseling dilakukan dengan mengolah data tellstruk yang kami punya secara rerata. Ternyata Wajib Pajak mengakui bahwa omset penjualannya kurang lebih sama dengan hitungan kami. Hasilnya, Wajib Pajak yang sebelumnya membayar PPh Pasal 25 sekitar Rp120 ribu dinaikkan menjadi Rp1,2 juta. Naik sepuluh kali lipat atau 1000%.

    Dataku Sayang Dataku Malang

    Melihat masih perlunya waktu yang lama serta adanya beberapa kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi perpajakan berdasarkan PP 31 Tahun 2012. Penulis berpendapat modus pencarian data secara partisipatif bisa dilakukan untuk mencari data dan informasi perpajakan yang lebih kongkrit sebagai bahan himbauan pembetulan SPT.

    Penulis yakin dalam kesehariaannya banyak pegawai DJP yang sering makan di rumah makan yang sangat ramai baik sendiri, bersama teman-teman kantor, menjamu tamu, atau bersama keluarga. Artinya setiap kali makan sudah mendapatkan data kongkrit berupa tellstruk atau nota pembayaran lainnya. Jika data kongkrit itu dibuang begitu saja maka kondisi ini sangat ironis sebab dilain sisi AR dari Wajib Pajak tersebut juga sedang kebingungan mencari-cari data untuk melakukan himbauan, tetapi sisi lain teman satu institusi membuang begitu saja data yang dimilikinya. Data terbuang dan bagi AR bernasib malang, di saat ia bingung mencari-cari data mitra bestari membuangnya.

    Dari peristiwa tesebut kita bisa mengembangkan pemikiran jika seandainya seluruh pegawai DJP mengumpulkan data berupa nota pembelian yang bisa berupa tellstruk atau bukti pembayaran lainnya. Kita bisa bayangkan berapa ribu bukti transaksi dengan nilai milyaran rupiah yang bisa dikumpulkan.

    Berdasarkan data yang diambil dari web DJP, Dirjen Pajak Fuad Rahmani mengatakan bahwa jumah pegawai DJP sekitar 31.500 orang. Sebenarnya di seluruh Indonesia setiap hari setidaknya terjadi transaksi pembelian 31.500 dari seluruh pegawai pajak dan anggota keluarganya. Tentu saja tidak semua transaksi tersebut bernilai besar dan terdapat buktinya. Jika kita asumsinkan 60% (hampir sembilan belas ribu data fiskal) dari transaksi tersebut terdapat bukti fiskal dengan rerata nilai transaksi satu juta rupiah maka tiap harinya tersedia data fiskal senilai sembilan belas milyar, seratus tiga puluh dua milyar per minggu, hapir sembilan triliun pertahun dan terdapat potensi Pajak Penghasilan sekitar tiga ratus empat puluh miliar. Selain itu juga bisa untuk mengali potensi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memudahkan kami sajikan dalam tabel berikut ini.

    Periode

    Pegawai

    Transaksi

    Bukti (60%)

    Rerata Nilai Transaksi

    Total

    Hari

    31.500

    31.500

    18.900

    1.000.000

    18.900.000.000

    Minggu (7 hari)

    132.300.000.000

    Tahun (360 hari)

    6.804.000.000.000

    Potensi PPh dengan tarif 5%

    340.200.000.000

     

    Perhitungan tersebut hanya ilustrsi semata untuk memudahkan pemahaman bahwa ada potensi yang bisa dimanfaatkan. Menurut hemat penulis metode ini akan cocok untuk mengali potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara kasat mata kelihatan ramai dan laris tapi sangat sulit mencari data. Wajib Pajak tersebut biasanya terdaftar di KPP Pratama, untuk Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya dan KPP Khusus yang sudah melakukan pembukuan lebih baik, metode ini kurang cocok.

    Sedangkan Wajib Pajak yang tepat dengan metode ini selain yang bergerak di bidang usaha kuliner adalah Wajib Pajak yang mempunyai usaha di bidang penjualan toko bangunan, meubel, pakaian jadi, emas perhiasan, mobil bekas, juga bisa Wajib Pajak yang mempunyai usaha jual beli tanah dan/atau bangunan dengan cluster-claster kecil.

    Dasar Hukum dan Next Step

    Selain metode tersebut lebih memungkinkan untuk dilakukan juga ada dasar hukumnya yaitu Pasal 35A ayat (2) yang mengatur bahwa Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

    Dalam Pasal 7 ayat (1) PP 31 Tahun 2012 juga mengatur bahwa Dalam hal Data dan Informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas Data dan Informasi dimaksud. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghimpunannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP 31 Tahun 2012.

    Jika langkah ini disetujui maka langkah yang harus dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pengumpulan data yang dimiliki seluruh pegawai DJP dari transaksi sehari-hari. Tentu saja juga perlu diatur tata cara pengolahannya, misalkan apakah terpusat, dilakukan di masing-masing kantor wilayah atau di masing-masing KPP. Penulis berpendapat untuk pengolahan data sebaiknya di kanwil agar tidak menambah pekerjaan di KPP dan data bisa diolah lintas KPP di satu kanwil. Jika dipusatkan di Kantor Pusat DJP terlalu banyak yang harus dikerjakan. Kantor Pusat DJP fokus pada pengawasannya saja.

    Simpulan

    Self assessment memberi keleluasaan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, tetapi memunculkan kemungkinan untuk melaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam self assessment di Indonesia fiskus masih diberi wewenang menerbitkan surat ketetapan pajak tetapi harus berdasarkan data fiskal yang kongkrit. Untuk mendapatkan data tersebut Pasal 35A Undang-Undang KUP mengatur agar semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk memberikan data yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, tetapi pelaksanaannya tidak mudah karena perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinsi dengan masing-masing pihak dan akan berlaku enam bulan setelahnya.

    Di lain pihak setiap pegawai DJP dalam kehidupan sehari-hari sering bertransaksi dan mendapatkan data fiskal berupa tellstruk atau nota pembelian yang belum dimanfaatkan maka berdasar pengalaman penulis, mengajukan usul agar dibuat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kewajiban setiap Pegawai DJP untuk mengumpulkan transaksi sehari-harinya sebagai bahan pengalian potensi pajak. Selain itu, juga perlu diatur pengolahan dan pengawasannya.

    Daftar Pustaka

    Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu, Kencana Media Group, Jakarta, 2006. Hal. 81

     

    Artikel dalam format PDF dapat di-unduh pada tautan berikut ini.

    DATA SEBAGAI BUKTI UNTUK MENETAPKAN PAJAK TERUTANG

    12 Votes

    0 Comments

    Add Comment