Thursday, April 24, 2014
   
Text Size

Pencarian

DASAR HUKUM PEMBETULAN SURAT KETETAPAN ATAU SURAT KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Oleh : Agus Suharsono (Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak


Pendahuluan

Manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan maupun kekeliruan. Demikian juga fiskus, sebagai manusia dalam melakukan pekerjaannya bisa juga melakukan kesalahan maupun kekeliruan dalam menerbitkan surat ketetapan pajak maupun surat keputusan. Adanya kesalahan maupun kekeliruan mengakibatkan surat ketetapan dan surat keputusan tidak bisa dieksekusi sehingga bisa merugikan baik bagi negara maupun Wajib Pajak. Jika terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang terdapat kesalahan maupun kekeliruan sehingga tidak bisa dieksekusi dengan tindakan penagihan maka negara yang dirugikan. Akan tetapi jika terdapat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang terdapat kesalahan maupun kekeliruan sehingga tidak bisa dieksekusi akan merugikan Wajib Pajak. Dalam hal ini kesalahan maupun kekeliruan tersebut bersifat manusiawi dan tidak ada persengketaan.

Dengan berlakunya ketentuan pembetulan yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 timbul kerancuan pengaturan objek pembetulan surat ketetapan atau surat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk itulah penulis membahasnya dengan pendekatan studi kasus yang disajikan secara diskriptif-naratif. Tulisan ini akan membandingkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Juga akan membandingkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dengan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama.

Objek Pembetulan

 Objek pembetulan secara umum diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP, sedangkan objek pembetulan surat ketetapan atau surat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

a.   Objek pembetulan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

2. Surat Tagihan Pajak;

3. Surat Keputusan Pembetulan;

4. Surat Keputusan Keberatan;

5. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;

6. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;

7. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;

8. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

9. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; atau

10. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

 

b. Objek pembetulan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

       1.  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);

       2.  Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

       3.  Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

       4.  Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

       5.  Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Penambahan objek pembetulan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum agar Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan atau surat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang menarik, ternyata penambahan objek pembetulan tersebut tidak diatur dalam batang tubuh tetapi dalam penjelasannya.

Secara redaksional ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah sama persis, hanya pada kalimat terakhir dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP “...dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.” Sedangkan dalam  Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011  “...dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”  Penambahan kata “di bidang” sebenarnya tidak menambah ketentuan norma apapun, hanya bermaksud lebih menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah di bidang perpajakan. Untuk lebih jelasnya keduanya dapat disandingkan dalam tabel berikut ini.

Pasal 16 ayat (1) UU KUP

Pasal 34 ayat (1) PP 74 Tahun 2011

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

 

Ketentuan tentang penjelasan sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh serta merta sesuai kehendak pembuatnya, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang mengatur ketentuan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum agar Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan atau surat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan dalam batang tubuhnya tidak mengaturnya dapat dikatakan bahwa penjelasan tersebut mengatur norma.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penjelasan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

  1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.[i]
  2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.[ii]
  3. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.[iii]
  4. Rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.[iv]

Senada dengan itu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH juga berpendapat bahwa penjelasan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau membingungkan, tidak boleh berisi norma hukum baru atau ketentuan lebih lanjut dari yang sudah diatur dalam batang tubuh.[i] Sehingga menurut pendapat penulis jika memang hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan atau surat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan maka sebaiknya diatur dalam batang tubuh bukan dalam penjelasannya.

Hubungan Undang-Undang KUP Dengan Undang-Undang PBB

 Undang-Undang KUP adalah hukum formal yang berlaku untuk semua jenis pajak material, termasuk di dalammnya Undang-Undang PBB. Hanya saja UU PBB tidak hanya mengatur ketentuan material tetapi juga mengatur ketentuan formal, sehingga akan berlaku ketentuan:

  • jika ketentuan formal sudah diatur dalam Undang-Undang PBB dan belum diatur dalam Undang-Undang KUP maka berlaku ketentuan Undang-Undang PBB.
  • jika ketentuan formal belum diatur dalam Undang-Undang PBB dan sudah diatur dalam Undang-Undang KUP maka berlaku ketentuan Undang-Undang KUP.
  • jika ketentuan formal sudah diatur dalam Undang-Undang PBB dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang KUP maka berlaku ketentuan Undang-Undang PBB.

Untuk memudahkan penjelasan tersebut dapat dijajikan dalam tabel sebagai berikut.

 

UU PBB

mengatur

tidak mengatur

UU KUP

mengatur

UU PBB

UU KUP

tidak mengatur

UU PBB

 

Secara yuridis ketentuan bahwa Undang-Undang KUP juga berlaku terhadap undang-undang perpajakan lainnya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang KUP “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain”. Gayung bersambut, Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan mengatur bahwa terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya". Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat Paksa. Artinya ketentuan Undang-Undang KUP berlaku juga bagi ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Awalnya Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan mengatur bahwa terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undang lainnya. Kemudian pada tanggal 9 November 1994 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Karena ada Perubahan Undang-Undang KUP rupanya ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan juga disesuaikan dengan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Undang-Undang KUP dalam kurun waktu selanjutnya mengalami perubahan sampai empat kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jadi, ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan juga perlu disesuaikan lagi. Untuk mengantisipasi perubahan Undang-Undang KUP sebaiknya redaksi Pasal 23 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tidak perlu menyebutkan nomor Undang-Undang KUP tetapi cukup disebutkan ‘Undang-Undang KUP beserta perubahannya’ sehingga tidak perlu penyesuaian setiap Undang-Undang KUP diubah.

Karena Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengatur tentang pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang KUP jo. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan maka ketentuan Pasal 16 Undang-Undang KUP  berlaku juga untuk Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal 16 Undang-Undang KUP  tidak mengatur pendelegasian ke peraturan dibawahnya maka secara otomatis bisa berlaku. Memang timbul masalah apakah surat ketetapan atau surat keputusan yang diatur dalam Undang-Undang KUP sama dengan surat ketetapan atau surat keputusan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan? Penulis berpendapat bahwa surat ketetapan atau surat keputusan sebagai objek pembetulan yang diatur dalam  Undang-Undang KUP sama dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang berpendapat itu merupakan dua hal yang berbeda sehingga perlu diatur khusus.

Idealnya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP sehingga perlu amandemen dengan memasukkan ketentuan objek pembetulan sehubungan dengan pelaksaanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Bagaimana dasar hukumnya sepanjang belum diamandemen?

Pengaturan Objek Pembetulan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum diatur dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, objek pembetulan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Pasal 1 ayat (2) PMK tersebut secara tersurat mengatur “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Pengurangan Denda Pajak Bumi dan Bangunan, ....” Ketentuan selanjutnya berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga dapat diabaikan dalam tulisan ini.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan lebih jelas dan lengkap dibanding dengan yang diatur dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Selengkapnya kami sandingkan dalam tabel berikut ini.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 

Pasal 2 PER-37/PJ/2008 

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
  2. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
  3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
  5. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
  2. Surat Ketetapan Pajak PBB;
  3. Surat Tagihan Pajak PBB;
  4. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB;
  5. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB;
  6. Surat Keputusan Pembetulan;
  7. Surat Keputusan Keberatan;
  8. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  9. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat empat objek pembetulan yang dulunya diatur dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menjadi tidak diatur lagi. Keempat objek tersebut adalah Surat Keputusan Pembetulan (PBB); Surat Keputusan Keberatan; Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Jadi, apa dasar hukum pembetulan empat objek tersebut jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan? Menelusurinya agak rumit. Baik Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2008 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008 secara resmi belum dicabut atau diganti. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008 adalah pelaksanaan amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007.  Masalahnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 sejak tanggal 1 Januari 2012 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

Pertanyaan selanjutnya adalah jika peraturan pemerintahnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi bagaimana dengan peraturan pelaksanaannya? Hal ini dijawab oleh Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bahwa peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Masalah belum selesai, karena jelas berbeda antara Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 yang hanya mengatur lima objek pembetulan dengan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008 yang mengatur sembilan objek pembetulan. Sehingga harus diputuskan dulu apakah perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘...sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini’ atau tidak?

Menurut penulis, ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008 bertentangan atau setidaknya tidak sama dengan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 sehingga dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah kedudukannya lebih tinggi dibanding Peraturan Direktur Jenderal Pajak, selain itu Peraturan Pemerintah diterbitkan belakangan daripada Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Jadi yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Tetapi masalah semakin rumit karena pengaturan objek pembetulan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan agar tidak terjadi kekosongan hukum atas empat objek pembetulan yang tidak diatur dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan bahwa objek pembetulan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008 lebih sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang KUP maka penulis berpendapat objek pembetulan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008. Juga dengan memperhatikan asas praduga rechtmatig, bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sebagai keputusan yang sah sampai ada pembatalannya. S.F. Marbun, mengungkapkan asas yang serupa dengan asas praduga rechtmatig yaitu asas het Vermoden van Techtmatigheid atau Asas Presumtio Justea Causa. Artinya bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karena dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.[i]

Tetapi di kemudian hari harus ada perbaikan. Jika objek pembetulan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah maka harus disebutkan dalam batang tubuh bukan di penjelasan. Sedangkan materi objek pembetulan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008.

Penutup

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang KUP juncto Pasal 23 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sebenarnya sudah pasti bahwa ketentuan pembetulan Pasal 16 Undang-Undang KUP berlaku juga bagi pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang menempatkan objek pembetulan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dalam penjelasan, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebaiknya diatur dalam batang tubuh. Objek pembetulan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang KUP adalah yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2008 yang masih berlaku berdasarkan asas praduga rechtmatig.



[i] S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, Hal. 222

[i] Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 135

[i] Angka 176 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

[ii] Angka 177 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

[iii] Angka 178 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

[iv] Angka 186 huruf b lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

10 Votes

0 Comments

Add Comment