Oleh : Ida Zuraida Pajak diartikan secara sederhana adalah iuran wajib yang dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara yang bisa dipaksakan. Namun, dalam pelaksanaannya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, dengan demikian setiap pemungutan pajak harus berdasarkan hukum. Artinya, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 23A Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur...

Oleh: Roy Martfianto Isu tentang harga transfer (transfer pricing) merupakan isu yang sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pengaturan tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan serta besarnya modal dalam suatu hubungan istimewa merupakan respon undang-undang material atas transaksi ekonomi yang dilingkupi oleh kecenderungan untuk melakukan transfer pricing antara dua atau lebih entitas bisnis yang mempunyai hubungan istimewa. Selain pengaturan tersebut, tentu saja, Undang-Undang PPH mengatur tentang ketentuan hubungan...

Oleh : Hasanuddin Tatang Kancah bisnis internasional  dari perspektif bangsa Indonesia dapat digambarkan dari perjalanan sejarah kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, Jepang , masa perjuangan kemerdekaan, sampai seperti sekarang ini, dimana  sudah semakin banyak warga bangsa Indonesia mengembangkan usaha atau kegiatan bisnisnya di luar Indonesia. Kegiatan investasi misalnya telah merambah ke berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Pelaku bisnis lokal yang semula hanya bermain di dalam negeri, kini telah melangkah jauh keluar batas Indonesia. Begitu juga pebisnis mancanegara melalui...