You are here:

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Oleh : Rasida, S.E.

Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

 

Abstraksi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus digalakkan pemerintah Indonesia saat ini, untuk ditingkatkan jumlahnya dari masa ke masa. Upaya ini terus dilakukan, mengingat penerimaan perpajakan yang merupakan andalan penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran atau belanja negara sampai saat ini masih belum mampu menutup seluruh biaya yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara tersebut. Namun, dari usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan PNBP tidak berjalan mulus. Banyak hambatan dan kendala yang perlu dihadapi dalam mencapai maksud tersebut. Setiap komponen PNBP baik penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, maupun pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) menghadapi kendala dan tantangan tersendiri, yang tentunya memerlukan solusi dan kebijakan masing-masing.

Kata kunci : PNBP, penerimaan Sumber Daya Alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, pendapatan BLU

 

 

A.     Pendahuluan

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan dengan suatu tujuan yang jelas. Tujuan bernegara tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat, yaitu : (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) menciptakan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut terus dilaksanakan pemerintah secara berkesinambungan. Investasi terus digalakkan pemerintah, baik di sektor industri maupun di sektor jasa, yang kesemuanya itu tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit.  Dilain pihak, tabungan pemerintah yang berasal dari surplus anggaran sebagai andalan pembiayaan pembangunan dari dalam negeri, sampai saat ini masih belum mampu menutup keseluruhan dana yang diperlukan dalam investasi tersebut. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari dalam  negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari perpajakan maupun PNBP.

Dibidang perpajakan, pemerintah telah melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi guna meningkatkan penerimaan perpajakan tersebut. Namun harus diakui, bahwa penerimaan perpajakan, sampai saat ini masih belum mampu menutup seluruh biaya yang diperlukan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mencoba menggali sumber-sumber penerimaan dalam negeri lainnya, antara lain adalah PNBP ini.

Berkaitan dengan PNBP ini, pemerintah Indonesia senantiasa berusaha meningkatkan jumlahnya dari tahun ke tahun, untuk menopang penerimaan dalam negeri. Dan ini perlu dioptimalkan, karena sampai dengan saat ini PNBP masih dipandang dengan sebelah mata, dalam arti PNBP belum digali secara maksimal oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki PNBP.  Data realisasi PNBP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

   REALISASI PNBP TAHUN ANGGARAN 2008 S.D. 2012

                          (DALAM TRILLIUN RUPIAH)

JENIS PNBP

TAHUN ANGGARAN

2008

2009

2010

2011

2012

SDA Migas

212

126

153

193

205,82

SDA Non-migas

13

13

16

20

20.02

Deviden BUMN

29

26

30

29

30,80

PNBP Lainnya

63

54

59

69

73,46

Pendapatan Badan Layanan Umum

4

8

11

20

21,70

Total

321

227

269

331

351,80

Sumber : Direktorat PNBP, Ditjen Anggaran.

Oleh karena itu, disamping penerimaan perpajakan, PNBP juga perlu mendapat perhatian kita bersama, untuk ditingkatkan dan dikelola dengan baik dan benar, secara transparan dan bertanggung jawab guna melengkapi pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya dapat mempercepat tercapainya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut. PNBP harus ditatausahakan dengan baik, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PNBP.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan PNBP, khususnya para pengelola PNBP pada satuan kerja kementerian negara/lembaga (Satker K/L), untuk mengupayakan penerimaan negara bukan pajak ini secara maksimal, agar PNBP yang telah ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dapat tercapai.

 

B.    Pengertian, Dasar Hukum, Dan Komponen PNBP dalam APBN

PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan[1]. Pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945[2]. PNBP bisa bisa didapat dari dalam negeri maupun luar negeri, dan berada dalam pengurusan suatu kementerian negara/lembaga.

PNBP, sebagaimana perpajakan, pemungutannya harus didasarkan pada undang-undang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah mengesahkan undang-undang mengenai PNBP ini, yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang  Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai payung  dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban  pengelolaan PNBP oleh kementerian negara/lembaga.

Adapun yang menjadi arah dan tujuan perumusan undang-undang PNBP itu sendiri adalah untuk[3] :

a.     Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan PNBP serta penyetorannya ke kas negara;

b.     Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP;

c.      Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi seluruh wilayah Indonesia;

d.      Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan negara, serta peningkatan pengawasan.

Komponen PNBP dalam APBN terdiri dari : (i) penerimaan SDA, (ii) bagian pemerintah atas laba BUMN, (iii) PNBP lainnya, dan (iv) pendapatan BLU.

1.     Penerimaan SDA

       PNBP yang berasal dari SDA, terdiri atas penerimaan SDA minyak dan gas bumi (migas), dan penerimaan SDA  non-migas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2007-2011, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata 64,0% terhadap total PNBP, dengan pertumbuhan rata-rata 12,6% per tahun[4].

PNBP migas ini merupakan bagian bersih pemerintah atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas. PNBP SDA Non-migas berasal dari pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

PNBP SDA pertambangan umum meliputi penerimaan dari iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara dan penerimaan dari iuran produksi/royalti pertambangan mineral dan batubara. PNBP SDA Kehutanan antara lain didapat dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dahulu namanya Iuran Hak Pemangku Hutan (IHPH), dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). PNBP SDA Perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP), dan pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Penerimaan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net operating income/NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai dengan perundang-undangan[5].

2.     Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN atau dividen, merupakan imbalan kepada Pemerintah Pusat selaku pemegang saham BUMN yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih BUMN. Parameter dalam penerimaan dividen ini adalah laba bersih, dividen payout ratio (rasio/persentase laba bersih yang dibagian untuk dividen), dan kepemilikan saham pemerintah dalam BUMN tersebut.

Selama periode 2007-2011, kinerja BUMN terus menunjukan perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, pendapatan dan laba, serta kapitalisasi BUMN terbuka. Selama periode tersebut, total aktiva BUMN tumbuh rata-rata 14 %, ekuitas tumbuh rata-rata 11%, sedangkan pendapatan dan laba masing-masing tumbuh rata-rata 14 dan 22%[6].

3.     PNBP Lainnya

PNBP lainnya didominasi dari penerimaan Kementerian Negara/Lembaga, yaitu penerimaan  atas pemberian jasa layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis penerimaan, antara lain : (i) pendapatan dari pengelolaan BMN, serta pendapatan penjualan, (ii) pendapatan jasa, (iii) pendapatan bunga, (iv) pendapatan kejaksaan dan peradilan, (v) pendapatan pendidikan, (vi) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, (vii) pendapatan iuran dan denda, serta (viii) pendapatan lain-lain[7].

4.     Pendapatan BLU

Pendapatan BLU merupakan pendapatan dari Satuan Kerja (Satker) instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU), yaitu pendapatan atas penjualan barang dan/atau jasa produk instansi pemerintah bersangkutan kepada masyarakat pengguna, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam periode 2007-2011, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 75,3%. Hal ini dipengaruhi dengan semakin banyaknya satker yang menjadi BLU[8].

Target PNBP  tahun 2013 untuk masing-masing komponen PNBP dalam APBN dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

TARGET PENERIMAAN PNBP DALAM APBN 2013

URAIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TARGET PNBP APBN 2013

 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

332.195,39

 

A

Penerimaan SDA

197.204,93

 

 

1

Migas

174.868,46

 

   

a

Minyak Bumi

120.917,88

 

   

b

Gas Alam

53.950,58

 

 

2

Non Migas

22.336,47

 

   

a

Pertambangan Umum

17.599,01

 

   

b

Kehutanan

4.153,96

 

   

c

Perikanan

180,00

 

   

d

Pertambangan Panas Bumi

403,50

 

B

Bagian Laba BUMN

33.500,00

 

C

PNBP Lainnya

77.991,73

 

D

Pendapatan Badan Layanan Umum

23.498,73

 

  Sumber data : Dit. PNBP, DJA

(D

C.    Kendala dan Solusi

Usaha-usaha yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam upayanya meningkatkan PNBP dari masa ke masa rupanya tidak berjalan mulus. Banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi bagi tiap-tiap komponen PNBP dalam APBN sehingga memerlukan usaha untuk mengantisipasinya, agar PNBP dapat ditingkatkan jumlahnya dari tahun ke tahun, dan setiap target PNBP dalam APBN setiap tahunnya dapat tercapai.

 

 

1.     PNBP SDA

PNBP SDA Migas besarnya sangat dipengaruhi oleh empat hal, yaitu, (i) harga minyak mentah internasional, (ii) kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, (iii) cost recovery, dan (iv) lifting minyak dari bumi Indonesia. Adapun kendala/tantangan yang dihadapi dalam rangka optimalisasi PNBP Migas antara lain : (i) adanya penurunan alamiah produksi migas (decline rate) yang dapat mempengaruhi lifting minyak, (ii) masih tingginya biaya cost recovery, dan (iii) adanya ganguan pada fisilitas produksi yang berakibat pada aktivitas produksi.

Pada PNBP non-migas kendala/tantangan yang dihadapi terjadi pada setiap jenis penerimaan PNBP non-migas ini.

Dalam pengelolaan penerimaan mineral dan batu bara (minerba), kendala yang dihadapi disebabkan oleh masih lemahnya regulasi, pengawasan, sanksi, dan struktur organisasi. Dalam PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang Berlaku di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, masih terdapat besaran tarif yang kurang sesuai dengan perkembangan ekonomi masa kini sehingga ini perlu diadakan pengkajian kembali mengenai besaran tarif ini. Juga masih belum diatur ketentuan yang spesifik dan standar terkait mengenai faktor biaya pengurang harga mineral dan batu bara, juga belum adanya ketentuan reimbursement atas PPN terhadap penahanan Dana Hasil Produksi Batu bara (DHPB). Di bidang pengawasan masih terjadi kelambatan dan kesulitan dalam mengindentifikasi pembayaran PNBP Pertambangan Minerba, dan administrasi hasil pengawasan belum dikelola secara sistematis dan terintegrasi, serta masih minimnya jumlah wajib bayar yang diaudit atas pertambangan minerba ini. Sanksi yang tegas juga belum diatur, dan tidak adanya pengenaan sanksi administratif. Dalam struktur administrasi, terjadi kelemahan karena jumlah pegawai pada Kementerian ESDM terbatas, sementara wajib bayar yang harus diawasi sangat banyak. Disamping itu, Kementerian ESDM tidak memilki satker di daerah sehingga pengawasan di daerah hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Di Kementerian Keuangan sendiri c.q. Direktorat PNBP Direktorat Jenderal Anggaran, penerimaan minerba hanya ditangani oleh satu seksi dengan tiga stafnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan PNBP dari minerba ini perlu diadakan upaya-upaya sebagai berikut[9] :

a.  Melaksanakan percepatan pengembangan lapangan minyak baru;

b.  Term and condition yang lebih menarik untuk wilayah kerja yang berada di remote area dan/atau laut dalam;

c.   Efisiensi cost recovery dan mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue.

d.  Diadakan penyempurnaan peraturan tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran, dan penyetoran PNBP sektor pertambangan minerba;

e.  Perlu dibangun sistem pembayaran online dan data base terkait pertambangan minerba;

f.    Diadakan perumusan tentang ketentuan reimbursement  PPN terkait dengan adanya penahanan DHPB oleh Kementerian Keuangan;

g.  Pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang atas kontrak kerja sama yang dinilai sudah tidak wajar, seperti yang berkaitan dengan besarnya royalti dan pengurang;

h.  Perlu adanya pengaturan yang spesifik mengenai jenis dan biaya komponen pengurang harga penjualan, tidak hanya pada batu bara saja, namun juga pada komodtas mineral lainnya.

i.    Perlu adanya sanksi yang tegas atas ketidakmampuan pemilik Ijin Usaha Pertambangan Minerba yang lalai dalam memenuhi kewajibannya;

j.    Memperkuat peran Kementerian ESDM dalam pengawasan atau membentuk lembaga baru dalam rangka mempertajam fungsi pengawasan sektor pertambangan minerba;

k.   Melakukan reorganisasi pengelolaan PNBP SDA non-migas di Direktorat PNBP Ditjen Anggaran;

l.    Membentuk payung hukum kerja sama (setingkat Surat Ketetapan Bersama) Kementerian ESDM dan Kemenkeu dalam rangka integrasi data minerba; dan

m. Perlu adanya surveyor independen yang bekerja untuk pemerintah untuk memantau data produksi dengan baik, dan reliable.

Jadi, untuk penerimaan sumber daya alam, upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia terutama difokuskan kepada :

a.  Pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal terhadap kegiatan usaha sektor hulu migas guna meningkatkan lifting minyak bumi dan gas alam;

b.  Penerbitan peraturan pemerintah tentang cost recovery dalam kegiatan usaha hulu migas dengan tetap menghormati kontrak yang berlaku;

c.   Memperkuat penagihan dan pengawasan dari sektor migas oleh Badan Pelaksana Migas;

d.  Meningkatkan produksi dan revisi tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada sektor sumber daya mineral;

e.  Menggali potensi-potensi penerimaan yang ada di sektor kehutanan dengan tanpa merusak lingkungan dan mempertahankan kelestarian hutan; dan

f.    Mengoptimalkan penerimaan dari sektor perikanan dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan.

2.     PNBP Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

PNBP bagian pemerintah atas laba BUMN besarnya sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu (i) laba bersih yang didapat BUMN, (ii) payout ratio, dan (iii) besarnya kepemilikan saham pemerintah.

Kendala yang terjadi pada PNBP yang berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN antara lain adalah :

a.  Masih banyak BUMN yang belum sehat, dan memiliki kinerja yang baik;

b.  Masih belum efisiennya biaya operasional dari BUMN; dan

c.   Kebutuhan BUMN untuk peningkatan capital expenditures guna meningkatkan kegiatan usaha dan pencapaian laba yang lebih tinggi.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP dari bagian pemerintah atas laba BUMN ini perlu diadakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

a.  Pemerintah melakukan penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN;

b.  Perlu melakukan efisiensi biaya operasional BUMN;

c.   optimalisasi deviden pay-out ratio,

d.  penyelesaian audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan BUMN yang harus selesai lebih awal dari peraturan yang ada guna mengetahui secara awal definitif atas laba/rugi bersih BUMN;

e.  peningkatan sinergi antar BUMN guna meningkatkan daya saing, dan

f.    Menjaga keseimbangan antara capital expenditures dan  sharing deviden kepada APBN, mengingat BUMN juga memberikan sumbangan penerimaan pajak yang besar kepada negara.

3.     PNBP Lainnya

PNBP lainnya besarnya sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu (i) kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kementereian negara/lembaga (K/L), (ii) besaran tarif pelayanan, dan (iii) ketepatan waktu penyetoran ke rekening kas negara.

Kendala umum yang dihadapi dalam PNBP lainnya ini antara lain adalah sebagai berikut :

a.  Masih banyak potensi PNBP pada K/L yang belum tergali;

Masih banyak jenis pelayanan yang dapat diberikan K/L, namun sampai saat ini belum terungkap.

b.  Untuk merealisasikan potensi yang ada, diperlukan waktu yang cukup lama; Hal ini disebabkan karena untuk dapat memungut PNBP harus ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pemungutannya.

c.   Masih terdapat kelemahan data base pada K/L yang dapat digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi besaran tarif PNBP;

d.  Masih terdapat beberapa K/L yang melakukan pemungutan PNBP tanpa dasar hukum;

Hal ini jelas menyalahi ketentuan atau aturan yang ada, dimana suatu K/L baru diperbolehkan memungut PNBP kalau sudah ada PP yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku bagi K/L bersangkutan.

e.  Masih adanya penggunaan langsung PNBP oleh K/L;

Ini terutama terjadi pada akhir tahun anggaran, dimana suatu K/L over target. Terkait dengan pencairan dana PNBP ini, K/L harus terlebih dulu merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berjalan.

f.    Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap PNBP di K/L;

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP lainnya ini perlu diadakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

a.     Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan meminta kepada seluruh K/L, agar melakukan inventarisasi potensi PNBP yang ada pada masing-masing K/L. Selanjutnya K/L diminta agar mengusulkan potensi PNBP tersebut untuk diterbitkan PP sebagai landasan pemungutannya. Pengusulan ini dilakukan K/L dengan menerbitkan surat permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

b.     Memberikan sanksi yang tegas kepada K/L yang melakukan pemungutan PNBP tanpa dasar hukum, dan Menteri Keuangan agar memerintahkan kepada K/L yang bersangkutan untuk menyampaikan usulan PP sebagai landasan pemungutan PNBP oleh K/L yang bersangkutan, apabila telah nyata diketahui ada K/L yang melakukan pemungutan tanpa dasar hukum tersebut.

c.      Untuk masalah pengawasan PNBP, agar dapat terlaksana dengan baik, bisa dilakukan oleh pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai satker yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi PNBP di daerah, untuk melakukan tugas pengawasan dan monitoring PNBP tersebut.

Guna lebih mendongkrak PNBP lainnya ini, tidak kalah pentingnya adalah K/L harus meningkatkan pelayanan dan memperbaiki administrasi PNBP, dan  kebijakan yang ditempuh terutama di fokuskan pada :

a.  peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing K/L;

b.  monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada K/L; dan

c.  peningkatan akurasi target, penyusunan pagu penggunaan, serta pelaporan PNBP K/L.

4.     Pendapatan BLU

Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh (i) volume kegiatan pelayanan, (ii) tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan Menteri Keuangan, (iii) kualitas pelayanan, dan (iv) administrasi pengelolaan BLU.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BLU dilakukan dengan :

a.  Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan sumber daya manusianya;

b.  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU; dan

c.   Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah;

 

D.    Penutup

PNBP sebagai salah satu jenis penerimaan negara dari dalam negeri, memang harus mendapat perhatian kita bersama. Apalagi kalau kita perhatikan, dalam tahun 2013 target PNBP dalam APBN adalah sebesar Rp332.195,39 milyar (lihat Tabel 2). Suatu jumlah yang cukup signifikan dalam kontribusinya pada APBN. Usaha-usaha untuk meningkatkan PNBP ini harus terus digalakkan karena dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan PNBP  ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia. Kendala/hambatan tersebut bukan terjadi pada salah satu jenis PNBP saja, namun dalam semua komponen PNBP dalam APBN terdapat kendala masing-masing.

Kendala/tantangan yang dihadapi dalam rangka optimalisasi PNBP Migas antara lain : (i) adanya penurunan alamiah produksi migas (decline rate) yang dapat mempengaruhi lifting minyak, (ii) masih tingginya biaya cost recovery, dan (iii) adanya ganguan pada fisilitas produksi yang berakibat pada aktivitas produksi. Kendala-kendala tersebut harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang mesti dijalankan pemerintah, agar target yang telah ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya bisa dicapai. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh, pemerintah dalam tahun 2013 antara lain: (a) pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi; (b) efisiensi cost recovery dan mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue; dan (c) melakukan secara intensif penagihan atas penjualan hasil migas bagian pemerintah.

Kendala/tantangan yang dihadapi dalam rangka optimalisasi PNBP bagian pemerintah atas laba BUMN antara lain adalah : (i) masih banyak BUMN yang belum sehat, dan memiliki kinerja yang baik; (ii) masih belum efisiennya biaya operasional dari BUMN; dan (iii) kebutuhan BUMN untuk peningkatan capital expenditures guna meningkatkan kegiatan usaha dan pencapaian laba yang lebih tinggi. Kendala-kendala tersebut harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang mesti dijalankan pemerintah. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, di tahun 2013 Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan sebagai berikut : (i)  pay out ratio (POR) 0 persen s.d. 25 persen untuk BUMN sektor kehutanan, asuransi, dan BUMN dengan akumulasi rugi; (ii) POR 5 persen s.d. 55 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi; (iii) POR 40 persen s.d. 45 persen untuk PT. Pertamina; (iv) POR 30 persen untuk PT. PLN; dan (e) tidak menarik deviden untuk BUMN laba yang mengalami kesulitan cash flow. Di samping itu, BUMN juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi investasi (capital expenditure) BUMN, terutama dari penyisihan laba yang ditahan, untuk meningkatkan kinerjanya.

Kendala/tantangan yang dihadapi dalam rangka optimalisasi PNBP lainnya antara lain adalah : (i) masih banyak potensi PNBP pada K/L yang belum tergali; (ii) untuk merealisasikan potensi yang ada, diperlukan waktu yang cukup lama; (iii) masih terdapat kelemahan data base pada K/L yang dapat digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi besaran tarif PNBP; (iv) masih terdapat beberapa K/L yang melakukan pemungutan PNBP tanpa dasar hukum; (v) masih adanya penggunaan langsung PNBP oleh K/L; dan (vi) belum optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap PNBP di K/L. Kendala-kendala tersebut harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang mesti dijalankan pemerintah. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, di tahun 2013 pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan sebagai berikut : (i) meningkatkan pelayanan dan memperbaiki administrasi PNBP pada K/L; (ii) mengadakan peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing K/L; (iii) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada K/L; dan (iv) peningkatan akurasi target, penyusunan pagu penggunaan, serta pelaporan PNBP K/L.

Kendala/tantangan yang dihadapi dalam rangka optimalisasi PNBP dari pendapatan BLU umumnya adalah : (i) para pengelola BLU yang kurang profesional; dan (ii) pengelolaan keuangan BLU kurang efektif dan efisien, serta tidak transparan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BLU dilakukan dengan : (i) meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan sumber daya manusianya; (ii) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU; dan (iii) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah;

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia di tahun 2013 dalam upaya meningkatkan PNBP inilah yang menjadi perhatian kita bersama untuk kita tunjang dan sukseskan sesuai bidang kita masing-masing.

 

E.     Daftar Pustaka

1.    Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945;

2.    -------, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3.    -------, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4.    -------, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tahun 2013.

5.    Kementerian Keuangan, Direktorat jenderal Anggaran, Buku I, Pengelolaan PNBP pada Satker Kementerian Negara/ Lembaga

6.    -------, Buku II, Topik-topik Khusus Pengelolaan PNBP.

7.   -------, Bahan Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2012



[1] Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP Bab I Pasal1 angka 1

[2] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 1.

[3] Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

[4] Nota keuangan dan RAPBN 2013

[5] Nota Keunagna dan RAPBN 2013

[6] ibid

[7] Ibid

[8] ibid

[9] Bahan sosialisasi PNBP, DJA, 2012

Cetak

Copyright © PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN 2014

Template by Joomla Themes & Copywriter.