You are here:

Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka

Oleh : Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M

Terkait pembayaran uang muka kepada Penyedia Barang/Jasa, pada pasal 88 Perpres 70 tahun 2012 menyebutkan bahwa penyedia barang/jasa dapat diberikan uang muka untuk  mobilisasi alat dan tenaga kerja,  pembayaran  uang  tanda  jadi  kepada  pemasok barang/material; dan/atau  persiapan  teknis  lain  yang  diperlukan  bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian pada pasal 69 Perpres 54 tahun 2010 disebutkan juga Penyedia  Barang/Jasa yang meminta pembayaran uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya sebesar Uang Muka yang diterimanya. Uang muka tersebut akan dikembalikan dengan cara diperhitungkan  secara  proporsional pada setiap tahapan pembayaran kepada penyedia barang/jasa.

Dalam kaitan pembayaran uang muka kepada penyedia barang/jasa, Dirjen Perbendaharaan telah mengeluarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Dalam Perdirjen tersebut diatur hal-hal baru tentang pembayaran dan pengembalian uang muka yang perlu diketahui oleh setiap satker kementerian/lembaga.

 

a. Penerbitan SPP uang muka oleh PPK

SPP Uang muka dilampiri dengan Asli Jaminan Uang muka dan Asli Surat Kuasa dari PPK kepada Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D Uang Muka untuk mencairkan  jaminan uang muka yang belum dikembalikan. Format surat kuasa diatur dalam lampiran I Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2013. Sebelum menerbitkan SPP Uang Muka PPK harus menjamin kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka tersebut.

Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka tersebut PPK harus melakukan pengujian terhadap terpenuhinya syarat-syarat jaminan uang muka tersebut, yaitu:

a.    Masa berlaku jaminan uang muka sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak

b.    Masa Klaim Jaminan Uang muka sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku jaminan uang muka

c.    Nilai jaminan Uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

d.    Isi Surat Jaminan Uang Muka harus memuat :

-         Nama dan alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan hak penjamin

-         Nama Paket Kontrak

-         Nilai jaminan Uang Muka dalam angka dan huruf

-         Kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka, masa berlaku jaminan uang muka, mengacu pada KUH Perdata Pasal 1831 dan 1832

Perbedaan ketentuan pada KUH Perdata pasal 1831 dan pasal 1832 menjelaskan, bahwa jika menggunakan pasal 1831 KUH Perdata apabila timbul cidera janji, Penjamin (Surety) dapat meminta benda-benda peminta jaminan (principal) disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin (Surety) wajib membayar Jaminan yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

-         Tandatangan penjamin

-         Ketentuan bahwa Kepala KPPN yang menerbitkan uang muka berdasarkan surat kuasa Pemegang Jaminan atau oblige dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin (Surety) sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan uang Muka

 

b. Penerbitan SPM Uang Muka

Setelah menerima pengajuan SPP Uang Muka dari PPK, PPSPM juga melakukan pengujian atas kebenaran dan keaslian jaminan uang muka. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara meminta konfirmasi secara tertulis kepada Penerbit jaminan uang Muka. Konfirmasi tetulis tersebut sekurang-kurangnya memuat :

-         Pernyataan kebenaran telah menerbitkan Jaminan Uang Muka

-         Pernyataan kebenaran klausul yang tertuang dalam Jaminan Uang Muka sebagaimana syarat-syarat jaminan uang muka.

-         Pernyataan bahwa Jaminan Uang Muka bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional)

Format konfirmasi tertulis diatur sebagaimana lampiran II Perdirjen Perbendaharaan No.9/PB/2013

PPSPM kemudian melakukan pengesahan berdasarkan surat konfirmasi dari penerbit jaminan uang muka dengan membubuhkan stempel

-         “telah disahkan PPSPM di …….. pada tanggal ……..”,

-         stempel dinas dan

-          tandatangan PPSPM pada halaman kosong di belakang surat konfirmasi.

PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling kurang disertai dengan :

-         Asli Jaminan Uang Muka

-         Asli surat kuasa

-         Asli konfirmasi tertulis yang telah dibubuhi pengesahan.

 

c. Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka

Apabila terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, KPA menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadi pemutusan kontrak. Batas 5 (lima) hari kerja tersebut dibuktikan dengan :

-         Tanda terima/resi/ cap pos dalam hal melalui pos/jasa pengiriman resmi lainnya: atau

-         Tanda terima di loket penerima KPPN, dalam hal tidak dikirim melalui pos/jasa pengiriman resmi lainnya.

Apabila Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak disampaikan melampaui 5 (lima) hari kerja setelah terjadi pemutusan kontrak, satker tidak diperkenankan mengajukan SPM uang muka untuk pengadaan barang atau jasa berikutnya kecuali mendapatkan persetujuan Dirjen Perbendaharaan

Berdasarkan surat pernyataan tersebut Kepala KPPN akan menerbitkan SP2D uang muka untuk mengajukan klaim pencairan Jaminan uang muka kepada penerbit jaminan uang muka.

Sebelum berakhirnya masa berlaku jaminan uang muka, Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka menyampaikan pemberitahuan kepada KPA bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir dalam waktu paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya Jaminan uang Muka. Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut KPA harus menyampaikan penjelasan tertulis bahwa pengembalian uang muka akan dilakukan sebelum berakhirnya masa klaim pencairan Jaminan uang Muka, yang dibuktikan dengan :

- Tanda terima/resi/cap pos dalam hal melalui pos/jasa pengiriman remi lainnya; atau

- Tanda terima di loket penerima KPPN, dalam hal tidak dikirim melalui pos/jasa pengiriman resmi lainnya.

Format surat penjelasan pengembalian uang muka  diatur dalam lampiran V perdirjen perbendaharaan nomor Per-19/PB/2013.

Berdasarkan ketentuan pasal 14, KPPN hanya melakukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka atas terjadinya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan oleh KPA sebelum masa klaim Jaminan Uang muka atau sekurang-kurangnya 30 hari kalender setelah berakhirnya masa jaminan uang muka. Diluar waktu tersebut klaim diajukan oleh KPA.

Pengajuan klaim jaminan uang muka dilakukan oleh KPA apabila :

-   Pemberitahuan terjadinya pemutusan kontrak disampaikan  pada masa klaim pencairan jaminan uang muka

-  Penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka disampaikan pada masa klaim pencairan Jaminan uang Muka

-  KPA tidak menyampaikan penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka

Dalam rangka klaim jaminan Uang Muka dan / atau pengembalian sisa uang muka ke kas negara oleh KPA, KPPN akan menyerahkan dokumen yang digunakan pada waktu pengajuan SPM uang muka yang terdiri asli jaminan uang muka, asli surat kuasa dan asli konfirmasi tertulis. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan dokumen Jaminan uang Muka yang sekurang-kurangnya memuat :

- Pernyataan KPA bahwa penyerahan dokumen dilakukan dalam rangka pengembalian sisa uang muka

- Pernyataan KPA bahwa KPA bertanggungjawab atas pengembalian sisa uang muka ke Kas Negara

Atas pengembalian sisa uang muka dan /atau pencairan jaminan uang Muka tersebut KPA harus menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.

Apabila terjadi addendum kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, masa Jaminan Uang Muka harus diperpanjang sesuai dengan masa penyelesaian pekerjaan setelah addendum kontrak. Dalam rangka perpanjangan masa jaminan Uang Muka tersebut, KPA membuat surat pemberitahuan kepada KPPN mengenai addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.Surat Pemberitahuan tersebut disertai surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang berisi pernyataan :

- Perpanjangan masa jaminan uang muka diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pengambilan Asli jaminan Uang Muka dari KPPN

- Bertanggungjawab atas kerugian negara yang timbul dari proses perpanjangan masa jaminan uang muka.

Surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengambilan asli Jaminan Uang Muka. Setelah Jaminan Uang Muka diperbaharui, paling lambat 5 (lima) hari kerja asli jaminan Uang Muka disampaikan kembali kepada KPPN disertai dengan Surat Kuasa dan Surat Konfirmasi yang telah diperbaharui.

            Demikian ketentuan baru terkait pembayaran dan pengembalian uang muka kepada penyedia barang/jasa yang harus diketahui oleh setiap satker kementerian/lembaga. Dengan adanya Perdirjen Nomor Per-19/PB/2013 ini maka ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

REFERENSI

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Cetak

Copyright © PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN 2014

Template by Joomla Themes & Copywriter.