Sertifikasi Bendahara Sebagai Milestrone Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh: Tohirin, Ak.,MM, CA, Widyaiswara Pusdiklat AP.
Abstraksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan kabar gembira bagi Bendahara Pengeluaran seluruh Indonesia. PMK ini mendetilkan apa yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016.
Kementerian Keuangan perlu segera menyusun dan melaksanakan 5 action berikut terkait program Sertifikasi Bendahara, yaitu: manajemen database, diklat Bendahara Pengeluaran, Ujian Sertifikasi dan Assessment Bendahara Pengeluaran, Reward Bendahara Pengeluaran dan Pembinaan Karir Bendahara. Ada 5 pihak yang terlibat langsung dalam proses Sertifikasi Bendahara, yaitu Ditjen Perbendaharaan, BPPK, DJA, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Pengeluaran.
Kata Kunci: Sertifikasi, Bendahara, Diklat, Database, Reward.

 

Angin segar berembus dari “Lapangan Banteng”, kantor pusat Kementerian Keuangan. Penantian panjang nan setia dari para Bendahara Pengeluaran selama 12 tahun dari seluruh penjuru negeri, kini mendekati titik yang menggembirakan. Berita mengenai sertifikasi Bendahara Pengeluaran tentulah kabar yang sangat menggembirakan bagi 31.000 Bendahara Pengeluaran yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pasal 10 Ayat (4) dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.
Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Begitu bunyi Pasal 21 Ayat (2), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Selanjutnya didalam Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelolaan APBN Pasal 2 Ayat (3) dikatakan bahwa Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian keuangan yang mempunya fungsi sebagai Pembina Pejabat Perbendaharaan. Sedangkan didalam Pasal 6 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Bendahara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. merupakan turunan dari Peraturan Presiden terkait Sertifikasi Bendahara.
Bagi para Bendahara Pengeluaran yang sudah memiliki sertifikat Diklat Bendahara Pengeluaran dari BPPK atau LSP, maka sertifikat tersebut akan dikonversi menjadi Sertifikat Profesi dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi). Hal ini bisa dilihat didalam Tabel 1. Sedangkan terkait Sertifikasi Bendahara bisa dilihat didalam Tabel 2 berikut ini:
Tabel 1 Alur Pikir Sertifikasi Bendahara

artikelAP1-tohirin

Sumber: Bahan Ceramah Subdit Sertifikasi Profesi Direktorat Sistem Perbendaharaan pada TFMT 15 Sept 16

 

Tabel 2 Tata Kelola Sertifikasi Bendahara

artikelAP2-tohirin

Sumber: Bahan Ceramah Subdit Sertifikasi Profesi Direktorat Sistem Perbendaharaan pada TFMT 15 Sept 16


Berkaitan dengan hal tersebut, ada 5 Action Plan yang perlu segera dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka menopang kelancaran proses Sertifikasi Bendahara. Kelima Action Plan tersebut adalah:
1.    Manajemen Database Bendahara Pengeluaran.
Jumlah Bendahara Pengeluaran dari Sabang sampai Merauke saat ini berjumlah sekitar 31.000. Ini jumlah yang sangat besar. Tahap pertama yang cukup penting dalam hal ini adalah melakukan pendataan mengenai kondisi Bendahara Pengeluaran:
a.    Berapa Bendahara Pengeluaran yang sudah mengikuti diklat Bendahara Pengeluaran dan memiliki sertifikat lulus Diklat?
b.    Tahun berapa Bendahara Pengeluaran lulus Diklat?
c.    Berapa Bendahara Pengeluaran yang belum mengikuti Diklat Bendahara Pengeluaran?
Andaikan saja 50% dari jumlah Bendahara Pengeluaran belum mengikuti diklat maka jumlah 15.500 orang merupakan jumlah yang harus mendapatkan perhatian serius untuk ditangani dengan baik agar momen sertifikasi Bendahara Pengeluaran ini bisa berdampak positif bagi mereka yang menduduki Diklat Bendahara Pengeluaran.
2.    Diklat Bendahara Pengeluaran.
Sertifikasi profesi biasanya kaitan erat dengan kegiatan diklat. Jika ada 15.500 orang peserta yang perlu mengikuti diklat, maka dibutuhkan sebanyak 517 kelas (dengan asumsi satu kelas 30 orang peserta diklat). Jika ini diselenggarakan oleh 33 propinsi, maka setiap propinsi harus menyelenggarakan 15 kelas agar target tuntas secara bersamaan. Jika diklat ini dilaksanakan selama sebulan sekali, maka dibutuhkan waktu 16 bulan.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah masalah kualitas pengajar. Makin banyak jumlah pengajar, maka target sebanyak 517 kelas diklat makin cepat bisa diselesaikan. Di sisi lain, problematika yang muncul dengan jumlah pengajar yang banyak adalah masalah kontrol kualitas. Agar bisa menghasilkan proses sertifikasi yang baik maka faktor kualitas pengajar perlu mendapatkan perhatian serius dari otoritas yang berwenang.
Diklat Bendahara Pengeluaran ini menjadi sangat penting, mengingat didalam PMK disebutkan bahwa salah satu syarat mengikuti Sertifikasi Bendahara Pengeluaran adalah telah lulus diklat. Tentu kebutuhan akan Diklat Sertifikasi Bendahara menjadi salah satu prioritas penting baik bagi Kementerian Keuangan maupun bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung program Sertifikasi Bendahara Pengeluaran.
3.    Ujian Sertifikasi dan Assessment Bendahara Pengeluaran.
Salah satu alat untuk melakukan Sertifikasi terhadap profesi adalah Ujian Sertifikasi Profesi. Ujian Sertifikasi Profesi Bendahara Pengeluaran menjadi tugas Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan. Ujian sertifikasi profesi adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar BNT atau Bendahara Negara Tersertifikasi. Setiap Bendahara yang diakui dan mendapatkan gelar BNT akan punya nomor register yang sifatnya unik, mirip seperti yang dimiliki oleh Profesi Akuntan dengan nomor register Akuntannya (meskipun syaratnya berbeda). Selain harus mengikuti Ujian Sertifikasi, maka calon Bendahara Pengeluaran juga harus lulus assessment yang dilakukan oleh tim Assesor yang ditunjuk oleh unit yang berwenang.
4.    Reward bagi Bendahara Pengeluaran.
Jabatan fungsional identik dengan suatu jabatan yang menuntut keahlian tertentu dan kepada pemegang jabatannya akan diberikan reward salah satunya berupa Tunjangan Fungsional. Tunjangan Fungsional ini menjadi salah satu daya tarik bagi suatu Jabatan Fungsional. Makin besar jumlah tunjangan fungsional, maka makin kuat daya tarik profesi tersebut. Mari kita lihat sejenak profesi guru. Saat sebelum adanya tunjangan fungsional, profesi guru relatif kurang menarik. Namun, sejak Pemerintah menggulirkan program sertifikasi bagi guru maka sekarang jabatan fungsional guru menjadi salah satu profesi yang favorit saat ini. Tugas untuk membahas besaran Tunjangan Fungsional Bendahara Pengeluaran menjadi tugas Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran.
5.    Pembinaan karir bagi Bendahara Pengeluaran.
Kementerian Keuangan perlu memiliki pola pembinaan karir bagi para Bendahara Pengeluaran. Ada 4 tujuan terkait program sertifikasi Bendahara, yaitu:
a.    Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara.
b.    Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi Bendahara.
c.    Meningkatkan profesionalisme Bendahara.
d.    Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Untuk menjamin profesionalisme para Bendahara maka mereka perlu mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL). PPL ini tujuannya adalah agar para bendahara bisa selalu update terhadap perkembangan terbaru pengelolaan keuangan negara.
Berkaitan dengan program Sertifikasi Bendahara Pengeluaran ini ada 5 pihak yang perlu terlibat aktif dalam menyukseskan program ini, yaitu:
1.    Ditjen Perbendaharaan
2.    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
3.    Ditjen Anggaran
4.    Kementerian/Lembaga
5.    Bendahara Pengeluaran dan Calon Bendahara Pengeluaran.
Bagi DJPbN, BPPK, dan DJA, Sertifikasi Bendahara ini membutuhkan sinergi langkah kerja yang lebih konkret agar bisa memenuhi harapan para stakeholder Bendahara yang sudah setia menunggu selama 12 tahun sejak diundangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004. Semoga Sertifikasi yang merupakan kado terindah bagi profesi Bendahara Pengeluaran dapat meningkatkan profesionalisme kerja Bendahara dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Referensi:
1.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
3.    Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelolaan APBN.
4.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Acara Pisah Sambut Para Pejabat +

      [Tangerang Selatan] Rabu, 4 Januari 2017. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan PerimbanganKeuangan memimpin acara pisah sambut Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016