Sejarah Pendidikan Keuangan di Kementerian Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kementerian Keuangan sangat memerlukan aparat keuangan yang terampil, ahli dan memiliki kemampuan analisa yang memadai. Kebutuhan kemampuan ini sampai sekarang masih belum tercukupi. Hal ini lebih penting lagi mengingat akan tuntunan pembangunan yang sedang giat dilakukan Indonesia.

Untuk dapat segera memenuhi kekurangan tenaga ahli dan terampil di bidang keuangan tersebut, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan baik di luar maupun dalam negeri, yang dilaksanakan baik oleh Perguruan Tinggi maupun oleh Kementerian Keuangan sendiri serta dengan program jangka panjang maupun jangka pendek.

Diwaktu yang lampau tenaga ahli keuangan masih langka; lebih-lebih pada waktu pengakuan kedaulatan, administratur keuangan bangsa Indonesia hampir dikatakan tidak ada. Sementara itu, sejak tahun 1950 tenaga-tenaga ahli Belanda sudah mulai pulang ke negeri mereka, sehingga Kementerian Keuangan banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya. Kekurangan ini sebenarnya sudah dirasakan sejak zaman penjajahan Belanda, namun memenuhi kebutuhan administratur keuangan pada jaman penjajahan Belanda banyak orang-orang Belanda yang dikirim ke berbagai kursus yang ada seperti Ajun Akuntan, douane (bea dan cukai) maupun perpajakan.

Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, tenaga-tenaga ahli Belanda banyak dipenjarakan oleh Jepang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga keuangan, maka dididiklah putra-putri Indonesia. Orang-orang Belanda yang ahli dan berpengalaman diperbolehkan keluar dari penjara untuk terus bekerja dan mengajar.

Setelah pengakuan kedaulatan, terutama sejak tahun 1956 terjadi penggantian pimpinan di Kementerian Keuangan dari orang-orang Belanda kepada oarang-orang Indonesia. Pemerintah menyadari perlu adanya tenaga-tenaga ahli keuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan itulah Kementerian Keuangan mengirimkan kader-kadernya ikut mengikuti pendidikan tinggi di dalam dan diluar negeri serta menyelenggarakan kursus-kursus dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang didirikan untuk pengkaderan tersebut antara lain ialah Ajun Akuntan Negara dan Ajun Akuntan Pajak dan pabean tahun 1956 Akademi Thesauri Negara pada tahun 1960. Di samping itu ada juga kader-kader yang dengan kemauan sendiri melanjutkan belajar ke Universitas Indonesia pada Fakultas Hukum dan Ekonomi.

Dari pengamatan yang timbul dan hilangnya suatu pendidikan yang sejak waktu lampau maka sejarah pendidikan keuangan pada Kementerian Keuangan dapat digolongkan menjadi:

  1. Pendidikan jangka panjang dan pendek pada masa sebelum BPLK tersebut.
  2. Lahirnya Badan Pendididkan dan Latihan Keuangan.
  3. Perkembangan BPLK.

1. Pendidikan Jangka Panjang Dan Pendek Pada Masa Sebelum BPLK terbentuk.

a. Jangka panjang

a.1. Akademi Pajak dan Pabean (AP2)

Akademi ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. nomor 248621/UP tanggal 25 November 1957, dengan maksud mendidik calon-calon “Inspector” . Tetapi pada akhirnya akademi ini dibubarkan berdasarkan surat Kepala Biro Koordinasi Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan nomor 4530/BKPT tanggal 5 Oktober 1959.

a.2. Kursus Thesauri Negara

Didirikan berdasarkan S.K. Menteri Keuangan No. 2040R/UP tanggal 7 November 1958.

a.3. Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara ( STIKN )

Setelah Akademi Pajak dan Pabean dibubarkan, Kementerian Keuangan tetap mengusahakan agar menyelenggarakan suatu peguruan tinggi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli keuangan negara.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 175402/UP/X tanggal 31 Desember 1959 berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara STIKN ini mempunyai 4 jurusan yaitu; jurusan Pajak Umum, Bea dan Cukai, Kebendaharaan Umum dan Akuntansi, dengan lama pendidikan 5 tahun yang meliputi 3 tingkat yaitu pendidikan persiapan, pendidikan umum, dan pendidikan keahlian. Pada akhir pendidikan mahasiswa yang berhasil lulus mendapatkan ijazah yang menggunakan gelar Sarjana. Hal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 66 tahun 1963 tanggal 10 Juli tahun 1963.

Mahasiswa STIKN dapat digolongkan menjadi :

  1. Mahasiswa yang diterima dari umum yang kemudian berstatus ikatan dinas;
  2. Mahasiswa yang berstatus pegawai negeri, yaitu mereka yang semula sudah bekerja pada suatu jawatan dalam lingkungan Departemen Keuangan
  3. Berdasarkan S.K. Menteri Keuangan Nomor : 175403/UP/X, dapat juga diterima sebagai mahasiswa STIKN adalah para pegawai di lingkungan Departemen Keuangan yang telah memperoleh pendidikan istimewa selama 2 ½ tahun atau 3 tahun sesudah SMA

Mereka adalah :

  1. Penilik Pajak atau Penilik Pabean (E2/II/P.G.P.N.) atau lain pejabat yang berpangkat sederajat atau lebih tinggi;
  2. Penata Pajak atau Pemeriksa Pabean Kepala (E2/II/P.G.P.N.) atau lain pejabat yang berpangkat sederajat atau lebih tinggi;
  3. Ajun Akuntan (E2/II/P.G.P.N. 1955) yang lulus dari kursus Jabatan Ajun Akuntan;
  4. Penata Keuangan (E2/II/P.G.P.N. 1955) yang lulus dari kursus Thesauri Negara.

a.4. Akademi Thesauri Negara (ATN)

Dengan pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi lain belum menghasilkan tenaga-tenaga yang cakap dalam bidang keuangan serta pelimpahan tugas administrasi keuangan negara (Administratief Beheer) kepada Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi dan efesiensi keuangan negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 dalam rangka pelaksanaan ICW, maka dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 28158/UP/X tanggal 7 April 1960 kursus Thesauri Negara menjadi akademi Thesauri Negara. Lama pendidikan Akademi Thesauri Negara (ATN) ini adalah 3 tahun yang terbagi dalam 3 tingkat yaitu tingkat persiapan 1 tahun, tingkat II selama 1 tahun dan Sarjana Muda selama 1 tahun. Para pegawai yang dapat masuk ATN adalah mereka yang duduk sebagai penata keuangan dalam golongan E2/II/P.G.P.N. 1955 dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Thesauris Jenderal. Para mahasiswa ATN yang dinyatakan lulus bakaloriat, diwajibkan kembali bekerja pada instansi masing-masing.

a.5. Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK)

Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 32/BP/Akademi/1963 tanggal 30 September 1963, yang merupakan perluasan dari kursus tinggi pengawasan keuangan. Disamping ADPK terdapat juga kursus pemeriksa keuangan yang kemudian menjadi sekolah dinas pemeriksa keuangan (SDPK) yang lama pendidikannya 2 tahun setelah pendidikan SLP.

Seperti pendidikan akademi yang lainnya, lama pendidikan ADPK juga 3 tahun dan mempunyai 2 jurusan yaitu jurusan umum dan jurusan perusahaan, yang penentuaannya dilaksanakan pada tingkat II. Pada akhir pendidikan para lulusan ADPK wajib mengikuti ujian negara untuk mendapatkan gelar Bakaloriat.

a.6. Pendidikan Tenaga Akuntan

Pendidikan Tenaga Akuntansi ini Meliputi:

1. Kursus Jabatan Ajun Akuntan

Kursus ini berdasarkan S.K. Menteri Keuangan Nomor 167941/UP tanggal 31 Juli 1952, yang meliputi Ajun Akuntan Pajak (AAP) yang dikelola oleh Jawatan Akuntan Pajak dan diselenggarakan di Jakarta dan Ajun Akuntan Negara (AAN) yang dikelola oleh Jawatan Akuntansi Negara diselenggarakan di Bandung. Siswa kedua akademi tersebut berasal dari umum, Lulusan Sekolah Lanjutan Atas.

2. Kursus Jabatan Pembantu Akuntan

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pembantu akuntan pada tahun 1959 di Bandung diadakan kursus jabatan Pembantu Akuntan. Kursus ini berlangsung hanya selama 12 bulan dengan penekanan pelajaran pada Tata Buku dan Hitung Dagang. Lulusan kursus ini adalah pemegang ijazah Bond A dan B. kursus diselenggarakan oleh Jawatan Akuntan Negara yang dibentuk berdasarkan S.K. Menteri Keuangan Nomor: 166993/UP tanggal 22 Agustus jo. tanggal 28 Januari no. B.U.U. 10-1-28.

3. Akademi Jabatan AJUN Akuntan (ADAA)

Pendidikan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 117106/UP/X tanggal 24 Agustus 1960. Penyelenggaraanya oleh Jawatan Akuntan Negara bertempat di Bandung. Para lulusan akademi ini diangkat sebagai ajun akuntan dan digaji menurut golongan E ruang PGPN 1961.

4. Akademi Ajun Akuntan Negara (A3N) dan Akademi Ajun Akuntan Pajak (A3P)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Rebuplik Indonesia Nomor: BAU 2-2-36 tanggal 17 Mei 1965, Akademi Jabatan Ajun Akuntan dirubah menjadi Akademi Ajun Akuntan Negara diselenggarakan oleh Direktorat Akuntan Negara di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Ujung Pandang, Ambon. Sedangkan Akademi Ajun Akuntan Pajak diselenggarakan di Palembang, Jakarta dan Bandung oleh Direktorat Pajak.

a.7. Akademi Perbendaharaan Negara (APBN)

Sebelum Akademi ini berdiri sudah ada pendidikan pegawai yang menangani perbendaharaan negara misalnya kursus-kursus perbendaharaan negara pada tahun 1950. Pada tahun 1952 timbulah pendidikan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Negara (P3KN) untuk para tenaga menengah (SMP). Sedangkan untuk menjadi Kepala Kantor minimal harus mempunyai pendidikan SLTA yang disamakan golongan II/a. pendidikan ini diselenggarakan di Palembang, Medan, Surabaya, Ujung Pandang dan Banjarmasin.

Pada tahun 1964 didirikan Kursus Jabatan Penata Perbendaharaan (KDPP) dengan surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan Nomor 1/4-1-14/PKN tanggal 25 Maret 1964 Tentang Pendidikan dan Kas Negara. Oleh karena itu lulusan KDPP sulit diterima di STIKN dan ATN maka KDPP ini diubah menjadi Akademi Perbendaharaan Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara R.I. tanggal 1 November 1965.

a.8. Institut Ilmu Keuangan

Institut Ilmu Keuangan yang lebih dikenal dengan IIK didirikan berdasarkan bersama Menteri Keuangan dan Menteri P&K dengan Nomor : Kep. 302 / Men.Keu./1967 tanggal 15 Desember 1967 yang kemudian dipertegas dengan Kepres Nomor 1967/1968 tanggal 6 Mei 1968.

Tujuan dibentuknya IIK ialah :

  1. Mendidik pegawai negeri menjadi seorang yang ahli di bidang Anggaran, Perpajakan, Bea dan Cukai serta Akuntansi.
  2. Menciptakan tipe sarjana spesialis dengan latar belakang pengetahuan yang luas.

IIK ini mempunyai 4 jurusan yaitu Kebendaharaan Umum, Pajak Umum, Bea & Cukai dan Akuntansi, dan merupakan pengintegrasian beberapa perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bepeka. Peraturan yang mengatur pengintegrasian ke dalam jurusan pada IIK ialah surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep. 293/MK/7/5/1969 tanggal 2 Mei 1969 yang isinya antara lain :

  1. Akademi Thesauri Negara diintegrasikan ke institut Ilmu Keuangan Jurusan Kebendaharaan Umum;
  2. Akademi Perbendaharaan Negara diintegrasikan ke IIK Jurusan Kebendaharaan Umum;
  3. Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan untuk Jurusan Umum diintegrasikan ke IIK Jurusan Kebendaharaan Umum;
  4. Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan jurusan perusahaan diintegrasikan ke IIK Jurusan Akuntansi;
  5. Akademi Ajun Akuntan Pajak diintegrasikan ke IIK Jurusan Pajak Umum;
  6. Akademi Ajun Akuntan Negara diintegrasikan ke IIK Jurusan Akuntansi;
  7. Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara diintegrasikan ke IIK sesuai dengan jurusannya masing-masing.

Pendidikan pada IIK berlangsung selama 5 tahun yang dibagi menjadi 2 tingkat yaitu tingkat Bakaloriat dan Sarjana. Antara tingkat Bakaloriat dan Sarjana terdapat masa praktek lamanya minimal 2 tahun. Hanya mahasiswa yang berhasil memperoleh angka rata-rata tujuh pada akhir Bakaloriat, dapat meneruskan tingkat IV tanpa praktek.

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa IIK ialah lulusan SLA atau sederajat dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan hal-hal yang diatur oleh pimpinan IIK ialah mengenai collegium doctum, ujian menerimaan masuk IIK, pengaturan beserta penyelenggaraannya.

IIK telah mendapat tanggapan positif dari Universitas Indonesia dan Falkutas Ekonomi Universitas Indonesia dengan menyatakan bahwa :

  1. Keuangan Negara merupakan ilmu tersendiri.
  2. Kenyataan adanya gap ilmiah yang dialami sarjana lain (bukan sarjana keuangan) dalam menghadapi tugas administrator keuangan.
  3. IIK bertingkat dan berstruktur Universitas.
  4. Peraturan Pelaksanaan dan Syarat Penerimaan ditetapkan S.K. Menteri Keuangan yang setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

b. Pendidikan Jangka Pendek

b. Setelah pendidikan jangka panjang seperti diuraikan dimuka, terdapat pula pendidikan dan latihan yang dilaksanakan dalam jangka pendek. Diklat ini pada umumnya dilaksanakan oleh masing-masing unit di lingkungan Departemen Keuangan antara lain ; Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Direktorat Ipeda, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengawasan Keuangan Negara.

b.1. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Anggaran

Diklat yang bersifat teknis di bidang anggaran negara yaitu Pendidikan ini berlangsung selama dua tahun diikuti oleh selain pegawai di Ditjen Anggaran juga oleh pegawai dari unit Kementerian Keuangan lainnya dan juga dari luar Kementerian Keuangan. Peserta P3KN ialah pegawai yang berijazah SMP dan setelah lulus mereka diangkat menjadi golongan II/a.

Penyelenggaraan P3KN berganti-ganti, yaitu: dari tahun 1952-1958 oleh Thesauri Negara dan tahun 1958-1966 oleh Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Negara

b.2. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Pajak

Sejak tahun 1969, Direktorat Jenderal Pajak telah mempunyai suatu unit Pendidikan dan Latihan yaitu lembaga Pendidikan Karyawan Tinggi (Penkati), yang dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-835/MK/7/12/1969 tanggal 2 Desember 1969. Lembaga ini diberi tugas dan wewenang untuk memberikan pendidikan dan latihan bagi pegawai-pegawai yang menduduki atau yang akan dipersiapkan untuk tugas-tugas staf dan pimpinan. Kemudian dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-836/MK/7/12/1969 tentang struktur organisasi pendidikan karyawan tinggi (Penkati) ditetapkan bahwa Penkati merupakan suatu lembaga pendidikan khusus dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang secara struktural dibawah Direktur Jenderal Pajak dan dipimpin oleh seorang Direktur.

b.3. Pendidikan dan Latihan di Direktorat Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah)

Sehubungan dengan kurangnya tenaga-tenaga trampil di Direktorat Ipeda, sejak tahun 1956 diadakan pendidikan yang meliputi :

1. Pendidikan Penilik Ipeda.

Dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1956 No. 43515/UP, diselenggarakan kursus pemilik dengan nama “Kursus Penilik Tanah Milik” yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1967 No. 88/Men.Keu./1967 nama kursus tersebut diubah menjadi Kursus Penilik Ipeda.

2. Kursus Pengaturan Ukur Ipeda.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 13 Juni 1968 No. Kep-0195/MK/6/1968 diadakan Kursus Pengatur Ipeda. Pendidikan pada Direktorat Ipeda ini diurus oleh suatu seksi pada Sekretaris/Direktorat Ipeda.

b.4. Pendididkan dan Latihan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktor Jenderal Bea dan Cukai mempunyai unit pendidikan dan latihan yang berada di Sekretaris DJBC yang setingkat dengan bagian. Bagian Pendidikan & Latihan pada Sekretariat DJBC inilah yang diberikan tugas dan wewenang untuk menangani penyelenggaraan pendidikan dan latihan para pegawai para unit-unit kerja dibawah DJBC. Kemudian dengan SK. Menteri Keuangan Nomor Kp. 465/MK/III/7/1969 tanggal 5 Juli 1969, Bagian Pendidikan dan Latihan pada Sekretariat DJBC berubah statusnya menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan yang setingkat dengan dinas pada suatu Direktorat, disingkat dengan Puspla DJBC.

Pada hakekatnya Puspla hanya melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan latihan sedangkan kebijaksananya berada pada Bagian Pendidikan dan Latihan di Sekretariat DJBC.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi DJBC yang semakin besar dan komplek, maka dan fungsi Puspla juga semakin luas dan penting. Oleh karena itu sejak tanggal 3 November 1969, dengan SK. Menteri Keuangan Noomor 746/MK/III/II/1969, dan SK Menteri Keuangan No. 747/MK/III/II/1969, status Puspla diubah menjadi lembaga dan sebagai tindak lanjut SK Menteri Keuangan tersebut dikeluarkan SK Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep. DDBT/SK/53 3 November 1969, tentang penyempurnaan susunan organisasi satuan-satuan dan pokok-pokok tata kerja serta pedoman kerja Puspla DJBC. Menurut SK. Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut Puspla DJBC berstatus sebagai lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Kepala Puspla. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 505/MK/III/4/1974 tanggal 9 April 1974, lembaga Puspla DJBC dipimpin oleh seorang Inspektur Dinas Umum (IRDU) yang ditugaskan sebagai ketua lembaga Puspla yang setingkat dengan Eselon II.

b.5. Pendidikan dan Latihan di bidang Pengawasan Keuangan Negara.

Pendidikan dan latihan di bidang pengawasan keuangan negara dibawah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Adapun jenis pendidikan dan latihan tersebut antara lain ialah :

  1. Penataran Tenaga Pembantu Akuntan.
  2. Penataran Lanjutan Tenaga Pengawas (Inspektur).
  3. Latihan Persiapan Kerja.
  4. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.

2. Lahirnya Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan ( BPLK )

Pada masa menjelang berakhirnya IIK pada tahun 1974 keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, maka lahirlah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK), yang meliputi:

  1. Sekretariat Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
  2. Pusdiklat Kebendaharaan Umum;
  3. Pusdiklat Perpajakan;
  4. Pusdiklat Bea dan Cukai;
  5. Pusdiklat Pengawasan;
  6. Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian;
  7. Pusdiklat Akuntansi Negara atau disebut juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pusdiklat Akuntan Negara dilaksanakan oleh STAN, tetapi sejak awal pembentukannya STAN tidak pernah ditetapkan dengan Keppres.

Dengan lahirnya BPLK ini pendidikan dan pelatihan pegawai Departemen Keuangan yang semula ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal maka tugas tersebut dipindahkan dan dilimpahkan kepada BPLK sehingga Direktorat Jenderal dapat memfokuskan pada tugas teknisnya masing-masing. Demikianlah dengan tugas IIK berangsur diintegrasikan kedalam tugas-tugas BPLK sampai mahasiswa IIK lulus menjadi sarjana keuangan.

Belum lama BPLK lahir, terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1976 tentang perubahan lampiran 5 Keppres Nomor 45 tahun 1975 yang dijabarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 998/MK/5/7/1976.

Dalam Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan antara lain bahwa Direktorat Ipeda yang semula berada di Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri dimasukkan kedalam Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian pada BPLK ditiadakan, dan Pusdiklat Perpajakan diubah menjadi Pusdiklat Perpajakan dan Ipeda. Sedangkan diklat pegadaian ditangani langsung oleh Perjan Pegadaian.

Untuk menentukan arah pendidikan pegawai Kementerian Keuangan menuju daya guna dan hasil guna maka terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.08/1978 yang menggolongkan diklat menjadi 9 yaitu :

  1. Diklat Persiapan Kerja
  2. Diklat Penyesuaian
  3. Diklat Penjejangan
  4. Diklat Keahlian
  5. Diklat Khusus
  6. Diklat Penataran & Penyegaran
  7. Diklat di Luar Badan
  8. Diklat Penyuluhan
  9. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Perkembangan Organisasi BPLK

a. Organisasi BPLK berubah dan berkembang mengikuti perubahan lingkungan maupun tuntutan yang harus dihadapi. Belum lama setelah BPLK lahir, terjadi perubahan susunan organisasi Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1976 tentang perubahan lampiran 5 Keppres Nomor 45 tahun 1975 yang selanjutnya dijabarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 998/MK/5/7/1976 tentang pelaksanaan Keppres Nomor 12 tahun 1976. Dalam Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan antara lain bahwa Direktorat Ipeda yang semula berada dalam Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri dimasukan kedalam Direktorat Jenderal Pajak. Sejalan dengan itu pula maka Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian di BPLK ditiadakan, dan Pusdiklat Perpajakan berubah menjadi Pusdiklat Perpajakan dan Ipeda, karena diklat Ipeda ditangani oleh Pusdiklat ini. Sedangkan diklat pegadaian ditangani langsung oleh Perjan Pegadaian. Susunan organisasi BPLK berdasarkan Kepmenkeu Nomor 998/MK/5/7/1976 adalah sebagai berikut:

  1. Sekretariat Badan;
  2. Pusdiklat Kebendahaaan Umum;
  3. Pusdiklat Perpajakan dan Ipeda;
  4. Pusdiklat Bea dan Cukai;
  5. Pusdiklat Pengawasan;
  6. STAN.

Berdasarkan Kepmenkeu Nomor 998/MK/5/7/1976 Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian ditiadakan, Ipeda dimasukan ke Pusdiklat Perpajakan sedangkan Pegadaian ditangani langsung Perjan Pegadaian sedangkan STAN tetap berada dibawah BPPK.

b. Dengan semakin banyaknya tugas BPLK untuk menyelenggarakan diklat bagi pegawai dilingkungan Departemen Keuangan, dirasa perlu adanya perkembangan organisasi BPLK. Sehubungan dengan itu maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tentang susunan BPLK dimana berubah Pusdiklat Kebendaharaan Umum diganti namanya menjadi Pusdiklat Anggaran, dan muncul Pusdiklat baru yaitu Pusdiklat Keuangan Umum. Pusdiklat Keuangan Umum bertugas untuk menyelenggarakan bagi pegawai-pegawai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Moneter Dalam Negeri, BPUN, Perjan Pegadaian dari BPLK sendiri. Susunan organisasi BPLK berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 adalah sebagai berikut:

  1. Sekretariat Badan;
  2. Pusdiklat Anggaran;
  3. Pusdiklat Perpajakan dan Ipeda;
  4. Pusdiklat Bea dan Cukai;
  5. Pusdiklat Pengawasan;
  6. Pusat Latihan & Pendidikan Akuntan;
  7. Pusdiklat Keuangan Umum.

Perubahan susunan organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini adalah:

  1. Pusdiklat Kebendaharaan Umum berubah menjadi Pusdiklat Anggaran;
  2. Pusdiklat Keuangan Umum terbentuk;
  3. STAN tetap berada dalam struktur organisasi BPLK yaitu Pusat Latihan dan Pendidikan Akuntan.

c. Program Diploma di Bidang Keuangan

Dalam rangka pengadaan tenaga yang cakap trampil dan ahli di bidang Anggaran, Perpajakan, Ipeda, Bea dan Cukai, Pegadaian dan Akuntansi, maka diselenggarakan pendidikan Program Diploma bidang keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan program ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/u/1982 tentang persamaan ijazah/STTB dari lembaga-lembaga pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan SK tersebut, dalam lingkungan Kementerian Keuangan terdapat 12 program diploma, yaitu:

  1. Program Diploma II Keuangan Spesialisasi Anggaran;
  2. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran;
  3. Program Diploma II Keuangan Spesialisasi Pajak;
  4. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi pajak;
  5. Program Diploma II Keuangan Spesialisasi Ipeda;
  6. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Ipeda;
  7. Program Diploma II Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai;
  8. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai;
  9. Program Diploma II Keuangan Spesialisasi Pegadaian;
  10. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Analis Efek;
  11. Program Diploma II Keuangan Spesialisasi Akuntansi;
  12. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi;

Pendidikan Program Diploma ini terutama untuk nomor 1 sampai dengan 9 dipusatkan di kota Malang – Jawa Timur.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 susunan oganisasi BPLK mengalami perubahan lagi, yaitu antara lain terpisahnya Pusdiklat Pengawasan yang bergabung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan timbulnya Pusdiklat pegawai yang menangani Pimpinan Administrasi (SEPA) dan Penataran Keterampilan Manajemen (PKM) bertempat di Magelang – Jawa Tengah.

Dalam keputusan presiden Nomor 15 tahun 1984 tersebut STAN tidak berada dalam lingkungan BPLK, namun dengan demikian pembinaannya tetap oleh BPLK. Dengan demikian maka BPLK terdiri dari :

  1. Sekretariat Badan;
  2. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
  3. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran;
  4. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan IPEDA;
  5. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;
  6. Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum;

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984, Pusdiklat Akuntan Negara dihapuskan karena isinya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Menurut pengarahan Asisten I MENPAN saat itu (Ny. Lamtiur Panggabean), organisasi sekolah tinggi kedinasan harus disesuaikan bentuknya ke dalam bentuk organisasi perguruan tinggi kedinasan yang akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan segera diterbitkan. Sehubungan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur bentuk sekolah tinggi, maka Pusdiklat Akuntan Negara (yang isinya adalah STAN), dihapuskan dalam Keppres Nomor 15 Tahun 1984. Selain itu Asisten I MENPAN telah menggariskan pula bahwa jumlah Pusdiklat pada BPLK tidak boleh lebih dari 5 Pusdiklat, sedangkan dalam penyempurnaan organisasi BPLK saat itu diusulkan untuk membentuk Pusdiklat Pegawai. Berdasarkan Keppres Nomor 15 tahun 1985 ini Pusdiklat Pengawasan dihapuskan karena dipindahkan ke BPKP. Pelaksanaan lebih lanjut Keppres Nomor 15 Tahun 1984 tersebut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985tanggal 22 Februari 1985.

Untuk menghindari kekosongan hukum mengenai status STAN sampai organisasi STAN tersebut disesuaikan ke dalam bentuk organisasi Pendidikan Tinggi Kedinasan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru, maka dalam Pasal 233 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985menyebutkan ketentuan mengenai Pusdiklat Akuntan Negara yang dilaksanakan oleh STAN yang diatur dalam Bagian XXXI pasal 534 s.d Pasal 554 Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/ MK/5/7/1976 tidak dicabut.Dengan demikian keberadaan STAN tetap seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/ MK/5/7/1976 .

Dengan keberadaan STAN seperti diatas, organisasi STAN harus segera disesuaikan dengan bentuk organisasi Perguruan Tinggi Kedinasan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah dimaksud dietetapkan pada tahun 1988 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pokok-pokok Organsiasi sekolah Tinggi dan Akademi. Penetapan organsasi (meliputi susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja) sekolah tinggi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 yang diselenggarakan instansi pemerintah di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari MENPAN.

e. Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan berubah lagi dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984. Organisasi BPLK mengalami beberapa perubahan yaitu.

  1. Pusdiklat Pengawasan bergabubg dengan BPKP
  2. Pusdiklat Pegawai terbentuk
  3. STAN tidak berada dalam struktur organisasi BPLKtetapi masih tetap berada di bawah BPLK.

Berdasarkan Keppres tersebut susunan organisasi BPLK berubah menjadi

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusdiklat Pegawai
  3. Pusdiklat Anggaran
  4. Pusdiklat Perpajakan
  5. Pusdiklat Bea dan Cukai
  6. Pusdiklat keuangan Umum

f. Keputusan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985, dan organisasi BPLK berubah menjadi.

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusdiklat Pegawai
  3. Pusdiklat Anggaran
  4. Pusdiklat Perpajakan dan Ipeda
  5. Pusdiklat Bea dan Cukai
  6. Pusdiklat keuangan Umum

g. Organisasi BPLK kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/1991, yaitu

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusdiklat Pegawai
  3. Pusdiklat Anggaran
  4. Pusdiklat Perpajakan
  5. Pusdiklat Bea dan Cukai
  6. Pusdiklat keuangan Umum

STAN tetap berada di BPLK berdasarkan Pasal 156 yang menyatakan Keputusan Menkeu Nomor 197/KMK.01/1985 dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 133

h. Organisasi BPLK kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997, yaitu

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusdiklat Pegawai
  3. Pusdiklat Anggaran
  4. Pusdiklat Perpajakan
  5. Pusdiklat Bea dan Cukai
  6. Pusdiklat Keuangan Umum

STAN tetap berada di BPLK berdasarkan Pasal 164 yang menyatakan Keputusan Menkeu Nomor 191/KMK.01/1991 dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 156

i. Organisasi BPLK kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001, nama BPLK berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan susunan sebagai berikut.

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusdiklat Pegawai
  3. Pusdiklat Anggaran
  4. Pusdiklat Perpajakan
  5. Pusdiklat Bea dan Cukai
  6. Pusdiklat Keuangan Umum

Pasal 1823 menyatakan “STAN yang telah ada pada saat berlakukan Keputusan Menteri Keuangan tetap berlaku sebelum diubah atau disesuaikan dengan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

j. Organisasi BPPK kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004, yaitu

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusdiklat Pegawai
  3. Pusdiklat Anggaran
  4. Pusdiklat Perpajakan
  5. Pusdiklat Bea dan Cukai
  6. Pusdiklat Keuangan Umum

STAN secara status qou tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Organisasi BPPK kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yaitu

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia
  3. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
  4. Pusdiklat Pajak
  5. Pusdiklat Bea dan Cukai
  6. Pusdiklat Keuangan Umum
  7. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

STAN secara status qou tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paling Banyak Dibaca

  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016