Sejarah Pendidikan Keuangan di Departemen Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Departemen Keuangan sangat memerlukan aparat keuangan yang terampil, ahli dan memiliki kemampuan analisa yang memadai. Kebutuhan kemampuan ini sampai sekarang masih belum tercukupi. Hal ini lebih penting lagi mengingat akan tuntunan pembangunan yang sedang giat dilakukan Indonesia.

Untuk dapat segera memenuhi kekurangan tenaga ahli dan terampil di bidang keuangan tersebut, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan baik di luar maupun dalam negeri, yang dilaksanakan baik oleh Perguruan Tinggi maupun oleh Departemen Keuangan sendiri serta dengan program jangka panjang maupun jangka pendek.

Diwaktu yang lampau tenaga ahli keuangan masih langka; lebih-lebih pada waktu pengakuan kedaulatan, administratur keuangan bangsa Indonesia hampir dikatakan tidak ada. Sementara itu, sejak tahun 1950 tenaga-tenaga ahli Belanda sudah mulai pulang ke negeri mereka, sehingga Departemen Keuangan banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya. Kekurangan ini sebenarnya sudah dirasakan sejak zaman penjajahan Belanda, namun memenuhi kebutuhan administratur keuangan pada jaman penjajahan Belanda banyak orang-orang Belanda yang dikirim ke berbagai kursus yang ada seperti Ajun Akuntan, douane (bea dan cukai) maupun perpajakan.

Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, tenaga-tenaga ahli Belanda banyak dipenjarakan oleh Jepang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga keuangan, maka dididiklah putra-putri Indonesia. Orang-orang Belanda yang ahli dan berpengalaman diperbolehkan keluar dari penjara untuk terus bekerja dan mengajar.

Setelah pengakuan kedaulatan, terutama sejak tahun 1956 terjadi penggantian pimpinan di Departemen Keuangan dari orang-orang Belanda kepada oarang-orang Indonesia. Pemerintah menyadari perlu adanya tenaga-tenaga ahli keuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan itulah Departemen Keuangan mengirimkan kader-kadernya ikut mengikuti pendidikan tinggi di dalam dan diluar negeri serta menyelenggarakan kursus-kursus dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang didirikan untuk pengkaderan tersebut antara lain ialah Ajun Akuntan Negara dan Ajun Akuntan Pajak dan pabean tahun 1956 Akademi Thesauri Negara pada tahun 1960. Di samping itu ada juga kader-kader yang dengan kemauan sendiri melanjutkan belajar ke Universitas Indonesia pada Fakultas Hukum dan Ekonomi.

Dari pengamatan yang timbul dan hilangnya suatu pendidikan yang sejak waktu lampau maka sejarah pendidikan keuangan pada Departemen Keuangan dapat digolongkan menjadi:

1. Pendidikan jangka panjang dan pendek pada masa sebelum BPLK tersebut.
2. Lahirnya Badan Pendididkan dan Latihan Keuangan.
3. Perkembangan BPLK.