Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Profil Organisasi

Pada dasarnya yang menjadi inti rencana dan aktivitas BPPK adalah tentang pelayanan prima di bidang pendidikan dan pelatihan. Pelayanan prima telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan prima (excellent service) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Pelayanan prima yang harus diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah jenis pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM dengan prinsip yang mencakup:

  1. Fokus pada unit pengguna;
  2. Perbaikan yang bersinambung;
  3. Pengakuan masalah secara terbuka;
  4. Pembentukan tim kerja;
  5. Pengelolaan kegiatan secara lintas profesi;
  6. Komunikasi yang harmonis;
  7. Disiplin pribadi;
  8. Reformasi terhadap sikap pegawai;
  9. Pengembangan pegawai.

BPPK berkewajiban memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada pegawai di lingkungan Departemen Keuangan untuk memperlancar pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan. Visi Departemen Keuangan adalah "Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi".Untuk itulah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK merupakan kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang disajikan kepada unit-unitdi lingkungan Departemen Keuangan.

Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi danmisi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima oleh BPPK. Semangat kompetisi, wirausaha, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran di BPPK perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (learning organization).

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPK.

BPPK mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

  1. Sekretaris Badan;
  2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Anggaran dan Perbendaharaan;
  4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak;
  5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai;
  6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
  7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Keuangan Umum.

Di samping unit-unit tersebut di atas, BPPK juga mempunyai 11 (sebelas) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK dan secara administratif dibina oleh Sekretaris BPPK. Kesebelas balai tersebut adalah :

  1. Balai Diklat Keuangan Medan;
  2. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru;
  3. Balai Diklat Keuangan Palembang;
  4. Balai Diklat Keuangan Cimahi;
  5. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta;
  6. Balai Diklat Keuangan Malang;
  7. Balai Diklat Keuangan Denpasar;
  8. Balai Diklat Keuangan Balikpapan;
  9. Balai Diklat Keuangan Pontianak;
  10. Balai Diklat Keuangan Makassar;
  11. Balai Diklat Keuangan Manado.
Hakcipta © 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Powered by Joomla!