Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS INTELIJEN ANALIS ANGKATAN II TAHUN ANGGARAN 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS CLIENT MANAGER AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR T.A 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang Angkatan III Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penguasaan Metode dan Teknik Analisis tingkat Lanjutan untuk Jafung AKPD Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN II TA. 2017 DI MALANG +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Seminar Nasional Kepemimpinan dengan Tema “Memimpin di Era Milenial, Tantangan dan Perspektif Baru Kepemimpinan”

    [Magelang, Senin 11 Desember 2017] Di era milenial, digitalisasi informasi menyebabkan pola komunikasi mengalami perubahan, terutama untuk generasi milenial yang sangat menguasi dunia IT. Sebagian besar pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan generasi yang lahir di era baby boomers dan generasi X yang memiliki karakteristik dan pola perilaku yang jauh berbeda dengan generasi milenial atau generasi kekinian. Baca Selengkapnya
  • Workshop Pengelolaan Keuangan, Aset, dan BUMDes

    [Manado] Jumat, 8 Desember 2017. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Balai Diklat Keuangan Manado melakukan kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Keuangan, Aset, dan BUMDes yang diselenggarakan selama 3 hari terhitung mulai 5 s.d. 7 Desember 2017. Baca Selengkapnya
  • Special Enforcement Team menjadi Sumber Daya Terbaik Milik Bea Cukai

    [Jakarta] Sabtu, 9 Desember 2017. DJBC menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan terhadap arus barang dan penumpang yang keluar masuk wilayah Indonesia, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Oleh sebab itu, diperlukan petugas yang handal dalam menguasai pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap di bidang pengawasan secara komprehensif, mulai dari kegiatan pengumpulan informasi sampai dengan penanganan perkara. Baca Selengkapnya
  • Penutup Rangkaian Diklat Kepemimpinan Tahun 2017 di Balai Diklat Kepemimpinan

    (Magelang) Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 215  Tahun 2017 dilaksanakan hari ini, Jum’at 8 Desember 2017 di Pendopo, Kampus Radius Prawiro, Balai Diklat Kepemimpinan. Penutupan diklat ini merupakan pungkasan dari rangkaian Diklat Kepemimpinan tahun 2017. Penutupan secara khusus dihadiri oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Dwi Wahyudi dan Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan, Neil E. Prayoga, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dwi Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan “Seorang Pemimpin perlu menguasai banyak bidang meskipun tidak mendalam, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan”. Beliau juga menyampaikan bagaimana kondisi sumber daya manusia dan kepemimpinan saat ini serta apresiasinya  terhadap pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan aset Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi dan penggandaan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler; dan
c. pelaksanaan urusan pengelolaan aset.

Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Pengelolaan Aset.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kearsiapan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi, dan keuangan Sekretariat Badan.
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, perjalanan dinas dan protokoler.
(3) Subbagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Seberapa Penting Inklusi Keuangan Syariah Bagi Indonesia?

    Oleh: Ita Hartati (Widyaiswara BDK Makassar) dan Azwar (Pelaksana BDK Makassar) Abstrak Institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Oleh karena itu, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan. Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.   Baca Selengkapnya
  • KETENTUAN KEPABEANAN IMPOR BELANJA ONLINE

    Oleh: Kurniawan (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Sehubungan dengan tingginya tingkat pembelian barang secara online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan e-commerce dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan peraturan perundang­undangan di bidang pos. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan sampai dengan batas tertentu. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman berlakohol dan ethyl alcohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor sampai batas tertentu per penerima per pengiriman. Baca Selengkapnya
  • Optimisme Mewujudkan Konektivitas Nusantara di Tengah Keterbatasan Ruang Fiskal Negara

    Oleh: Apri Prayoga Arrfah Mahasiswa Program Studi D-III Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN   Abstrak   Infrastruktur transportasi memegang peran vital dalam mobilitas barang dan jasa yang berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara. Sayangnya, perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan tren positif belum mampu ditunjang oleh keberadaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya biaya logistik barang yang selanjutnya mengurangi efisiensi bagi kegiatan usaha hingga akhirnya secara agregat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Kurangnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur disinyalir menjadi penyebab rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya yang berada dalam angka dan presentase yang kurang proporsional. Tulisan ini mencoba mengidentifikasi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur untuk selanjutnya menganalisis strategi yang dapat diterapkan pemerintah guna memenuhi pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016