Pengumumanindeks

  • Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN OKTOBER T.A. 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Kelulusan Prodip I STAN TA 2013/2014 BDK Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula Angkatan 2 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Kelulusan Prodip I Keuangan STAN di Denpasar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Evaluasi Semester II Prodip I STAN 2014 di BDK Manado +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • EVALUASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT DI INDONESIA

    EVALUASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT DI INDONESIA Oleh : Hindri Asmoko[1] ABSTRAK Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan good governance untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengukuran kinerja Pemerintah Pusat di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji literatur sistem pengukuran kinerja dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengukuran kinerja. Hasil kajian menunjukkan Pemerintah Pusat di Indonesia sudah memiliki model sistem pengukuran kinerja yang dinamakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut juga terus menerus disempurnakan oleh Pemerintah. Selain itu, SAKIP ini masih memiliki kelemahan yang perlu terus diperbaiki oleh pemerintah. Kata kunci: sistem pengukuran kinerja, laporan kinerja. Baca Selengkapnya
  • Tinjauan Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan bagi Pemeriksa

    AbstraksiPenyampaian SPHP kepada Wajib Pajak merupakan salah satu tahapan yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan. Karena dianggap penting itulah maka apabila peraturan sebelumnya dapat disampaikan melalui pos tetapi dalam peraturan yang baru berlaku saat ini menjadi tidak dapat dilakukan lagi. Dengan berlakunya peraturan tersebut ternyata ada dampak yang perlu diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baca Selengkapnya
  • DISHARMONISASI UU PENAGIHAN PAJAK DAN UU KUP DALAM RANGKA PENERIMAAN PAJAK

    Oleh: Susi Zulvina Widyaiswara STAN, Tangerang Selatan (Email: Susi_Sadeq @yahoo.com)   A b s t r a k Penegakan hukum pajak adalah suatu hal yang penting, mengingat peran strategis Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun penerimaan pajak tidak selalu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pemerintah bersama dengan DPR. Untuk itu perlu peraturan hukum dan ketegasan yang mengatur dalam bidang perpajakan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise