Pengumumanindeks

  • Pengumuman Kelulusan Prodip I STAN TA 2013/2014 BDK Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula Angkatan 2 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Kelulusan Prodip I Keuangan STAN di Denpasar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Evaluasi Semester II Prodip I STAN 2014 di BDK Manado +

    Baca Selengkapnya
  • PENGAMBILAN SERTIFIKAT AHLI KEPABEANAN PERIODE JUNI TAHUN ANGGARAN 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT I DJA

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta mampu :

  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber pembiayaan yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Kas Negara
  • Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Pengelolaan Dana Investasi
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
MATA PELAJARAN PENUNJANG
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Informasi Perbendaharaan
  • Manajemen Perilaku
CERAMAH
  • Kebijakan APBN
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN
UJIAN
  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit

LAMA PENYELENGGARAAN
102 jamlat @ 45 menit (15 hari termasuk ujian)

PERSYARATAN PESERTA

  • PNS (Pemula)
  • Minimal Golongan II a/Diploma I
AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • DISHARMONISASI UU PENAGIHAN PAJAK DAN UU KUP DALAM RANGKA PENERIMAAN PAJAK

    Oleh: Susi Zulvina Widyaiswara STAN, Tangerang Selatan (Email: Susi_Sadeq @yahoo.com)   A b s t r a k Penegakan hukum pajak adalah suatu hal yang penting, mengingat peran strategis Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun penerimaan pajak tidak selalu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pemerintah bersama dengan DPR. Untuk itu perlu peraturan hukum dan ketegasan yang mengatur dalam bidang perpajakan. Baca Selengkapnya
  • PINTU MASUK MOBIL IMPOR

    Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Sejak tahun 1999 impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) dapat dilakukan oleh Importir Umum yang berstatus badan hukum Indonesia dan memiliki Surat izin Usaha (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API). Dengan demikian impor mobil tidak lagi dimonopoli oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPN). Impor mobil juga tidak terkena ketentuan larangan dan pembatasan. Artinya impor mobil tidak memerlukan perizinan dari Kementerian terkait.  Namun demikian atas mobil yang akan diimpor wajib didaftarkan tipenya di Kementerian Perindustrian. Baca Selengkapnya
  • PENGAJUAN SENGKETA PENETAPAN PEJABAT PABEAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; MUNGKINKAH?

    Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika dilihat dari ketentuan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengguna jasa kepabeanan yang tidak setuju atas penetapan Pejabat Pabean dapat menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar penetapan Pejabat Pabean yang dianggap merugikan dirinya tersebut dapat dibatalkan. Gugatan dapat disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise