Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSS Operator Console Pajak Angkatan I Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Tax Treaty Angkatan I Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Pelayanan Angkatan II Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumunan Lelang BMN BDK Balikpapan +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA RULES OF ORIGIN TA. 2017 DI MEDAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA PENYULUHAN LAYANAN INFORMASI ANGKATAN II TA. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Beda Generasi, Geda Cara Diklatnya

    Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Baca Selengkapnya
  • Pelatihan Dasar Gol. II Periode III Tahun Anggaran 2017 BDK Yogyakarta

    [Yogyakarta] Jum'at, 11 Agustus 2017. Mulai hari kamis, 10 agustus s.d 9 September 2017 BDK Yogyakakarta kembali menyelenggarakan Pelatihan dasar CPNS Gol. II Periode III yang merupakan periode terakhir untuk Tahun Anggaran 2017. Baca Selengkapnya
  • Pelatihan Dasar CPNS Golongan ll Angkatan lll

    Kamis, 10 Agustus 2017 bertempat di BDK Pontianak dibuka Latsar CPNS Golongan ll angkatan berikutnya. Baca Selengkapnya
  • Hari Ketiga Diklat ABK III dan Diklat Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan

    (Tangerang Selatan) Rabu, 9 Agustus 2017 – Memasuki hari ketiga penyelenggaraan, Diklat Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pengelola SDM Kementerian Keuangan (Diklat Pengelolaan SDM Kemenkeu) dan Diklat Analisis Beban Kerja (ABK) bergulir dengan lancar di Pusdiklat Pengembangan SDM. Berbeda dengan Diklat ABK yang sudah mencapai angkatan ketiga, Diklat Pengelolaan SDM Kemenkeu untuk pertama kalinya diselenggarakan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta mampu :

  • Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter
  • Memahami prosedur dan tata cara penyusunan APBN beserta pos-posnya
  • Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber pembiayaan yang benar
  • Memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  • Memahami TUPOKSI Direktorat Jenderal Anggaran
  • Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku
  • Memahami SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Memahami pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Kas Negara
  • Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Pengelolaan Dana Investasi
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
MATA PELAJARAN PENUNJANG
  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Informasi Perbendaharaan
  • Manajemen Perilaku
CERAMAH
  • Kebijakan APBN
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN
UJIAN
  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit

LAMA PENYELENGGARAAN
102 jamlat @ 45 menit (15 hari termasuk ujian)

PERSYARATAN PESERTA

  • PNS (Pemula)
  • Minimal Golongan II a/Diploma I
AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Pembawaan Uang Tunai (Rupiah atau Valuta Asing) Keluar/Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

    Oleh: Hanik Rustiningsih Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar.  Di Indonesia pengawasan transaksi keuangan di lakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam rangka pengawasan peredaran uang, PPATK memiliki kewenangan untuk akses data perbankan, namun peredaran maupun transaksi keuangan lintas negara secara tunai tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri.  Undang-undang TPPU mengatur bahwa  pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya senilai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditempat keberangakatan/kedatangan.   Selain kewajiban pemberitahuan kepada DJBC, pembawaan uang Rupiah juga dikenakan kewajiban izin dari Bank Indonesia (BI) atau memeriksakan keaslian uang tersebut. Kata kunci: uang tunai, impor uang, ekspor uang, pembawaan uang, izin BI Baca Selengkapnya
  • Menjadi AR yang Kompeten

    oleh : Mohammad Djufri (Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak) Abstrak Target penerimaan pajak yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cukup besar. Semua sumber daya manusia yang dimiliki DJP diarahkan untuk mengamankan penerimaan, tidak terkecuali para Account Representative (AR) yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi. Para AR yang kompeten tentunya sangat dibutuhkan agar tanggung jawab yang diamanatkan dapat tercapai. Kompeten disini tidak saja mengasai pengetahuan dan keterampilan teknis perpajakan, tetapi juga sikap atau perilaku, pengalaman, keinginan (motif), watak dan pola pikir yang berorientasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif yang menjelaskan bagaimana strategi untuk menjadi AR yang kompeten tersebut. Hasil yang diperoleh adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi agar menjadi AR yang kompeten sesuai yang diharapkan DJP. Baca Selengkapnya
  • E-Rekon-LK, aplikasi terobosan untuk rekonsiliasi SAI-SiAP dan konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Kementerian dan Lembaga

    Oleh: Widhayat Rudhi Windarta (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) dan Muhammad Syaifuddin Luthfi (KaSi Perencanaan dan Analisa Sistem Aplikasi Dirjen Perbendaharaan) Abstrak Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sistem tersebut diberi nama Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga (KL). Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan Sistem Akuntansi Instansi adalah aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA dioperasikan secara berjenjang oleh UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA. Perekaman data dilakukan di satker, kemudian data di rekonsiliasi dengan KPPN. Setelah itu data dikirimkan berjenjang ke UAPPA-W s.d. UAPA. Pengiriman tersebut dapat menyebabkan data menjadi berbeda disamping memakan waktu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat wilayah s.d. K/L. Proses pengiriman juga menyebabkan monitoring tidak dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi e-Rekon-LK digunakan untuk mengkonsolidasi data seluruh satker, untuk rekonsiliasi antara satker dengan data KPPN. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon-LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Laporan Keuangan tingkat wilayah s.d. K/L dapat diproduksi oleh e-Rekon-LK. Perbedaan data satker dengan unit akuntansi diatasnya dapat diatasi, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Monitoring satker juga dapat dilakukan dengan cepat pada aplikasi e-Rekon-LK. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016