Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Lanjutan Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Lokakarya Customer Service Officer (CSO) Kantor Layanan Bersama Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Angkatan II di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Tindak Pidana Perpajakan (Untuk Jaksa dan Penyidik) Angkatan III Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DF PENELITI DOKUMEN TINGKAT AHLI ANGKATAN III T.A 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Tindak Pidana Perpajakan (Untuk Jaksa dan Penyidik) Angkatan II Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTS Perpajakan Menengah Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang: Selamat Bertanding Mengasah Pengetahuan di Bidang Keuangan Negara

    (Palembang) Kamis, 19 Oktober 2017 Balai Diklat Keuangan Palembang dipercaya menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat dengan Tema Sadar APBN, yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Oeang Republik Indonesia ke-71. Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, lomba akan berlangsung Rabu dan Jumat, 24 dan 26 Oktober 2017. Baca Selengkapnya
  • Kompetensi Penilai untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Meningkatkan Penerimaan Pajak

    Tangerang Selatan], Selasa, 18 Oktober 2017. Pada tanggal 16 Oktober 2017 tepat pukul 08.00 Kepala Bidang Penyelenggaraan Bapak Rahadi, S.E., M. E., atas nama Kepala Pusdiklat KNPK, secara resmi membuka Diklat Fungsional Dasar Penilai Pajak Angkatan IV, khusus Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari berbagai daerah. Baca Selengkapnya
  • Kepala BPPK Lantik 8 Pejabat Eselon IV

    [Jakarta] Rabu, 18 Oktober 2017. Kepala BPPK melantik delapan orang pejabat eselon IV di lingkungan BPPK pada hari Selasa, 17 Oktober 2017. Bertempat di gedung B lantai 5 BPPK, acara ini turut dihadiri oleh para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPPK.Dalam sambutannya, Kepala BPPK menyampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin bukan merupakan tugas yang mudah. "Pemimpin seharusnya dapat membantu bawahannya supaya bisa mengoptimalkan potensi kerjanya, serta dapat mensinergikan staf yang dipimpin sehingga dapat menghasilkan kekuatan dan memberikan kontribusi bagi organisasi," ucap Kepala BPPK. Baca Selengkapnya
  • Kakanwi DJBC Sumbagsel: Kepala Hanggar Pabean dan Cukai adalah Ujung Tombak Kita

    (Palembang) 17 Oktober 2017 Diklat Kepala Hanggar Pabean dan Cukai di Balai Diklat Keuangan Palembang dibuka hari Senin 16 Oktober 2017 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan, M. Aflah Farobi. Dalam ceramah yang disampaikan usai acara pembukaan, Kakanwil mengingatkan kembali peserta Diklat akan pentingnya peranan Kepala Hanggar Pabean dan Cukai dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam aktifitas ekspor dan impor. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT I PERBENDAHARAAN

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:

  • Menjelaskan pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang perbendaharaan (pengelolaan pertanggungjawaban)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan APBN (Siklus)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan kas
  • Menjelaskan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Menjelaskan Pengelolaan Dana Investasi
  • Menjelaskan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Menjelaskan TUPOKSI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • Menjelaskan Sistem Informasi Perbendaharaan yang berlaku
  • Menjelaskan SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Menjelaskan penyelesaian kerugian negara
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Kas Negara
  • Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Pengelolaan Dana Investasi
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Informasi Perbendaharaan
  • Manajemen Perilaku

CERAMAH

  • Kebijakan APBN
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
102 jamlat @ 45 menit (15 hari termasuk ujian)

PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan II a/Diploma I


AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENELITIAN KETENTUAN IMPORTASI DENGAN SKEMA FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

    Oleh: Kurniawan, SE Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai ASBTRAK Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (origin criteria rules), ketentuan pengiriman barang (direct transportation rules) dan prosedur penerbitan (prosedural provision). Keyword: fta, origin criteria, direct transportation, procedural provision Baca Selengkapnya
  • OPTIMALISASI PENERTIBAN IPOR BERISIKO TINGGI (PIBT)

    Oleh: Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai Fungsi kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta  pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serbuan barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor ilegal juga mengurangi penerimaan negara yang sangat kita butuhkan akhir-akhir ini yang mengalami kendala likuiditas keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa penertiban impor berisiko tinggi. Baca Selengkapnya
  • KETENTUAN TATA RUANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PROPERTI : SEBUAH ILUSTRASI

    Oleh: Nur Hendrastuti Widyaiswara Pusdiklat KNPK       Pendahuluan Baru-baru ini Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pembangunan Simpang Susun Semanggi II menggunakan dana perusahaan swasta berupa dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang dibayarkan oleh para pengembang kepada Pemda. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan KLB tersebut? Lebih lanjut masyarakat menjadi bertanya apakah keuntungan yang akan diperoleh Pengembang dengan membayarkan dana KLB tersebut sehingga mereka bersedia membayar, mengingat pembangunan simpang susun seperti ini tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar? Apabila dihubungkan dengan nilai tanah karena tanah merupakan obyek dari ketentuan mengenai KLB, maka pertanyaan ini akan menjadi jelas jawabannya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016