• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSS Pemeriksa Piutang Negara Lanjutan Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Jurusita Pajak Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Peserta yang Dinyatakan Telah Mengikuti Lokakarya Frontliner Indonesian Airport Customs (FIAC) TA 2015 yang Diselenggarakan di BDK Pekanbaru +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN PERIODE II T.A. 2015 di YOGYAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN PERIODE I T.A. 2015 di YOGYAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2015 DI PEKANBARU +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Ceramah Pimpinan dan Penutupan DTSS Akuntansi Transfer ke Daerah Tahun 2015 Tahun 2015

    [Tangerang Selatan] Jumat, 22 Mei 2015. Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M.memberikan ceramah pimpinan kepada peserta Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Akuntansi Transfer ke Daerah Tahun 2015 pada hari Jumat, 22 Mei 2015 pukul 13.30 WIB di Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jalan Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baca Selengkapnya
  • Kunjungan Perdana Kepala Pusdiklat Pajak ke BDK Palembang

    [Palembang] 29 Mei 2015. Balai Diklat Palembang menerima kehadiran Bapak Kepala Pusdiklat (Kapusdiklat) Pajak, Bapak Hario Damar. Kedatangan beliau ke BDK Palembang dalam rangka menutup diklat Account Representative Angkatan II dan menjalin silaturahmi dengan pegawai-pegawai BDK Palembang. Ini merupakan kunjungan pertama beliau setelah beliau dilantik menjadi Kapusdiklat Pajak pada tanggal 8 April 2015 lalu. Baca Selengkapnya
  • Sukses Dalam Hidup yang Penuh Integritas

    [Yogyakarta] Jumat, 29 Mei 2015. DTU Pengeloaan Kinerja dan DTSS Pengurusan Piutang Negara bagi Pejabat struktural DJKN yang telah diselenggarakan selama 5 hari di BDK Yogyakarta resmi ditutup hari ini. Diawali dengan ceramah antikorupsi yang disampaikan oleh Kepala LPSE Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di hadapan 30 orang peserta TU Pengeloaan Kinerja. Baca Selengkapnya
  • Benchmarking ke Telkom CorPu, Proses Menuju Kemenkeu CorPu

    [Bandung] Jumat, 29 Mei 2015. BPPK melakukan bechmarking ke Telkom Corporate University di Gegerkalong, Bandung, pada hari Jumat (28/5), dalam rangka pembentukan Kemenkeu Corporate University (CorPu). BPPK yang dimpimpin oleh Kepala BPPK Sumiyati, mengungkapkan bahwa dengan pegawai Kementerian Keuangan yang mencapai 70.000 orang, membutuhkan pengembangan SDM yang efisien, efektif dan optimal. BPPK sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam pengembangan SDM di Kemenkeu, melakukan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi di bidang keuangan negara, APBN dan APBD dan juga instansi terkait pengguna APBN. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT I PERBENDAHARAAN

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:

  • Menjelaskan pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang perbendaharaan (pengelolaan pertanggungjawaban)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan APBN (Siklus)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan kas
  • Menjelaskan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Menjelaskan Pengelolaan Dana Investasi
  • Menjelaskan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Menjelaskan TUPOKSI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • Menjelaskan Sistem Informasi Perbendaharaan yang berlaku
  • Menjelaskan SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Menjelaskan penyelesaian kerugian negara
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Kas Negara
  • Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Pengelolaan Dana Investasi
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Informasi Perbendaharaan
  • Manajemen Perilaku

CERAMAH

  • Kebijakan APBN
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
102 jamlat @ 45 menit (15 hari termasuk ujian)

PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan II a/Diploma I


AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keuangan Dengan Menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA)

      Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keuangan Dengan Menggunakan Importance-Performance Analysis(IPA)   Widyarini, S.Psi.   Abstrak :   Salah satu indikator pengukuran kinerja organisasi penyedia jasa adalah tingkat kepuasan pengguna jasa. Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, dan pelatihan di bidang keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai unit yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan sudah semestinya melakukan pengukuran kepuasan melalui survey tentang kepuasan para peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat. Selain  untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat di BDK, survey ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sudah memberikan kepuasan dan yang belum memberikan kepuasan bagi peserta diklat. Hasil survey dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan diklat di BDK. Pembahasan tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di BDK melalui Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaaan Diklat ini, terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu : Kualitas Pelayanan dan Dimensi Pelayanan, Kepuasan Peserta Diklat, Pengukuran Kepuasan Peserta Diklat, dan Tindak Lanjut Hasil Pengukuran  Baca Selengkapnya
  • Wajib Pajak tertentu diperbolehkan melakukan Transaksi Transfer Pricing sesuka hati?

    Wajib Pajak tertentu diperbolehkan melakukan Transaksi Transfer Pricing sesuka hati? Muhammad Hikmah Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011 Tanggal 11 Nopember 2011 sebagai Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa maka terdapat beberapa perubahan yang mendasar. Baca Selengkapnya
  • SKPKB Setelah Putusan Pidana Habis Gelap Terbitlah Terang

    SKPKB Setelah Putusan Pidana Habis Gelap Terbitlah Suram Muhammad Hikmah Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Pasal 13 ayat (5) menyebutkan bahwa: “Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak (WP) setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise