• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT I PERBENDAHARAAN

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:

  • Menjelaskan pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang perbendaharaan (pengelolaan pertanggungjawaban)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan APBN (Siklus)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan kas
  • Menjelaskan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Menjelaskan Pengelolaan Dana Investasi
  • Menjelaskan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Menjelaskan TUPOKSI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • Menjelaskan Sistem Informasi Perbendaharaan yang berlaku
  • Menjelaskan SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Menjelaskan penyelesaian kerugian negara
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Kas Negara
  • Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Pengelolaan Dana Investasi
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Informasi Perbendaharaan
  • Manajemen Perilaku

CERAMAH

  • Kebijakan APBN
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
102 jamlat @ 45 menit (15 hari termasuk ujian)

PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan II a/Diploma I


AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENYERAHAN ASSET DALAM RANGKA REORGANISASI

    Abstrak: UU Pajak Penghasilan (UUPPh) tidak memberikan definisi dan contoh mengenai istilah likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha. Dalam UU Perseroan Terbatas (UU PT) diberikan definisi mengenai penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan. Tulisan ini mendapatkan bahwa pengertian pemisahan dalam UU PT mencakup pemekaran dan pemecahan dalam UU PPh. Selain itu pengertian pengambilalihan dalam UU PT hanya mencakup pengalihan saham saja, sedangkan dalam UU PPh selain saham juga pengalihan bagian atau unit usaha. Tulisan ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi praktisi perpajakan untuk menerapkan peraturan pajak apabila terjadi reorganisasi. Tulisan ini masih harus diteliti lebih lanjut terutama karena adanya perbedaan persepsi dari kedua UU tersebut. Baca Selengkapnya
  • ZAKAT DALAM PAJAK PENGHASILAN

    Abstrak Mekanisme penghitungan PPh terhutang yang diatur dalam UU PPh No 36 tahun 2008, mengatur besarnya penghasilan neto yang dijadikan penghitungan PPh terhutang akhir tahun. Penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto yang dikurangkan oleh pengeluran/biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Salah satu pengurang bruto yang diperkenankan adalah zakat. Zakat sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang mencakup jenis zakat, saat pengurangan, dan pelaporan dalam SPT Tahunan PPhnya. Baca Selengkapnya
  • ANALISIS KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN DAGANG ASING YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA

    Abstrak Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia akan lebih baik bila dilakukan penyempurnaan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda antara aparat pajak dan wajib pajak. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise