• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Tes Wawancara Penerimaan Dosen Politeknik Keuangan Negara "STAN" Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN SAH MENGIKUTI UJIAN DAN LOKASI UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE OKTOBER TA. 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pejabat Lelang Angkatan 2 Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Berita Acara Yudisium Prodip I Keuangan STAN Manado Tahun Akademik 2013/2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Ujian DUD Tingkat I Periode II +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • BARANG MILIK NEGARA HARUS DIKELOLA DENGAN BENAR

    [Tangerang Selatan] Selasa, 21 Oktober 2014. Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M.memberikan ceramah pimpinan kepada peserta Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Negara Angkatan V dan VI Kelas Kerja Sama Diklat antara Pusdiklat KNPK dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2014 pada tanggal 20Oktober 2014. Kepala Pusdiklat menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Barang Milik Negara harus dikelola dengan benar. Pengelolaan BMN erat kaitannya dengan Laporan Keuangan karena di dalam laporan keuangan disajikan juga laporan BMN. Untuk mengelola BMN dengan benar, kita harus terlebih dahulu mengetahui ruang lingkup kekayaan Negara.Kepala Pusdiklat menjelaskan bahwa kekayaan negara dibedakan menjadi 2 yaitu: Kekayaan negara domain privat/ kekayaan negara yang dimiliki; dan Kekayaan negara domain publik/ kekayaan negara yang di kuasai. Kekayaan negara domain privat/ kekayaan negara yang dimiliki dibedakan menjadi 2 yaitu kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara domain publik/ kekayaan negara yang di kuasai adalah tanah, air, dan udara yang berada di wilayah Indonesia serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan terdapat di masing-masing kementerian/ lembaga, yaitu berupa BMN. BMN terdiri dari persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Kekayaan negara yang dipisahkan terdapat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk penanaman modal pemerintah ataupun aset pemerintah yang dimanfaatkan BUMN. Kepala Pusdiklat juga menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan selaku Chief Operating Office (COO) mempunyai peran sebagai pengguna anggaran, pengguna BMN dan penyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran 022. Sebagai pengguna BMN, Kementerian Perhubungan wajib mengelola dan menatausahakan BMN. Baca Selengkapnya
  • PENYELENGGARAAN TOT STUDI KELAYAKAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN OBLIGASI DAERAH TAHUN 2014

    [Tangerang Selatan] Selasa, 21Oktober 2014.. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan diklat Training of Trainer (TOT) Studi Kelayakan Kegiatan yang Dibiayai dengan Obligasi Daerah Tahun 2014 pada tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2014 di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta Utara. Pembukaan TOT dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 pukul 08.00 oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan, Rahadi, SE, M.E mewakili Kepala Pusdiklat KNPK. TOT ini diselenggarakan selama 36 jam latihan (45 menit tiap jamlat) dan diikuti oleh 17 peserta yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengajar TOT berasal dari Widyaiswara Pusdiklat KNPK dan Pejabat Struktural DJPK. Diklat ini diselenggarakan dengan tujuan agar peserta diklat dapat memahami: Pengantar studi kelayakan kegiatan yang dibiatai dengan obligasi daerah, Teknis análisis studi kelayakan kegiatan yang dibiatai dengan obligasi daerah, Proses evaluasi terhadap analisis studi kelayakan kegiatan yang dibiatai dengan obligasi daerah. Diklat ditutup pada hari Jumat pukul 08.00 oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan, Rahadi, SE, M.E mewakili Kepala Pusdiklat KNPK. Baca Selengkapnya
  • Donor Darah Dalam Rangka Memperingati Hari Oeang ke-68: Setetes Darah Dari Kita Untuk Menolong Sesama

    [Malang] Selasa, 21 Oktober 2014. Setetes darah dari kita untuk membantu sesama. Tak bisa dipungkiri bahwa donor darah merupakan kegiatan yang mulia dan sangat bermanfaat, terutama untuk kemanusiaan. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Workshop PPAKP dan Aplikasi SAIBA Mitra KPPN Pekanbaru Angkatan X

    [Pekanbaru] Senin, 20 Oktober 2014. Rangkaian Kegiatan Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA yang diselenggarakan oleh BDK Pekanbaru memasuki tahap akhir. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT I PERBENDAHARAAN

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:

  • Menjelaskan pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang perbendaharaan (pengelolaan pertanggungjawaban)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan APBN (Siklus)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan kas
  • Menjelaskan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Menjelaskan Pengelolaan Dana Investasi
  • Menjelaskan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Menjelaskan TUPOKSI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • Menjelaskan Sistem Informasi Perbendaharaan yang berlaku
  • Menjelaskan SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Menjelaskan penyelesaian kerugian negara
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Kas Negara
  • Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Pengelolaan Dana Investasi
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Informasi Perbendaharaan
  • Manajemen Perilaku

CERAMAH

  • Kebijakan APBN
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
102 jamlat @ 45 menit (15 hari termasuk ujian)

PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan II a/Diploma I


AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Akibat Hukum Pencantuman Dalam Daftar Hitam

    ABSTRAK Untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan dan berkualitas baik, maka diperlukan punishment dan reward bagi para calon penyedia ataupun penyedia. Hukuman yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya adalah dimasukkan dalam daftar hitam atau dikenakan denda. Tentunya jika dikenakan daftar hitam akan memberikan akibat hukum dan ekonomi yang sangat merugikan secara signifikan. Apabila dimasukkan dalam daftar hitam konsekuensinya calon penyedia atau penyedia tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang jasa Pemerintah selama 2 (dua) tahun. Kata Kunci : Daftar Hitam, Akibat Hukum, dan Penyedia. Baca Selengkapnya
  • KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN DALAM PROSES LELANG

    KLARIFIKASI  DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN DALAM PROSES LELANG Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • Apa dan Mengapa Harus Koordinasi? (Bagian 1)

    Oleh: Budi Susilo (Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Medan) AbstrakKoordinasi merupakan salah salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise