• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Mahasiswa Prodip I Keuangan STAN Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 di BDK Pekanbaru +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Administrasi Perpajakan Daerah Angkatan I Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Perubahan Pengumuman Hasil Diklat Ujian Dinas Tk. I Periode II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA RULES OF ORIGIN ANGKATAN I TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pemanggilan Peserta Seleksi Tertulis Tahap I Beasiswa Pascasarjana (S2) Program SPIRIT Luar Negeri Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat dan Kelulusan Ujian Sertifikasi Keahlian PBJ Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

DTSD TINGKAT I PERBENDAHARAAN

Diklat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar tentang semua tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam garis-garis besarnya.

 

PROFIL/KOMPETENSI

Aparatur yang mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN KURIKULER UMUM (TKU)

Setelah mengikuti diklat ini peserta mampu melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


TUJUAN KURIKULER KHUSUS (TKK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu:

  • Menjelaskan pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang perbendaharaan (pengelolaan pertanggungjawaban)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan APBN (Siklus)
  • Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan kas
  • Menjelaskan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Menjelaskan Pengelolaan Dana Investasi
  • Menjelaskan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Menjelaskan TUPOKSI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • Menjelaskan Sistem Informasi Perbendaharaan yang berlaku
  • Menjelaskan SAKIP sehingga dapat membantu menyusun LAKIP bagi satuan kerjanya.
  • Menjelaskan penyelesaian kerugian negara
  • Menjelaskan pengertian dasar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

 

KURIKULUM

MATA PELAJARAN POKOK

  • Penelaahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  • Pelaksanaan Anggaran
  • Pengelolaan Kas Negara
  • Pengelolaan Penerusan Pinjaman
  • Pengelolaan Dana Investasi
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

MATA PELAJARAN PENUNJANG

  • SAKIP
  • Penyelesaian Kerugian Negara
  • Sistem Informasi Perbendaharaan
  • Manajemen Perilaku

CERAMAH

  • Kebijakan APBN
  • Budaya Kerja
  • Visi dan Misi DJPBN

UJIAN

  • Semua Mata Pelajaran Pokok dan Penunjang diujikan
  • Lama Ujian minimal 60 menit dan maksimal 180 menit


LAMA PENYELENGGARAAN
102 jamlat @ 45 menit (15 hari termasuk ujian)

PERSYARATAN PESERTA

  • PNS
  • Minimal Golongan II a/Diploma I


AKOMODASI

Diasramakan

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Peran Institusi KepabeananTerhadap Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

    ISSN : 2088-2491 Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensil untuk dikembangkan di Indonesia. Kunjungan wisatawan manca negara ditargetkan meningkat dari 10 juta wisatawan manca negara tahun 2015 menjadi 20 juta pada tahun 2019. Peningkatan dua kali lipat jumlah wisatawan manca negara dalam jangka waktu lima tahun memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Disamping perbaikan infrastruktur dan promosi wisata, langkah strategis lain adalah pemberian kemudahan-kemudahan bagi wisatawan manca negara, yang meliputi perizinan maupun prosedur pelayanan lainnya. Dalam kaitan ini institusi kepabeanan dapat memberikan partisipasinya berkaitan dengan pemberian kemudahan-kemudahan formalitas kepabeanan bagi wisatawan manca negara. Baca Selengkapnya
  • Kelebihan dan Kekurangan Pelayanan Rush Handling Dalam Penyelesaian Kepabeanan

    ISSN : 2088-2491 Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Pemberian fasilitas atau kemudahan di bidang kepabeanan merupakan hal yang lazim diberikan oleh institusi kepabeanan, salah satunya adalah pelayanan segera (rush handling). Pelayanan segera diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor. Mekanismenya adalah dengan menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Baca Selengkapnya
  • Penyelesaian Impor Jenazah Dari Aspek Kepabeanan

    ISSN : 2088-2491 Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Jenazah yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri tidak selalu dapat dikategorikan sebagai barang impor untuk dipakai, sehingga tidak wajib menyelesaikan kewajiban pabean. Jenazah adalah “orang” yang telah meninggal dunia. Tujuan pemasukannya ke Indonesia juga bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Namun demikian atas peti/guci/kemasan jenazah/abu jenazah sebagai pembungkus jenazah wajib memenuhi kewajiban pabean. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise