Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Workshop PPAKP SAIBA KPPN Makassar II +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara (Bagi Pengelola) Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Legal Review Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Pemula Angkatan II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN EKSEKUTIF ANGKATAN I TA. 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN III TA. 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Diklat Pengadaan Barang & Jasa

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan 15 April 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
  • Menjelasakan pokok-pokok kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa dengan pra-kualifikasi/pascakualifikasi dan kontrak serta swakelola;
  • Memahami pengadaan barang/jasa dengan phln dengan e-procurement;
  • Melaksanakan pengendalian pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan ketentuan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah.

PERSYARATAN PESERTA

  • Pendidikan Minimal Diploma III;
  • Golongan Minimal II/c;
  • Usia Maksimal 45 tahun.

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN (SURAT EDARAN, INSTRUKSI, PETUNJUK TEKNIS) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

    ABSTRAK Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya, sementara norma hukum adalah aturan yang dibuat dan mengikat secara umum, serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana keberadaan peraturan kebijakan yang diterbitkan badan tata usaha negara dalam hukum positif di Indonesia. Baca Selengkapnya
  • SUDAHKAH PEMBETULAN SPT DILAKUKAN DENGAN BENAR?

    Sudahkah Pembetulan SPT Dilakukan Dengan Benar? (Belajar dari sebuah pengalaman di KPP Pratama) Abstrak Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak. Salah satu wujud pelaksanaan sistem self assessment tersebut adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dimulai dari menghitung hingga melaporkannya tanpa melalui campur tangan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Seiring berjalannya waktu, dimungkinkan SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disadari dikemudian hari ada yang salah. Baca Selengkapnya
  • Mengatasi Rasa Takut dan Tidak Percaya Diri Dalam Public Speaking

    Mengatasi Rasa Takut dan Tidak Percaya Diri Dalam Public Speaking Oleh : Muhammad Agus Muljanto Widyaiswara Muda pada Balai Diklat Keuangan Pekanbaru abstrak Keahlian Berbicara di Depan Umum (Public Speaking) masih belum diterima luas sebagai suatu keahlian yang bergengsi bagi individu maupun instansi, meskipun budaya lisan mendominasi gaya hidup masyarakat Indonesia, pengembangan teknik berbicara secara strategis jarang sekali dimanfaatkan secara optimal bahkan sebaliknya yang terjadi saat berbicara di depan publik adalah rasa takut dan tidak percaya diri. Jika hal ini tidak diatasi, maka pesan, gagasan, dan informasi tidak tersampaikan dengan  baik kepada pendengarnya dan tujuan keberlangsungan public speaking tidak tercapai. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise