Pengumumanindeks

  • Pengumuman Penetapan Hasil DTSS Account Representative Dasar Angkatan II T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Penetapan Hasil DTSS Petugas Ekstensifikasi Angkatan III T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Penetapan Hasil DTSS Petugas Ekstensifikasi Angkatan I dan II T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat BDK Malang Tahap IV +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat BDK Malang Revisi VII +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penilaian Bisnis Dasar Bagi Pegawai DJP Angkatan VII Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Penutupan Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 5: ANEKA Jangan Berhenti!

    (Tangerang Selatan, 29 September 2016) - Rabu, 28 September 2016, rangkaian Diklat Prajabatan Golongan II Periode 5 Tahun Anggran 2016 resmi ditutup di dua lokasi di waktu yang hampir bersamaan. Setelah peserta terakhir menyelesaikan sesi aktualisasi di setiap kelas, 151 orang peserta diklat di Wisma Pembina Petukangan dan 100 orang peserta diklat di Wisma Pusdiklat Pekerjaan Umum (Pusdiklat PU) Lebak Bulus mengikuti upacara penutupan diklat yang berlangsung dengan khidmat. Upacara penutupan dimulai pukul 11.30 WIB, setelah sebelumnya dilakukan sesi evaluasi tatap muka oleh perwakilan dari Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada pukul 11.00 WIB. Pada kesempatan tersebut, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Hari Sasmito, Kepala Subbidang Penyelenggaraan, untuk lokasi Wisma Pembina Petukangan dan Boy Azhar, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan, untuk lokasi Wisma Pusdiklat PU Lebak Bulus. Baca Selengkapnya
  • Rahmadi Murwanto: Kajian Dapat Membuat Para Widyaiswara dan Dosen Up to Date

    [Jakarta] Selasa, 27 September 2016. Kepala Bagian OTL BPPK, Rahmadi Murwanto, mendapat kesempatan untuk membuka Forum Ilmiah Keuangan Negara gelombang 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 September 2016 di Sekretariat Badan. Pada kesempatan tersebut, Beliau mengutarakan pendapatnya bahwa sudah saatnya BPPK mulai berubah dari pola yang selama ini hanya fokus pada pengajaran, untuk mulai masuk ke dalam kegiatan kajian. “Memang kegiatan kajian itu tekanannya sangat banyak sekarang. Terakhir Bu Menteri Keuangan juga meminta bisa gak BPPK dan PKN STAN melakukan kajian. Banyak hal yang sudah dilakukan tetapi tidak pernah dikaji,” ungkapnya. Baca Selengkapnya
  • Membuat Makalah Berkualitas Melalui FIKN

    [Jakarta] Selasa, 27 September 2016. Setelah sukses menyelenggarakan Forum Ilmiah Keuangan Negara (FIKN) gelombang I pada bulan Mei lalu, BPPK kembali menggelar FIKN gelombang 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 September 2016 di Sekretariat BPPK. FIKN merupakan forum diseminasi ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan semua bidang kajian yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Forum ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk saling bertukar pengalaman dalam untuk mendukung tercapainya misi BPPK sebagai organisasi yang terus-menerus belajar dan memperbaiki diri (learning organization). Baca Selengkapnya
  • Ujian Ulangan Tahap Pertama tahun 2016 secara serentak

    [Tangerang Selatan] Rabu, 28 September 2016. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negaran dan Perimbangan Keuangan Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Pada hari Selasa, 27 September 2016 menyelenggarakan ujian ulangan tahap pertama dibulan September secara serentak baik di Pusdiklat KNPK maupun di daerah.   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Diklat Pengadaan Barang & Jasa

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan 15 April 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
  • Menjelasakan pokok-pokok kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa dengan pra-kualifikasi/pascakualifikasi dan kontrak serta swakelola;
  • Memahami pengadaan barang/jasa dengan phln dengan e-procurement;
  • Melaksanakan pengendalian pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan ketentuan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah.

PERSYARATAN PESERTA

  • Pendidikan Minimal Diploma III;
  • Golongan Minimal II/c;
  • Usia Maksimal 45 tahun.

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Penggunaan Asas Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan

    Pendahuluan: Negara Indonesia merupakan bentuk negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Walau sampai saat ini boleh dibilang bahwa negara kesejahteraan (Welfare State) yang didambakan masih jauh di depan mata, namun tujuan yang telah digariskan dalam konstitusi kita adalah bahwa negara ini merupakan negara yang hendak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ketentuan tersebut tercermin dalam substansi yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai konstitusi kita. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 digambarkan secara tegas tujuan bernegara yang hendak dicapai: “… untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Penulis: Didik Hery Santosa, Widyaiswara Pusdiklat Pajak.     Baca Selengkapnya
  • Perlakuan Akuntansi Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Pertukaran Aset Tetap Yang Serupa

    Pendahuluan: Kajian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi buletin teknis 15 dan alternatif perlakuan akuntansi khususnya atas penerimaan kas atau pengeluaran kas dalam transaksi pertukaran aset tetap yang serupa. Akuntansi pertukaran aset tetap yang serupa mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Basis Akrual. Menurut SAP, jika dalam pertukaran aset tetap yang serupa terdapat aset lainnya seperti kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Bultek 15 mengakui kas yang diterima dari transaksi pertukaran aset tetap yang serupa sebagai pendapatan LRA dan pendapatan-LO, namun tidak menjelaskan perlakuan akuntansi jika ada kas yang dikeluarkan pada transaksi tersebut. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan atau pengeluaran kas pada bultek belum sepenuhnya tepat dan lengkap. Penulis: Sri Suryanovi, Widyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.     Baca Selengkapnya
  • Tinjauan atas Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan BPPK

    Pendahuluan Dalam verifikasi, penelaahan, dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, baik penyusun Laporan Keuangan, penelaah, dan auditor secara umum berfokus kepada aspek-aspek seperti ketepatan penjurnalan manual, ketersediaan dokumen sumber sebagai pendukung perlakuan jurnal manual, kesamaan hasil rekonsiliasi data keuangan baik dengan pihak eksternal dan maupun pihak internal, kebenaran saldo awal sesuai Laporan Keuangan Audited tahun sebelumnya, dan kelengkapan dalam pengungkapan informasi. Dari aspek-aspek tersebut, terdapat satu hal yang luput dari perhatian, yakni kewajaran dalam penyajian informasi keuangan. Kewajaran tersebut tidak hanya menilai bahwa penyajian informasi telah didukung oleh dokumen sumber secara memadai, namun juga meliputi aspek manfaat prediktif dan penilaian pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, akun Persediaan cenderung disajikan dengan nilai yang tinggi meskipun telah didukung oleh dokumen yang memadai seperti Laporan Mutasi Persediaan dan Berita Acara Stok Opname Persediaan. Penyajian dengan nilai yang tinggi tersebut menjadikan Persediaan menarik dibahas dalam hal kewajaran penyajiannya. Penulis: Nurul Ibnu Hidayat, Pelaksana Bagian Keuangan Sekretariat Badan.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016