Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS LAYANAN INFORMASI TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS CUKAI LANJUTAN (BLENDED LEARNING) ANGKATAN I TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan V Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan IV Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan III Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI (DTSS) PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA DAN PIUTANG DAERAH TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Diklat Pengadaan Barang & Jasa

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan 15 April 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
  • Menjelasakan pokok-pokok kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa dengan pra-kualifikasi/pascakualifikasi dan kontrak serta swakelola;
  • Memahami pengadaan barang/jasa dengan phln dengan e-procurement;
  • Melaksanakan pengendalian pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan ketentuan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah.

PERSYARATAN PESERTA

  • Pendidikan Minimal Diploma III;
  • Golongan Minimal II/c;
  • Usia Maksimal 45 tahun.

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? Sebuah Studi Rinci Pasca Berlakunya PP 34 Tahun 2017

    Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? (Pengenaan PPh atas Rumah Kos setelah berlakunya PP 34 Tahun 2017) Irawan Purwo Aji Widyaiswara BDK Balikpapan Pendahuluan Dengan berkembangnya kebutuhan tempat tinggal di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar, semakin berkembang juga usaha rumah kos. Rumah kos tersebut tersebar di beberapa tempat baik rumah kos dengan fasilitas sederhana maupun fasilitas yang sangat mewah, tentu saja dengan harga yang sangat mahal. Sistem pembayaran sewa rumah kos tersebut juga beragam, ada yang bulanan ada pula yang tahunan. Bahkan saat ini ada yang menyediakan rumah kos dengan tarif harian maupun mingguan. Dengan meningkatnya usaha rumah kos, tentu saja akan meningkatkan penghasilan dari Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Namun dalam kenyataannya, banyak pemilik rumah kos yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik karena belum memahami cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut salah satunya disebabkan karena Wajib Pajak masih kebingungan apakah harus melaporkan PPh atas rumah kos dengan menggunakan tarif 10% (sesuai PP Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002) atau menggunakan tarif 1% (sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013). Himbauan kewajiban perpajakan untuk Rumah Kos yang disampaikan oleh petugas pajak pun masih belum sama, ada yang berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 dan ada juga yang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.   Baca Selengkapnya
  • Menjadi Admin Media Sosial Pemerintah di Jaman Now

    MENJADI ADMIN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DI JAMAN NOW Oleh:Siko Dian Sigit Wiyanto (Pranata Humas Ahli, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan) Media sosial dapat dikatakan sebagai media masa kini karena penetrasi internet dan membaiknya paket data yang membuat khalayak lebih mengandalkan akses internet dalam mengolah informasi. Berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dari setengah lebih penduduk Indonesia yakni sebesar 262 juta penduduknya, atau 54,68% sudah menggunakan internet. Sedangkan berdasarkan data Hootsuite.com, pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 130 juta. Lebih lanjut, ternyata platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Youtube sebesar 43%, Facebook sebesar 41%, Whatsapp sebesar 40%, dan Instagram sebesar 33%. Baca Selengkapnya
  • Potensi PBB Perikanan Tangkap di Indonesia

    Oleh: Darwin (Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Pajak)   Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pajak objektif yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Salah satu sektor PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Sektor Lainnya yang mencakup subsektor perikanan tangkap. Subsektor perikanan tangkap merupakan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh pengusaha perikanan dengan mengambil hasil laut berupa ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini mencoba untuk menggali potensi PBB usaha perikanan tangkap dari lautan yang ada di wilayah NKRI   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016