Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSD Pajak I Angkatan I Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA MANAJERIAL KEPALA KANTOR DJBC ANGKATAN I TA. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS PERBENDAHARAAN PENERIMAAN T.A 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR ANGKATAN II T.A 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Aplikasi SIMAN tingkat Dasar Angkatan I Tahun Anggaran 2017 di Cimahi +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penilaian Bisnis Dasar Bagi Pegawai DJP Angkatan II Tahun 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • UKI sebagai Change Agent dalam Era Transformasi Kelembagaan

    [Yogyakarta]Jum'at, 24 Maret 2017. Hari terakhir pelaksanaan Diklat Teknis Umum (DTU) AKSI UKI Kelas Reguler Angkatan IX Tahun Anggaran 2017 Baca Selengkapnya
  • Minggu Keempat Yang Padat Diklat

    (Tangerang Selatan)Jumat, 24 Februari 2017 –Setelah menyelenggarakan Training of Facilitator Pelatihan Dasar CPNS, Diklat Peningkatan Kompetensi Kreativitas dan Inovasi, dan Diklat Analisis Beban Kerja Khusus Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dibuka pada 20 Maret 2016, Pusdiklat Pengembangan SDM juga menyelenggarakan diklat pada minggu keempat Maret yang dibuka pada 21 dan 23 Maret 2016. Kedua diklat tersebut adalah Diklat Penyusunan Standart Operating Procedures (SOP) dan Diklat Coaching Dialog Kinerja Individu (DKI) khusus Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kedua diklat tersebut sama-sama dilaksanakan di ruangan kelas gedung F Pusdiklat Pengembangan SDM dan akan berakhir pada hari ini, Jumat, 24 Februari 2017. Baca Selengkapnya
  • Pentingnya Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan BMN dan Sasaran Startegis DJKN 2017/2018

    [Tangerang Selatan] Kamis, 23 Maret 2017 Dengan tema “Pentingnya Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sasaran Strategis DJKN 2017/2018” Bapak Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Bapak Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., CA menyampaikan ceramah pada peserta DTSS Pengawasan dan Pengendalian BMN yang berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam ceramahnya Bapak Kapusdiklat KNPK menyampaikan 9 Rencana Strategis DJKN 2017-2018 yaitu Pemberdayaan Aset Negara untuk Perekonomian Nasional-Infrastruktur; Revaluasi Aset dipercepat 2017/2018-LKPP; Inventarisasi dan Penilaian Aset KKKS; DJKN sebagai Revenue Center-PNBP yaitu Database, Aturan, Penilaian; Integrasi Perencanaan dan Penganggaran; Integrasi Infomasi dan Teknologi untuk Pengelolaan Aset; Mewujudkan Zero Idle atas Aset; Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam yaitu Pengukuran, Penilaian, Pembuatan Account SDA di LKPP, Penggunaan Data SDA, Laporan Potensi; dan Penguatan Kompetensi dan Karakter ASN DJKN. Lebih lanjut  Bapak Kapusdiklat KNPK menitikberatkan pada poin DJKN sebagai Revenue Center untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan cara pembuatan database, pembuatan aturan dan penilaian. Disamping itu dalam menjalankan fungsi Pengawasan dan Pengedalian, diperlukan juga penguatan kompetensi dan karakter ASN DJKN yang berintegritas. Ceramah diakhiri dengan foto bersama. (Mia_Pusdiklat KNPK) Baca Selengkapnya
  • Rapat Koordinasi Pusdiklat KNPK dan Balilatfo Kementerian Desa

    [Tangerang Selatan] Kamis, 23 Maret 2017 Guna mewujudkan amanat Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bertempat di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan diadakan diskusi antara Pusdiklat KNPK dan perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Jajang Abdullah selaku Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatiham, dan Informasi didampingi Bapak Dendi Sanjaya selaku Pelaksana.  Pusdiklat KNPK dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama untuk mewujudkan Penguatan Kompetensi SDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk kerjasama program diklat di bidang Pengelolaan BMN untuk menjawab tantangan urgensi pengelolaan BMN yang baik dan optimal serta perubahan paradigma pengelolaan BMN menuju revenue centre.   Kepala Pusdiklat KNPK dalam diskusi ini menitikberatkan dalam 3 hal yaitu: Pengelolaan BMN di Kemendes selaku Pengguna/Penguasa Pengguna BMN Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Program Pelatihan/Penguatan di Desa sehingga target laporan Barang Pengguna di Laporan Barang Kuasa Pengguna harus baik.  Mia_Pusdiklat KNPK Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Diklat Pengadaan Barang & Jasa

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan diklat dimulai dari tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan 15 April 2008. Pendaftaran dimulai seminggu sebelum pelaksanaan diklat.

Setelah selesai mengikuti diklat ini, peserta mampu :
  • Menjelasakan pokok-pokok kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa dengan pra-kualifikasi/pascakualifikasi dan kontrak serta swakelola;
  • Memahami pengadaan barang/jasa dengan phln dengan e-procurement;
  • Melaksanakan pengendalian pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan ketentuan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah.

PERSYARATAN PESERTA

  • Pendidikan Minimal Diploma III;
  • Golongan Minimal II/c;
  • Usia Maksimal 45 tahun.

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Sertifikasi Bendahara Sebagai Milestrone Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

    Oleh: Tohirin, Ak.,MM, CA, Widyaiswara Pusdiklat AP.AbstraksiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan kabar gembira bagi Bendahara Pengeluaran seluruh Indonesia. PMK ini mendetilkan apa yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016.Kementerian Keuangan perlu segera menyusun dan melaksanakan 5 action berikut terkait program Sertifikasi Bendahara, yaitu: manajemen database, diklat Bendahara Pengeluaran, Ujian Sertifikasi dan Assessment Bendahara Pengeluaran, Reward Bendahara Pengeluaran dan Pembinaan Karir Bendahara. Ada 5 pihak yang terlibat langsung dalam proses Sertifikasi Bendahara, yaitu Ditjen Perbendaharaan, BPPK, DJA, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Pengeluaran.Kata Kunci: Sertifikasi, Bendahara, Diklat, Database, Reward. Baca Selengkapnya
  • Pengelolaan Dana Pensiun Yang Tepat, Mewujudkan APBN Yang Lebih Sehat

    Oleh: Noor C. Madjid, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan AbstrakBeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar pensiun semakin berat. Dalam kondisi target penerimaan pajak sulit tercapai maka salah satu alternatif untuk menjaga agar APBN tetap sustainable adalah dengan melakukan efisiensi disisi belanja. Salah satu kewajiban pemerintah yang cukup besar dan berpotensi memberatkan APBN di masa mendatang adalah kewajiban untuk membayar pensiun pegawai. Artikel ini berusaha untuk mencari alternatif agar beban APBN terkait pensiun dimasa mendatang dapat dikelola dengan cara yang lebih baik. Pokok permasalahan dari pembayaran pensiun saat ini adalah iuran yang harus dibayarkan pemerintah jauh lebih besar daripada penerimaan iuran dari Pegawai yang masih aktif bekerja. Ketidakseimbangan antara penerimaan dengan kewajiban pembayaran pensiun dari tahun ke tahun semakin besar sehingga beban dimasa depan akan semakin berat. Perubahan mekanisme metode pembayaran dari pay as you go menjadi fully funded atau campuran antara keduanya serta perbaikan dalam berbagai hal diharapkan dapat meringankan beban dimasa mendatang.Keyword: pensiun, pay as you go, fully funded Baca Selengkapnya
  • Level Kepemimpinan: di Posisi Manakah Level Kita?

    Penulis: Kuwat Slamet PendahuluanKepemimpinan (leadership) merupakan tema luas yang tak pernah habis untuk dikaji. Selain luas, tema ini memang sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut sikap dan perilaku diri seseorang yang berada pada posisi tertentu dimana ia memiliki pengikut (baca: staf, anggota, atau bawahan). Berbagai buku literatur, yang ditulis oleh para pakar di bidangnya dan berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun, sangat banyak kita temui baik di perpustakaan maupun di toko buku. Berbagai artikel dengan tema serupa juga sangat mudah kita dapatkan melalui penjelajahan di internet. Riset tentang kepemimpinan juga tak kalah banyaknya. Semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama yaitu bahwa kepemimpinan seseorang pada sebuah organisasi merupakan faktor penentu utama kesuksesan (key success factor) organisasi tersebut. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016