• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 1

Pengumumanindeks

  • DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN SAH MENGIKUTI UJIAN DAN LOKASI UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE OKTOBER TA. 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pejabat Lelang Angkatan 2 Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Berita Acara Yudisium Prodip I Keuangan STAN Manado Tahun Akademik 2013/2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Ujian DUD Tingkat I Periode II +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL WORKSHOP ADMINISTRASI PENYIDIKAN LANJUTAN TA. 2014 DI PEKANBARU +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

PMK Nomor 15/PMK.011/2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 15/PMK.011/2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR
TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,


Menimbang :
bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas di bidang fiskal guna mendukung peningkatan ekspor non migas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak dalam rangka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Unduh PMK Nomor 15/PMK.011/2011

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Akibat Hukum Pencantuman Dalam Daftar Hitam

    ABSTRAK Untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan dan berkualitas baik, maka diperlukan punishment dan reward bagi para calon penyedia ataupun penyedia. Hukuman yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya adalah dimasukkan dalam daftar hitam atau dikenakan denda. Tentunya jika dikenakan daftar hitam akan memberikan akibat hukum dan ekonomi yang sangat merugikan secara signifikan. Apabila dimasukkan dalam daftar hitam konsekuensinya calon penyedia atau penyedia tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang jasa Pemerintah selama 2 (dua) tahun. Kata Kunci : Daftar Hitam, Akibat Hukum, dan Penyedia. Baca Selengkapnya
  • KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN DALAM PROSES LELANG

    KLARIFIKASI  DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN DALAM PROSES LELANG Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • Apa dan Mengapa Harus Koordinasi? (Bagian 1)

    Oleh: Budi Susilo (Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Medan) AbstrakKoordinasi merupakan salah salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise