Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSS Penelaah Keberatan Dasar Angkatan VI Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Lokakarya Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Angkatan II di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Angkatan II Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Perencanaan Kebutuhan BMN Bagi Pengelola Angkatan I Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Kekayaan Negara Tingkat I Angkatan III Kelas A Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSD Pajak II Angkatan II Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Buka Bersama BDK Yogyakarta 2017

    [Yogyakarta], Selasa, 21 Juni 2017. Bertempat di ruang makan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Selasa, 20 Juni 2017 Keluarga Besar Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menyelenggarakan acara Buka Bersama, yang dihadiri seluruh pegawai di lingkungan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Baca Selengkapnya
  • Pelaksanaan Kemenkeu Corporate University melalui Lokakarya Penyamaan Materi

      Pusdiklat Pajak yang merupakan salah satu unit Eselon II Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP memahami betul perlunya peningkatan kapasitas pegawainya untuk mencapai tujuan organisasi salah satunya dengan mendiklatkan pegawainya. Besarnya jumlah kebutuhan diklat dari DJP dan masih terbatasnya jumlah Widyaiswara di Pusdiklat Pajak, seringkali menjadi kendala Pusdiklat Pajak dalam menyelenggarakan diklat. Baca Selengkapnya
  • Kebersamaan Ramadhan BPPK: Peduli Sesama di Bulan Mulia

    Jakarta - Dalam rangka silaturahmi dan memeringati bulan Ramadhan ini, Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Maal BPPK mengadakan kegiatan Kebersamaan dalam Ramadhan yang memiliki tema "Peduli Sesama di Bulan Mulia". Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (14/6/2017) bertempat di Masjid Baitul Maal BPPK Punawarman dan diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan BPPK.  Baca Selengkapnya
  • Kesuksesan yang Sesungguhnya Datang pada Mereka yang Siap Menerima

    Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) selain menyelenggarakan program studi diploma I, III dan IV bagi lulusan SMA/SMK/MA/sederajat juga menyelenggarakan program diploma yang diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program tugas belajar. Pada tahun 2017, ada tiga program studi yang ditawarkan yaitu Program Studi Diploma IV Akuntansi, Diploma III Akuntansi dan Diploma III Pajak. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

PMK Nomor 15/PMK.011/2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 15/PMK.011/2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR
TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,


Menimbang :
bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas di bidang fiskal guna mendukung peningkatan ekspor non migas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak dalam rangka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Unduh PMK Nomor 15/PMK.011/2011

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Apakah Bukti/Nota Pembelian Terutang Bea Meterai?

    Oleh : Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M (Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) Abstrak Abstrak Perpres Nomor  54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa bukti perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berupa bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan. Dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan bahwa pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak. Perjanjian/kontrak dalam batas nilai tertentu dapat berupa bukti-bukti pembelian/pembayaran. Bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi, namun dapat juga berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice terutang bea meterai sepanjang dokumen tersebut digunakan sebagai bukti penerimaan uang. Namun apabila bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tersebut tidak digunakan sebagai bukti penerimaan uang, maka tidak terutang bea meterai. Baca Selengkapnya
  • RUP : Langkah Strategis KPA Di Awal Tahun Anggaran

    Oleh :  Bambang Sancoko (Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) Abstrak Tulisan ini menganalisis faktor-faktor penting yang berkaitan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  RUP merupakan dokumen yang harus dibuat KPA dan menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran.  Seringkali penyusunan RUP tidak sinkron dengan rencana pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja.  Hal inilah yang menyebabkan pengadaan barang/jasa tidak berjalan dengan baik.  Akibatnya adalah pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaan pembayarannya pun mengalami kendala.  Oleh karena itu pemahaman yang baik atas penyusunan RUP harus dimiliki oleh seorang KPA. Kata Kunci :  RUP, pengadaan, rencana pelaksanaan kegiatan. Baca Selengkapnya
  • Tidak Mudah Menjadi Pemimpin

    Oleh: Tony Rooswiyanto Widyaiswara Pusdiklat PSDM “We don’t do things because they are easy; we do them because they are difficult.” -       John F. Kennedy Mengapa tidak mudah menjadi pemimpin? Mungkin Anda masing-masing bisa memberikan jawaban. Setiap orang bisa saja mengatakan setuju atau sebaliknya tidak setuju. Masing-masing pasti punya argumentasi dan ini sangat tergantung pada pengetahuan, pengalaman dan keyakinannya. Penulis termasuk orang yang setuju dengan judul di atas. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016