• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

PMK Nomor 12/PMK.03/2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 12/PMK.03/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,


Menimbang :
bahwa guna lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam rangka pemberian imbalan bunga, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

Unduh PMK Nomor 12/PMK.03/2011

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENYERAHAN ASSET DALAM RANGKA REORGANISASI

    Abstrak: UU Pajak Penghasilan (UUPPh) tidak memberikan definisi dan contoh mengenai istilah likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha. Dalam UU Perseroan Terbatas (UU PT) diberikan definisi mengenai penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan. Tulisan ini mendapatkan bahwa pengertian pemisahan dalam UU PT mencakup pemekaran dan pemecahan dalam UU PPh. Selain itu pengertian pengambilalihan dalam UU PT hanya mencakup pengalihan saham saja, sedangkan dalam UU PPh selain saham juga pengalihan bagian atau unit usaha. Tulisan ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi praktisi perpajakan untuk menerapkan peraturan pajak apabila terjadi reorganisasi. Tulisan ini masih harus diteliti lebih lanjut terutama karena adanya perbedaan persepsi dari kedua UU tersebut. Baca Selengkapnya
  • ZAKAT DALAM PAJAK PENGHASILAN

    Abstrak Mekanisme penghitungan PPh terhutang yang diatur dalam UU PPh No 36 tahun 2008, mengatur besarnya penghasilan neto yang dijadikan penghitungan PPh terhutang akhir tahun. Penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto yang dikurangkan oleh pengeluran/biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Salah satu pengurang bruto yang diperkenankan adalah zakat. Zakat sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang mencakup jenis zakat, saat pengurangan, dan pelaporan dalam SPT Tahunan PPhnya. Baca Selengkapnya
  • ANALISIS KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN DAGANG ASING YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA

    Abstrak Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia akan lebih baik bila dilakukan penyempurnaan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda antara aparat pajak dan wajib pajak. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise