• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan III Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Pengantar Perpajakan Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Angkatan I Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman tentang Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Beracara di Pengadilan Tahun 2014 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Manado, KPPN Bitung, dan KPPN Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI WORKSHOP PEMERIKSAAN PENUMPANG WANITA TA. 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL RE-EVALUASI DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

PMK Nomor 12/PMK.03/2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 12/PMK.03/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,


Menimbang :
bahwa guna lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam rangka pemberian imbalan bunga, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

Unduh PMK Nomor 12/PMK.03/2011

Artikelindeks

  • Penyerahan Jaminan Pemeliharaan, Kewajiban Atau Hak Penyedia

    PENYERAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN, KEWAJIBAN ATAU HAK PENYEDIA Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Kegiatan Investasi Publik Oleh Pemerintah Daerah

    Penulis: Iqbal Islami *) ABSTRAK Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastuktur guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tinggi. Namun demikian, sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah untuk membiayainya terbatas. Oleh karena itu, sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan sumber yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Salah satu bentuk pinajaman daerah adalah berupa penerbitan obligasi daerah yang dijual di pasar modal. Obligasi daerah ini dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk pembiayaan investasi publik dari pemerintah daerah. Investasi sektor publik yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah adalah investasi yang menghasilkan penerimaan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk dapat memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan, maka pemerintah daerah perlu untuk membangun kapasaitas internal untuk dapat mengelola obligasi daerah tersebut mulai dari tahap penerbitan hingga pertanggungjawaban. Keywords: obligasi daerah; investasi publik; pinjaman daerah Baca Selengkapnya
  • HPS, antara Mark-Up dan Pelelangan Gagal

    Hasan Ashari, Widyaiswara Madya Pusdiklat AP Dalam proses pengadaan barang dan jasa,salah satu tahapan yang krusial adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa. Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian negara, akan tetapi apabila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar berpotensi untuk terjadinya lelang gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat. Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise