• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSD Pajak II Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2014 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pemanggilan Peserta Seleksi Wawancara Beasiswa Pascasarjana (S2) SPIRIT 2014 Periode II +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI ANGKATAN III TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Tes Wawancara Penerimaan Dosen Politeknik Keuangan Negara "STAN" Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

PMK Nomor 12/PMK.03/2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 12/PMK.03/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,


Menimbang :
bahwa guna lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam rangka pemberian imbalan bunga, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

Unduh PMK Nomor 12/PMK.03/2011

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • SUDAHKAH PEMBERITAHUAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) DILAKUKAN SECARA BENAR OLEH WAJIB PAJAK?

    Abstrak Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wujud pelaksanaan sistem self assessment oleh Wajib Pajak tersebut antara lain mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahunan) dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mengingat fungsi SPT merupakan sarana WP, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayaran maka untuk mendapatkan kondisi SPT yang benar, lengkap dan jelas tersebut, WP harus mempunyai semua unsur data transaksi yang pernah dilakukannya. Untuk mengetahui data transaksi tersebut, WP diwajibkan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan. Namun, disadari tidak semua WP khususnya orang pribadi mampu menyajikan pembukuan dengan baik. Dalam rangka memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto itulah maka DJP menerbitkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Tentu saja terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP orang pribadi apabila akan menggunakan NPPN yaitu harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Namun praktiknya pemberitahuan untuk menggunakan NPPN ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara benar oleh WP. Lebih mengherankan lagi kalau kesalahan yang dilakukan WP tersebut terjadi hampir   setiap tahun tanpa ada sosialisasi dari KPP yang mengawasinya. Baca Selengkapnya
  • MENCERMATI PERLAKUAN PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN UPAYA KEBERATAN

    ABSTRAK Mengangsur atau menunda pembayaran pajak merupakan hak Wajib Pajak dengan tata cara yang telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak Wajib Pajak tersebut diberikan dalam hal Wajib Pajak menghadapi kondisi tertentu. Dengan berlakunya Undang-Undang KUP tahun 2007 terjadi perubahan terkait hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak melakukan upaya hukum keberatan. Tulisan ini mendiskusikan isu terkait hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan konsekuensinya dalam hal WP mengajukan upaya keberatan. Baca Selengkapnya
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR NEGARA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

    ABSTRAK Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah tidak saja kepada organ pemerintah, namun juga kepada aparatur negara sebagai pelaksana fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan administrasi memiliki kewenangan untuk memutuskan terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan pemerintah telah melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal tindakan pemerintah menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir sebagai implementasi asas subsidiaritas (ultimum remedium) dalam hukum administrasi negara. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise