Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Anny Ratnawati: Bekerja Bersih, Cermat, dan Beretika

[Jakarta] Jumat, 13 Juli 2012. Bertempat di gedung B lantai 5 BPPK, jl Purnawarman 99 Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Dr. Ir. Anny Ratnawati berkesempatan untuk memberikan ceramah umum pagi ini, Jumat 13 Juli 2012. Mengangkat tema "Performance Appraisal", ceramah umum ini merupakan bagian dari Diklat Kepemimpinan IV yang diikuti oleh lima puluh lima peserta dari Direktorat Jenderal Pajak. Diklatpim IV ini berlangsung semenjak tanggal 25 Juni sampai 3 Agustus 2012.

Mengawali pemaparannya, Wakil Menteri menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan. "Kita bekerja bersih, sesuai prosedur, tapi tidak juga lepas dari resiko", ujarnya. Oleh karena itu, Wamen memberi pesan kepada para peserta agar dapat bekerja cermat, bekerja hati-hati, pegang etika. Selain itu Wamen juga mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil memiliki landasan hukum dan didukung dengan kelengkapan dokumen.

Berbicara tentang IKU tidak lepas dari konstruksi ekonomi Indonesia. Wamen memaparkan keadaan ekonomi dunia dan apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia yang pada akhirnya berimbas pada tugas dan fungsi Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak. Dengan makin meningkatnya pengeluaran negara, maka makin besarlah penerimaan negara yang dibutuhkan. Penerimaan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta pnbp. Penerimaan pajak masih bisa dimaksimalkan. Berdasarkan data yang ada, didapati bahwa harga penjualan minyak naik, ekonomi tumbuh, inflasi rendah. Secara logika, penerimaan pajak bisa bertambah, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Lebih lanjut Wamen menyatakan bahwa dalam bekerja ada sistem reward. "Reward yang kita terima itu seharusnya based on performance. Makanya, kita menandatangani perjanjian kerja", ujarnya. IKU yang ada harus bisa mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan lalu diterjemahkan pada tugas dan fungsi masing-masing eselon I. Penyusunan IKU juga harus melihat dari uraian jabatannya, resiko yang ditanggung, serta faktor lain, yang pada akhirnya menentukan grade seseorang. Dan monitoring harus sering dilakukan.

Terkait masalah Sensus Pajak, Wamen menyoroti tentang data hasil sensus, apakah sudah dianalisis atau belum, apakah data yang berhasil dijaring betul-betul data yang diperlukan dan bisa digunakan untuk perbaikan kinerja. "Sensus pajak itu dibiayai, jadi masyarakat ingin tahu apa hasilnya", ungkapnya.

Hakcipta © 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Powered by Joomla!