Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

FGD Perpres 54 tahun 2010

[Yogyakarta] Kamis, 5 Juni 2012. Pengadaan barang dan jasa menjadi masalah yang penting bagi seluruh satuan kerja. Pemaparan/Penyampaian Proses Pengadaan (alur pengadaan Perpres 54 tahun 2010). Perpres 54 memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa serta pertanggung jawaban yang jelas. Focus Group Discussion ini menghadirkan narasumber dari Kasubdit Pengembangan e-Procurement LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah), R. Suryanto. FGD dibuka oleh Kasubbag Pengelolaan Asset Sekretariat BPPK, M. Sandri Merizanta. Beliau berharap dengan kegiatan ini mampu menjawab beberapa pertanyaan dan menjadi sarana berdiskusi atas masalah pengadaan yang terjadi di masing-masing satker.

Dalam materi yang disampaikan, R. Suryanto menjelaskan beberapa hal-hal penting dalam pengadaan serta beberapa alur yang terdapat didalamnya. "Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab", tegas beliau dalam menjelaskan struktur tim pengadaan dan pertanggungjawaban didalamnya. Perpres ini sendiri mengatur dan menegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah yang bertanggung jawab atas proses pengadaan yang terjadi di unit/satker-nya. Alur pengadaan dalam Perpres 54 tahun 2010 juga selaras dengan UU KIP, dimana dalam proses pengadaan, satker wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada publik secara terbuka, melalui 3 media wajib, yaitu web, portal (via LPSE) dan papan pengumuman resmi. Proses pengadaan oleh suatu unit/satker juga mengedepankan etika pengadaan dan good governance, melalu prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Peserta FGD ini adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pejabat pengadaan dari BDK Pontianak, BD Kepemimpinan Magelang, BDK Balikpapan dan dari BDK Yogyakarta sendiri.

Hakcipta © 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Powered by Joomla!