| Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan - Referensi |
 |
 |
 |
|
Halaman 10 dari 10 REFERENSI Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004. _________ & Abdul Halim. 2004. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah: Studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi 13 (2): 90-109. _________ & Jhon Andra Asmara. 2006. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor publik. Kertas kerja. Ablo, Emmanuel & Ritva Reinikka. 1998. Do budget really matter? Evidence from public spending on education and health care in Uganda. World Bank, Policy Research Paper 1926. Allen, Richard & Daniel Tommasi. 2001. Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. Paris: SIGMA-OECD. http://www.oecd.org/puma/sigmaweb. Bland, Robert & Samuel Nunn. 1992. The impact of capital spending on municipal operating budgets. Public Budgeting & Finance (Summer): 32-47. Coate, 1981. The case for a national capital budget. Public Budgeting & Finance (Winter): 21-26. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat. Kamensky, John M. 1984. Budgeting for state and local infrastructure: Developing a strategy. Public Budgeting and Finance (Autumn): 3-17. Karo-Karo, Syukur Selamat. 2006. Hubungan belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. Program Magister Sains - Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tesis (tidak dipublikasikan). Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World Bank. _________ & _________. 2004. Democracy, public expenditure and the poor. World Bank Research Observer (forthcoming). Mauro, Paolo. 1998. Corruption and the Composition of Goverment Expenditure. Journal of Public Economics 69: 263-279. Moisio, Antti. 2002. Essays on Finish Municipal Finance and Intergovernmental Grants. Helsinki: Government Institute for Economic Research. http://vatt.fi. Mueller, Bernardo & Carlos Pereira. 2003. Democratic governance and budget allocation in Latin America: Electoral rules and legislative organization-two complementary dimension of the cost of governing. Universidade de Brasilia & University of Oxford, Working paper. Pagano, Michael. 1984. Notes on capital budgeting. Public Budgeting & Finance 4 (Autum): 31-40. Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principal and agents: An explanatory model of public budgeting. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall): 325-353. Thomassen, Henry. 1990. Capital budgeting for a state. Public Budgeting & Finance 10 (Winter):72-86.
[1] Anggaran pemerintah daerah di Indonesia disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Istilah anggaran daerah atau anggaran pemerintah daerah dan APBD digunakan bergantian dalam makalah ini tanpa ada perbedaan arti. [2] Anggaran berbasis kinerja, disebut juga anggaran kinerja, adalah pendekatan dalam pengalokasian sumberdaya yang didasarkan pada hasil atau kinerja yang akan dicapai. Kinerja yang menjadi target merupakan solusi atau pemenuhan bagi permasalahan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi berbagai hal di masyarakat sebelum membuat sebuah kebijakan publik. [3] PP 105/2000 menyatakan bahwa pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus-defisit, yakni jumlah pendapatan tidak harus sama dengan jumlah belanja, dan ada komponen pembiayaan dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah. Artinya, jika pendapatan tidak dapat menutupi seluruh belanja, maka bisa dicarikan sumber penerimaan lain melalui pembiayaan, seperti pinjaman, penjualan aset yang dipisahkan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan sebagainya. Sebaliknya, jika pendapatan lebih besar dari belanja, terjadi surplus, maka selisihnya akan dimasukkan ke dalam pembiayaan, misalnya untuk membayar hutang, membentuk dana cadangan, menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berjalan, dan sebagainya.
|
