a. Asosiasi Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan

Studi Bland & Nunn (1992) memberikan bukti empiris yang cukup lengkap tentang hubungan antara belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan. Meskipun para manajer di sektor publik, termasuk pemerintahan, menyadari bahwa realisasi belanja modal memiliki konsekuensi akan adanya belanja pemeliharaan, namun dalam pembuatan keputusan pengalokasian dan belanja modal merupakan hal yang terpisah. Hal ini menunjukkan seolah-olah tidak ada kaitan antara belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan.

Berdasarkan temuan Bland & Nunn (1992), prediksi atas pola hubungan belanja modal-belanja operasional dan pemeliharaan tergantung pada beberapa faktor, seperti sifat dari belanja modal bersangkutan (sebagai pengganti aset tetap yang telah ada atau sebagai peningkatan kapasitas). Mereka berpandangan bahwa belanja modal akan berpengaruh terhadap belanja operasi dan pemeliharaan setahun ke depan dan mungkin saja hal ini bermakna adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada publik. Artinya, konsekuensi fiskal belanja modal adalah signifikan dan dampaknya terhadap belanja pemeliharaan dan operasional dapat terasa selama beberapa tahun ke depan. Sementara Kamensky (1984) berargumen perlunya menghubungkan keputusan belanja modal dengan keputusan belanja operasional. Karo-Karo (2006) justru menemukan bahwa di Indonesia tidak ada hubungan belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan.

Pendapat-pendapat di atas memerlukan pembuktian empiris lebih jauh tentang hubungan atau asosiasi belanja modal terhadap belanja pemeliharaan untuk konteks pemerintah daerah Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis yang akan uji dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan.

b. Asosiasi Sumber Pendapatan Terhadap Belanja Modal

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja.[3] Secara empiris juga ditemukan adanya flypaper effect dalam hubungan pendapatan dengan belanja (Moisio, 2002) yang menyatakan bahwa orang akan lebih hemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil dari effort-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti grants atau transfer).

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004; Abdullah & Asmara, 2006). Sementara dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah (sekitar 90-95%), namun bersifat contingent karena ditentukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan temuan tersebut, dan mengingat masih langkanya penelitian untuk menganalisis hubungan sumber pendapatan atau pendanaan dengan pengalokasian anggaran belanja dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Pendapatan sendiri berasosiasi positif terhadap belanja modal.

H₃: Pendapatan dari pemerintah atasan berasosiasi positif terhadap belanja modal.