Strategi, Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

[Yogyakarta]Selasa, 21 Maret 2017. Diklat Teknis Umum (DTU) AKSI UKI Kelas Reguler Angkatan IX Tahun Anggaran 2017 di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada hari Senin, 20 Maret 2017 sesuai dengan jadwalnya yaitu mengikuti ceramah pimpinan melalui vicon yang disampaikan oleh Bp. Dr. Lalu Hendry Yujana, SE, Ak., MM., CA., Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. berita15a

Topik yang di sampaikan tentang Strategi, Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. Dalam ceramah disampaikan bahwa pentingnya pertemuan kali ini karena akan membahas tentang 118,3 trilliun, yang dibagi dalam Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) 58,3 trilliun dan Dana Desa 60 trilliun. Dari awal Kepala Pusdiklat KNPK menandaskan bahwa DAK Fisik dan Dana Desa ini bukan pengalihan tugas dari Ditjen Perimbangan Keuangan ke Ditjen Perbendaharaan tetapi bentuk sinergi antara Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, dan BPPK untuk bersama-sama mengawal DAK Fisik dan Dana Desa ini.  Alasan-alasan penting mengapa lokakarya ini kita lakukan, yaitu:

  1. Menteri Keuangan selaku BUN dan juga sebagai pimpinan Kementerian Keuangan ingin memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa DAK Fisik dan Dana Desa ini betul-betul bisa memperbaiki, mencapai, dan menjawab, apa yang sudah direncanakan pemerintah dalam nawacita nomor 2 dan 3.
  2. Kita ingin melakukan kajian sinkronisasi yang lebih bagus lagi kedepan dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Karena kita ketahui bersama bahwa kenyataan di lapangan tingkat perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga dan kebijakan dana transfernya dan postur APBD murni belum terlalu optimum sinkronisasinya. Sinkronisasi antara penganggaran di kementerian/lembaga dengan arah kebijakan dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan bagaimana postur APBD murni dirancang belum sepenuhnya sinkron.
  3. KPPN atau Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas yang mulia dan sangat menantang sehingga Menteri Keuangan ingin memastikan bahwa DAK Fisik dan Dana Desa benar-benar akan kita verifikasi, analisis, dan akan kita kaji apakah outputnya sesuai dengan target, apakah sesuai dengan rencana, apakah waktu penyelesaiannya terpenuhi.
  4. DAK Fisik dan Dana Desa akan kita jadikan instrumen penting untuk memperbaiki tingkat kemiskinan di daerah agar semakin rendah, untuk memperbaiki tingkat pelayanan publik semakin menigkat di daerah, dan untuk memperbaiki tingkat kesenjangan antar wilayah.

Jadi DAK Fisik dan Dana Desa ini bukan kegiatan sekedar bagi-bagi uang, bukan sekedar menyalurkan uang, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan, menganalisis, memonitor, memverifikasi tentang bagaimana penggunaan uang tersebut. Ceramah pimpinan diikuti oleh beberapa BDK yaitu BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Balikpapan, BDK Makassar, BDK Manado, dan BDK Denpasar.

Paling Banyak Dibaca

  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016