Pembukaan Diklat AKSI UKI Kelas Reguler Angkatan VIII Tahun Anggaran 2017

Untuk kedelapan kalinya pada tahun anggaran 2017 Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) Kelas Reguler, yaitu mulai tanggal 20 s.d. 24 Maret 2017. Pembukaan Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) Kelas Reguler Angkatan VIII tersebut diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, di Pusdiklat Keuangan Umum.

P1080174-1

Pada awal pembukaan disampaikan Laporan Penyelenggaraan Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) Kelas Reguler Angkatan VIII oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Keuangan Umum, Dra. Hercarmina, M.Si. Dalam laporannya disampaikan antara lain tujuan Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) Kelas Reguler untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai mengenai peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya bagi pejabat eselon III, IV atau pelaksana yang akan/telah ditempatkan di Unit Kepatuhan Internal.

Setelah penyampaian laporan diklat berakhir, Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Drs. Syamsu Syakbani, M.Sc, menyampaikan Ceramah Current Issue. Dalam ceramahnya disampaikan pada tahun 2006-2007 Reformasi Biroraksi di Kementerian Keuangan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama. Salah satunya adalah Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi. Terkait dengan itu, setiap unit di Kementerian Keuangan mengajukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai salah satu persyaratan di dalam Reformasi Birokrasi. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan melalui berbagai proses dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, yaitu Pelayanan Prima. Proses-proses tersebut merupakan bagian dari Knowledge yang sedang dikembangkan bersama. Kementerian Keuangan perlu membuat sistem yang harus diikuti dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dalam proses pemantauan di Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI). Metode-metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Proses-proses yang merupakan Knowledge tersebut harus di-capture sehingga bisa diakses oleh orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Kementerian Keuangan menerapkan Knowledge Management System (KMS). Di samping itu, Knowledge Management System (KMS) sangat diperlukan dalam program peningkatan kompetensi pegawai.

Proses-proses yang sudah pernah dilakukan di dalam Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) bisa dimasukkan di dalam Knowledge Management System (KMS). Pengalaman menunjukkan proses-proses dari tiap-tiap Unit Kepatuhan Internal berbeda-beda. Dari proses-proses tersebut dapat dilihat proses mana yang paling efektif dan paling efisien. Misalnya Evaluasi Kecukupan Rancangan dapat didiskusikan dengan menggunakan metode-metode yang menggunakan teknologi informasi yang sudah tersedia.

Sebelum menutup ceramah Kepala Pusdiklat Keuangan Umum menekankan bahwa keterampilan dalam pemantauan akan semakin ahli kalau dilaksanakan, dicoba, dan diperbaiki secara terus-menerus. Dibutuhkan kemauan, ketekunan, dan kesungguhan. Dengan didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan, Kepala Pusdiklat Keuangan Umum membuka diklat ini secara resmi.

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016