img_2661.jpg img_4573.jpg _mg_2878.jpg _mg_5881.jpg _mg_4083.jpg _mg_3416.jpg img_8778.jpg

Merancang Diklat Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan

1. Pendahuluan

Seiring dengan digulirkannya reformasi di bidang keuangan negara dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah melahirkan paradigma baru tentang manajemen keuangan Negara.

Sejalan dengan reformasi keuangan Negara, maka reformasi di bidang keuangan daerah tidak ketinggalan dengan dimulainya reformasi di bidang otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terakhir Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Perubahan itu terjadi karena besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelengaraan jalannya pemerintahan.

Dengan berkembangnya paradigma baru terhadap manajemen keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah yang saling terkait sehubungan dengan desentralisasi fiskal, diperlukan sumber daya manusia yang handal yang dapat mengelola keuangan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang dananya terus meningkat perlu diadakan penyelengaraan diklat keuangan daerah yang mempelajari semua aspek mulai dari aspek perencanaan/sumber-sumber dana, pelaksanaan keuangan daerah dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Bahan ajar ini membahas mengenai rancangan penyelenggaraan diklat keuangan daerah yang berimplikasi pada kemampuan pegawai untuk mengetahui, memahami tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan negara/daerah.

1.1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, diharapkan dapat merancang penyelenggaraan diklat keuangan daerah yang efektif yang dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

1.2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari bahan ajar ini, diharapkan mampu:

1. Merumuskan tujuan diklat keuangan daerah yang efektif.

2. Merancang materi yang terkait dengan diklat keuangan daerah.

3. Menentukan metode yang akan digunakan dalam diklat keuangan daerah.

4. Merumuskan tujuan evaluasi diklat.

2. Pembahasan

2.1 Tujuan Diklat

Setiap diklat pada hakekatnya merupakan suatu proses belajar-mengajar. Oleh karenanya, dalam setiap diklat, dituntut adanya rumusan tujuan diklat yang jelas. Tujuan tersebut pada hakekatnya merupakan rumusan penampilan atau perilaku yang diharapkan oleh perancang diklat

Setiap tujuan belajar yang dirumuskan berkaitan dengan tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif misalnya terdiri dari enam kategori kemampuan yaitu mulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif terdiri dari lima kategori mulai dari mau menerima suatu nilai, merespon, menilai, mengenseptualisasi dan menginternalisasi suatu nilai. Sedangkan ranah psikomotorik terdiri dari lima kategori mulai dari meniru, mempraktekkan yang dibimbing, ketepatan, menerapkan dan mengimprovisasi.

Untuk mencapai tujuan diklat, tergantung kepada bagaimana program tersebut direncanakan, yaitu tingkat kemungkinan pencapaian tujuan diklat secara efektif dan tingkat kemungkinan pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Bagi setiap perencanaan atau perancang diklat, tujuan utama dan terakhir suatu diklat adalah perubahan sikap para peserta, yang bersifat perubahan laku (psikomotorik). Sebagai contoh apabila suatu diklat perencanaan anggaran daerah untuk membangun gedung, peserta harus tahu Rencana Anggaran Biaya (RAB), prosedur pengadaan barang dan jasa, prosedur tata cara pembayaran, prosedur pertanggungjawaban anggaran, tetapi setelah diklat berakhir, dan berdasarkan hasil evaluasi belum mampu melaksanakan hasil diklat, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari keadaan ini adalah adanya kecenderungan bahwa peserta diklat belum menunjukkan adanya perubahan laku pada diri mereka, atau dengan kata lain diklat itu gagal mencapai tujuannya.

Hubungan antara suatu diklat sebagai suatu stimulus dengan perubahan sikap sebagai respon, dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.

Bagan

Hubungan Diklat Dengan Perubahan Sikap

 

Dalam suatu diklat tidak hanya semata-mata diukur respon kognitifnya saja. Keadaan ini sesungguhnya perlu dilengkapi dengan mengadakan pengukuran terhadap respon psikomotornya. Sehingga tujuan diklat adalah terwujudnya PNS (peserta) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing serta menjadikan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan terampil serta lebih cakap, lebih produktif, dan lebih kreatif.

Untuk mencapai tujuan diklat keuangan daerah maka perencana diklat harus mempertimbangkan: keuntungan yang didapat dengan mengikuti diklat, penyesuaian materi diklat dengan perubahan struktur organisasi, tingkat penyesuaian jenis dan materi dengan perubahan IPTEK, sarana dan prasarana untuk menunjang diklat, dan tingkat konsistensi dengan tujuan yang ingin dicapai melalui evaluasi secara rutin terhadap pencapaian kinerja diklat.

2.2 Materi Diklat

Dalam merencanakan kegiatan diklat keuangan daerah memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena suatu diklat merupakan suatu proses yang berupa serangkaian kegiatan. Dalam tahap merencanakan suatu diklat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu merancang materi diklat keuangan daerah, materi apa saja yang termasuk dalam materi diklat keuangan daerah sehingga tidak tumpang tindih dengan materi lainnya, maka materinya perlu dibatasi.

2.2.1 Pengertian

Diklat keuangan daerah adalah suatu kegiatan yang materi bahasannya adalah keuangan daerah. Istilah keuangan daerah karena adanya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah yang dilaksanakan dua atau lebih tingkat pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi. Pada dasarnya semua fungsi yang bersifat nasional berada di tangan pemerintah pusat termasuk di dalamnya fungsi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan fungsi yang bersifat lokal diserahkan kepada daerah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti penyediaan prasarana kota, pendidikan dasar, penyediaan prasarana lingkungan permukiman, pembangunan jalan lokal, dan sebagainya.

Pengertian lebih jelas dari keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.2.2 Ruang Lingkup

Cakupan keuangan daerah sangat luas sekali, maka materi diklat keuangan daerah adalah segala hal mengenai pengeluaran dan penerimaan daerah serta berbagai pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian daerah, yaitu meliputi segala aspek mengenai sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah sendiri yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah, bagi hasil pinjaman daerah, akuntansi dan pengendalian keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah; hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu dana desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan (TP) dan dana bagi hasil (DBH) mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Di dalam merancang materi diklat ini hanya mengambil contoh materi dari diklat keuangan daerah, seperti APBD, dana desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan DBH.

2.2.3 Prinsip dan Prosedur

Prinsip-prinsip dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

2.2.3.1 Aspek Perencanaan APBD

Dalam penyusunan APBD yang harus dipedomani dalam pelaksanaannya adalah

1. Rencana kerja pemerintah daerah (RPJMD) harus memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. SKPD menyusun rencana strategis (Rentra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

4. Berdasarkan RKPD Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD.

5. Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

6. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

7. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.

8. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

9. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan jangka menengah, penganggaran terpadu, prestasi kerja, yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

10. RKA-SKPD yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, dan dokumen lainnya.

11. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah dan merupakan nota keuangan dan rancangan APBD.

12. Setelah pembahasan, dan mendapat persetujuan kepala daerah bersama DPRD, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

13. Rancangan peraturan dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupten/kota.

14. Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dapat menjadi peraturan daerah atau apabila tidak disetujui mencabut peraturan tersebut.

15. Dalam rangka penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. SKPD menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

16. DPA yang disahkan menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Contoh (ilustrasi) penyusunan anggaran yang salah

Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Timur tidak memenuhi syarat karena tidak terlampir Rencana Anggaran Belanja (RAB), seharusnya setiap usulan belanja modal harus ada RAB.

2.2.3.2 Aspek Pelaksanaan APBD

1. Dalam bidang pendapatan, setiap setoran harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

2. Dalam bidang belanja setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

3. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS.

5. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP

6. Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Contoh (ilustrasi) SPM yang dikembalikan BUD terdapat pada kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Timur adalah tidak ada SSP, seharusnya terlampir SSP dalam dokumen SPM.

2.2.3.3 Aspek Pertanggungjawaban APBD

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.

2. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.2.4 Dana Desentralisasi (Transfer)

Aspek Penganggaran Dana Perimbangan

Sesuai dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan di bagi menjadi tiga komponen:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

2. Dana Alokasi Khusus

3. Dana Bagi Hasil

Kebijakan dana perimbangan diarahkan terutama untuk memperkuat koreksi ketimpangan horizontal, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan efisiensi melalui anggaran kinerja berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara RI.

§ Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah (equalization grant). Dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran alokasi DAU untuk suatu daerah ditentukan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas daerah. Adapun alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah.

Penerapan besarnya alokasi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang bersumber dari dana reboisasi.

§ Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kriteria Pengalokasian DAK

o Kriteria Umum

· Ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD (PAD, DAU, DBH) dikurangi belanja PNS Daerah;

· Daerah yang memiliki kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.

o Kriteria Khusus

· Peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi khusus;

· Karakteristik wilayah, contohnya daerah yang memiliki wilayah di perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, dan daerah yang masuk kategori ketahanan pangan.

o Kriteria Teknis

Ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis, yang dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana/prasana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK

§ Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah (by origin) baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan sumber daya alam. Besarnya bagian daerah tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Bagi Hasil perpajakan meliputi bagi hasil atas penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi Dalam Negeri, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Ø Aspek Pelaksanaan

Dana transfer (perimbangan) dana otonomi khusus dana penyesuaian langsung disalurkan dengan pola transfer dari rekening kas negara ke daerah yang dikelola melalui mekanisme APBD (desentralisasi). Demikian pula dana yang bersifat hibah dari pusat dan dana darurat bersifat transfer.

Sedangkan Dana Bagi Hasil penyaluran dengan pemindahbukuan dari bank operasional III ke Rekening kas daerah secara mingguan.

Ø Aspek Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban DAU. DAK, dan DBH adalah setelah terjadi transfer status uang pemerintah (bagian dari keuangan negara) menjadi uang daerah (bagian dari keuangan daerah) sehingga pertanggungjawabannya diserahkan kepada daerah. Untuk data penyerapan DAK dibuktikan dengan laporan penyerapan yang diterima kemenkeu. Disamping itu, data penyerapan DAK diserta Pakta Integritas berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

1) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah

Ø Aspek Perencanaan

1. Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.

2. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL

3. RKA-KL yang disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

4. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

5. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

6. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga.

7. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur.

8. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan menteri keuangan.

9. RKA-KL yang sudah menjadi SAPSK, diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD Provinsi pada saat pembahasan RAPBD.

10. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

Ø Aspek Pelaksanaan

1. Dalam bidang penerimaan harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

2. Dalam bidang belanja setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

3. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS.

5. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUN dengan menerbitkan SPM.

6. Kuasa BUN menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Ø Aspek Pertanggung jawaban

Aspek pertanggungjawaban mencakup aspek manajerial, berupa perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target pengeluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Sedangkan aspek akuntabilitas, berupa laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

2) Tugas Perbantuan

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Ø Aspek Perencanaan

1. Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.

2. Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL

3. RKA-KL yang disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

4. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

5. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

6. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga.

7. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD Provinsi atau kabupaten/kota pada saat pembahasan di RAPBD.

8. Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan menteri keuangan.

9. RKA-KL yang sudah menjadi SAPSK, diberitahukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada DPRD Provinsi atau kabupaten/kota pada saat pembahasan RAPBD.

10. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

Ø Aspek Pelaksanaan

1. Dalam bidang penerimaan harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

2. Dalam bidang belanja setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

3. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS.

5. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUN dengan menerbitkan SPM.

6. Kuasa BUN menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Ø Aspek Pertanggung jawaban

Aspek pertanggungjawaban mencakup aspek manajerial, berupa perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target pengeluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Sedangkan aspek akuntabilitas, berupa laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laboran.

2.3 Metode Diklat

Setelah bahan diklat ditentukan maka langkah berikutnya adalah menyusun metode diklat yang tepat. Apabila diklat itu kurang tepat, maka sasaran diklat juga tidak bisa didapat. Misalnya kalau sasaran diklat adalah keterampilan dalam bidang aplikasi SP2D, sedangkan metode diklatnya adalah kuliah dan diskusi tanpa latihan-latihan untuk keterampilan, maka kemungkinan besar sasaran diklat tidak tercapai.

Dalam pengembangan metode penyelengaraan diklat dapat dibedakan ke dalam pelatihan di tempat kerja (on-the-job training), pada pekerjaan (on-the-job training) apabila dilaksanakan secara terencana dan sistematis lebih murah dan efisien dibandingkan pelatihan diluar pekerjaannya (off-the-job training).

Metode diklat di kelas terdiri dari: (a) kuliah, (b) konperensi atau diskusi kelompok, (c) studi kasus (case study), (d) bermain peran (role playing), (c) programmed instruction, dan (f) simulasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kuliah

Merupakan suatu ceramah yang disampaikan secara lisan untuk tujuan pendidikan. Kuliah adalah pembicaraan yang diorganisasi secara formal tentang hal-hal khusus.

b) Komperensi

Merupakan pertemuan formal dimana terjadi diskusi atau konsultasi tentang sesuatu hal yang penting. Komperensi menekankan adanya: (i) diskusi kelompok kecil, (ii) bahan yang terorganisasi, dan (iii) keterlibatan peserta secara aktif.

c) Studi Kasus (case study)

Merupakan uraian tertulis atau lisan tentang masalah dalam instansi atau tentang keadaan instansi selama waktu tertentu yang nyata atau hipotesis (namun didasarkan pada kenyataan).

d) Bermain Peran (role playing)

Peran adalah suatu pola perilaku yang diharapkan. Peserta diberitahu tentang suatu keadaan dan peran mereka yang harus mereka mainkan tanpa script. Role Playing terutama digunakan untuk memberi kesempatan kepada para tranee untuk mempelajari keterampilan hubungan antarmanusia melalui praktek dan mengembangkan pemahaman mengenai pengaruh kelakuan mereka sendiri pada orang lain.

e) Bimbingan Berencana atau Instruksi Bertahap (programmed Instruction)

Programmed Instruction (PI) terdiri atas satu urutan langkah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu kelompok tugas pekerjaan. Metode PI meliputi langkah-langkah yang telah diatur terlebih dahulu tentang prosedur yang berhubungan dengan dapat dikuasainya suatu keterampilan yang khusus atau suatu pengetahuan umum. Metode PI dapat dilaksanakan dengan memakai buku atau mesin pengajaran (teaching machine).

f) Metode Simulasi

Berusaha menciptakan satu situasi yang merupakan tiruan dari keadaan nyata. Dalam hubungan dengan diklat, maka suatu simulasi adalah suatu jenis alat atau teknik yang menyalin setepat mungkin kondisi-kondisi nyata yang ditemukan dalam pekerjaan.

Kemampuan untuk memilih metode yang tepat untuk suatu tujuan belajar tertentu, harus didasarkan kepada hasil belajar pengalaman belajar yang lalu. Ada dua cara yang sederhana untuk pemilihan metode belajar. Yang pertama, dengan menjodohkan hasil belajar yang diharapkan, dengan suatu metode tertentu yang paling sesuai. Yang kedua, dengan memilih metode yang pelaksanaannya banyak melibatkan peserta.

Dari bermacam metode tersebut pada intinya adalah adanya komunikasi dua arah antara diklator dengan peserta (timbal balik). Apabila digambarkan proses komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 2

Proses Komunikasi Antara Pelatih dan Peserta

Pada bagan di atas menunjukkan, bahwa diklator mengirim pesan yang berupa materi latihan tertentu kepada peserta sebagai penerima pesan. Pesan tersebut dikirimkan oleh pelatih melalui saluran tertentu baik berupa suara ataupun berupa bahan-bahan belajar tertulis.

2.4 Evaluasi DiklatPada umumnya orang beranggapan bahwa evaluasi diklat pada akhir pelaksanaan diklat dan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas program diklat yang telah diselenggarakan. Namun dalam bahan ajar ini bahwa evaluasi diklat berada dalam proses perencanaan diklat, yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah diklat yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat, misalnya evaluasi dilakukan pada saat mencari informasi tentang kualitas bahan diklat yang baru selesai ditulis sebelum bahan tersebut digunakan di lapangan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan setelah beberapa lama peserta berada di lapangan.

Evaluasi proses perencanaan diklat adalah kegiatan vital dalam evaluasi. Kegiatan tahap perencanaan ini sangat menentukan kelancaran tahap-tahap selanjutnya.

Berikut ini diberikan beberapa contoh rumusan pertanyaan evaluasi perencanaan diklat yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan evaluasi yang akan dilakukan. Contoh pertanyaan yang dibuat hanya berkaitan dengan aspek-aspek tujuan, metode, materi kurikulum, pelaksanaan diklat, instruktur, peserta dan hasil diklat.

Aspek/Obyek

Contoh Pertanyaan

Tujuan Diklat

· Apakah tujuan diklat telah sesuai dengan kebutuhan diklat?

· Apakah tujuan diklat telah dirumuskan dengan benar?

· Masalah-masalah apa saja yang timbul berkaitan dengan tujuan diklat?

Metode Diklat

· Apakah metode diklat telah berjalan dengan baik?

Materi Kurikulum

· Apakah materi kurikulum diklat sesuai dengan kebutuhan diklat?

Pelaksanaan Diklat

· Hambatan apa saja yang dialami peserta selama diklat?

Instruktur

· Apakah instruktur telah mampu membuat peserta diklat belajar secara optimal dengan efektif dan efisien?

Peserta

· Apakah peserta mampu memenuhi tugas-tugas yang diberikan selama diklat?

Hasil Diklat

· Apakah peserta mencapai kemampuan yang dicantumkan dalam tujuan diklat?

· Apakah peserta menerapkan teori yang diajarkan dalam diklat di tempat kerjanya?

· Apakah diklat telah berhasil meningkatkan kinerja karyawan?

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, bertujuan untuk memastikan apakah diklat sesuai dengan rencana yang dibuat, selain itu juga dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui seberapa jauh tingkat pertambahan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai yang mengikuti suatu program diklat.

Penulis,

Abu Samman Lubis, S.H.,M.M.

Widyaiswara Muda

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Daftar Pustaka:

Arif. Zainudin. (1986). Pengembangan Program Latihan. Depdiknas

Departemen Keuangan (2008). Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah dalam Mendukung Penyelenggaraan Keuangan, Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemeintah.

Departemen Keuangan (2008) Sosialisasi Formula dan Kebijakan Dana Alokasi Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Suparman, Atwi (1999) Evaluasi Program Diklat. STIA LAN Press.

 
FOTO-FOTO
JoomGallery not installed
CARI
Login



Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini257
mod_vvisit_counterKemarin318
mod_vvisit_counterMinggu ini1358
mod_vvisit_counterBulan ini6426
mod_vvisit_counterSemua407873

IP: 54.204.163.26
jpfchat15online
  • No users online