img_8778.jpg _mg_2878.jpg img_4573.jpg img_2661.jpg _mg_5881.jpg _mg_3416.jpg _mg_4083.jpg

OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP

OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP

(oleh: Abu Samman Lubis, Widyaiswara Muda)


Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, tujuan negara menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan tujuan negara memerlukan dana yang cukup besar, dan yang diutamakan sumber-sumber penerimaannya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan dalam negeri perlu secara terus menerus ditingkatkan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk dapat terus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (non tax) dan diperkirakan pada APBN 2010 dapat diperoleh sebesar Rp 205.411,3 triliun. Tahun anggaran sebelumnya telah diperoleh sejumlah Rp 227.174,4 triliun

Pada hakekatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regular. Dengan fungsi budgetair dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan, karena itu diupayakan untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke dalam Rekening Kas Negara.

Dari aspek regular dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan kepada kita peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam menopang pembiayaan pembangunan di negara kita.

KERANGKA MATERI

1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara menurut Bohari (dalam Gunawan Widjaja) mengatakan bahwa pengertian keuangan negara mempunyai arti yang berbeda tergantung pada sudut mana kita melihatnya. Ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN 1776) menyatakan: Dengan Keuangan Negara tidak hanya dimaksud uang negara, tetapi seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan pada pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah, dengan status hukum publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan di mana pemerintah mempunyai kepentingan khusus dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun berdasarkan perjanjian dan penyertaan (partisipasi) pemerintah maupun penunjukan dari pemerintah.

Demikianlah dapat kita lihat bahwa keuangan negara memiliki pengertian yang cukup beragam. Bila diinterpretasikan maka keuangan negara menurut teori adalah pembahasan mengenai keuangan badan-badan hukum publik. Badan-badan dimaksud mendapat hak-hak hukum publik sehingga mampu mengatur atau ikut serta dalam proses-proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan badan swasta dan perorangan. Golongan swasta melalui mekanisme pasar mendapat hak penguasaan atas barang konsumsi dan alat-alat produksi.

Proses pertukaran berdasarkan hukum penawaran dan permintaan telah mengacu pada suatu kondisi di mana produsen dan konsumen secara sukarela mengadakan pertukaran (equilibrium).

Di lain pihak badan hukum publik memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan umum yang tidak senantiasa tersedia dipenuhi oleh golongan swasta (private sector).

Untuk menyelenggarakan kepentingan umum itulah ia diberi hak, di luar mekanisme pasar untuk mendapatkan uang dari warga masyarakat secara paksa. Hal ini dapat dianggap sebagai harga atas pelayanan yang diberikan badan publik.

Jadi dengan kata lain ilmu Keuangan Negara membahas tentang bagaimana mendapatkan dana dan menggunakan dana secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan negara.

2. Hak dan Kewajiban Negara

2.1. Hak Negara

Hak Negara yang merupakan badan hukum publik didapat berdasarkan konstitusi. Dalam masyarakat modern, batasan hak masyarakat dan negara semakin jelas. Oleh karena itu hak atau kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan produk-produk konstitusional. Secara umum hak negara adalah mengatur/menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka antara lain menyelenggarakan kepentingan umum.

2.2. Kewajiban Negara

Penyelengaraan kepentingan umum merupakan kewajiban pemerintah, terlepas apakah pihak swasta (privat sector) bersedia atau tidak bersedia untuk menyelenggarakan kepentingan dimaksud. Namun dalam hal-hal tertentu misalnya pelayanan keamanan dan penyelenggaraan pertahanan negara adalah kegiatan atau kewajban negara.

Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut secara cermat dan mencapai sasaran yang dikehendaki, maka penyelenggaraan kegiatan tersebut didasarkan pada kebijakan-kebijakan anggaran negara baik pada sisi penerimaan sebagai sumber biaya penyelenggaraan maupun sisi pengeluaran atau pembiayaan dari suatu kegiatan pemerintah. Pada sisi penerimaan diupayakan sumber-sumber dana yang bisa dipungut dan dihimpun. Sedangkan pada sisi pembiayaan atau pengeluaran akan dipertimbangkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan berdasarkan penerimaan yang dipungut atau dihimpun dari anggota masyarakat. Dengan demikian disadari bahwa fungsi dan kewajiban pemerintah/negara tidak lepas dari kebijakan pengalokasian dan pendistribusian sumber-sumber. Dalam kaitan dengan sistem penyusunan APBN kita dimulai dari penentuan jumlah pengeluaran kemudian diupayakan sumber-sumber penerimaan.

2.3. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan/jasa baik kepada badan swasta, perorangan atau instansi tertentu adalah mengatur sedemikian rupa alokasi dan distribusi sumber-sumber dan mengatur bagian atau porsi yang merupakan kewajiban atau dipaksakan kepada pihak-pihak pemakai atau yang menikmati jasa/pelayanan pemerintah. Dalam menetapkan kebijakannya pemerintah mempertimbangkan berdasarkan konsep, apakah suatu pungutan yang dibebankan kepada pemakai jasa termasuk jenis pajak, retribusi dan sebagainya. Hal ini akan tergantung pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dengan pemberian pelayanan tertentu.

Apabila misalnya tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mencerdaskan masyarakat maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidaklah bersifat komersil, dan bila perlu jenis pelayanan tersebut diberikan secara cuma-cuma, sebaliknya jenis pelayanan yang menuju kepada kenikmatan individu serta bersifat kemewahan, maka perlu dikenakan pungutan yang cukup tinggi (di atas recovery cost).

2.4. Tugas Menteri Keuangan

Menteri Keuangan mengemban tugas pemerintah sesuai dengan fungsinya di bidang keuangan negara. Disatu pihak menghimpun sumber-sumber penerimaan negara sedangkan di pihak lain bertugas bagaimana mengalokasikan dana dimaksud kedalam pembiayaan yang setiap tahun dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat (1) menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggng jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam pasal 23C “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”.

Sedangkan Keppres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 4 menyatakan sebagai berikut: “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang penyaluran dana untuk membiayai Angaran Belanja Negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tentang APBN”. Selanjutnya pada pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Departemen/Lembaga menetapkan kebjaksanaan untuk mengintensipkan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Seterusnya dalam ayat (2) ini menyatakan bahwa: “Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.”

Berdasarkan UU 1945 Pasal 23 dan pasal-pasal dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 tersebut di atas dapat dipahami bahwa Menteri Keuangan bertugas selaku penanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.

3. Pengertian dan Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak

3.1 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak mencakup semua penerimaan dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diterima di dalam negeri, maupun luar negeri, diluar penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) serta penerimaan minyak dan gas bumi (migas).

Penerimaan ini dalam garis besarnya dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional. Penerimaan umum adalah yang secara umum terdapat pada setiap Departemen/Lembaga. Misalnya, sewa rumah dinas, hasil penjualan kenderaan dinas dan penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa giro) dan lain-lain.

Sedangkan penerimaan fungsional adalah jenis-jenis penerimaan yang diperoleh sebagai hasil penjualan atau pemberian pelayanan yang diberikan oleh Departemen/ Lembaga sesuai dengan fungsinya atau yang secara spesifik berada pada Departemen/ Lembaga.

3.2 Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai sumber penerimaan

Pada dasarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber Penerimaan Negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa atau penjualan barang milik negara oleh Departemen/Lembaga negara kepada masyarakat. Dan penerimaan ini dapat pula berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan.

b. Pengaturan

Selain berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PNBP dapat pula berfungsi sebagai alat pengaturan (regulasi) misalnya dalam kebijakan penentuan tarif dan penyesuaian-penyesuaian.

4. Sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saat ini PNBP dapat dikelompokkan menurut sifat pemungutannya dalam dua kelompok besar yaitu:

Pertama, penerimaan Umum yaitu PNBP yang secara umum terdapat pada setiap departemen/lembaga seperti: (1) penerimaan penjualan seperti penjualan barang yang dihapuskan, penjualan kenderaan bermotor; (2) penerimaan sewa seperti sewa rumah dinas, sewa gedung dan sewa barang milik negara lainnya; (3) penerimaan jasa meliputi penerimaan jasa giro; (4) penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain, contohnya penerimaan kembali kelebihan pembayaran gaji/pensiun serta penerimaan denda.

Kedua, penerimaan fungsional yaitu PNBP yang bersumber dari hasil penyelenggaraan tugas/fungsi teknis suatu departemen/lembaga seperti: (1) penerimaan rutin luar negeri seperti penerimaan visa/paspor, penerimaan pemeriksaan dsb; (2) penerimaan khusus seperti pembagian laba BUMN, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan lain-lain Departemen Keuangan; (3) penerimaan penjualan seperti penjualan hasil pertanian, hasil farmasi, hasil penerbitan dsb; (4) penerimaan jasa seperti jasa rumah sakit, jasa kantor catatan sipil dsb; (5) penerimaan pendidikan seperti uang pendidikan, uang ujian masuk, uang ujian praktek dsb; (6) penerimaan kejaksaan dan pengadilan seperti legalisasi tanda tangan, denda tilang, ongkos perkara, uang leges dan sebagainya.

Struktur penerimaan APBN dalam garis besarnya terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri pada pokoknya terbagi menjadi (1) penerimaan perpajakan dan (2) Penerimaa Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan PNBP mencakup (a) penerimaan Sumber Daya Alam, (b) bagian laba BUMN, (c) PNBP lainnya, dan (d) pendapatan BLU. Penerimaan SDA terdiri atas SDA Migas, seperti minyak bumi dan gas bumi, sedangkan penerimaan non migas seperti pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

Menghadapi perkembangan selanjutnya, penggalian dana domestik di luar migas termasuk PNBP menjadi sangat pentng. Mengandalkan pinjaman luar negeri sudah sangat tidak mungkin lagi. APBN sudah sangat berat menanggung cicilan dan bunga utang luar negeri, dan sulitnya mencari pinjaman luar negeri yang bersyarat lunak juga menjadi pengganjal yang lain.

Sedangkan menggantungkan dana pada penerimaan migas juga sangat rawan. Migas adalah suatu sumber daya yang tak bisa diperbaharui kembali (unrenewable resources). Kelak minyak dan gas bumi pasti habis. Yang juga patut diperhitungkan, penerimaan migas sangat rentan terhadap faktor-faktor eksternal. Sedikit saja ada gejolak politik dunia atau goyangnya supply and demand di pasar telah cukup membuat anjlok penerimaan migas.

5. Beberapa Catatan

Penerimaan negara apabila dapat berkembang akan menjadi salah satu pilar utama penerimaan dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pertanyaannya adalah bagaimana/sejauhmana kita dapat menggali potensi PNBP secara maksimal.

Kondisi-kondisi yang terjadi, bisa jadi telah menggiring hasrat pemerintah guna lebih mengoptimalkan penerimaan domistik di luar migas. Salah satu caranya dengan terus membenahi tertib keuangan negara berdasarkan Undang-Undang PNBP. Namun dalam usaha menggenjot PNBP ini pemerintah seyogyanya tetap memperhatikan secara serius beberapa elemen berikut ini:

Pertama, untuk penerimaan dari penerimaan fungsional agar dikaji ulang tentang besarnya tarif, yang kita tahu masih terlalu rendah dibandingkan dengan nilai barang jasa yang diperoleh, seperti tarif sewa rumah dinas, tarif uang leges, dan sebagainya.

Kedua, untuk penerimaan dari sumber daya alam, tarif PNBP hendaknya elastis, yaitu dievaluasi tarif secara berkala. Pada saat harga barang-barang komoditas tinggi, maka tarif harus dinaikkan sehingga penerimaan negarapun diharapkan akan semakin terdongkrak.

Penerimaan negara apabila dapat berkembang akan menjadi salah satu pilar utama penerimaan dalam negeri.

Rujukan:

Republik Indonesia, Naskah Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen empat kali).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Widjaja Gunawan, 2002, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, suatu Tinjauan Yuridis. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majalah Anggaran, edisi 13 Desember 1991

Pontianak, 19-08-2010

Widyaiswara Muda

Abu Samman Lubis

 

Terakhir Diperbaharui (Selasa, 02 November 2010 16:05)

 
FOTO-FOTO
JoomGallery not installed
CARI
Login



Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini176
mod_vvisit_counterKemarin270
mod_vvisit_counterMinggu ini1547
mod_vvisit_counterBulan ini6615
mod_vvisit_counterSemua408062

IP: 54.205.221.22
jpfchat15online
  • No users online