img_4573.jpg _mg_5881.jpg _mg_4083.jpg _mg_3416.jpg _mg_2878.jpg img_8778.jpg img_2661.jpg

PERUBAHAN PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

A. Latar belakang

Dengan bergulirnya Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan fungsi, yaitu Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officier (CFO) bertangung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Sedangkan menteri/pimpinan lembaga negara adalah Chief Operasional Officier (COO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Bergulirnya reformasi tersebut, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terhitung mulai 1 Januari 2005, telah terjadi perubahan mendasar dalam mengelola keuangan negara, dimana fungsi ordonansi yang sebelumnya dilaksanakan oleh menteri keuangan beralih ke menteri teknis atau sebelumnya dilakukan oleh KPKN beralih ke satuan kerja (KPA). Oleh karena itu, sejak 1 Januari 2005 Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh Satker (KPA) masing-masing dan ditandatangani oleh Pejabat Penanda tangan SPM, sedangkan KPPN atas nama Kuasa BUN, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas dasar SPM yang disampaikan oleh Satuan Kerja (KPA). Disamping melaksanakan fungsi ordonansi, PA/KPA sekaligus juga melaksanakan fungsi otorisasi atas anggaran yang dikuasainya.

Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kuasa BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terlebih dahulu melakukan pengujian secara substansial dan formal terhadap SPM yang diterimanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, realisasi anggaran tahun-tahun yang lalu bahwa penyerapan realisasi anggaran masih lambat. Untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuain sesuai dengan kebutuhan di lapangan, seperti perkembangan besaran Uang Persediaan (UP) dan jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP.

Berdasarkan Perdirjen No. 11/PB/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN terdapat beberapa perubahan/revisi aturan yang berkaitan dengan besaran Uang Persediaan (UP) dan jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP, seperti di bawah ini:

 

Perbedaan Pemberian UP berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan

No.

Perdirjen 66/PB.02/2005

Perdirjen 11/PB/2011

1.

Bendahara diperbolehkan melakukan pembayaran s.d. Rp 10.000.000,-

Bendahara diperbolehkan melakukan pembayaran s.d. Rp 20.000.000,-

2.

a. UP dapat diberikan kepada belanja barang dangan MAK 5211, 5212, 5221, 5231, 5241 dan 5811.

b. Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kanwil DJPBN setempat.

a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran:

1. Belanja Barang (52)

2. Belanja Modal (53), untuk pengeluaran Honor Tim, ATK, Perjalanan dinas, Biaya Pengumuman Lelang, Pengurusan Surat Perijinan dan Pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset.

3. Belanja Lain-Lian (58)

b. Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Dirjen PBN, dan untuk DIPA Pusat yang berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kanwil DJPBN oleh Kepala Kanwil DJPBN setempat.

3.

UP dapat diberikan setinggi-tingginya:

· 1/12 maksimal Rp 50 juta untuk pagu s.d. Rp 900.000.00,-

· 1/18 dari pagu DIPA maksimal 100 juta untuk pagu diatas Rp 900 juta s.d. Rp 2.400.000.000,-

· 1/24 dari pagu DIPA maksimal 200 juta untuk pagu di atas Rp 2.400.000.000,-

UP dapat diberikan setinggi-tingginya:

· 1/12 dari pagu menurut klasifikasi belanja barang dan belanja lain yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 50 juta untuk pagu s.d. Rp 900.000.00,-

· 1/18 dari pagu DIPA maksimal 100 juta untuk pagu diatas Rp 900 juta s.d. Rp 2.400.000.000,-

· 1/24 dari pagu DIPA maksimal 200 juta untuk pagu Rp 2.400.000.000,- s.d Rp 6 miliar

· 1/30 dari pagu maksimal 500 juta untuk pagu di atas Rp 6 miliar.

4.

· .        Dispensasi

· Untuk langganan daya dan jasa perlu revisi DIPA

· Perdirjen PBN No. 29/PB/2010 ttg Tata Cara Revisi DIPA TA 2010

· Pasal 14

Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasan telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan s.d. akhir tahun.

· Pasal 15

Tahun anggaran yang lalu terkait dengan belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau belanja perjalanan dinas pindah, dan/atau tunggakan daya dan jasa tetapi alokasi dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran tanpa melalui mekanisme revisi DIPA.

5.

· .         Pemberian TUP

· Pemberian TUP oleh KPPN s.d. Rp 200.000.000,-

· Pemberian TUP oleh Kanwil DJPBN diatas Rp 200.000.000,-

· Pemberian TUP

· Pemberian TUP oleh KPPN sampai dengan Rp 500.000.000,-

· Pemberian TUP oleh Kanwil DJPBN di atas Rp 500.000.000,-

Dengan keluarnya Perdirjen No. 11/PB/2010 ini adalah merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh menteri keuangan agar tercipta kemudahan dalam pencairan anggaran. Banyak alasan kenapa penyerapan anggaran rendah, bisa saja terjadi karena proses administrasi yang berbelit-belit.

B. PEJABAT-PEJABAT PERBENDAHARAAN

Dalam pengelolaan keuangan negara dikenal istilah pejabat Perbendaharaan. Yang dimaksud dengan pejabat Perbendaharaan tersebut adalah Bendahara Umum Negara (BUN), Bendahara (Pengeluaran dan Penerimaan) dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

C. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

Prosedur pencairan dana pada suatu satker ada dua jenis, yaItu melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan mekanisme dengan pembayaran Langsung (LS). Uang persediaan dapat diberikan untuk belanja barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811. Besarnya UP yang dapat diberikan tergantung dari jumlah belanja yang dapat dimintakan UP. Bendahara Pegeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan setelah Uang Persediaan digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia pagu dalam DIPA. Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan sekurang-kurang 75% dari dana UP yang diterima.

Bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM dibuat dengan menggunakan format lampiran 1 Perdirjen No. 66/PB/2005 dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut:

1. SPP-UP (Uang Persediaan)

Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)

a. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, atau pejabat yang ditunjuk bahwa:

1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;

3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)

a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

D. PENGUJIAN TERHADAP TAGIHAN NEGARA

Terhadap tagihan kepada negara semua pihak harus melakukan pengujian terhadap tagihan kepada negara. Secara umum pengujian tersebut meliputi tiga hal pokok yaitu:

1. Pengujian secara Wetmatigheid

Pengujian wetmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah tagihan atas beban anggaran belanja negara itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dan apakah dana yang digunakan untuk membayar tagihan atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DIPA atau tidak.

2. Pengujian secara Rechmatigheid

Pengujian rechmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah. Untuk keperluan pengujian rechmatigfeid ini, maka kepada para pihak penagih diminta untuk menunjukkan adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan dapat dipertanggungjawabkan. Surat-surat bukti antara lain meliputi Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian/Kontrak, Kuitansi, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Pengujian secara Doelmatigheid

Pengujian Doelmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah maksud/tujuan (output) dari suatu pekerjaan sebagai pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan itu sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan indikator keluaran Sub Kegiatan yang tertuang dalam DIPA atau tidak. Sebagai contoh, apabila ada pekerjaan pengadaan barang/jasa, maka hasil pegadaan berupa sejumlah (satuan) barang/jasa memang nyata-nyata ada sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam SPK/Kontrak. Termasuk juga pengujian adanya pemborosan atau tidak, sebagai contoh untuk perjalanan dinas yang tidak terlalu prioritas, dan atau pembelian/penggantian ban kenderaan yang masih baru/layak digunakan.

Bendahara Pengeluaran sebagai pejabat yang mengelola uang persediaan harus mampu menjalankan fungsi pengujian terhadap tagihan kepada negara khususnya tagihan terhadap uang persediaan dan tagihan lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Apabila bendahara pengeluaran mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian secara baik dan benar maka tagihan yang diajukan kepada negara telah benar-benar memenuhi persyaratan dan akan memudahkan pengujian-pengujian selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak lain.

Bendahara pengeluaran tugasnya adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 18 dan 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka bendahara pengeluaran berkewajiban untuk melakukan pengujian dan melaksanakan pembayaran tagihan terhadap tagihan kepada negara yang menjadi kewenangannya. Kewenangan Bendahara Pengeluaran terkait pembayaran tagihan terbatas pada pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan.

Adapun pengujian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam prakteknya adalah dalam bentuk kwitansi dapat berupa: (1) tahun anggaran, (2) nomor urut kwitansi, (3) MAK, (4) jumlah uang dengan angka dan hurup harus sama, dan (5) apakah dikenakan bea materai. Dalam hal bukti pembelian/nota dapat berupa: (1) harga satuan, (2) jumlah/total harga/total pembelian, (3) NPWP/nama toko penjual, (4) ketersediaan dana/pagu, dan (5) tanggal transaksi. Bukti/kwitansi melalui UP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, dan selanjutnya kepada pejabat Penanda tangan SPM. Sedangkan LS berasal dari PPK/KPA selanjutnya kepada Penanda tangan SPM dan dicatat oleh bendahara.

Sedangkan pengujian yang dilakukan PPK adalah (1) menandatangani surat perjanjian yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja negara, (2) menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan pengadaan, (3) menyusun paket-paket pengadaan, (4) menandatangani SPP, dan menyusun kegiatan perencanaan PBJ.

Selanjutnya, penanda tangan SPM adalah (1) menerima dan menguji SPP, (2) memeriksa pencapaian tujuan sesuai indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA, (3) menerbitkan SPM, (4) dan menyampaikan SP2D yang diterimanya dari KPPN kepada bendahara untuk dibukukan.

Pejabat yang bertanggung jawab untuk penerimaan barang/jasa tugasnya adalah di dalam kwitansi harus mencantumkan bahwa barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 maka tanggung jawab atas kebenaran tagihan ada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan bertanggung jawab atas kebenaran berdasarkan ketentuan, hak, dan tujuan.

E. PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pembayaran atas beban Anggaran Belanja

Pembayaran atas anggaran belanja negara dilakukan melalui pembayaran Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung (LS) untuk belanja pegawai dan non belanja pegawai.

Adapun dokumen yang harus dilampirkan pada SPM yang akan diajukan ke KPPN adalah sebagai berikut.

SPM untuk keperluan Uang Persediaan (UP)

Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

UP dapat diberikan setinggi-tingginya:

· 1/12 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp 50.000.000,00 untuk pagu s.d. Rp 900.000.000,00;

· 1/18 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp 100.000.000,00 untuk pagu diatas Rp 900 juta s.d. Rp 2.400.000.000,-

· 1/24 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp 200.000.000,00 untuk pagu diatas Rp 2.400.000.000,00 s.d. Rp 6.000.000.000,00

· 1/30 dari pagu DIPA maksimal Rp 500.000.000,00 untuk pagu diatas Rp 6.000.000.000,00

Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir E (1/12, 1/18, 1/24, 1/30 dari pagu DIPA) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk perubahan besaran UP menjadi setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 dan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk perubahan besaran UP di atas Rp 500.000.000,00

Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas yang telah ditentukan dan diberikan untuk pengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja: 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811.

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan dengan UP yang semula tidak boleh melebihi Rp 10.000.000,00 kecuali untuk pembayaran honor, sekarang dapat diberikan kepada satu rekanan apabila tidak melebihi Rp 20.000.000,00

SPM untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan:

1. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk;

2. Surat Dispensasi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk TUP di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

a. Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak diterbitkan SP2D,

b. Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetor ke Kas Negara,

c. Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

SPM GUP (Penggantian Uang Persediaan)

1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

3. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

Prosedur Penerbitan SP2D

· Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket penerimaan SPM pada KPPN.

· SPM yang diajukan ke KPPN sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pengujian SPM oleh KPPN mencakup:

1. Pengujian bersifat substansial dan formal;

2. Pengujian substansif dilakukan untuk:

a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;

b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM terebut;

c. Menguji dokumen sebagai dasar penagihan;

d. Menguji SPTB dari kepala kantor/satker;

e. Menguji faktur pajak serta SSP-nya.

3. Pengujian formal dilakukan untuk:

a. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM dengan spesimen;

b. Memeriksa cara pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;

c. Tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

Tindak Lanjut Hasil Pengujian SPM

· Apabila memenuhi syarat diterbitkan SP2D;

· Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak dengan surat yang ditandatangani Kepala KPPN.

Matriks Penyelesaian Produk KPPN

No.

Jenis SPM

Batas Waktu Penyelesaian

1.

SPM UP

Maksimal 1 jam *

2.

SPM Penggantian UP

Maksimal 1 jam *

3.

SPM Tambahan UP

Maksimal 1 jam *

4.

SPM LS

Maksimal 1 jam *

5.

SPM Belanja Pegawai Induk

Maksimal 5 hari kerja sebelum awal bulan pembayaran

6.

SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk

5 hari kerja

 

*Terhitung sejak SPM diterima KPPN dengan benar dan lengkap.

Tulisan ini memberi informasi kepada satker-satker kementerian teknis persyaratan yang harus diperhatikan dalam pengajuan SPP menjadi SPM dan diajukan kepada KPPN. Dengan mengetahui persyaratan pencairan dana setidak-tidaknya akan dapat mengurangi keterlambatan pencairan/penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Noor Cholis Madjid, Pengujian dan Pembayaran Tagihan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, 2010.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

Penulis:

ABU SAMMAN LUBIS

WIDYAISWARA MUDA

BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK

Terakhir Diperbaharui (Jumat, 15 April 2011 13:07)

 
FOTO-FOTO
JoomGallery not installed
CARI
Login



Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini46
mod_vvisit_counterKemarin318
mod_vvisit_counterMinggu ini1364
mod_vvisit_counterBulan ini6215
mod_vvisit_counterSemua407662

IP: 107.22.45.61
jpfchat15online
  • No users online