img_8778.jpg _mg_2878.jpg img_4573.jpg img_2661.jpg _mg_4083.jpg _mg_5881.jpg _mg_3416.jpg

TANGGUNG JAWAB YANG MEMBELENGGU PPK: ADAKAH TUNTUTAN GANTI RUGI BAGI PPK?

Penilaian Pengunjung: / 0
TerjelekTerbaik 
Artikel - Umum

Rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah menyebabkan total pembentukan modal atau investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi berkurang. Sebagaimana para pakar sering mengatakan rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah menyebabkan pertumbuhan investasi pemerintah rendah. Ini artinya peluang penyediaan tenaga kerja dapat terhambat.

Untuk menjalankan strategi di atas, maka APBN yang dialokasikan dalam DIPA merupakan sumber dokumen pencairan yang sudah diserahkan kepada satuan kerja instansi pemerintah sebagai penguasa anggaran. Kementerian/lembaga bertanggung jawab atas pencairan anggaran seperti apa yang telah tercantum dalam halaman III DIPA tentang rincian pencairan dana dan perkiraan penerimaan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, bahwa hak tagih yang diajukan oleh rekanan/penyedia barang/jasa kepada negara/satuan kerja sebagai pengguna barang/jasa adanya mata rantai kewenangan di antara pejabat pengelola anggaran sebagai chek and balance sehingga mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Namun berdasarkan pasal 122 Perpres No. 54 Tahun 2010 apabila PPK yang melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia barang/jasa dapat dimintakan ganti rugi kepada PPK, atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Tuntutan ganti rugi kepada PPK, berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 menjadi permasalahan yang membelenggu bagi PPK karena pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolan anggaran tidak saja PPK tetapi juga ada pada KPA, penandatangan SPM, yang masing-masing mempunyai keterkaitan langsung dengan pencairan anggaran kepada pihak ketiga.

Oleh karena itu pada pokok bahasan dalam artikel ini yaitu tentang ganti rugi kepada PPK, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang wewenang PPK berkaitan dengan tanggung jawab PPK dalam pencairan anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

1) Apa pengertian dan ruang lingkup ganti rugi?

2) Apa saja wewenang PPK berkaitan dengan pencairan anggaran?

3) Bagaimana upaya dalam mengatasi masalah ganti rugi?

1.3 Tujuan

1) Untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup tuntutan ganti rugi.

2) Untuk mengetahui wewenang PPK berkaitan dengan pencairan anggaran.

3) Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi masalah ganti rugi.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan ruang lingkup tuntutan ganti rugi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar atau kelalain seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah.

Kerugian negara yang dimaksud dapat berupa uang, barang, atau surat berharga milik negara, nyata dan pasti besarnya nilai kerugian negara, tindakan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, penanggung jawab (pejabat/staf) dikenakan tuntutan ganti rugi.

Penanggung jawab adalah para pengelola anggaran baik sebagai pejabat/staf berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Para pejabat dimaksud adalak KPA, PPK, Bendahara, dan Penandatangan SPM.

2.2 Persoalan yang dihadapi PPK berkaitan dengan pencairan anggaran

Dana anggaran pada satuan kerja dikelola oleh pejabat-pejabat pengelola anggaran yang terdiri dari Kuasa Penggunan Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk KPA. KPA atas pendelegasian wewenang dari PA menunjuk PPK; Bendahara; dan Pejabat Penguji/Penandatangan SPM.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, Para pejabat pengelola anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu: KPA berhak menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN; PPK pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Pejabat Penguji/Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan atas SPP yang diajukan PPK, kemudian menandatangani SPM, dan di sampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. KPPN menerbitkan SPD2 (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening yang berhak (rekening rekanan).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak tagih yang diajukan oleh rekanan/penyedia barang/jasa kepada negara/satuan kerja sebagai pengguna barang/jasa adalah adanya mata rantai kewenangan di antara pejabat pengelola anggaran sebagai chek and balance sehingga mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Namun berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tangung jawab hanya dikenal pada PPK sebagaimana disebutkan dalam pasal 122 yaitu apabila PPK yang melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia barang/jasa dapat dimintakan ganti rugi kepada PPK, atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Sebaliknya apabila Penyedia Barang/Jasa terlambat menyelesaiakn pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan hukum antara hak dan kewajiban bagi pengguna dan penyedia barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 maka perjanjaian penyedia pengadaan barang/jasa dengan pengguna barang/jasa merupakan wewenang PPK. Sebagaimana ketentuan dalam Perpres bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, yaitu: (1) menandatangani kontrak; (2) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; dan (3) mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Dengan demikian tuntutan ganti rugi kepada PPK, menjadi permasalahan karena pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolan anggaran tidak saja PPK sebagai pembuat komitmen tetapi juga KPA bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, penandatangan SPM yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan, yang masing-masing mempunyai keterkaitan langsung dengan pencairan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja, dijelaskan bahwa setiap keterlambatan pencairan maka dikenakan denda. Dalam KMK. 170/KMK.05/2010 tersebut lebih terperinci tentang batas waktu yang menjadi tanggung jawab para pejabat pengelola anggaran, sehingga dapat dipantau dimana letak keterlambatan pencairan anggaran tersebut, apakah KPA, PPK, Penandatangan SPM, atau di KPPN. Namun yang menjadi masalah adalah apabila satker kementerian/lembaga belum mempunyai Standar Opersional Prosedur (S0P) yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Bila hal tersebut terjadi dapatkah PPK dituntut ganti rugi, padahal bukan karena kesalahannya?

Dari ketentuan tersebut adakah hal yang berbeda. Perlukah sinkronisasi sehingga tidak terjadi salah paham sehingga menjadi masalah dikemudian hari?

2.3 Upaya dalam mengatasi masalah ganti rugi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas keterlambatan pencairan yang dilakukan oleh PPK tidak merupakan kerugian negara karena tidak termasuk unsur yang merugikan negara. Artinya, Negara tidak dirugikan, tetapi hanya karena kelalaian pejabat pengelola anggaran, mengakibatkan kerugian bagi penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak dapat secepatnya memperoleh penggantian atas barang/jasa yang telah diserahkan/diselesaikan sehingga berhak untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.05 Tahun 2010 bahwa satuan Kerja masing-masing pengelola anggaran telah ditentukan batas waktu penyelesaian dokumen tagihan, yaitu PPK harus menyelesaikan tagihan yang diajukan kepadanya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja dalam keadaan lengkap dan benar dan sudah harus menjadi SPP, dan diajukan kepada Pejabat Penguji SPM.

Selanjutnya Pejabat Penguji SPM dalam waktu 5 (lima) hari kerja sudah harus menerbitkan SPM apabila telah memenuhi syarat. Apabila dalam pengujian tidak lengkap, maka dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus dikembalikan kepada PPK. Selanjutnya apabila dokumen lengkap paling lambat 5 (lima) hari kerja harus diterbitkan SPM-nya. Selanjutnya paling lambat dalam 2 hari kerja SPM sudah harus disampaikan kepada KPPN. KPPN dalam waktu 1 jam apabila dokumen lengkap harus sudah diterbitkan SP2D dan disampaikan kepada bank operasional dan selanjutnya untuk dibayarkan kepada rekanan.

Dengan demikian berdasarkan PMK tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PPK tidak dapat dituntut ganti rugi. PPK hanya bertanggung jawab terhadap keterlambatan pencairan kontrak sebatas wewenang dan tanggung jawabnya. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang dilakukan oleh PPK, atau pejabat pengelola anggaran, atau Pejabat Penandatangan SPM, dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Namun demikian, karena Perpres No. 54 Tahun 2010 menyebutkan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Sedangkan dalam PMK. No. 170/PMK.05 Tahun 2010 menyebutkan sanksi atas keterlambatan pencairan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010, maka perlu adanya sinkronisasi atas dua ketentuan tersebut sehingga tidak terjadi multi tafsir.

III. KESIMPULAN

Banyak penyebab rendahnya penyerapan anggaran baik disebabkan oleh pengelola anggaran maupun oleh penyedia barang/jasa yang tidak segera mengajukan tagihan. Penyerapan/pencairan anggaran yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan investasi pemerintah rendah sehingga mengganggu proses pembangunan.

Oleh karena itu, apabila PPK yang melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak, berdasarkan Perpres No. 54/2010 dapat dituntut ganti rugi. Namun demikian bukanlah kerugian negara. Karena kerugian negara yang dimaksud dapat berupa uang, barang, atau surat berharga milik Negara.

Selanjutnya, apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan tertundanya pencairan anggaran, maka para pejabat pengelola anggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Penulis,

Abu Samman Lubis

Widyaiswara Muda

BDK Pontianak

RUJUKAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentng Perbendaharaan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/KMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

 
FOTO-FOTO
JoomGallery not installed
CARI
Login



Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini56
mod_vvisit_counterKemarin270
mod_vvisit_counterMinggu ini1644
mod_vvisit_counterBulan ini6495
mod_vvisit_counterSemua407942

IP: 50.17.174.94
jpfchat15online
  • No users online