[Pontianak] Rabu, 8 Mei 2013. Mengambil di tempat ruang rapat Balai Diklat Keuangan Pontianak, telah dilaksanakan acara sosialisasi dari Bagian Kepegawaian Sekretariat BPPK yang diwakili oleh dua orang pelaksana, Riki Effendi dan Pratiwi Wijayanti. Terdapat tiga bahasan utama yang disampaikan dalam acara ini di antaranya KMK No. 32 tahun 2013 tentang Pengendalian Intern, Assessment Center, dan KMK no. 127 Tahun 2013 tentang Program Budaya Kementerian Keuangan.

Dihadiri oleh seluruh pegawai di Balai Diklat Keuangan Pontianak, acara sosialisasi yang berlangsung dari pukul 09.00 pagi hingga menjelang waktu Ashar berlangsung cukup menarik dan memancing timbulnya diskusi-diskusi interaktif yang seru karena selain tiga hal utama yang dibahas di atas, dibahas pula masalah-masalah lain mulai dari izin belajar hingga mutasi.

“Mengapa kami mengangkat tema anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa? Karena khususnya di Kalimantan Barat ini sangat sulit sekali ternyata mencari orang-orang yang mau untuk menjadi panitia pengadaan,” ungkap Kepala BDK Pontianak, M. Sandri Merizanta dalam sambutannya pada Seminar Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh BDK Pontianak yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5) kemarin.

Sambutan dari Kepala BDK Pontianak

“Penyebabnya orang takut ketika nanti terjadi apa-apa akan berurusan dengan Kejaksaan, dengan KPK, urusannya menjadi panjang, bekerja menjadi tidak nyaman, intinya resikonya terlalu besar,” lanjut Sandri lagi.

Mengamini sambutan Sandri, Eddy Marlan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat yang juga turut menyampaikan sambutan mengungkapkan, “Kadang peraturan yang dibuat oleh manusia ini lebih kejam daripada peraturan yang dibuat oleh Tuhan.”

“Masa ketika kita bertemu di jalan sama rekanan kita pura-pura tidak kenal dan cuek, padahal kan dia sudah bisa kita anggap sebagai teman,” tandas Eddy lagi.

Sambutan Eddy Marlan, selaku Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat

Hal tersebut diungkapkan Eddy terkait salah satu ironi dalam bentuk kode etik yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa dimana antara panitia pengadaan dan rekanan tidak diperkenankan untuk mengadakan kontak di luar pelaksanaan pengadaan secara resmi karena dikhawatirkan akan timbul kecurigaan dari masyarakat atau rekanan lain akan terjadinya praktek KKN.

Seminar yang diselenggarakan di hotel Mercure, Pontianak menghadirkan Roro Wide Sulistyowati dan Irfan Herfiansyah Utomo yang berasal dari KPK. Dimoderatori oleh Misail Palagia, Kasubbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal BDK Pontianak, seminar dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi I yang membahas korupsi secara umum dan sesi II yang membahas korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pembicara seminar anti korupsi beserta moderator

Ungkapan “Kalau bersih kenapa risih?” menjadi jargon menarik yang dimunculkan oleh salah satu pembicara, Roro Wide Sulistyowati. Menurutnya, investigasi yang dilakukan oleh KPK sendiri mengikuti prinsip “follow the money” dimana yang akan ditelusuri adalah pihak-pihak yang terbukti menerima aliran dana korupsi yang merugikan keuangan negara saja. jadi, menjawab kekhawatiran banyak orang, terutama para panitia/calon panitia pengadaan sebenarnya tidak perlu khawatir terjerat kasus korupsi selama mereka tidak menerima uang korupsi tersebut.

Seminar anti korupsi ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta yang berasal dari unit-unit Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat. Dalam seminar ini turut hadir pula, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Kalimantan Barat, Marni Misnur, selain Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Barat, Eddy Marlan yang memberikan sambutan di awal acara.