pekanbaru4 pekanbaru5 pekanbaru3 pekanbaru2 pekanbaru1 pekanbaru6

Balai Diklat Keuangan Pekanbaru

Memahami Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara Melalui DTSS Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Khusus Pegawai Ditjen Pajak Angkatan II

Barang Milik Negara (BMN), merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,pada pasal 1 disebutkan bahwa: “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Selanjutnya...

 

Peningkatan Fisik dan Mental Pegawai Direktorat Bea dan Cukai Melalui DTU Kesamaptaan Angkatan II 2013

Tuntutan masyarakat dan beban pekerjaan kita saat ini dan di masa yang akan datang, dalam arus globalisasi telah melahirkan tantangan yang perlu diantisipasi dengan kualitas Sumber Daya Aparatur Negara (SDAN) yang memiliki dedikasi, integritas dan profesionalisme serta loyalitas yang tinggi. Untuk membentuk SDAN yang mumpuni dan berkualitas tersebut dibutuhkan kemauan, motivasi dan semangat pengabdian diri dari setiap pegawai. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang konseptual dan terarah, salah satunya melalui DTU Kesamaptaan. Kesamaptaan adalah kegiatan yang mengarah kepada pembinaan fisik dan disiplin taruna untuk para pegawai. DTU Kesamaptaan bukan diklat teknis Kepabeanan dan Cukai, namun merupkan salah satu diklat yang sangat dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melatih dan membentuk disiplin dan mental para pegawai DJBC.

Selanjutnya...

 

Meningkatkan Kredibilitas dan Akuntabilitas Dalam Penyusunan Anggaran Melalui DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di BDK Pekanbaru

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk undang-undang yang menjadi tonggak sejarah reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional.  Dalam kedua undang-undang tersebut, berbagai aspek dalam ranah perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yang mendasar dan cukup signifikan. Salah satunya adalah pendekatan dalam penganggaran yaitu menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.  Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), keluaran (output), dan hasil yang diharapkan (outcomes) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan.  Penerapan penganggaran berbasis kinerja diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu Kementerian/Lembaga serta dampak atau hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Selanjutnya...

 
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini53
mod_vvisit_counterKemarin265
mod_vvisit_counterMinggu ini1404
mod_vvisit_counterBulan ini4014
mod_vvisit_counterSemua169466

IP: 54.196.57.4
Login