pekanbaru2 pekanbaru5 pekanbaru4 pekanbaru6 pekanbaru1 pekanbaru3

Balai Diklat Keuangan Pekanbaru

Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Terkait Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di BDK Pekanbaru

{Pekanbaru, Senin 20 Mei 2013} Balai Diklat Keuangan Pekanbaru menyelenggarakan DTSS Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Khusus Pegawai Ditjen Pajak Angkatan I Tahun Anggaran 2013 di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru. Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri Bapak Jati Wiryawan, Kepala BDK Pekanbaru Bapak Mardial, dan staf pelaksana BDK Pekanbaru. Diklat ini dibuka langsung oleh Bapak Jati Wiryawan.

Selanjutnya...

 

Peningkatan Kompetensi Juru Sita Pajak Sebagai Ujung Tombak Peningkatan Pajak Melalui DTSS Juru Sita Pajak

[Pekanbaru, Senin 13 Mei 2013] Balai Diklat Keuangan Pekanbaru menyelenggarakan DTSS Juru Sita Pajak Tahun Anggaran 2013 di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru. Acara pembukaan dihadiri oleh Perwakilan Kanwil DJP Riau dan Kepri Bapak Doni Kurniawan, Kepala Seksi Penyelenggaraan BDK Pekanbaru Ibu Melisandra, dan staf pelaksana BDK Pekanbaru. Diklat ini dibuka langsung oleh Bapak Doni Kurniawan.

Selanjutnya...

 

Mewujudkan Bendahara Profesional Sebagai Pengatur Keuangan Di Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Melalui Diklat Bendahara Pengeluaran oleh BDK Pekanbaru

Bendahara, kata tersebut tentu saja sudah tidak asing bagi telinga kita. Apalagi buat kita yang berkecimpung sebagai Aparatur Negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 73 Tahun 2008, pengertian (dalam Pasal 1) adalah :

"Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahan uang atau surat berharga atau barang-barang negara".

Good Goverment menuntut para pengelola keuangan negara untuk dapat bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur negara sangat diperlukan, termasuk peningkatan kualitas dan profesionalitas bendahara pengeluaran. BPPK sebagai unit kerja Kementerian Keuangan yang mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan terbaik di bidang anggaran dan kebendaharaan umum, adalah satu-satunya unit yang memberikan pelatihan untuk mendidik Aparatur Negara sebagai bendahara profesional.

Selanjutnya...

 

Pensiun??? Siapa Takut, Ada Diklat Persiapan Purnabhakti Di BDK Pekanbaru

{Pekanbaru, Senin 13 Mei 2013} Balai Diklat Keuangan Pekanbaru menyelenggarakan DTU Persiapan Purnabhakti Tahun Anggaran 2013 di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru. Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi BDK Pekanbaru Bapak Yansen, LP2es dan staf pelaksana BDK Pekanbaru. Diklat ini dibuka langsung oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi BDK Pekanbaru, Bapak Yansen.

Selanjutnya...

 

Meningkatkan Kredibilitas dan Akuntabilitas Dalam Penyusunan Anggaran Melalui DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di BDK Pekanbaru

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk undang-undang yang menjadi tonggak sejarah reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional.  Dalam kedua undang-undang tersebut, berbagai aspek dalam ranah perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yang mendasar dan cukup signifikan. Salah satunya adalah pendekatan dalam penganggaran yaitu menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.  Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), keluaran (output), dan hasil yang diharapkan (outcomes) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan.  Penerapan penganggaran berbasis kinerja diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu Kementerian/Lembaga serta dampak atau hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Selanjutnya...

 
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini167
mod_vvisit_counterKemarin206
mod_vvisit_counterMinggu ini761
mod_vvisit_counterBulan ini3401
mod_vvisit_counterSemua103514

IP: 72.44.48.122
Login