IMG_0627 IMG_0625 IMG_0623

PANDUAN PRAKTIS PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT 2 BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PANDUAN PRAKTIS

PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT 2

BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Oleh

Suwardi, SE, M.Si, Akt

I. Pendahuluan

Kewajiban perpajakan bendahara pemerintah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Bendaharawan Pemerintah dalam melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan  Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku. Untuk pembahasan PPh pasal 4 ayat 2 difokuskan pada persewaan tanah dan/atau bangunan dan PPH atas jasa konstruksi. Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran penghasilan berupa persewaan tanah dan/atau bangunan dengan syarat tertentu. Terkait dengan pemanfaatan jasa konstruksi atas pembangunan seperti gedung, gudang, jembatan, jalan, dan bangunan lainnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengusaha jasa konstruksi, bendahara wajib memotong PPh atas jasa konstruksi yang bersifat final.

II. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemotong Pajak.

PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong bendahara adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan (tidak termasuk PPN) tanah dan/atau bangunan tidak dan bersifat final.

Pada saat melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan bendahara pemerintah harus menerbitkan bukti potong formulir F.1.1.33.12 rangkap dua, satu rangkap diserahkan kepada pengusaha jasa konstruksi. Atas pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 harus setorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara mempunyai kewajiban melaporkan atas pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke Kantor Pelayanan pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 formulir F.1.1.32.04 dilampiri SSP lembar 3 dan Bukti Pemotongan formulir F.1.1.33.12.

III. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, pasal 3 bahwa Jenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 diantaranya adalah:

No

Jenis Penghasilan

Tarif

1

Jasa Perencanaan Konstruksi

a.

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

4%

b

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6%

2

Jasa Pelaksanaan Konstruksi

a

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil

2%

b

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

4%

c

Penyedia Jasa selain huruf a dan huruf b

3%

3

Jasa Pengawasan Konstruksi

a

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

4%

b

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6%

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi bersifat final dipotong oleh Bendahara pemerintah pada saat pembayaran atas jasa konstruksi yang diserah pengusaha konstruksi kepada pemerintah. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2, Bendaharawan wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 4ayat 2 formulir F.1.1.33.16 atas transaksi jasa konstruksi, dan harus di disetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan berikunya. Atas keterlambatan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi dikenakan sanksi 2% perbulan maksimal 24 bulan. Bendahara wajib melaporkan atas penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atas keterlambatan pelaporan dikenakan denda Rp 50.000,00. Media yang digunakan untuk melaporkan adalah formulir F.1.1.32.04

IV. Perlakuan Perpajakan Atas Proyek Yang Dananya Berasal dari Hibah/Pinjaman Luar Negeri

Terdapat perlakuan khusus atas proyek yang dananya berasal dari hibah/pinjaman luar negeri yaitu PPh Ditanggung Pemerintah, seperti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2001 pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek- proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah."

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.”

Dibuatkan SSP PPh atau Bukti pemungutan PPh yang dibubuhi Cap “PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH".

V. Contoh Penghitungan PPh

Atas pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp. 500.000.000.00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 50.000.000.00.

Nilai Jasa Rp 500.000.000,00

PPN Rp. 50.000.000,00

Total tagihan dari rekanan Rp 550.000.000,00

PPh Pasal 4(2) yg dipotong 2 % x Rp 500.000.000 Rp 10.000.000,00

PPN dipungut 10% xRp.500.000.000 Rp. 50.000.000,00

Total PPN dan PPh dipungut/dipotong Rp. 60.000.000,00

Dibayar kepada rekanan Rp. 490.000.000,00


DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995, Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/Pmk.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/Pmk.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

 
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini74
mod_vvisit_counterKemarin468
mod_vvisit_counterMinggu ini2561
mod_vvisit_counterBulan ini8134
mod_vvisit_counterSemua371660

IP: 54.196.57.4
Login