IMG_0625 IMG_0627 IMG_0623

PANDUAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PANDUAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Oleh : Suwardi, SE, M.Si, Akt.

I. Bendaharawan Sebagai Pemungut Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya,  Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan  Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.

Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila sumber dananya berasal dari selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah ketentuan pemungutan/pemotongan yang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir uang lembur, Imbalan Prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana juga diatur dalam PP 80 Tahun 2010. Apabila penerima penghasilan tersebut Non Pejabat Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/ pemungutan adalah tata cara yang berlaku umum Perdirjen Pajak No. 31/PJ/2009 sebagaimana diubah dalam Perdirjen Pajak No 5/PJ/2009.

Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun diantaranya:

1. Penghasilan pegawai atau penerima pensiun secara teratur

2. Penghasilan pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur

3. Upah harian, mingguan, satuan, borongan

4. Uang tebusan pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon

5. Honorarium, uang saku, hadiah, komisi, bea siswa dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang terdiri dari tenaga ahli, pemusik, penyanyi, olahragawan, pengajar, penceramah, penyuluh, peserta sidang dsb.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain.

II. Pemotongan PPh Pasal 21

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam menghitung PPh Pasal 21, bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap kecuali pembayaran yang tidak dihitung atas dasar banyaknya hari dan pembayaran kepada tenaga ahli, diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 pasal 7, besarnya PTKP untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Rp.15.840.000

untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

Rp.  1.320.000

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp.15.840.000

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp.  1.320.000

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

b. Biaya Jabatan

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kepada semua pegawai tetap termasuk pegawai negeri diberikan pengurangan berupa biaya jabatan. Pengurang berupa biaya jabatan ini tidak dikaitkan seseorang menduduki suatu jabatan atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal Nomor 250/PMK.03/2008 Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto tetapi paling banyak Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.

c. Tarif pajak penghasilan

Berdasarkan UU PPH No 36 Tahun 2008 pasal 17 Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

sampai dengan Rp50.000.000,00

5%

di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00

15%

di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00

25%

di atas Rp500.000.000,00

30%

Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok wajib Pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagai berikut:

Penerima Penghasilan

Tarif

PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya

0%

PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

5%

pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya

15%

d. Bukti Pemotongan

Atas pemotongan PPh Pasal 21 Bendaharawan wajib membuat:

- Formulir 1721-A2 atas pemotongan PPh Pasal 21 selama satu tahun, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, untuk PNS/TNI/POLRI, dan Pejabat Negara.

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (form F.1.1.33.01), setiap terjadi pemotongan PPh atas upah/honor/komisi/imbalan lainnya termasuk kepada tenaga ahli, untuk pegawai tidak tetap

- Bukti Pemotongan PPh pasal 21 Final (form F.1.1.33.02), setiap terjadi pemotongan PPh untuk penghasilan berupa honor/imbalan yang berasal dari APBN/D yang dibayarkan kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dan  uang pesangon dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus.

Bukti-bukti pemotongan tersebut dipergunakan oleh penerima penghasilan sebagai kredit pajak dalam melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing.

e. Penyetoran PPh Pasal 21

Atas pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan, Bendaharawan Pemerintah wajib menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke bank persepsi dan Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila Bendaharawan Pemerintah terlambat menyetor dikenakan sanksi adminsitrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (UU KUP Pasal 14).

f. Pelaporan PPh Pasal 21

Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 21, Bendaharawan tetap wajib melaporkan SPT Masa tersebut ke KPP. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp. 100.000,-

III. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Dalam bagian ini disampaikan beberapa contoh penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 80 tahun 2010:

a. Pegawai Tetap

Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sragen.

Penghasilan bulan Januari 2010 sebagai berikut:

Gaji Pokok 2.244.500,00

Tunjangan Istri 224.450,00

Tunjangan anak 89.780,00

Tunjangan Jabatan 540.000,00

Tunjangan beras 198.000

Pembulatan 43,00

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas Aprinta adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok

2,244,500.00

Tunjangan Istri

224,450.00

Tunjangan Anak Rp

89,780.00

Tunjangan Jabatan

540,000.00

Tunjangan Beras

198,000.00

Pembulatan

43.00

Jumlah penghasilan bruto

3,296,773.00

pengurangan

biaya jabatan 5% x 3.296.773

164,838.65

Iuran pensiun 4,75% x 2.558.730,00

121,540.00

286,378.65

Penghasilan netto sebulan

3,010,394.35

Penghasilan netto disetahunkan

36,124,732.20

PTKP

WP sendiri

15,840,000.00

WP kawin

1,320,000.00

Tanggungan @ 1.320.000 maks 3 orang

3,960,000.00

21,120,000.00

Penghasilan kena pajak

15,004,732.20

Penghasilan kena pajak dibulatkan

15,004,000.00

PPh pasal 21 =5% x 15.004.000,00

750,200.00

PPh pasal 21 sebulan = 750.200/12

62,516.67


Apabila Aprinta sebagaimana contoh I.A.1 pada bulan Juli 2010 menerima gaji dan tunjangan ke-13, maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13

Gaji Pokok

2,244,500.00

Tunjangan Istri

224,450.00

Tunjangan Anak Rp

89,780.00

Tunjangan Jabatan

540,000.00

Tunjangan Beras

198,000.00

Pembulatan

43.00

Jumlah penghasilan bruto

3,296,773.00

Penghasilan disetahunkan:

12 x Rp. 3.296.773,00

39,561,276.00

Gaji dan tunjangan Ke-13:

Gaji Pokok

2,244,500.00

Tunjangan Istri

224,450.00

Tunjangan Anak Rp

89,780.00

Tunjangan Jabatan

540,000.00

Pembulatan

40.00

3,098,770.00

42,660,046.00

pengurangan

Pengurangan Biaya Jabatan

5% X Rp 42.660.046,00

2,133,002.30

Iuran pensiun

12 x 4,75% X Rp 2.558.730,00

1,624,500.00

3,757,502.30

Penghasilan netto setahun

38,902,543.70

PTKP

WP sendiri

15,840,000.00

WP kawin

1,320,000.00

Tanggungan @ 1.320.000 maks 3 orang

3,960,000.00

21,120,000.00

Penghasilan kena pajak

17,782,543.70

Penghasilan kena pajak dibulatkan

17,782,000.00

PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan:

5% x Rp17.948.000,00 = Rp 897.400,00

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13:

Rp 897.400,00 - Rp750.200,00 = Rp 147.200,00

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Desember Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Desember untuk Aprinta sebagaimana contoh I.A.1, yang menerima gaji dan tunjangan ke-13 pada bulan Juli

Gaji Pokok

26,934,000.00

Tunjangan Istri

2,693,400.00

Tunjangan Anak

1,077,360.00

Tunjangan Jabatan

6,480,000.00

Tunjangan Beras

2,376,000.00

Pembulatan

516.00

Gaji dan tunjangan Ke-13:

3,098,770.00

Jumlah penghasilan bruto

42,660,046.00

pengurangan

Biaya Jabatan

5% X Rp 42.660.046,00

2,133,002.30

Iuran pensiun

12 x 4,75% X Rp 2.558.730,00

1,624,500.00

3,757,502.30

Penghasilan netto setahun

38,902,543.70

PTKP

WP sendiri

15,840,000.00

WP kawin

1,320,000.00

Tanggungan @ 1.320.000 maks 3 orang

3,960,000.00

21,120,000.00

Penghasilan kena pajak

17,782,543.70

Penghasilan kena pajak dibulatkan

17,782,000.00

PPh Pasal 21 terutang setahun (Januari s.d. Desember):

5% x Rp17.948.000,00 =

897,400.00

PPh Pasal21 atas gaji dan tunjangan terutang Januari s.d. November:

11 x Rp 62.516,00 = Rp 687.676,00

687,676.00

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13

147,200.00

Jumlah PPh Pasal21 terutang Januari s.d. November

834,876.00

PPh Pasal 21 terutang Masa Desember:

Rp 897.400,00 - Rp 834.876,00 = Rp. 62.524

Apabila PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Januari s.d. November terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% karena belum memiliki NPWP, maka tambahan PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh menjadi pengurang atas PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember. Bendahara pengeluaran harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2) untuk setiap tahun Pajak paling lama akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

Apabila Bulan Juni Aprinta pensiun maka penghitungan PPh pasal 21 pada bulan Mei sebagai berikut:

Gaji Pokok

11,222,500.00

Tunjangan Istri

1,122,250.00

Tunjangan Anak Rp

448,900.00

Tunjangan Jabatan

2,700,000.00

Tunjangan Beras

990,000.00

Pembulatan

215.00

Jumlah penghasilan bruto

16,483,865.00

pengurangan

Biaya Jabatan 5% X Rp 16.483.865,00

824,193.25

 

Iuran pensiun 4,75% X Rp 12.793.650,00

607,698.00

Total Pengurangan

1,431,891.25

Penghasilan neto

15,051,973.75

Penghasilan neto disetahunkan:

36,124,737.00

12/5 x Rp 15.051.974,00

PTKP

WP sendiri

15,840,000.00

WP kawin

1,320,000.00

Tanggungan @ 1.320.000 maks 3 orang

3,960,000.00

21,120,000.00

Penghasilan kena pajak

15,004,737.00

Penghasilan kena pajak dibulatkan

15,004,000.00

PPh pasal 21 =5% x 15.004.000,00

750,200.00

PPh Pasal 21 terutang:

Rp 750.200,00 x 5/12

312,583.33

PPh Pasal 21 terutang Masa Pajak Mei = PPh Pasal 21 terutang - jumlah PPh Pasal 21 yang

terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak April

= Rp 312. 583,00 - (Rp62.516,00 x 4)

= Rp 62.519,00

Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas Honorarium atau imbalan lain.

1. Ratna Wardika adalah PNS golongan III/d, pada bulan Maret 2011 menerima honorarium sebagai nara sumber sebuah seminar yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 5.000.000,00.

PPh Pasal 21 Final yang terutang:

5 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 250.000

a. PPh Pasal 21 atas honorarium sebagai nara sumber sebagaimana dimaksud pada butir II.A tidak ditanggung pemerintah dan dipotong PPh Pasal 21 bersifat final.

b. Bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium wajib:

1) memotong PPh Pasal 21 Final dan menyetorkannya ke bank persepsi atau Kantor Pos;

2) membuat bukti pemotongan PPh Pasal Final paling lama akhir bulan dilakukan pembayaran;

3) melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 Final melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.

2. Ayuk, PNS Golongan II/d, pada tanggal 21 Maret 2011 menerima honorarium sebagai salah satu anggota Tim Kerja besar Rp. 1.500.000,00, selama 6 bulan.

PPh Pasal Final yang terutang:

0% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 0,00

Walaupun PPh Pasal Final yang dipotong Rp. 0,00, Bendahara pemerintah wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir bulan Maret 2011.


DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010, Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan

Terakhir Diperbaharui (Selasa, 20 September 2011 01:51)

 
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini255
mod_vvisit_counterKemarin337
mod_vvisit_counterMinggu ini592
mod_vvisit_counterBulan ini9354
mod_vvisit_counterSemua372880

IP: 54.205.175.144
Login