IMG_0625 IMG_0623 IMG_0627

Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional

Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional

Jamila Lestyowati, SE. M.Si.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menghimbau para pejabat daerah untuk bertanya kepada pemerintah pusat apabila ragu-ragu mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengingatkan daerah untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat baik melalui Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila terjadi keraguan tentang pengelolaan anggaran. Apa yang disampaikan oleh presiden ini sangat tepat mengingat banyak daerah yang kemudian merasa bingung dan ragu ragu terutama dalam pelaksanaan anggaran daerahnya.

Permendagri 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk melaksanakan anggarannya secara tertib, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun kenyataan di lapangan banyak penulis temui ketika berkunjung ke beberapa daerah, masih banyak daerah yang masih gamang tentang keuangan daerah ini. Masih banyak diantara mereka yang merasa aturan baru ini memberatkan, terlalu ribet dan susah untuk dipelajari. Dalam pengelolaan keuangan daerah ini kemudian muncul para pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan di tingkat SKPD ada Pengguna Angaran (PA), Kuasa Pengguna Angaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia pengadaan, Pengguna Barang (PB), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan pengelola keuangan lainnya untuk keperluan pelaporan keuangan. Banyak diantara daerah yang merasa bingung tentang tanggungjawab dari masaing-masing pejabat pengelola keuangan ini. Yang banyak penulis jumpai adalah, ketika mereka menanyakan sampai batas mana tanggungjawab antara masing-masing pejabat pengelola keuangan ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu kesalahan di lapangan, pihak mana yang patut untuk dipersalahkan. Apakah kepala daerahnya atau sekretaris daerahnya, atau PPKD nya atau mungkin KPA nya dan lain lain.

Misalnya kalau terjadi kesalahan dalam pengadaan barang yang mana spesifikasinya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Di lapangan ternyata tidak sesuai dengan dokumen / kontrak yang sudah dibuat. Sering terjadi tarik menarik kepentingan sehingga dalam pelaksaaannya, hal seperti itu bisa terjadi. Para pihak yang berkepentingan merasa sudah bekerja maksimal, namun kemudian terjadi kesalahan. Ketika datang aparat pemeriksa, masing-masing saling melempar tanggungjawab ini, antara panitia pengadaan, P2K nya dan PPTK nya.

Makanya perlu adanya penegasan distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah

Disinilah kemudian sangat tepat ketika presiden mengatakan perlunya pembekalan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna meminimalisasi penyimpangan anggaran di daerah dan mencegah terjadinya korupsi terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal Yang Baru

Pengelolaan keuangan daerah adalah sesuatu yang baru. Menginduk kepada aturan atasnya UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004 serta UU 32/2004 dan UU 33/2004, maka pengelolaan keuangan daerah ini menjadi sesuatu yang niscaya. Bahwa setiap daerah memiliki hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman memang benar. Tapi daerah juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Daerah juga harus mengelola kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Disinilah kemudian sering muncul permasalahn tentang aset daerah itu sendiri. Seperti baru-baru ini Pemko Medan digugat tentang aset Pemko berupa perumahan, terminal dan beberapa aset lainnya.

Ketika saat ini terjadi pembahasan anggaran baik oleh Pemda itu sendiri bersama dengan DPRD terkait, hal ini merupakan masa-masa yang rawan dalam persiapan keuangan daerah itu. Perlunya kita lihat bagaimana distribusi APBD kepada setiap urusan daerah, baik itu urusan wajibnya maupun urusan pilihannya. Ketika nanti, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat, demokratisasi, efisiensi dan efektifitas serta adanya pemberdayaan masyarakat.

Setiap elemen dari masyarakat harus mengetahui tentang prosedur anggaran ini sehingga bisa mengawal setiap rupiah yang nantinya akan terbagi kepada setiap SKPD yang ada. Juga perlunya untuk meneliti dan membedah program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

Pembuatan laporan keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah yang profesional. Selama ini masih banyak yang belum pas dengan pembuatan laporan keuangan ini. Pada tahun 2007, secara nasional, pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, meningkat menjadi tiga persen pada tahun 2008 dan empat persen pada tahun 2009. Memang terjadi kenaikan prosentasi untuk yang mendapat penilain WTP ini. Tapi secara keseluruhan masih banyak yang mendapat penilain disclaimer oleh BPK.

Hal ini memang wajar mengingat masih banyak aparat pelaksana keuangan di daerah yang masih belum memahami secara benar aturan yang semestinya. Perlu kita ketahui bahwa penilaian oleh BPK ini merupakan penilain yang adil dan independen sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun. Masih banyak kelemahan ketika mencatat aset daerah, barang milik daerah dan uang daerah. Hal ini bisa dilihat dengan melihat prosedur pencairannya melalui Bendahara Umum Daerah sampai nanti tahap pertanggungjawabannya dalam hal laporan keuangan. Semestinya setiap tahap baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ini selalu melibatkan instansi terkait sehingga bisa diminimalisir setiap adanya penyimpangan yang bisa terjadi. Ada tugas untuk menyelamatkan para pejabat daerah ini dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pemahaman yang benar kepada mereka. Namun jika sudah diberikan pemahaman ini dan sudah dibuat langkah langkah untuk pencegahan, ternyata masih ada satu atau beberapa pejabat daerah yang melanggar hukum, tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan.

Penutup

Menuju ke arah profesionalitas tentu bukan sesuatu yang utopia. Namun diperlukan kerjasama dan koordinasi dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah daerah nya sendiri, pemerintah pusat, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Keuangan, BPKP dan BPK serta KPK. Asalkan setiap pihak mempunyai komitmen yang baik serta diterapkannya good governance, maka kesalahan kesalahan di masa lalu insya Allah tidak akan terulang kembali. Saya pribadi berpendapat masih banyak orang baik di daerah-daerah ini yang bisa menjadi pioner menuju kearah yang lebih baik. Pasti bisa.

Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi dan keuangan

Terakhir Diperbaharui (Selasa, 09 Agustus 2011 05:54)

 
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini5
mod_vvisit_counterKemarin468
mod_vvisit_counterMinggu ini2492
mod_vvisit_counterBulan ini8065
mod_vvisit_counterSemua371591

IP: 54.198.20.215
Login