IMG_0623 IMG_0625 IMG_0627

Balai Diklat Keuangan Medan

Kegiatan Senam BDK Medan

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesehatan dan kebugaran Jasmani para Pejabat dan Pegawai BDK Medan serta para mahasiswa Program Diploma Keuangan. Balai Diklat Medan melaksanakan kegiatan Senam Kebugaran yang diadakan pada hari ini Jumat, 10 Januari 2014. Kegiatan ini juga direncanakan akan diadakan secara rutin seminggu sekali setiap hari Jumat.

Terakhir Diperbaharui (Jumat, 10 Januari 2014 02:32)

 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Oleh:

Suwardi, SE, M.Si, Akt.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang dinamakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sebagai warga negara yang baik, harus sadar bahwa membayar pajak adalah wajib, dengan membayar pajak berarti ikut berpartisipasi menyukseskan penerimaan negara. Patuh membayar pajak berarti mendukung tegaknya negara Republik Indonesia. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk menjalankan pemerintahan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi andalan penerimaan negara yang diharapkan bisa menutup pengeluaran negara.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

I. Pendaftaran NPWP

Wajib pajak meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak pemotong/pemungut pajak, dan wajib pajak badan usaha. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri meliputi:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:

1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;

2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

3. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak;

b. Wajib Pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:

1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;

2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

3. memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

c. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;

d. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi;

e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga.

Wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP tetapi belum mendaftarkan diri, berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan. Untuk mengoptimalkan jumlah wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka pemberian NPWP dan pengukuhan PKP.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 pasal 3 ayat 1 Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak dilakukan pada:

1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

3. Tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada:

1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak

2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan melalui permohonan tertulis.

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak meliputi :

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau

 

Terakhir Diperbaharui (Selasa, 31 Desember 2013 02:50)

Selanjutnya...

 

Continuous Learning

Continuous Learning

motivasi bagi pembelajar

Hidup di era digital menuntut orang untuk mampu beradaptasi dengan cepat.Perubahan dunia menjadi semakin cepat, drastis dan massive dengan hadirnya teknologi canggih.Saat ini dimana-mana, peralatan mesin lebih dipilih ketimbang kerja secara manual.Komputer, mesin fotocopy, faksimili, surat elektronik (email), telepon genggam memudahkan orang untuk mengirim kabar dalam sekejap meskipun melalui jarak ribuan kilometer. Dan peralatan tersebut telah menggantikan sebagian besar peran manusia. Di sisi ini, perubahan menuntut kemampuan manusia untuk bergerak mengikutinya. Siapa yang tidak mau berubah akan digilas oleh perubahandan perannya digantikan oleh teknologi atau orang lain yang menguasai teknologi.

Sesungguhnya perubahan itu sejalan dengan sifat alami manusia yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Justru dengan anugerah bergerak dan berkembang yang diberi Tuhan inilah, manusia membuat dunia jadi berubah. Di sisi ini, manusia adalah pelaku perubahan.

Dengan demikian, sebenarnya terjadi lingkaran aksi-reaksi antara manusia dan perubahan.Manusia membuat perubahan, lalu perubahan menuntut manusia untuk beradaptasi, kemudian manusia yang berhasil beradaptasi membuat perubahan baru, dan seterusnya. Artinya, manusia bisa menjadi subjek sekaligus objek perubahan.

Dalam kedua posisi ini, yang diperlukan adalah melakukan pembelajaran terus menerus. Belajar berkesinambungan agar menjadi orang yang melakukan perubahan. Belajar tanpa henti agar bisa beradaptasi serta tidak tertinggal akibat perubahan.

Kementerian Keuangan memandang pembelajaran terus menerus atau pembelajaran berkesinambungan (continuous learning) sebagai salah satu kompetensi penting. Ia harus dimiliki oleh seluruh pegawai di semua level jabatan. Karena itu continuous learning dimasukkan ke dalam kamus kompetensi Kementerian Keuangan. Artikel ini membahas continuous learning berdasarkan Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan.

Terakhir Diperbaharui (Senin, 06 Januari 2014 07:47)

Selanjutnya...

 

REFRAMING: CHANGE AND LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS

REFRAMING: CHANGE AND LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS

A Summary of the Seminar “Leading Change”

Introduction

Everybody can be a leader. He can be the leader of an organization (either big or small), a tribe, or a family (either core or extended). In a broad sense, a leader can also refer to someone who leads himself. The key point is that a leader manages his team(s) to achieve the goal.

This article, as it refers to the seminar “Leading Change” which was delivered by Dr. Astrid S. Tuminez of Lee Kuan Yew School of Public Policy, discusses a leader in the term of public sector. It is a summary of one day seminar which was held by Human Resource Development Training Center of Finance Education and Training Agency, on December 9, 2013 in JW Mariott Hotel Medan. Hopefully, this article will give a simple guidance for a leader in understanding some basic frameworks of leadership.

Terakhir Diperbaharui (Senin, 17 Februari 2014 08:25)

Selanjutnya...

 

Diklat Teknis Umum MS-Office2010 T.A. 2013

Senin, 11 November 2013, bertempat di Balai Diklat Keuangan Medan Jl. Ekawarni No. 30 Medan. Telah dibuka Diklat Teknis Umum Microsoft Office 2010 Tingkat Lanjut yang diadakan selama 6 hari dari tanggal 11 November sampai dengan 19 November 2013 yang diikuti oleh 24 orang peserta yang berasal dari seluruh unit Kementerian Keuangan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Medan, Bapak Marihot Tarigan. Dimana Diklat tersebut bertujuan dalam rangka pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam bidang Teknologi Informasi terutama dalam mendalami Pengetahuan mengenai penggunaan Software Microsoft Office versi 2010.

Terakhir Diperbaharui (Kamis, 21 November 2013 02:07)

 
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini347
mod_vvisit_counterKemarin537
mod_vvisit_counterMinggu ini1798
mod_vvisit_counterBulan ini10560
mod_vvisit_counterSemua374086

IP: 50.17.162.174
Login