Perlukah ULP Dibentuk Pada Setiap Satker Kementerian Keuangan?

Perlukah ULP Dibentuk Pada Setiap Satker Kementerian Keuangan?

oleh Drs. Manurgas Simamora, M.M.

Widyaiswara Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Abstraksi

Berdasarkan pasal 130 ayat (1) Perpres No 54 tahun 2010 juncto Perpres No 70 tahun 2012 diatur bahwa ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga paling lambat pada tahun anggaran 2014. Sampai sekarang, kementerian keuangan belum menetapkan pembentukan ULP karena masih sedang mempersiapkan pembentukan ULP di lingkungan kementerian keuangan. Sampai tingkat eselon berapa,atau dimana ULP itu akan dibentuk, apakah cukup satu saja di tingkat kementerian keuangan, atau bisa dibentuk disetiap tingkat eselon I? Selanjutnya apakah untuk setiap kantor-kantor daerah perlu dibentuk ULP? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka tulisan ini dimaksudkan untuk memberi masukan dalam pembentukan ULP dimaksud.

Dasar Hukum pembentukan ULP

Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa terutama didalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Dasar hukum pembentukan ULP adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 juncto Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 .

Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/Daerah/Institusi lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dengan demikian, ULP itu bisa merupakan unit organisasi yang baru atau tidak perlu dibentuk unit baru tapi tugas dan kewenangannya disatukan pada unit structural yang sudah ada dan secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Apabila akan membentuk suatu unit organisasi yang baru, maka pembentukannya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah, dalam hal ini harus ada persetujuan dari MENPAN.

Erat kaitannya dengan struktur organisasi ULP, maka dalam pasal 7 ayat (4) Perpres No 54 tahun 2010 diatur bahwa perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan paling kurang terdiri atas Kepala, Sekretariat, staf pendukung dan kelompok kerja. Ketentuan tersebut telah dicabut dan dalam pasal 7 ayat (4) Perpres No 70 tahun 2012 yang memuat bahwa perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 17 Perpres Nomor 70 diuraikan juga tugas dan wewenang pokja ULP dan Kepala ULP tanpa mencantumkan uraian tugas sekretariat dan staf pendukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat organisasi ULP hanya terdiri dari Kepala ULP dan Pokja ULP. Oleh karena itu, dalam uraian berikutnya akan dijelaskan tugas dan wewenang Kepala ULP dan pokja ULP.

Pembentukan ULP

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja. Sebaran lokasi unit organisasi satuan kerja kementerian/lembaga merupakan hal yang harus diperhatikan terutama apabila satuan kerja tidak berada dalam satu lokasi tertentu, namun terpencar di beberapa lokasi yang jaraknya relatif cukup jauh. Beban kerja yang harus diperhatikan menyangkut volume kegiatan (jumlah paket) pengadaan barang dan jasa, besaran dana yang disediakan untuk pengadaan barang dan jasa, serta jenis kegiatan pengadaan barang/jasa.

Pembentukan ULP bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi sesuai dengan tata nilai pengadaan dan sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/daerah/institusi berkenaan.

Apabila satuan kerja/kantor perwakilan/Unit Pelaksana Teknis suatu kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau dianggap tidak efisien untuk membentuk ULP, maka dapat menggunakan ULP terdekat dengan syarat PPK dari satker mengajukan surat permohonan kepada ULP terdekat. Apabila Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah yang membentuk/membawahi ULP menyetujui, maka dibuat Nota kesepahaman antara kepala satker dengan kepala ULP terdekat berkenaan.

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan adalah:

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

b. Menetapkan dokumen pengadaan;

c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

d. Mengumumkan pelaksanaan PBJ di website Kementerian/Lembaga dan papan pengumuman resmi serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan di Portal Pengadaan Nasional;

e. Menilai kualifikasi dan melakukan evaluasi penawaran yang masuk;

f. Menjawab sanggahan;

g. Menetapkan penyedia untuk pelelangan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100 milyar dan penyedia untuk seleksi pengadaan jasa konsultan yang bernilai paling tinggi Rp 10 milyar;

h. Menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;

i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;

k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

l. Dalam hal diperlukan mengusulkan kepada PPK, perubahan HPS dan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Unit Layanan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala ULP, yang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

2. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;

3. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan;

4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Ketua Lembaga;

5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP;

6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja maing-masing kelompok kerja ULP;

7. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN

Dimana ULP akan dibentuk?

ULP pada dasarnya harus dibentuk di setiap Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Keuangan. Artinya paling lambat tahun anggaran 2014, ULP sudah harus dibentuk pada Kementerian Keuangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu diketahui jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan kementerian keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE – 661/MK.1/2011 tentang pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka untuk tahun anggaran 2012 jumlah paket pengadaan barang dan jasa adalah sebanyak 1.695 paket. Paket-paket tersebut tersebar pada 437 satuan kerja kementerian keuangan. Masing-masing paket nilainya adalah di atas Rp 100 juta rupiah. Artinya semua paket tersebut proses pemilihannya dilakukan oleh Pokja ULP. Dengan demikian, dalam paket tersebut belum termasuk paket-paket yang nilainya Rp 100 juta kebawah, dimana proses pemilihannya merupakan tugas dari pejabat pengadaan.

Paket-paket tersebut dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok yaitu kelompok I, Kelompok II dan kelompok III.

Kelompok I adalah kelompok yang mencakup semua eselon I Kementerian Keuangan dengan jumlah paket 416 paket yangterdiri dari:

- Sekretariat Jenderal sebanyak 65 paket;

- Inspektorat Jenderal sebanyak 10 paket;

- Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran sebanyak 34 paket;

- Ditjen Pajak sebanyak 92 paket;

- Ditjen Bea Cukai sebanyak 28 paket;

- Ditjen Perbendaharaan sebanyak 26 paket ;

- Ditjen Kekayaan Negara sebanyak 52 paket ;

- Ditjen Perimbangan Keuangan sebanyak 42 paket;

- Ditjen Pengelolaan Utang sebanyak 18 paket ;

- Badan Pengawas Pasar Modal sebanyak 22 paket ;

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebanyak 12 paket;

- Badan Kebijakan Fiskal sebanyak 16 paket.

Kelompok II adalah kelompok yang mencakup eselon II yang terdapat pada Kantor Pusat Kementerian Keuangan, dan merupakan satker yang berdiri sendiri dan terpisah dari Unit Eselon I dan memiliki beberapa paket pengadaan barang dan Jasa. Jumlah paket kelompok II adalah sebanyak 194 paket yang terdiri dari :

a. Pusintek pada Sekretariat Jenderal Kementerian keuangan sebanyak 61 paket;

b. Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 10 paket;

c. LPSE pada Sekretariat Jenderal sebanyak 8 paket;

d. Kantor Pusat Pengolahan DATA dan Dokumen Perpajakan pada Ditjen Pajak sebanyak 9 paket;

e. Program percepatan akuntablitas keuangan pemerintah pada Ditjen Perbendaharaan sebanyak 35 paket;

f. 7 Pusat/STAN dilingkungan BPPK sebanyak 71 paket.

Kelompok III adalah kelompok yang mencakup satuan kerja vertikal Kementerian Keuangan yang ada di daerah sebanyak 1.085 paket. Paket ini tersebar pada 413 satker (termasuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea Cukai, dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara beserta satker-satker lainnya di lingkungan kementerian keuangan). Banyaknya paket yang tersedia pada kelompok ini rata-rata 1-2 paket untuk setiap kantor, kecuali untuk Gedung Keuangan Negara/kanwil dan Balai Diklat Keuangan yang jumlahnya antara 4 sampai dengan 11 paket/satker, dan isi paket pada umumnya terdiri dari biaya rehablitasi kantor atau perbaikan rumah dinas (einmalig).

ULP Kementerian Keuangan

Sesuai dengan amanat pasal 14 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012, maka harus dibentuk minimal satu ULP di lingkungan Kementerian Keuangan. ULP ini dibentuk di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan tugas dan fungsinya sesuai yang diatur dalam dua Perpres tersebut diatas. ULP Kementerian keuangan ini juga akan memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. ULP tingkat Kementerian Keuangan hendaknya dilengkapi dengan kepala ULP dan kelompok kerja. Kepala ULP sebaiknya cukup eselon III dan ditempatkan pada Biro Perlengkapan atau bisa juga masuk di dalam struktur organisasi LPSE Kementerian Keuangan.

ULP tingkat Eselon I Kementerian Keuangan

Dengan melihat komposisi jumlah paket yang terdapat pada setiap Direktorat Jenderal, BPPK, dan Inspektorat Jenderal serta sebagian besar kantor eselon I berada/tidak satu lokasi dengan Kantor Pusat Kementerian Keuangan, maka untuk kelancaran dan mempercepat daya serap anggaran, wajar jika di setiap satker Eselon I Kementerian Keuangan perlu dibentuk satu ULP. Dimana ULP tersebut sekaligus untuk membina dan membawahi Pokja-Pokja ULP yang ada diligkungan eselon I yang bersangkutan.

ULP tingkat eselon II Kementerian Keuangan

Bagi Pusintek dengan jumlah paket sebanyak 61 paket dan Sekretariat Pengadilan Pajak dengan 10 paket dan satker LPSE yang mempunyai paket sebanyak 8 paket, mengingat keberadaan kantornya satu lokasi dengan kantor Sekretariat Jendral, maka untuk ketiga eselon II dimaksud tidak perlu dibentuk ULP dan proses pelelangan paket-paketnya langsung ditangani oleh ULP yang ada pada Sekjen Kementerian Keuangan. Demikian juga halnya untuk Kantor Pengolahan Data Ditjen Pajak dan Program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah Ditjen Perbendaharan, sejogyanya proses pelelangannya dapat ditangani oleh ULP yang ada pada masing-masing unit eselon I berkenaan.

Khusus eselon II di lingkungan BPPK (kecuali Sekretariat BPPK), mengingat lokasi kantornya terpisah dan jauh dari BPPK, maka untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka wajar jika dibentuk ULP di setiap eselon II. Hal ini terlihat dari jumlah paket yang tersebar dimasing-masing Pusat. Misalnya, Pusdiklat Angaran dan Perbendaharaan dengan lokasi di Ciawi mempunyai 14 paket, Pusdiklat Pajak di Kemanggisan sebanyak 14 paket, Pusdiklat Bea Cukai di Rawamangun sebanyak 13 paket, Pusdiklat SDM di Jurangmangu 15 paket, Pusdiklat KNPK di Jurangmangu 9 paket, STAN di Jurangmangu 18 paket, dan Pusdiklat Keuangan Umum di Pancoran sebanyak 4 paket. Sekiranya pembentukan ULP di setiap Pusdiklat/STAN dirasa tidak efisien maka masih ada alternatif lain yang dapat dipilih. Alternatif pertama, di setiap Pusdiklat tidak perlu dibentuk ULP, namun diganti dengan pembentukan satu kelompok kerja (pokja) yang langsung berada di bawah kordinasi ULP BPPK. Alternatif kedua, perlu dibentuk 4 ULP yang terdiri satu ULP untuk setiap lokasi dengan rincian satu ULP untuk Pusdiklat SDM, Pusdiklat KNPK, dan STAN. Satu ULP untuk masing-masing Pusdiklat AP, Pusdiklat Pajak, dan Pusdiklat Bea Cukai, sedangkan Pusdiklat Keuangan Umum langsung di bawah ULP BPPK karena jarak antara Pancoran dan Purnawarman tidak terlalu jauh.

ULP untuk kantor-kantor Daerah tidak diperlukan

Dengan kondisi paket yang tersebar untuk masing-masing kantor daerah relatif sedikit serta kondisi paket yang kebanyakan tidak berulang lagi untuk tahun-tahun berikutnya, maka untuk kantor-kantor daerah tidak perlu ada ULP untuk setiap kantor/satker. Apabila suatu satker mempunyai paket yang nilainya diatas Rp 200 juta sehingga proses pemilihannya harus dilakukan oleh Pokja ULP, maka proses pelelangannya bisa dilakukan melalui ULP Kabupaten/Kota/propinsi dimana satker dimaksud berada atau melalui ULP instansi vertikal yang kemungkinan ada pada daerah berkenaan, sedangkan sisanya sudah pasti merupakan paket-paket dengan nilai Rp 200 juta ke bawah. Dengan demikian, paket-paket yang ada di kantor-kantor daerah kementerian keuangan pada umumnya proses pemilihannya akan dilakukan dengan pengadaan langsung dan ditangani oleh satu orang pejabat pengadaan. Keuntungan lain yang diperoleh dengan tidak perlunya ULP di masing-masing kantor daerah adalah pegawai yang dibutuhkan untuk menjadi pejabat pengadaan cukup satu atau dua orang pegawai, sehingga tidak perlu lagi harus mengikutsertakan banyak pegawai kementerian keuangan untuk diklat pengadaan barang dan jasa.

Semoga masukan di atas bermanfaat untuk pimpinan Kementerian Keuangan di dalam merencanakan pembentukan Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Daftar Bacaan:

1. Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perpres No. 70 tahun 2012;

2. Rencana Umum Pengadaan Kementerian Keuangan 2012;

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini154
mod_vvisit_counterKemarin185
mod_vvisit_counterMinggu ini759
mod_vvisit_counterBulan ini4882
mod_vvisit_counterSemua199696

IP: 54.204.66.38
Login



Pencarian