Foto Gedung BDK Cimahi GEdung cimahi 3 GEdung Cimahi 2

Publikasi Karya Tulis Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Cimahi

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH : PENILAIAN

Oleh : Puji Agus, S.S.T., Ak., M.Ak.

Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Cimahi

 

1. Definisi Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif dida­sarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepe­milikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah. Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan un­tuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventari­sasi.

Penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang berser­tifikat dibidang penilaian aset. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil peni­laian barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

a) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah;

b) Penilaian barang milik daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;

c) Kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah;

d) Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi.

Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah.

a) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian asset;

b) Lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia penilai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar;

d) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut;

e) Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai Standar Penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.

Ketentuan Khusus.

a) apabila harga barang hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya, maka dapat dilakukan penilaian oleh Tim Penaksir atau oleh pengurus barang;

b) dalam menentukan nilai taksiran dilakukan dengan membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama;

c) penilaian terhadap benda-benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli dibidang tersebut;

d) terhadap barang milik daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk membuat neraca (segera di proses penghapusannya dari buku inventaris);

e) apabila harga barang pembelian, pembuatan atau harga barang yang diterima berasal dari sumbangan/hibah dan sebagainya tidak diketahui karena tiadanya dokumen yang bersangkutan menunjukan nilai yang tidak wajar, nilainya supaya ditaksir oleh Tim/pengurus barang;

f) benda-benda bersejarah dan benda-benda yang bercorak kebudayaan tetap dimasukkan ke dalam Buku Inventaris, sedangkan nilainya dapat ditaksir dengan bantuan tenaga ahli dibidang tersebut.


2. Formulir/Daftar yang Dipergunakan

a. Surat Keputusan Panitia Penilai Barang Daerah.

b. Surat Perintah Kerja (SPK) penilaian barang daerah.

c. Laporan hasil penilaian barang daerah.

d. Surat Penetapan nilai barang daerah.


3. Pelaksana/Unit Kerja yang Terlibat

a. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

b. Sekretaris daerah selaku Pengelola barang milik daerah.

c. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah Selaku pembantu pengelola barang milik daerah.

d. Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah.

e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang.


4. Tahapan Kegiatan

a. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah membentuk tim panitia penilaian yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah untuk melaksanakan penilaian barang milik daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset (lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).

b. Panitia Penilai melakukan penilaian barang milik daerah, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut.

c. Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.

d. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

e. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah menetapkan hasil penilaian barang milik daerah.


5. Diagram Arus (Flow Chart)

Disarikan dari berbagai sumber

Daftar Pustaka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tulisan

 

Daftar Pustaka

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjualan Rumah Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah; dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 
Login



Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini17
mod_vvisit_counterKemarin314
mod_vvisit_counterMinggu ini1396
mod_vvisit_counterBulan ini5191
mod_vvisit_counterSemua390556

IP: 107.21.163.227