Pengumumanindeks

  • CALON PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2016 YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN DAN KETENTUAN PENYETORAN BIAYA ADMINISTRASI UJIAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS INTELIJEN ANALIS T.A 2016 DI CIMAHI +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penilaian Bisnis Dasar Bagi Pegawai DJP Angkatan V Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penilaian Barang Milik Negara Bagi Pengguna Angkatan II Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penilaian Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Penyegaran Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Bagi Pengelola Barang Tahun 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PMK Nomor 37/PMK.012/2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Hari Ketiga Leadership Super Camp Angkatan III

    (Tangerang Selatan) Rabu, 21 September 2016 – Leadership Super Camp Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (LSC DJPPR) telah memasuki angkatan III. Hari ini—Rabu, 21 September 2016—adalah hari ketiga pelaksanaan diklat yang dimulai sejak 19 September 2016. Diklat yang diikuti oleh 26 peserta dengan level jabatan eselon IV itu dilaksanakan di Aula Gedung K lantai 1 Pusdiklat PSDM, yang telah disulap menjadi suasana kapal beserta lautnya. LSC DJPPR angkatan III difasilitasi oleh 4 orang widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dengan komposisi 3 orang widyaiswara dari Pusdiklat PSDM, dan 1 orang widyaiswara dari BDK Malang. Para widyaiwara tersebut adalah Sampurna Budi Utama, Marmah Hadi, Muhadi, dan Widyarini. Baca Selengkapnya
  • Pra Orasi Ilmiah oleh Parluhutan Hutahaean

    [Bogor/21 September 2016] Widyaiswara sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran memegang peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembelajaran, baik dari segi kualitas maupun kuantitas lulusan peserta pelatihan. Salah satu kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Widyaiswara adalah pelaksanaan orasi ilmiah sebagai salah satu prasyarat untuk menduduki jabatan Widyaiswara Utama. Baca Selengkapnya
  • Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya

    [Tangerang Selatan] Rabu, 21 September 2016. Pada hari Selasa, 20 September 2016 Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, menyelenggarakan DTSS Aplikasi Siman Tingkat Dasar Angkatan II dan DTSS Pengetahuan Lelang bagi Asisten Pejabat Lelang Angkatan II di Aula Asrama Lama, Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Baca Selengkapnya
  • Bendahara Pengeluaran adalah Kunci Sentral dalam Pengelolaan Keuangan Negara

    [Malang] Senin, 19 September 2016. Pagi ini di Aula Gedung A Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang belangsung pembukaan Diklat Bendahara Pengeluaran APBN Tahun Anggaran 2016. Diklat diikuti oleh 37 peserta yang seluruhnya berasal dari instansi diluar Kementerian Keuangan, antara lain dari Kementerian BUMN, Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan BKKBN, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, dan dunia pendidikan (Universitas Khairun dan UIN Sunan Ampel) dari seluruh wilayah Indonesia. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • USIA DUA BULAN TAX AMNESTY

    USIA DUA BULAN TAX AMNESTY Oleh: Aniek Juliarini (Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta) Abstrak Sudah dua bulan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty dimaklumatkan. Begitu beragamnya pendapat dan informasi yang beredar menjadikan masyarakat banyak yang menjadi gagal paham, bingung, panik, atau protes terhadap program ini. Sebelum keresahan masyarakat makin meluas, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Presiden pun turun tangan dan memberikan penekanan bahwa sasaran utama tax amnesty adalah pengusaha besar, terutama yang banyak menyimpan uang di luar negeri. Namun, kebijakan ini juga bisa diikuti oleh pengusaha kelas menengah dan kecil. Baca Selengkapnya
  • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru

    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum   menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Cimahi] Abstrak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 satker Badan Layanan Umum telah memiliki PSAP tersendiri. Sebelum terbit PMK ini, standar penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum hanya ditempelkan sedikit dalam PSAP nomor 11 tentang akuntansi laporan keuangan konsolidasian. Hal ini membawa angin segar bagi satker yang menyandang status Badan Layanan Umum agar memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangannya. Tentunya maksud dan tujuan terbitnya peraturan menteri keuangan tersebut adalah agar Badan Layanan Umum mampu mengelola keuangan sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan lebih transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Berbasis Akrual, Badan Layanan Umum Baca Selengkapnya
  • Kurang Paham Terhadap Mode Tampilan Proyektor LCD

    Ringkasan: Ada beberapa mode tampilan yang bisa digunakan dalam melakukan presentasi dengan Proyektor. Mode tampilan duplicate merupakan salah satu mode yang sering dipakai pada setiap presentasi. Mode tersebut merupakan default setting dan secara otomatis digunakan oleh sistem operasi Windows apabila sistem mendeteksi ada proyektor Liquid Crystal Display (LCD) yang masuk. Karena sifatnya yang otomatis itu, membuat para pengguna beranggapan hanya ada satu mode saja yang dapat dipakai. Jika terjadi demikian, mereka akan berpikir bahwa telah terjadi masalah teknis di antara laptop atau proyektor LCD. Untuk mengurangi kekurangpahaman pengguna pada mode tampilan saat ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengetahuan mengenai mode tampilan melalui In House Training atau sejenisnya. Penulis: Rahmat Nugroho, Pranata Komputer pada Pusdiklat Pajak.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016