• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2015 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Banda Aceh Angkatan II Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Sijunjung Angkatan I Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Jurusita Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Diklat Tematis Kuasa Pengguna Anggaran T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pengadaan Barang /Jasa T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Pembukaan Diklat AKSI UKI Kelas Reguler di Balikpapan, saatnya ber-AKSI

    Balikpapan 4 Mei 2015. Pagi yang cerah di awal bulan Mei tahun 2015,  sebanyak 25 peserta diklat yang berasal dari unit-unit kerja Kementerian Keuangan di wilayah kerja Kalimantan Timur berkumpul di ruang eksekutif Balai Diklat Keuangan Balikpapan dalam rangka mengikuti acara pembukaan Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) Kelas Reguler yang secara resmi dibuka oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan Bapak Eko Sulistyo, dan dihadiri juga oleh pejabat-pejabat dilingkungan Balai Diklat Keuangan Balikpapan. Diklat ini terkait dengan pengetahuan dan praktek pengendalian intern. Diklat yang akan berlangsung selama 5 hari yaitu tanggal 4 s.d. 8 Mei 2015 ini terdiri dari 48 jamlat dan dengan rincian 19 mata diklat dan dan 1 ceramah yang akan diberikan kepada seluruh peserta dengan 2 orang pengajar sebagai fasilitator. Diklat AKSI UKI ini diikuti oleh peserta pegawai Kemenkeu yang memegang urusan kepatuhan internal di unitnya masing-masing. Dalam sambutannya, Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan menyampaikan bahwa AKSI UKI merupakan implementasi dari KMK No.32/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK ini sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Selanjutnya Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan, juga menyampaikan bahwa Unit Kepatuhan Internal yang ada disetiap unit kerja merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk melaksanakan unsur SPIP yang kelima, yaitu unsur pemantauan yang ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern. Tugas UKI adalah membantu pihak manajemen. Setelah mengikuti diklat ini peserta dapat mencapai tujuan dari diselenggarakannya diklat ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai mengenai penerapan pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing khususnya yang ditempatkan di Bagian Unit Kepatuhan Internal. Baca Selengkapnya
  • Masih Berlanjut : Diklat Implementasi Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Aplikasi SAIBA di Tanjung Pinang

    [Tanjung Pinang] Senin, 4 Mei 2015. Rangkaian diklat Implementasi Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA di Tanjung Pinang masih berlanjut dengan dibukanya diklat angkatan kedua pada pagi hari ini. Baca Selengkapnya
  • Apakah yang dibutuhkan Seorang Intelijen Analis DJBC?

    [Jakarta, 24 Maret 2015] Apakah ilmu yang sebenarnya dibutuhkan seorang intelijen analis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan tanggung jawab mereka dalam lingkungan kerja? Melalui DTSS Intelijen Analis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai, Penyelenggara dan DJBC ingin menjawab dan memenuhi kebutuhan seorang intelijen analis. DTSS Intelijen Analis dilaksanakan selama kurang lebih dua minggu di Kampus Frans Seda. Baca Selengkapnya
  • Laboratorium Mahasiswa bernama Mini Office Kantor Pelayanan Pajak

    [Tangerang Selatan] Rabu, 29 April 2015. "Applied science. Tidak hanya berpikir, tapi juga beraktivitas mempraktekkan langsung", demikian disampaikan Direktur STAN, Kusmanadji, saat memberikan sambutan pada peresmian Mini Office Kantor Pelayanan Pajak di gedung P Kampus STAN Bintaro. Mini Office Pajak adalah fasilitas baru di kampus STAN tempat para mahasiswa dapat mempraktekkan langsung pelayanan kepada para stakeholder DJP.  Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

    Abstrak Kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara/daerah, merupakan lingkup dari keuangan negara. Akibat hukum dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/D menjadi berbeda, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi tunduk kepada pengelolaan keuangan dengan cara APBN, tetapi pengelolaannya menggunakan pengelolaan keuangan berdasarkan badan usaha pada umumnya. Kata Kunci : Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, BUMN/D, dan Akibat Hukum. Baca Selengkapnya
  • PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN HUKUM/ADVOKAT

    Abstrak Guna memenuhi kebutuhan pengadaan Konsultan Hukum/Advokat akibat adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, dimana sifat pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, maka dilakukan pengadaan konsultan hukum/advokat yang tidak direncanakan sebelumnya secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi, dan tepat waktu melalui penunjukan langsung. Kata Kunci : Konsultan Hukum/Advokat dan Penunjukkan Langsung. Baca Selengkapnya
  • Dilema Pejabat Pengadaan Berdasarkan Perpres 4 Tahun 2015

    Ringkasan: Pengadaan barang dan jasa Indonesia mendapatkan surprise di awal tahun 2015 ini dengan keluarnya Perpres 4 tahun 2015. Perpres ini merupakan perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2015. Perpres ini diharapkan dapat mengatasi beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu poin penting yang ada di perpres ini adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara e-purchasing. Penulis: Jamila Lestyowati,Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta       Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise