• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Kunjungan Kerja Pusdiklat Kemenlu

    [Jakarta] Senin, 22 Desember 2014. Sekretaris BPPK didampingi oleh Kabag OTL dan Kabag Kepegawaian menerima kunjungan dari Pusdiklat Kemenlu, Jumat, 19 Desember 2014. Jajaran Pusdiklat Kemenlu dipimpin langsung oleh Kepala Pusdiklat Kemenlu, Duta Besar Soehardjono Sastromiharjo. Bertempat di Gedung F lt. 1 BPPK, kunjungan kerja ini bertujuan untuk menjalin benchmarking terkait sistem pengelolaan diklat di lingkungan BPPK. Baca Selengkapnya
  • Pekan Kreativitas Mahasiswa Program Diploma I Keuangan STAN di BDK Malang: Kreativitas dan Kebersamaan

    [Malang] Senin, 22 Desember 2014. Menyandang status sebagai kampus kedinasan, bukan lantas menjadikan kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang jauh dari seni dan kreativitas khas kemahasiswaan. Justru hal-hal tersebut banyak terlahir di kampus yang menjadi pemasok sumber daya manusia unggul di lingkungan Kementerian Keuangan ini. Baca Selengkapnya
  • CAPACITY BUILDING BALAI DIKLATPIM DI YOGYAKARTA

    BalaiDiklatKepemimpinantelahmelaksanakan Capacity Building yang ke-2 di Tahun 2014 ini.Dilaksanakanpadatanggal 14-16 Desember 2014 di BalaiDiklatKeuangan Yogyakarta. Baca Selengkapnya
  • FGD EVALUASI PASCADIKLAT DAN DISTRIBUSI PROGRAM DIKLAT

    Hari ini, Rabu, tanggal 17 Desember 2014, bertempat di Ruang Rapat Balai Diklat Keuangan Cimahi, Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat Keuangan Cimahi mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) Evaluasi Pascadiklat Dan Distribusi Program Diklat untuk diklat-diklat yang berasal dari Pusdiklat Pajak yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Cimahi untuk Tahun Anggaran 2015. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Kepabeanan Dari Perspektif Syariah

     ISSN : 2088-2491 Abstrak Saat ini menjadi trend munculnya unit-unit syariah dalam berbagai sektor. Kita telah mengenal perbankan syariah, asuransi syariah, akuntansi syariah hingga pengadilan syariah. Bidang kepabeanan belum pernah dibicarakan dalam konteks syariah meskipun negara Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang bersumber pada hukum agama khususnya agama Islam. Dengan mempertimbangkan bahwa penduduk Indonesia mayoritasnya beragama Islam, maka menjadi hal menarik jika kita dapat memandang bidang kepabeanan dari sudut pandang syariat Islam. Selama ini, dari kalangan agamawan justru muncul kesan negatif terhadap sektor kepabeanan karena hal-hal yang muncul berkaitan dengan kegiatan kepabeanan didominasi hal-hal yang berkonotasi negatif semisal penyelundupan, korupsi, dan pemalsuan. Dan secara nyata bahkan beberapa kalangan agamawan menyatakan bahwa bidang kepabeanan adalah bidang yang haram dan bertentangan dengan syariat Islam. Mengingat bahwa sektor kepabeanan adalah salah satu sektor penting yang menunjukkan peran negara dalam melindungi rakyatnya, maka penting untuk menelaah bidang kepabeanan dengan pendekatan yang berdasarkan pada pertimbangan faktor keagamaan sebagai salah satu unsur mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah bidang kepabeanan memang bertentangan dengan syariah? Bagaimana halnya dengan “kepabeanan syariah”? Kata kunci : kepabeanan, syariah, bea dan cukai, islam, kepabeanan syariah Baca Selengkapnya
  • DISHARMONISASI YANG TETAP DIPEDOMANI

    Abstrak Menurut Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan upaya keberatan maupun banding. Namun dalam UU KUP yang baru pasal mengenai keberatan dan banding telah diubah dengan cukup signifikan yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagih apabila telah melunasi utang pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui saja jika Wajib Pajak mengajukan upaya keberatan atau banding. Hal ini tentu memungkinkan atas satu Wajib Pajak dapat dikenakan dua ketentuan yang sangat berbeda. Tulisan ini juga sekaligus menanggapi artikel sdri Susi Sulvina “Disharmonisasi UU Penagihan Pajak dan UU KUP dalam rangka penerimaan pajak” Baca Selengkapnya
  • Risiko Fiskal Yang Dihadapi Pemerintah Dan Strategi Pengelolaannya Guna Menjamin Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan

    ISSN : 2088-2491 Oleh: Purjono (Widyaiswara Madya di Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran Negara. Kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan pertumbuhan perekonomian negara. Namun kebijakan fiskal yang diambil pemerintah juga dapat menimbulkan risiko fiskal, sehingga pada akhirnya mengganggu ketahanan APBN dalam menyediakan dana pembangunan (terjadi defisit anggaran). Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut Pemerintah harus mengelola risiko fiskal secara baik. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise