• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA NILAI PABEAN DAN KLASIFIKASI BARANG TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS INTELIJEN ANALIS TAHUN ANGGARAN 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2015 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Banda Aceh Angkatan II Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Sijunjung Angkatan I Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Peningkatan Kompetensi PBJ Pejabat Pembuat Komitmen

    [Malang] Selasa, 5 Mei 2015. Dalam penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan, khususnya penyerapan anggaran, satuan kerja akan berhadapan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Melalui pengadaan barang dan jasa, satuan kerja akan memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaan yang tepat waktu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah tokoh sentral dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.  Baca Selengkapnya
  • Naturally, the Language Acquisition is not Through Learning but Through the Exposure

    [Jakarta] Senin, 4 Mei 2015. Bertempat di Aula Pusdiklat Keuangan Umum, Diklat Test of English Proficiency I (Paper-Based Test) secara resmi dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Juliani Octavia yang merupakan salah satu pengajar diklat dengan tema bahasa Inggris ini. Pembukaan diklat diikuti oleh 26 orang peserta diklat yang berasal dari delapan unit Eselon I Kementerian Keuangan. Baca Selengkapnya
  • Career Choice are life choice Take them seriously... Do it Right!

    Kalimat itulah yang menjadi pembuka Bapak Safuadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam ceramah pembukaan Diklatpim IV Angkatan ke-189 di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang pada hari Rabu, 29 April 2015. Baca Selengkapnya
  • DTSS Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sebagai Sarana Peningkatan Kinerja

    [Yogyakarta] Senin, 04 Mei 2015. "DTSS Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini sangat penting bagi para pegawai Kanwil DJPB dalam kewajiban monitoring belanja satuan kerja di wilayah" ungkap Kepala Kanwil DJPB DIY dalam pembukaan DTSS Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Pengembangan Kepemimpinan Transformasional dan Peran Diklat Kepemimpinan Pola Baru

    Download artikel ini Oleh : Hindri Asmoko[1] Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) pola baru dalam rangka pengembangan kepemimpinan transformasional. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji literatur kepemimpinan transformasional dan menghubungkan dengan regulasi dalam penyelenggaraan diklatpim pola baru tersebut. Hasil kajian menunjukkan diklatpim pola baru dapat menunjang pengembangan kepemimpinan transformasional. Kata kunci: kepemimpinan transformasional, diklatpim pola baru. Baca Selengkapnya
  • Bagaimana Akuntansi Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian/Lembaga? (Bagian Pertama)

    Oleh Mukhtaromin Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Abstrak: Setiap kementerian/lembaga/satuan kerja yang dibubarkan harus menetapkan penanggung jawab proses likuidasi. Penanggung jawab proses likuidasi bertugas menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya dalam rangka pelaksanaan APBN seperti uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan, piutang negara kepada pihak ketiga, maupun utang negara kepada pihak ketiga. Setelah itu  kementerian/lembaga/satuan kerja yang dilikuidasi harus menyusun laporan pertanggungjawaban. Kata kunci: likuidasi, penyelesaian hak dan kewajiban Baca Selengkapnya
  • Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

    Oleh Mukhtaromin Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Abstrak: Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,  yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, maka setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kata kunci: kerugian negara, ganti kerugian negara, BPK Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise