• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Peserta yang Dinyatakan Telah Mengikuti Lokakarya Crude Palm Oil (CPO) TA 2015 yang Diselenggarakan di BDK Pekanbaru +

    Baca Selengkapnya
  • CALON PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN DAN KETENTUAN PENYETORAN BIAYA ADMINISTRASI UJIAN +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Pemeriksaan Piutang Negara Dasar Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA KEBERATAN DAN BANDING TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • KUESIONER PRADIKLAT DTSS PENGAWASAN DAN PENANGANAN BARANG BERBAHAYA TAHUN ANGGARAN 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PEMALSUAN BERITA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN AKADEMIK 2015/2016 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Ever Tried. Ever Failed. No Matter. Try Again. Fail Again. Fail Better

    [Yogyakarta] Jumat, 22 Mei 2015. BDK Yogyakarta menutup 3 Diklat yang diselenggarakan di 2 kota, Yogyakarta dan Semarang. Diklat Manajemen Risiko  Periode II dilaksanakan selama 5 hari mulai 18- 22 Mei 2015 dan ditutup langsung oleh Kepala Seksi Evaluasi BDK Yogyakarta. Diklat Manajemen Risiko ini  dilaksanakan khusus untuk DJPB Provinsi Jawa Tengah dan bertempat di Aula Kanwil DJPB Jawa Tengah. Baca Selengkapnya
  • Lomba Pengarusutamaan Gender: Wujudkan Program Pembangunan Kementerian Keuangan yang Adil dan Setara

    [Jakarta] Jumat, 22 Mei 2015. Istilah "Gender" adalah istilah yang sering didengar dan digunakan oleh masyarakat dalam berbagai forum. Meskipun sering digunakan, istilah ini terkadang belum digunakan dengan tepat, bahkan kerap diartikan sebagai jenis kelamin. Ditahun 2009, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksakan pengarusutamaan gender. Instruksi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional tahun 2015-2019 yang menetapkan pengarusutamaan kebijakan pembangunan, salah satunya pengarusutamaan gender. Baca Selengkapnya
  • BENCHMARKING PERSERTA DIKLATPIM TINGKAT IV ANGKATAN KE-187 KE STMIK AMIKOM YOGYAKARTA DAN RUMAH SAKIT YOGYA

    Magelang, Jumat 22 Mei 2015 Balai Diklat Kepemimpinan selaku penyelenggara Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, menyelenggarakan benchmarking peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-187 Kementerian Keuangan pada tanggal 18 dan 19 Mei 2015 ke STMIK AMIKOM Yogyakarta dan RSUD Kota Yogyakarta. Baca Selengkapnya
  • Dua Provinsi Empat Kota

    [Manado] Kamis, 21 Mei 2015. Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA berlangsung secara serentak di empat kota pada minggu pertama bulan Mei ini. Dua provinsi empat kota antara lain provinsi Maluku Utara yang ‘diwakili’ oleh kota Ternate dan Tobelo dan provinsi Sulawesi Tengah yang ‘diwakili’ kota Palu dan Luwuk. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keuangan Dengan Menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA)

      Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keuangan Dengan Menggunakan Importance-Performance Analysis(IPA)   Widyarini, S.Psi.   Abstrak :   Salah satu indikator pengukuran kinerja organisasi penyedia jasa adalah tingkat kepuasan pengguna jasa. Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, dan pelatihan di bidang keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai unit yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan sudah semestinya melakukan pengukuran kepuasan melalui survey tentang kepuasan para peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat. Selain  untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat di BDK, survey ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sudah memberikan kepuasan dan yang belum memberikan kepuasan bagi peserta diklat. Hasil survey dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan diklat di BDK. Pembahasan tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di BDK melalui Survey Kepuasan Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaaan Diklat ini, terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu : Kualitas Pelayanan dan Dimensi Pelayanan, Kepuasan Peserta Diklat, Pengukuran Kepuasan Peserta Diklat, dan Tindak Lanjut Hasil Pengukuran  Baca Selengkapnya
  • Wajib Pajak tertentu diperbolehkan melakukan Transaksi Transfer Pricing sesuka hati?

    Wajib Pajak tertentu diperbolehkan melakukan Transaksi Transfer Pricing sesuka hati? Muhammad Hikmah Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011 Tanggal 11 Nopember 2011 sebagai Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa maka terdapat beberapa perubahan yang mendasar. Baca Selengkapnya
  • SKPKB Setelah Putusan Pidana Habis Gelap Terbitlah Terang

    SKPKB Setelah Putusan Pidana Habis Gelap Terbitlah Terang Muhammad Hikmah Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Pasal 13 ayat (5) menyebutkan bahwa: “Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak (WP) setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise