• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA NILAI PABEAN DAN KLASIFIKASI BARANG TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS INTELIJEN ANALIS TAHUN ANGGARAN 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2015 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Banda Aceh Angkatan II Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Sijunjung Angkatan I Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • MENJADI PEGAWAI PAJAK TERBAIK

    ABSTRAK Setiap organisasi memiliki unsur Sumber Daya Manusia yang tidak lepas dari sudut pandang sebagai subjek sekaligus sebagai objek dalam organisasi. Ada hubungan yang saling ketergantungan antara organisasi sebagai institusi dengan para pegawai yang ada di dalamnya. Demikian juga halnya organisasi Direktorat Jenderal Pajak memiliki hubungan yang saling membutuhkan antara organisasi sebagai institusi dengan para pegawainya. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang diharapkan oleh organisasi DJP terhadap para pegawainya? Bagi DJP pertanyaan ini sudah terjawab dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Dirjen Pajak ini mengharapkan pegawai DJP menjadi pegawai yang terbaik sesuai dengan rumusan yang telah dibuat. Keputusan Dirjen Pajak tersebut dapat menjadi penyeimbang keharmonisan hubungan antara organisasi dengan para pegawainya karena disamping menyebutkan kewajiban-kewajiban pegawainya juga mengemukakan hak-hak pegawai DJP yang tergambar dalam elemen kepuasan pegawai yang tinggi. Baca Selengkapnya
  • INSPEKSI DALAM PEMERIKSAAN LAPANGAN

    Abstrak Tindakan pengawasan terhadap self assessment system yang dilakukan Wajib Pajak dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan berupa menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Menteri Keuangan membagi pemeriksaan menjadi dua jenis yang meliputi: pemeriksaan lapangan – ditempat Wajib Pajak dan di Kantor Pajak atau; pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak saja. Dalam pemeriksaan lapangan ini dilakukan teknik inspeksi yang terdiri dari unsur-unsur: dilakukan secara langsung (tindakan Pemeriksa dengan menggunakan indera penglihatannya), dilakukan dengan seksama/teliti, dilakukan di lapangan (menyatakan tempat/lokasi yang akan diteliti), berdasarkan metode & standard yang sudah ditentukan untuk mendapatkan keyakinan dan informasi yang lengkap. Inspeksi dalam pemeriksaan lapangan merupakan roh/jiwa dari pemeriksaan lapangan. Baca Selengkapnya
  • REVOLUSI MENTAL BIROKRASI

    Abstraksi Revolusi Mental menjadi agenda penting pemerintahan Presiden Joko Widodo. Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru masih sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan. Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, maka perlu melakukan revolusi mental, terutama revolusi mental birokrasi sebagai motor penggeraknya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise