• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Lokakarya Hipnoterapi

    Hari Senin dan selasa  tanggal 22 dan 23 Desember Tahun 2014 Balai Diklat Kepemimpinan Magelang menyelenggarakan Lokakarya Hypnotherapy yang diikuti oleh para Widyaiswara/Pejabat Struktural/Pelaksana dari Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, Pusdiklat Pengembangan SDM dan Widyaiswara dari beberapa Balai Diklat Keuangan. Baca Selengkapnya
  • Dana Kapitasi BPJS Kesehatan: Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya

    Makassar - Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat beraktivitas dengan optimal. UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya adalah adanya jaminan kesehatan bagi setiap lapisan rakyat tanpa kecuali. Sebagaimana tertuang dalam pasal 34 ayat 2 dan 3 UUD 1945.  Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah merupakan amanat UU Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan kemudian terbit UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS kesehatan mulai melaksanakan program JKN sejak Januari tahun 2014.   Baca Selengkapnya
  • Kegiatan Akhir Tahun BDK Yogyakarta

    [Yogyakarta] Rabu, 24 Desember 2014. Akhir tahun di BDK Yogyakarta diisi dengan padatnya kegiatan. Seluruh pegawai BDK Yogyakarta mengikuti In House Training Bagian Pengembangan Pegawai Pusdiklat PSDM, pada Senin, 22 Desember 2014. Baca Selengkapnya
  • LEADERSHIP AND CREATIVE THINKING FOR PROBLEM SOLVING

    Selasa, 23 Desember 2014 pukul 13.30 WIB bertempat di Aula Balai Diklat Keuangan Cimahi diadakan In-House Training dengan tema “Leadership and Creative Thinking for Problem Solving.” Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Titik Kritis Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Logic Model

    Oleh :  Bambang Sancoko *)   Abstrak   Sejak tahun 2004 Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan sistem penganggaran berbasis kinerja.  Penyempurnaan untuk penyusunan anggaran tahun 2015 dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis outcome secara penuh.    Dalam penerapan sistem penganggaran berbasis outcome ini dilakukan penataan arsitektur kinerja dalam perencanaan kerja dan anggarannya.  Perubahan arsitektur kinerja yang baru menggunakan pendekatan kerangka logika (logic model) program dengan basis pada hasil (outcome).    Penyusunan anggaran dengan pendekatan kerangka logika (logic model) harus memperhatikan titik-titik kritis dalam tahapan penyusunan informasi kinerja.  Penyusunan informasi kinerja yang tidak tepat dapat menyebabkan program tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Kata Kunci :  anggaran berbasis kinerja, outcome, logic model, tahapan, situasi. Baca Selengkapnya
  • MEMAHAMI TENTANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA

    Hasan Ashari, Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Abstrak Dalam struktur APBN, komponen belanja pemerintah pusat diantaranya terdiri dari belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berdasarkan Sistem Akuntasi Pemerintah, Belanja modal salah satunya adalah Belanja Modal Gedung dan bangunan. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kata Kunci : Belanja Modal, Gedung, Bangunan Pendahuluan Gedung dan Bangunan adalah salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan dalam rangka untuk pelaksanaan pelayanan kepada stake holders yang ada. Kondisi gedung dan bangunan akan mempengaruhi terkait dengan kenyamanan para pihak yang menggunakan gendung dan bengunan tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan kualitas gedung dan bangunan yang baik diperlukan alokasi anggaran yang memadai. Alokasi anggaran untuk keperluan gedung dan bangunan dituangkan berdasarkan pada substansi pekerjaan yang terkait dengan gedung dan bangunan. Dalam artikel ini, penulis memaparkan hal-hal yang terkait dengan gedung dan bangunan. Dalam struktur APBN, komponen belanja pemerintah pusat diantaranya terdiri dari belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berdasarkan Sistem Akuntasi Pemerintah, Belanja modal salah satunya adalah Belanja Modal Gedung dan bangunan. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Ruang Lingkup Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan tingkat kompleksitas, bengunan gedung negara diklasifikasikan sebagai berikut : Pertama, Bangunan Sederhana Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: 1. gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2; 2. bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; 3. gedung pelayanan kesehatan: puskesmas; 4. gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai. Kedua, Bangunan tidak sederhana Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain: 1. gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai; 2. bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun; 3. gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D; 4. gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai. Ketiga, Bangunan Khusus Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain: 1. Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden; 2. wisma negara; 3. gedung instalasi nuklir; 4. gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus; 5. gedung laboratorium; 6. gedung terminal udara/laut/darat; 7. stasiun kereta api; 8. stadion olah raga; 9. rumah tahanan; 10. gudang benda berbahaya; 11. gedung bersifat monumental; dan 12. gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri. Pembangunan Bangunan Gedung Negara Proses Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi). Berdasarkan definisi tersebut, pembangunan mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan berfungsinya suatu gedung. Dalam pekerjaan pembangunan juga meliputi pekerjaan perawatan gedung bangunan negara. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu: 1) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan; 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang; 3) Perawatan untuk tingkat kerusakan berat. Kerusakan Bangunan Yang dimaksud dengan Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu: a. Kerusakan ringan, Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langitlangit, penutup lantai dan dinding pengisi. b. Kerusakan sedang, Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dll. c. Kerusakan berat, Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung. Pemeliharaan Bangunan Dalam proses pemeliharaan bangunan, terdapat tiga kateori yaitu : 1. Rehabilitasi, yaitu memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah. 2. Renovasi, yaitu memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya 3. Restorasi, yaitu memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.   Kegagalan Bangunan Hasil proses pekerjaan kontruksi yang telah diserahkan, karena kualitas atau hal lainnya, bisa terjadi kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. Masa kegagalan bangunan adalah sepuluh tahun. Apabila hasil pekerjaan kontruksi yang telah diserahkan oleh penyedia jasa kontruksi terjadi penyimpangan yang disebabkan karena kesalahan pihak penyedia, maka penyedia jasa kontruksi harus bertanggung jawab terhadap akibat yang disebabkan kegagalan bangunan tersebut. Demikian hal-hal yang perlu diketahui seputar ruang lingkup bangunan gedung negara. Dengan memahami ruang lingkup bangunan gedung negara, para pihak yang terkait dengan pengelolaan bangunan gedung negara dapat secara tepat mengelola sesuai dengan peraturan dan pengalokasian dana yang disediakan. Referensi 1. Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan bangunan Gedung 2. Peraturan Menteri PU No.45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembanguna Bangunan Gedung Negara 3. UU no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi Baca Selengkapnya
  • KUALITAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA DALAM PROSES PEKERJAAN KONTRUKSI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB

    Hasan Ashari, Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Abstrak Dalam pekerjaan kontruksi salah satunya adalah pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tugas yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan, diantaranya pembangunan gedung negara, dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penunjukan PPK oleh KPA tidak secara spesifik memperhatikan aspek kompetensi teknis yang terkait dengan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan. Apabila terdapat pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara pada satuan kerja yang bersangkutan, tentu menjadi tugas baru dengan beban kerja diluar kompetensi PPK. PPK memerlukan tenaga pendamping yang dapat memberikan masukan teknis dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan kontruksi tersebut. Kata Kunci :PPK, Pembina Teknis, Gedung, Bangunan, Kontruksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise