• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • Penawaran Beasiswa Pascasarjana (S2) Program Luar Negeri SPIRIT Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSD Pajak I Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat BDK Pekanbaru TA 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • KALENDER DIKLAT BDK MEDAN T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan serta Pengumuman Hasil Workshop untuk Master Trainer Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) V Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, Pembukaan tiga diklat di Kampus Franseda

    [Jakarta, 26 Januari 2015] Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Pepatah ini yang tepat untuk kegiatan Upacara Pembukaan tanggal 26 Januari 2015 di Kampus Franseda, Pusdiklat Bea dan Cukai. Pada hari ini tiga diklat telah resmi dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan, Sinung Prabowo. Tiga diklat tersebut adalah DTSD Kepabeanan dan Cukai I, DTSS Intelijen Taktis I, dan Workshop Frontliner Indonesian Airport Customs. Baca Selengkapnya
  • Diseminasi Short-Course Non Degree Yokohama National University

    [Jakarta] Senin, 26 Januari 2015. BPPK melalui Pusdiklat PSDM menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil shortcourse di Yokohama. Bertempat di gedung B lantai 5 BPPK, Jl. Purnawarman 99 Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 70 peserta dari DJP, DJBC, Itjen dan BPPK. Diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil shortcourse yang telah berlangsung pada 25 November - 5 Desember 2014 di Yokohama University. Materi disampaikan oleh peserta shortcourse. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Diklat Diplomasi Ekonomi

    Jakarta, 26 Januari 2015. Pusdiklat Keuangan Umum melaksanakan pembukaan Diklat Diplomasi Ekonomi Tahun Anggaran 2015 pada pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Aula Pusdiklat Keuangan Umum. Diklat ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat, Unggul Kusalawan Respatiadi yang didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Humas, Sudrajat. Pembukaan diklat ini diikuti oleh 32 peserta diklat yang berasal dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta Ditjen Bea dan Cukai. Diklat ini direncanakan berlangsung selama 5 (lima) hari sampai dengan hari Jumat, 30 Januari 2014. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Diklat Minggu Keempat Januari 2015

    [Makassar] Senin, 26 Januari 2015. BDK Makassar menyelenggarakan tiga diklat pada minggu terakhir di bulan Januari 2015 ini. Ketiga diklat tersebut adalah DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN Angkatan II dan DTSS Ekstensifikasi untuk Pelaksana Bagi Pegawai DJP yang telah dibuka pada hari ini, serta DTU Kesamaptaan Bea dan Cukai Angkatan I yang akan diselenggarakan pada keesokan harinya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENATAUSAHAAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM

    Oleh Mukhtaromin (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) Abstrak Pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) berbeda dengan pengelolaan keuangan  pada satuan kerja non BLU. Pada penatausahaan kas BLU terdapat mekanisme penyampaian dana oleh Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Pengeluara.  Berkenaan fleksibilitas  pengelolaan keuangan pada BLU, dokumen sumber dan prosedur kerja terkait  penatausahaan uang oleh Bendahara ditetapkan  oleh  BLU  masing-masing,  kecuali  telah  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengendalian internal, secara berkala harus dilakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal BLU.Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan uang, bendahara BLU menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kata kunci: Bendahara BLU, penatausahaan kas, pembukuan, pertanggungjawaban         A. Pendahuluan   Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat dengan BLU adalah  instansi  di  lingkungan  pemerintah yang dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa  mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.Pola pengelolaan keuangan BLU berbeda dengan pengelolaan keuangan satker pada umumnya. Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam  rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Demikian juga pengelolaan keuangan oleh bendahara BLU, terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan satker pada umumnya.         B. Penatausahaan   Bendahara  pada  BLU  menatausahakan  seluruh uang/surat berharga yang dikelola oleh BLU. Berbeda dengan satker non BLU, pada BLU terdapat mekanisme penyampaian dana oleh Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Pengeluaran. Selain itu uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh Bendahara pada BLU lebih kompleks, meliputi:    Dana Operasional, yaitu  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran kegiatan operasional BLU. Dana Pengelolaan Kas, yaitu idle  cash BLU terkait dengan pengelolaan kas, berupa Deposito dan Investasi Jangka Pendek. Dana Kelolaan, yaitu seluruh dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Dana Operasional dan Dana Pengelolaan Kas, antara lain Dana Bergulir dan dana yang belum menjadi hak BLU.   Bendahara  pada  BLU  menatausahakan  seluruh uang/surat berharga yang dikelola oleh BLU. Berbeda dengan satker non BLU, pada BLU terdapat mekanisme penyampaian dana oleh Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Pengeluaran. Selain itu uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh Bendahara pada BLU lebih kompleks, meliputi:   Pembagian penatausahaan uang/surat berharga antara Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:   Bendahara  Penerimaan,  menatausahakan  seluruh uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLU. Bendahara  Pengeluaran,  menatausahakan  seluruh uang/surat berharga dalam rangka keperluan belanja BLU.   Dalam hal terdapat uang yang tidak tercakup di atas,  maka dikelola  oleh  Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu (BPP). 1. Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan   Ketentuan penatausahaan kas pada bendahara penerimaan BLU adalah sebagai berikut:   Bendahara Penerimaan mengalihkan uang/surat berharga yang dikelolanya menjadi deposito  dan/atau investasi jangka pendek setelah mendapat perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Bendahara  Penerimaan  menyalurkan  uang  kepada Bendahara  Pengeluaran  berdasarkan  perencanaan dan/atau permintaan dana dengan perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen yang bentuk dan formatnya  ditentukan oleh masing-masing BLU. Bendahara Penerimaan wajib membuat catatan atas jenis uang dan besar uang yang disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran. BLU yang masih menyetorkan sebagian pendapatannya ke Kas  negara,  maka penyetorannya  dilakukan  oleh Bendahara Penerimaan dengan mengikuti peraturan yang berlaku   2. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran Ketentuan penatausahaan kas pada bendahara pengeluaran BLU adalah sebagai berikut:   Bendahara Pengeluaran menerima dan mengelola uang yang berasal dari dana Rupiah Murni DIPA BLU yang bersangkutan dan/ atau yang diterima dari Bendahara Penerimaan untuk digunakan sesuai rencana kebutuhan. Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan uang yang berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud diatas, mengikuti peraturan yang berlaku. Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan uang yang berasal  dari  Bendahara  Penerimaan  sebagaimana dimaksud di atas  dilakukan sesuai peraturanSOP internal satker BLU terkait. Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran atas  uang yang ditatausahakannya  setelah  mendapat perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam dokumen yang bentuk dan formatnya  ditentukan oleh masing-masing BLU. Bendahara Pengeluaran dapat menyalurkan dana kepada BPP sesuai  perencanaan  dan/ atau  permintaan  dana dengan  memperhatikan  ketersediaan  dana  yang dikelolanya. BPP menerima dana dari Bendahara Pengeluaran untuk digunakan sesuai rencana kebutuhan. Atas penyaluran dana oleh Bendahara Pengeluaran kepada BPP, BPP menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.          C. Pembukuan   Pembukuan adalah pencatatan penerimaan dan pengeluaran BLU yang dilakukan oleh Bendahara. Pembukuan dilakukan berdasarkan dokumen sumber. Berkenaan fleksibilitas  pengelolaan keuangan pada BLU, dokumen sumber dan prosedur kerja terkait  penatausahaan uang oleh Bendahara ditetapkan  oleh  BLU  masing-masing,  kecuali  telah  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan, misal: SPM/SP2D terkait UP/TUP dan LS Bendahara, penyetoran ke kas negara dengan SSP, SSBP dan SSPB. Pembukuan BLU juga berbeda dengan pembukuan pada satker non BLU mengingat terdapat mekanisme penyampaian dana oleh Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran ke BPP. Pembukuan dilakukan dalam Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran. Output pembukuan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.   Secara umum ketentuan pembukuan pada bendahara BLU adalah sebagai berikut:   Bendahara menyelenggarakan  pembukuan terhadap seluruh uang yang ditatausahakannya. Pembukuan bendahara terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dasar dokumen sumber. Bendahara yang mengelola lebih  dari satu DIPA, harus memisahkan pembukuannya sesuai DIPA masing-masing. Pembukuan  oleh  Bendahara Penerimaan,  Bendahara Pengeluaran dan BPP dilakukan secara terpisah sesuai tanggung jawab masing-masing.         D. Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Internal   Dalam rangka pengendalian internal BLU maka secara berkala harus dilakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal.        1. Pemeriksaan Kas   Pemeriksaan kas dilakukan oleh pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Pemeriksaan kas dilakukan pada saat terjadi pergantian bendahara, pada waktu rekonsiliasi, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.  Hasil pemeriksaan kas Bendahara pada BLU sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara.  2. Rekonsiliasi Internal Pembukuan Bendahara pada BLU menghasilkan laporan yang menyajikan keadaan kas dan realisasi atas uang/surat berharga yang dikelola oleh Bendahara pada BLU. Laporan ini merupakan salah satu alat yang sangat berguna untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari bagi pimpinan BLU sekaligus sebagai pembanding akun-akun yang menyangkut kas  pada  neraca BLU.  Atas dasar itu,  harus dilakukan rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan pembukuan Bendahara pada BLU.Rekonsiliasi internal  dilakukan sekurang-kurangnya  1 (satu) kali pada akhir bulan berkenaan. Rekonsiliasi internal BLU terdiri dari: BPP menyampaikan LPJ Bendahara kepada Bendahara Pengeluaran sebagai  bentuk pertanggungjawaban  dan rekonsiliasi antara BPP dengan Bendahara Pengeluaran. Dalam hal Bendahara Penerimaan menyalurkan dana kepada  Bendahara  Pengeluaran,  sebelum  dilakukan rekonsiliasi dengan UAKPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran saling melakukan rekonsiliasi. Bendahara Penerimaan  dan  Bendahara Pengeluaran melakukan rekonsiliasi minimal sebulan sekali, padta saat akan disusun LPJ Bendahara berdasarkan catatan atas jenis  uang  dan  besar  uang  yang  disalurkan  oleh Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Pengeluaran dan pembukuan Bendahara Pengeluaran. Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi  internal antara Laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara pada BLU untuk meneliti kesesuaian atas: Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Satker BLU. Investasi Jangka Pendek. Saldo Kas Lainnya.          E. Pertanggungjawaban   Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikanlaporan pertanggungjawaban kepada BPK. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan uang. Ketentuan laporan pertanggungjawaban bendahara BLU diatur sebagai berikut:   Bendahara pada BLU wajib menyusun LPJ Bendahara pada BLU secara bulanan atas uang yang dikelolanya. LPJ Bendahara pada BLU disusun dari hasil rekonsiliasi LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi  oleh Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. LPJ Bendahara pada BLU dilampiri: Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP. Rekening koran untuk rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN (bila ada). LPJ Bendahara pada BLU yang benar disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan saat pengajuan pengesahan sebagai data pembanding bagi KPPN.         F. Penutup   Bendahara pada  BLU  wajib menatausahakan  dan  mempertanggungjawabkan  seluruh  uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya kepada Kuasa BUN. Di samping itu,  Bendahara pada BLU, selaku pejabat yang diangkat oleh menteri/ pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa, juga wajib membukukan seluruh transaksi atas uang yang ditatausahakannya yang  ada di BLU baik yang sudah menjadi hak BLU maupun yang tidak/belum menjadi hak BLU.  DAFTAR PUSTAKA   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Peraturan Menteri Keuanga Nomor 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengelola Dana APBN Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara BLU                     Baca Selengkapnya
  • KORELASI OPINI AUDIT BPK ATAS LKKL DENGAN HASIL EVALUASI LAKIP K/L

    KORELASI OPINI AUDIT BPK ATAS LKKL DENGAN HASIL EVALUASI LAKIP K/L Oleh : Hindri Asmoko[1] ABSTRAK Opini audit BPK atas LKKL dan hasil evaluasi LAKIP K/L merupakan indikator kualitas dari LKKL dan LAKIP K/L. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti korelasi antara opini audit BPK atas LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L. Metodologi penelitian yang digunakan adalah menguji korelasi antara opini audit BPK atas LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi antara opini audit BPK atas LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L. Kata kunci: opini audit BPK, hasil evaluasi LAKIP K/L. Baca Selengkapnya
  • RAPBNP 2015 : JALAN TERJAL MENUJU KESEJAHTERAAN

    RAPBNP 2015 : JALAN TERJAL MENUJU KESEJAHTERAAN Jamila Lestyowati Abstraksi APBN 2015 yang diajukan oleh Pemerintah sejak Agustus 2014 telah disetujui oleh DPR. Postur anggaran yang belum tentu akan digunakan pada tahun 2015 ini. Hal ini disebabkan adanya masa transisi antara pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (Kabinet Indonesia Bersatu II) dan pemerintahan Joko Widodo (Kabinet Kerja). Adanya visi dan misi yang berbeda menjadikan pihak pemerintahan baru bahkan juga membuat RAPBN 2015 versi mereka. RAPBN ini yang menjadi RAPBN bayangan yang diyakini akan menggantikan RAPBN 2015 yang disusun oleh pemerintahan lama. APBN 2015 bersifat baseline budget yang artinya pengalokasian anggaran hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti APBN 2015 menyediakan ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai platform, visi, dan misi yang direncanakan. Perubahan APBN sudah diajukan di awal tahun, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai sudah ada rencana untuk membuat RAPBN yang berbeda. Hal ini pernah dilakukan Presiden SBY dalam pengusulan APBN-P yang dipercepat pada 2005, untuk APBN 2005 yang disusun dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004. Kata kunci : RAPBN P, APBN, asumsi makro ekonomi, pendapatan negara, belanja negara Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise