Pengumumanindeks

  • Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN OKTOBER T.A. 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Kelulusan Prodip I STAN TA 2013/2014 BDK Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula Angkatan 2 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Kelulusan Prodip I Keuangan STAN di Denpasar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Evaluasi Semester II Prodip I STAN 2014 di BDK Manado +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Mahasiswa Prodip I Keuangan Kepabeanan dan Cukai

    [Malang] Senin, 1 September 2014. Sesuai dengan kurikulum Program Diploma I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai tahun ajaran 2013/2014, materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimasukkan sebagai Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dengan porsi 3 SKS di semester genap. Diharapkan dengan masuknya mata kuliah ini, para mahasiswa Prodip I Keuangan Kepabeanan dan Cukai yang nantinya akan bekerja sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki bekal dasar dan kualifikasi yang cukup dalam mengelola/melaksanakan pengadaan barang/jasa di unitnya. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Workshop PPAKP dan Aplikasi SAIBA Angkatan VI bagi Mitra KPPN Pekanbaru

    [Pekanbaru] Senin, 01 September 2014. Bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Bangkinang. Workshop PPAKP dan Aplikasi SAIBA Angkatan VI mitra KPPN Pekanbaru pagi ini resmi dibuka. Pembukaan di awali dengan pembacaan laporan penyelenggaraan oleh Kepala BDK Pekanbaru, Bpk. Mardial, dilanjutkan dengan pembukaan dan ceramah oleh Plt. Kakanwil DJPBn Provinsi Riau, Bpk. Zamrudin. Hadir juga dalam pembukaan ini Kepala KPPN Pekanbaru, Bpk. Burhani, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar,Bpk. Fairus. Baca Selengkapnya
  • Indonesia Membutuhkan Pengelola Barang Milik Negara yang Berkompeten dan Berintegritas

    [Tangerang Selatan] Senin, 1 September 2014. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mengadakan ceramah pimpinan kepada peserta Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Diklat 1 September 2014

      [Jakarta] 1 September 2014. Memasuki minggu pertama di bulan September ini, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Diklat Audit Kebijakan Fiskal yang akan berlangsung selama 5 hari sampai dengan 5 September 2014 di Ruang Aula, Lantai 1, Pusdiklat Keuangan Umum, Jl. Pancoran Timur Nomor 1-2, Jakarta Selatan. Diklat ini termasuk ke dalam Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSS) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai Kementerian Keuangan khususnya Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melakukan audit kebijakan fiskal di lingkungan Kementerian Keuangan.   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • EVALUASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT DI INDONESIA

    EVALUASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT DI INDONESIA Oleh : Hindri Asmoko[1] ABSTRAK Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan good governance untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengukuran kinerja Pemerintah Pusat di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji literatur sistem pengukuran kinerja dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengukuran kinerja. Hasil kajian menunjukkan Pemerintah Pusat di Indonesia sudah memiliki model sistem pengukuran kinerja yang dinamakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut juga terus menerus disempurnakan oleh Pemerintah. Selain itu, SAKIP ini masih memiliki kelemahan yang perlu terus diperbaiki oleh pemerintah. Kata kunci: sistem pengukuran kinerja, laporan kinerja. Baca Selengkapnya
  • Tinjauan Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan bagi Pemeriksa

    AbstraksiPenyampaian SPHP kepada Wajib Pajak merupakan salah satu tahapan yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan. Karena dianggap penting itulah maka apabila peraturan sebelumnya dapat disampaikan melalui pos tetapi dalam peraturan yang baru berlaku saat ini menjadi tidak dapat dilakukan lagi. Dengan berlakunya peraturan tersebut ternyata ada dampak yang perlu diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baca Selengkapnya
  • DISHARMONISASI UU PENAGIHAN PAJAK DAN UU KUP DALAM RANGKA PENERIMAAN PAJAK

    Oleh: Susi Zulvina Widyaiswara STAN, Tangerang Selatan (Email: Susi_Sadeq @yahoo.com)   A b s t r a k Penegakan hukum pajak adalah suatu hal yang penting, mengingat peran strategis Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun penerimaan pajak tidak selalu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pemerintah bersama dengan DPR. Untuk itu perlu peraturan hukum dan ketegasan yang mengatur dalam bidang perpajakan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise