Pengumumanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • KENDALA SERTA SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DI DJP

    Abstrak e-Goverment, terdengar di musim pemilihan calon presiden Indonesia 2014, bagi Direktorat Jenderal Pajak e-Goverment bukanlah “aset” baru. Infrastruktur Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung e-Goverment, sudah tersedia. Membahas infrastruktur e-Government tidak akan lepas dari Teknologi Informasi Komunikasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi tidak hanya sistem komputer, namun juga sistem Sumber Daya Manusiayang mempunyai kepedulian dan kemampuan bersinergi dengan sistem komputer, karena tidak semua masalah dalam SIDJP dapat diselesaikan secara sistem tetapi peran Sumber Daya Manusia juga penting. Baca Selengkapnya
  • KLARIFIKASI ATAS IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

    Abstrak Secara umum, pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Beberapa pemberian tersebut diatur secara khusus sebagai biaya yang boleh dikurangkan. Namun, ada beberapa ketentuan perpajakan yang mengatur masalah ini yang masih kurang jelas sehingga memicu timbulnya banyak sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Baca Selengkapnya
  • ANALISIS SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SKPKB PPN DALAM HAL TERDAPAT SELISIH LEBIH PPN YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN

    ANALISIS SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SKPKB PPN[1]DALAM HAL TERDAPAT SELISIH LEBIH PPN YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN Abstrak Pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP[2] untuk SKPKB PPN apabila dalam SPT Masa PPN[3] terdapat selisih lebih PPN yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya maka sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP tersebut dikenakan atas PPN yang kurang dibayar yang berasal dari selisih lebih PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Adapun PPN yang kurang dibayar yang berasal dari selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan untuk masa pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (2) Undang-undang KUP. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise