• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1
  • 2

Pengumumanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • "Giliran" Nunukan, Banjarmasin, dan Kotabaru mendapatkan Diklat SAIBA

    Pada pekan ini BDK Balikpapan kembali menyelenggarakan Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Batch IV di 3 tempat secara serentak, yaitu diwilayah paling ujung Kalimantan Timur, Nunukan, dan dua kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu Banjarbaru, dan Kotabaru dari tanggal 20 s.d. 23 April 2015. Pelaksanaan di masing-masing tempat ini adalah pelaksanaan angkatan pertama. Dalam pelaksanaannya BDK Balikpapan bekerjasama dengan KPPN setempat. KPPN Penyelenggara Diklat Lokasi Pelaksanaan Diklat Jumlah Peserta Diklat Pejabat Yang Membuka Diklat KPPN Nunukan Aula Kantor Imigrasi Nunukan 42 orang Kepala KPPN Nunukan Bp. Nurul Hidayat KPPN Banjarmasin Aila Balai Pelatihan Kesehatan Prov. Kalsel Banjarbaru 36 orang Kepala KPPN Banjarmasin Bp. Hartana KPPN Kota Baru Gedung KPPN Kotabaru 34 orang Kepala KPPN Kotabaru Bp. Eka Yuniwasita Di Kotabaru khususnya, setelah melaksanakan angkatan ini akan dilanjutkan angkatan II yang diselenggarakan di Tanah Bumbu. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari letak KPPN Kotabaru yang memang terpisah dari Pulau Kalimantan. Satkernya tersebar di Pulau Laut (Kotabaru) dan Pulau Kalimantan (Tanah Bumbu). Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kotabaru membahas tentang penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Beliau berpesan bahwasanya sebagai tahun pertama penerapan basis akrual, angka-angka dalam laporan keuangan tahun ini tidak dapat dibandingkan secaraaple to aple dengan angka pada laporan tahun sebelumnya.Namun, hasil laporan keuangan tahun ini tetap dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan lain. Selanjutnya, di dua tempat lainnya yaitu Nunukan dan Banjarbaru secara umum pembukaan berlangsung lancar dan pesan umum yang disampaikan oleh masing-masing Kepala KPPN adalah harapan agar diklat ini dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang menguasai aplikasi dan pengetahuan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Sehingga dapat mempertahankan kualitas LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian. Seremonial pembukaan diklat selanjutnya yaitu , rangkaian penyematan tanda peserta yang diwakili oleh masing-masing dua orang peserta. Acara pembukaan pun akhirnya ditutup dengan pembacaan doa oleh perwakilan peserta. Semoga kegiatan diklat ini berjalan dengan lancar selama empat hari kedepan.     Baca Selengkapnya
  • Meluruskan Opini Lelang yang "Miring" di Masyarakat

    [Makassar] Senin, 20 April 2015. Bertempat di Ruang Bira 1.1 BDK Makassar, Bapak Agung Heru Pranyoto selaku Kepala Balai membuka dua diklat dengan didampingi oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar), Bapak Ngakan Putu Tagel. Kedua diklat tersebut adalah DTSS Aplikasi Lelang dan Diklat Penyegaran Bendahara Pengeluaran yang masing-masing direncanakan berlangsung selama tiga dan empat hari ke depan. Baca Selengkapnya
  • Menyatukan Sistem-Sistem yang Ada di Setiap Unit Eselon I Menjadi Common System Tidak Mudah

    [Jakarta] Senin, 20 April 2015. “Menyediakan Common System tidak semudah menyediakan satu aplikasi karena adanya perbedaan (cara yang telah ada sebelumnya) pada masing-masing unit Eselon I”, Kata Tri Budianto, Pranata Komputer Pertama Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan (Pusintek) yang mewakili Kepala Pusintek dalam pembukaan dan ceramah Current Issue Diklat Microsoft Excel Tingkat Lanjutan Angkatan I di R.801 Pusdiklat Keuangan Umum pada pukul 08.30 WIB. Baca Selengkapnya
  • Pusdiklat KU Iringi Transformasi Kelembagaan DJKN

    [Jakarta] 20 April 2015. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memercayai Pusdiklat Keuangan Umum (Pusdiklat KU) sebagai partner dalam rangka transformasi kelembagaan DJKN melalui Training of Trainers. Hal ini disampaikan oleh Analis Pengembangan Kepegawaian dan Kepemimpinan DJKN, R. Ahmad Iman Abdurahman dalam ceramah Current Issue yang disampaikannya, “Para pengajar DJKN, meskipun belum menjadi widyaiswara, adalah lini terdepan transformasi kelembagaan DJKN menuju arah yang lebih baik” terangnya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PPN BAGI BERBAGAI TIPE PEMBELAJAR

    ABSTRAK Reformasi administrasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 ditandai dengan dikeluarkannya tiga paket undang-undang Perpajakan. Tiga paket tersebut meliputi Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai 1 Januari 1984, Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku 1 Januari 1984 dan Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mulai berlaku 1 April 1985. Dengan demikian PPN memerlukan waktu yang paling lama untuk dapat mulai diberlakukan. Hal ini menarik untuk dicermati karena berbagai tantangan yang dihadapi salah satunya aspek edukasi baik ke fiskus maupun masyarakat Wajib Pajak. Mencermati hal ini mengingat sasaran pembelajar baik fiskus maupun Wajib Pajak pada dasarnya juga manusia, maka sampai saat ini juga masih tetap relevan untuk menjadikan PPN sebagai objek pembelajaran bagi berbagai tipe pembelajar yaitu visual, auditori dan kinestetik. Masing-masing tipe pembelajar ini memiliki wilayah daya tangkap yang berbeda-beda sehingga memerlukan proses dan alat pembelajaran yang berbeda pula. Baca Selengkapnya
  • PPN, SOFT COMPENCY ATAUKAH HARD COMPETENCY?

    ABSTRAK Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam UU No.42 tahun 2009 merupakan jenis pajak yang berlaku di Indonesia selain jenis pajak pusat lainnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Implementasi memerlukan proses pemahaman baik bagi fiskus maupun masyarakat Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses pemahaman ini yang menarik untuk dikaji karena sangat bervariasi dalam penggunaan metode pembelajaran sehingga pengelompokkan PPN dalam ranah soft competency atau hard competency menjadi titik awal penentuan metode ataupun cara yang akan dilakukan dalam melakukan proses pemahaman yang efektif. Tulisan ini akan membahas persepsi bahwa apakah pajak (termasuk PPN) adalah bidang yang tidak mudah untuk dipelajari oleh para pembelajar dikarenakan belum tepat penggunaan metode pembelajaran yang diterapkan. Baca Selengkapnya
  • PEMBANGUNAN APLIKASI PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI PADA FENOMENA PERKEMBANGAN SISTEM OPERASI GADGET

    Abstrak Artikel ini menggunakan teori Slippery Slope Framework Of Tax Compliance untuk mengeksplorasi bagaimana para pengambil kebijakan membangun aplikasi pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mudah bagi Wajib Pajak OP. Kemudahan tersebut mendorong perubahan wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara suka rela (voluntary compliance).Untuk menjawab tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode deskriptif atas fenomena perkembangan sistem operasi pada Gadget(gadget) yang banyak dipakai Wajib Pajak Orang Pribadi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise