Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Workshop PPAKP SAIBA KPPN Makassar II +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara (Bagi Pengelola) Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Legal Review Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Pemula Angkatan II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN EKSEKUTIF ANGKATAN I TA. 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN III TA. 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Soft Power : Membangun Ketabahan (Resilience)

    Widyarini, S.Psi Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang Abstrak : Ketabahan (Resiliency) merupakan proses keberhasilan seseorang dalam menghadapi kesulitan atau tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Orang-orang yang tabah mampu mengatasi kesulitan dengan keuletan dan kegigihan saat menghadapi kegagalan, dan terus maju sekalipun mereka berada dibawah tekanan dengan cara-cara yang efektif. Individu yang memiliki ketabahan menunjukkan daya tahan psikis terhadap situasi yang penuh stress, mereka tetap berpikir dan bersikap positif, tetap focus, fleksibel, teratur / tertata, dan pro-aktif. Beberapa atribut personal yang menyertai orang yang tabah adalah : konsep diri yang positif, growth mind-set, optimis, terbuka terhadap perubahan, memiliki internal locus of control, memiliki ketrampilan dalam pemecahan masalah, kompetensi sosial yang baik, dan memiliki rasa humor. Setiap orang memiliki potensi untuk tabah, dan memiliki peluang untuk mengembangkannya. Kompetensi resilience merupakan hasil dari pengalaman individu yang melibatkan pemahaman makna, tindakan nyata, serta proses mental yang terjadi menghadapi kesulitan dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian ketabahan Baca Selengkapnya
  • FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA?

    Oleh: Dr. Achmat Subekan, S.E., M.Si. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang ABSTRAK Didirikannnya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih terdapat masyarakat dalam keadaan fakir, miskin, dan terlantar. Mereka bisa bermetamorfosis menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.  Pilihan kata dalam klausul ayat tersebut ternyata dapat memunculkan  makna yang berbeda-beda. Jumlah gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang terus bertambah di banyak kota besar lebih mendorong seseorang mengartikan kalimat sesuai dengan kenyataan yang ada. Kata kunci: negara, keadilan, fakir, miskin, anak terlantar, dan dipelihara Baca Selengkapnya
  • Perpisahan Pegawai Sesepuh BDK Manado

    [Manado] 19 September 2014. Keluarga kecil ini telah engkau bangun sejak sepuluh tahun lalu. Di ujung utara Pulau Sulawesi engkau ukir catatan pertamamu, berbakti untuk BPPK. Baca Selengkapnya
  • Rapat Koordinasi dan Kegiatan Makan Bersama Pegawai BDK Manado

    [Manado] Setelah seminggu disibukkan dengan kegiatan daftar ulang Mahasiswa Progam Diploma I Perpajakan STAN Tahun Akademik 2014/2015, akhirnya pada hari Jumat (19/9/2014) keluarga BDK Manado berkesempatan untuk dapat berkumpul bersama melakukan rapat koordinasi antarseksi. Rapat koordinasi dimaksudkan unruk menciptakan sinergi yang lebih baik antar seksi di BDK Manado, sekaligus untuk mempersiapkan kegiatan dinamika STAN yang akan dilaksanakan mulai hari senin hingga hari kamis (22 – 25 September 2014). Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • KEDUDUKAN ATURAN KEBIJAKAN (SURAT EDARAN, INSTRUKSI, PETUNJUK TEKNIS) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

    ABSTRAK Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya, sementara norma hukum adalah aturan yang dibuat dan mengikat secara umum, serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana keberadaan aturan kebijakan (surat edaran, instruksi, petunjuk teknik) yang diterbitkan badan tata usaha negara apakah termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baca Selengkapnya
  • SUDAHKAH PEMBETULAN SPT DILAKUKAN DENGAN BENAR?

    Sudahkah Pembetulan SPT Dilakukan Dengan Benar? (Belajar dari sebuah pengalaman di KPP Pratama) Abstrak Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak. Salah satu wujud pelaksanaan sistem self assessment tersebut adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dimulai dari menghitung hingga melaporkannya tanpa melalui campur tangan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Seiring berjalannya waktu, dimungkinkan SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disadari dikemudian hari ada yang salah. Baca Selengkapnya
  • Mengatasi Rasa Takut dan Tidak Percaya Diri Dalam Public Speaking

    Mengatasi Rasa Takut dan Tidak Percaya Diri Dalam Public Speaking Oleh : Muhammad Agus Muljanto Widyaiswara Muda pada Balai Diklat Keuangan Pekanbaru abstrak Keahlian Berbicara di Depan Umum (Public Speaking) masih belum diterima luas sebagai suatu keahlian yang bergengsi bagi individu maupun instansi, meskipun budaya lisan mendominasi gaya hidup masyarakat Indonesia, pengembangan teknik berbicara secara strategis jarang sekali dimanfaatkan secara optimal bahkan sebaliknya yang terjadi saat berbicara di depan publik adalah rasa takut dan tidak percaya diri. Jika hal ini tidak diatasi, maka pesan, gagasan, dan informasi tidak tersampaikan dengan  baik kepada pendengarnya dan tujuan keberlangsungan public speaking tidak tercapai. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise