Pengumumanindeks

  • Pengumuman Kelulusan Prodip I Keuangan STAN di Denpasar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Evaluasi Semester II Prodip I STAN 2014 di BDK Manado +

    Baca Selengkapnya
  • PENGAMBILAN SERTIFIKAT AHLI KEPABEANAN PERIODE JUNI TAHUN ANGGARAN 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan I Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Pengumuman Diklat Prajabatan Gol. II Per. IV 2014 Pusdiklat PSDM +

    Baca Selengkapnya
  • PENAWARAN BEASISWA PASCASARJANA (S2) LUAR NEGERI SPIRIT ANGKATAN II +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Koordinasi Persiapan DTU Kesamaptaan Angkatan II bagi Pegawai Bea dan Cukai

    [Pekanbaru] Rabu, 27 Agustus 2014, bertempat di kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Jl. Jend. A. Yani Meral, Tanjung Balai Karimun, Jajaran Pejabat BDK Pekanbaru dengan Tim  dari TNI dan Dirjen Bea Cukai mengadakan Rapat Persiapan Diklat Kesamaptaan untuk pegawai Bea dan Cukai Angkatan 2. Baca Selengkapnya
  • Leadership Development Program Pekanbaru

    Di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau yang berlokasi di Pekanbaru, Kepala Pusdiklat PSDM (Bpk. Safuadi) dan Kepala Bidang Pengelolaan Tes Terpadu (Bpk. Kuwat Slamet) mengisi Leadership Development Program (LDP) mulai Tanggal 25 s.d 27 Agst 2014. "Leadership Is An Action, not a Position" disampaikan oleh kepala pusdiklat yang mempunyai dua orang anak ini. Baca Selengkapnya
  • Ujian Sertifikasi PBJ BDK Makassar

    [Makassar] Selasa, 26 Agustus 2014. Hari ini, BDK Makassar bekerja sama dengan Direktorat Bina Sertifikasi Ujian Ahli Pengadaan, Deputi Pengembangan SDM, LKPP menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodip I Spesialisasi Bea dan Cukai STAN Tahun Ajaran 2013/2014 berjumlah 135 orang.   Baca Selengkapnya
  • HATI-HATI TERHADAP SURAT PALSU

    [Cimahi] Baru saja kami mendapatkan kiriman surat palsu yang dikirim melalui e-mail. Isinya adalah undangan sosialisasi dengan KOP Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Surat tersebut dikirimkan dari email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. harap berhati-hati apabila mendapatkan surat dari email tersebut. untuk model suratnya dapat dilihat dari gambar dibawah.  Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • DISHARMONISASI UU PENAGIHAN PAJAK DAN UU KUP DALAM RANGKA PENERIMAAN PAJAK

    Oleh: Susi Zulvina Widyaiswara STAN, Tangerang Selatan (Email: Susi_Sadeq @yahoo.com)   A b s t r a k Penegakan hukum pajak adalah suatu hal yang penting, mengingat peran strategis Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun penerimaan pajak tidak selalu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pemerintah bersama dengan DPR. Untuk itu perlu peraturan hukum dan ketegasan yang mengatur dalam bidang perpajakan. Baca Selengkapnya
  • PINTU MASUK MOBIL IMPOR

    Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Sejak tahun 1999 impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) dapat dilakukan oleh Importir Umum yang berstatus badan hukum Indonesia dan memiliki Surat izin Usaha (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API). Dengan demikian impor mobil tidak lagi dimonopoli oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPN). Impor mobil juga tidak terkena ketentuan larangan dan pembatasan. Artinya impor mobil tidak memerlukan perizinan dari Kementerian terkait.  Namun demikian atas mobil yang akan diimpor wajib didaftarkan tipenya di Kementerian Perindustrian. Baca Selengkapnya
  • PENGAJUAN SENGKETA PENETAPAN PEJABAT PABEAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; MUNGKINKAH?

    Oleh: AHMAD DIMYATI (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika dilihat dari ketentuan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengguna jasa kepabeanan yang tidak setuju atas penetapan Pejabat Pabean dapat menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar penetapan Pejabat Pabean yang dianggap merugikan dirinya tersebut dapat dibatalkan. Gugatan dapat disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise