• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1

Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2015 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Banda Aceh Angkatan II Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Sijunjung Angkatan I Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Jurusita Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Diklat Tematis Kuasa Pengguna Anggaran T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil DTSS Pengadaan Barang /Jasa T.A. 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

    Abstrak Kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara/daerah, merupakan lingkup dari keuangan negara. Akibat hukum dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/D menjadi berbeda, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi tunduk kepada pengelolaan keuangan dengan cara APBN, tetapi pengelolaannya menggunakan pengelolaan keuangan berdasarkan badan usaha pada umumnya. Kata Kunci : Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, BUMN/D, dan Akibat Hukum. Baca Selengkapnya
  • PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN HUKUM/ADVOKAT

    Abstrak Guna memenuhi kebutuhan pengadaan Konsultan Hukum/Advokat akibat adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, dimana sifat pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, maka dilakukan pengadaan konsultan hukum/advokat yang tidak direncanakan sebelumnya secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi, dan tepat waktu melalui penunjukan langsung. Kata Kunci : Konsultan Hukum/Advokat dan Penunjukkan Langsung. Baca Selengkapnya
  • Dilema Pejabat Pengadaan Berdasarkan Perpres 4 Tahun 2015

    Ringkasan: Pengadaan barang dan jasa Indonesia mendapatkan surprise di awal tahun 2015 ini dengan keluarnya Perpres 4 tahun 2015. Perpres ini merupakan perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2015. Perpres ini diharapkan dapat mengatasi beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu poin penting yang ada di perpres ini adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara e-purchasing. Penulis: Jamila Lestyowati,Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta       Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise