• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • KUESIONER PRADIKLAT DTSS PENGAWASAN DAN PENANGANAN BARANG BERBAHAYA TAHUN ANGGARAN 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil TOT Perencanaan Kebutuhan BMN Tahun 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN TA. 2015 DI MALANG +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Ekstensifikasi BDK Palembang +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA NILAI PABEAN DAN KLASIFIKASI BARANG TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Ujian Ulangan Diklat Perpajakan Tahun Anggaran 2015

    [Cimahi] Kamis, 7 Mei 2015 di Ruang B.206 Balai Diklat Keuangan Cimahi telah dilaksanakan Ujian Ulangan Diklat Perpajakan baik Non DTSD maupun DTSD. Ujian  yang berlangsung dua hari pada tanggal 6 s.d. 7 Mei 2015 kini telah usai. Baca Selengkapnya
  • Meningkatkan Kualitas Layanan Perpajakan melalui DTSS Petugas Pelayanan

    [Manado] Senin, 4 Mei 2015. Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Perpajakan, Balai Diklat keuangan Manado menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Petugas Pelayanan yang diselenggarakan pada tanggal 4 - 8 Mei 2015, diklat ini ditujukan untuk mendidik dan melatih petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menjadi petugas yang terampil dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders. Setelah mengikuti diklat ini diharapkan para peserta mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelayanan yang  baik. Acara Pembukaan diklat dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Humas Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Bapak Chr. Erwin Priambodo Putro dan Kepala Balai Bapak Sahminan Zega. Baca Selengkapnya
  • Ujian Mengulang Diklat Perpajakan TA 2015

    [Yogyakarta] Rabu, 06 Mei 2015. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menyelenggarakan ujian ulangan diklat- diklat perpajakan Tahun Anggaran 2015. Pusdiklat Pajak melalui BDK Yogyakarta menyelenggarakan ujian ulangan ini dengan lokasi wilayah Jawa Tengah DIY di BDK Yogyakarta. Baca Selengkapnya
  • Inspektur VII Jamin Materi Diklat AKSI UKI Menarik

    [Jakarta] 4 Mei 2015. “Meskipun jumlah materi di diklat ini agak banyak, tapi saya yakin materi-materinya menarik, banyak yang akan Saudara ambil manfaatnya”, ujar Roberth Gonijaya, Inspektur VII Inspektorat Jenderal dalam sambutannya di Pembukaan Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI) Kelas Reguler Angkatan IX. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PERLUASAN JENIS PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

    PERLUASAN JENIS PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Oleh: Iqbal Islami *) Abstrak Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan, salah satunya adalah dalam bidang regulasi. Langkah penting yang baru saja dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam peraturan yang baru ini, selain proyek infrastuktur ekonomi, proyek insfrastruktur sosial pun dapat dikerjasamakan. Selain itu, dalam aturan baru ini selain dari pengenaan tarif kepada pengguna layanan, diatur juga bahwa sumber pengembalian investasi badan usaha dapat juga berasal dari pembayaran atas ketersediaan layanan yang dibayar oleh PJPK. Sumber ini penting untuk mendukung penyediaan infrastruktur sosial. Apabila pengguna tidak atau belum dapat membayar tarif keekonomian maka agar proyek KPBU tersebut dapat menjadi layak secara keuangan, maka Pemerintah dapat memberikan dukungan kelayakan. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan penjaminan atas proyek KPBU. Dengan adanya jaminan Pemerintah ini maka akan meningkatkan bankability dari proyek dan menurunkan risiko proyek baik bagi investor maupun kreditor. Ke depannya, Pemerintah akan lebih mendorong lagi agar skema KPBU ini dapat menjadi tulang punggung dalam pembiayaan penyediaan infrastruktur. Keywords: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Penyediaan Infrastruktur, Infrastruktur Sosial A. Pendahuluan                                                                                     Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan, salah satunya adalah dalam bidang regulasi. Perbaikan regulasi ini penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan iklim investasi dan mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Keikutsertaan badan usaha dalam penyedian infrastruktur merupakan keharusan karena adanya financing gap antara dana yang dapat disediakan Pemerintah dan kebutuhan dana untuk penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Langkah penting yang baru saja dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan ini menggantikan peraturan yang ada sebelumnya yaitu Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Salah satu perubahan penting dalam peraturan yang baru ini adalah perluasan jenis proyek yang dapat dikerjasamakan. Dalam peraturan baru ini, selain proyek infrastuktur ekonomi, proyek insfrastruktur sosial pun dapat dikerjasamakan. Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas perubahan-perubahan penting dalam peraturan baru ini B. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur Infrastuktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 38, 2015). Penyediaan infrastruktur merupakan tugas dan kewajiban pemerintah. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maka penyediaan infrastruktur dapat dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Di lingkungan global skema KPBU ini dikenal juga sebagai skema Public Private Partnership (PPP). Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJM Nasional tahun 2015 – 2019, dana yang diperlukan mencapai Rp5.452 trilliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu untuk menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun. Dengan demikian, ada selisih pendanaan (financing gap) sebesar Rp4.321 triliun yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan menggunakan dari skema pendanaan alternatif seperti skema KPBU. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha (BU) dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak (Perpres No. 38, 2015).  PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BU adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi (Perpres No.38, 2015). Skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini bukanlah skema baru. Skema ini telah berkembang lama dan telah berhasil dilakukan di berbagai negara di dunia. Pengembangan KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia juga telah lama dilakukan yaitu sejak awal tahun 90an. Pada tahun 1991, Bank Dunia mulai menawarkan pinjaman TAP4I (Technical Assistance Project for Public & Private Provision of Infrastructure) kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, ADB juga memberikan pinjaman lain seperti PPITA (Private Provision of Infrastructure Technical Assistance), dan yang baru saja dilakukan adalah pinjaman untuk IRSDP (Infrastructure Reform Sector Development Project). Total dana yang telah dihabiskan untuk pengembangan KPBU ini telah mencapai ratusan juta dolar namun realisasi proyek KPBU masih belum kemana-mana (Lubis, 2015). Realisasi proyek infrastruktur dengan skema KPBU ternyata perkembangannya sampai saat ini belum menggembirakan. Berbagai kendala seperti kurangnya kapasitas PJPK untuk mempersiapkan proyek kerjasama, banyaknya perizinan yang harus dipenuhi dari berbagai instansi yang terkait, dan lambatnya proses pengadaan tanah merupakan contoh faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya realisasi proyek dengan skema KPBU. Sebenarnya, Pemerintah telah berusaha untuk memberbaiki berbagai kendala tersebut. Misalnya dalam hal pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur. Untuk mengatasi kelambatan pengadaan tanah, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru yaitu Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan regulasi baru ini diharapkan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur dapat menjadi lebih lancar. Hal lain yang juga telah mulai dilakukan adalah perbaikan dan koordinasi antar instansi dalam hal perizinan. Perbaikan ini perlu dilakukan agar pengurusan perizinan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan lancar. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas PJPK dalam penyiapan proyek kerjasama, para stakeholder yang terkait telah mulai melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas PJPK misalnya melalui lokakarya dan bimbingan teknis. Dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 dinyatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas. Oleh sebab itu, ke depannya, pemerintah akan mendorong agar skema KPBU dapat menjadi tulang punggung dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersifat pemulihan pembiayaan (cost-recovery) khususnya di daerah-daerah dimana daya beli masyarakat sudah mampu untuk melaksanakan prinsip pengguna membayar (user pay principle) seperti di kawasan perkotaan. Untuk mendorong dan meningkatkan peran skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur maka pemerintah telah menerbitkan regulasi baru yaitu Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Salah satu perubahan penting yang ada dalam peraturan baru ini dibandingkan peraturan sebelumnya adalah adanya perluasan jenis proyek yang dapat dikerjasamakan. Dalam peraturan yang baru ini infrastruktur sosial pun dapat dikerjasamakan. C. Jenis Proyek yang Dapat Dikerjasamakan dalam KPBU Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, maka maka dalam peraturan yang baru ditetapkan bahwa penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan tidak hanya infrastruktur ekonomi namun juga infrastruktur sosial. Berikut ini disajikan jenis infrastruktur ekonomi dan sosial yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015, yaitu sebagai berikut: infrastruktur transportasi; infrastruktur jalan; infrastruktur sumber daya air dan irigasi; infrastruktur air minum; infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; infrastruktur telekomunikasi dan informatika; infrastruktur ketenagalistrikan; infrastruktur minyak dan gas bumi dan energy terbarukan; infrastruktur konservasi energi; infrastruktur fasilitas perkotaan; infrastruktur fasilitas pendidikan; infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; infrastruktur kawasan; infrastruktur pariwisata; infrastruktur kesehatan; infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan infrastruktur perumahan rakyat. Sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2010, jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan hanya terdiri dari 8 jenis infrasturktur saja, yaitu sebagai berikut: infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian; infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum; infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government; infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; dan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi. Apabila kita bandingkan, jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, terlihat bahwa pada peraturan yang baru, jenisnya lebih banyak karena mencakup juga infrastruktur sosial seperti infrastruktur fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan perumahan rakyat. Dengan dimasukkannya infrasrutktur sosial dalam jenis infrastruktur yang dapat disediakan dengan skema KPBU diharapkan infrastruktur sosial yang disediakan dapat semakin banyak agar pelayanan sosial dapat berlangsung semakin baik. Untuk meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, dalam aturan yang baru juga ditetapkan bahwa, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial pada proyek KPBU. Dengan aturan ini maka penyediaan sarana komersial dapat menjadi semacam pemanis (sweetener) kepada Badan Usaha untuk mau berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur sosial atau infrastruktur ekonomi yang mempunyai tingkat kelayakan yang rendah. Dengan adanya sarana komersial tersebut maka proyek KPBU dapat mencapai tingkat kelayakan keuangan yang cukup sebanding dengan risiko yang dihadapi. Hal ini merupakan faktor yang dapat menarik badan usaha untuk mau berinvestasi pada proyek-proyek KPBU. D. Pengembalian Investasi Badan Usaha Dalam peraturan yang baru diatur juga pengembalian investasi untuk badan usaha. Pengembalian investasi meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan untuk badan usaha yang ditunjuk sebagai pelaksana dari proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan skema KPBU. Sumber pengembalian investasi untuk badan usaha adalah dari: a.    pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;b.    pembayaran ketersediaan layanan (availability payment); dan/atauc.    bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pengembalian yang baru muncul dalam peraturan yang baru adalah pembayaran yang berasal dari ketersediaan layanan. Sumber pengembalian jenis ini biasanya digunakan untuk infrastruktur sosial. Dengan demikian diharapkan badan usaha akan tertarik juga untuk membangun infrastruktur sosial karena adanya jaminan pembayaran atas layanan yang diberikan. Dalam hal pengembalian investasi berasal dari pembayaran oleh pengguna maka besarnya tarif yang ditentukan oleh PJPK terdiri dari tarif awal dan tarif penyesuaiannya sepanjang periode kerjasama. Tarif akan ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Skema tarif semacan ini akan dilakukan apabila para pengguna layanan infrastruktur yang disediakan sudah mampu untuk melaksanakan prinsip pengguna membayar secara penuh atas layanan yang dinikmatinya. Dilain pihak, apabila pengguna tidak dapat membayar secara penuh atas layanan yang dinikmatinya, maka tarif yang akan digunakan dapat ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna untuk membayar (ability to pay) layanan yang dinikmatinya. Dalam hal tarif ditentukan berdasarkan kemampuan pengguna, maka PJPK akan memberikan dukungan kelayakan (viability gap funding atau VGF)   sehingga badan usaha yang ditunjuk untuk menyediakan infrastruktur dapat memperoleh pengembalian investasi secara penuh untuk menutup biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan selama periode kerjasama dilakukan. Dukungan kelayakan hanya diberikan bagi KPBU yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial dari proyek yang akan dikerjasamakan. Untuk penyediaan infrastuktur sosial, yang para penggunanya tidak dapat dikenakan atau dibebankan tarif atas penggunan infrastruktur yang disediakan, maka pengembalian investasi untuk badan usaha pelaksana ditetapkan bersumber dari pembayaran atas ketersediaan layanan. PJPK menganggarkan dan membayarkan dana pembayaran ketersediaan layanan untuk penyediaan infrastruktur pada masa operasi selama jangka waktu kerjasama dilakukan. Besarnya dana untuk pembayaran ketersediaan layanan ditetapkan dengan memperhitungkan biaya modal, biaya operasional, atau keuntungan badan usaha pelaksana. Dengan adanya aturan ini maka akan memungkinkan badan usaha untuk ikut berpartisipasi untuk menyediakan infrastruktur sosial seperti lembaga pemasyarakatan yang atas penggunaannya tidak mungkin dikenakan tarif kepada para penggunanya. E. Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah Untuk menarik badan usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah. Dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk dukungan kelayakan dan/atau insentif perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU. PJPK mengusulkan kepada Menteri Keuangan bentuk dan besaran dukungan pemerintah yang akan diberikan kepada badan usaha yang akan melaksanakan proyek KPBU. Dengan adanya dukungan pemerintah ini maka kelayakan keuangan atas investasi yang dilakukan akan semakin tinggi sehingga akan semakin menarik para investor. Dukungan kelayakan berupa VGF diberikan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dana investasi. Dengan adanya VGF ini maka dana investasi yang harus disediakan oleh badan usaha menjadi berkurang sehingga tarif yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar dari para pengguna layanan. Contoh dari proyek infrastruktur yang sering membutuhkan VGF misalnya adalah proyek air minum. Hal ini terjadi karena masyarakat pengguna air minum yang dihasilkan banyak yang tidak mampu untuk membayar tarifnya apabila tarifnya ditetapkan berdasarkan seluruh kebutuhan dana untuk penyediaan air minum tersebut atau tarif keekonomian. Dengan adanya VGF ini maka akan dapat membuat suatu proyek yang semula tidak layak secara keuangan akan menjadi layak secara keuangan. Jaminan pemerintah diberikan dalam bentuk penjaminan infrastruktur yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada badan usaha melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama. Jaminan pemerintah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya jaminan pemerintah ini maka akan meningkatkan kemampuan suatu proyek KPBU untuk mendapatkan pendanaan dari bank (bankability) dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif sehingga pada akhirnya akan dapat menghasilkan tarif layanan yang lebih kompetitif. Untuk melaksanakan proses penjaminan proyek KPBU, Pemerintah telah membentuk suatu badan usaha penjaminan yaitu PT Penjaminan Infrastuktur Indonesia (Persero) atau PT PII yang berfungsi untuk menjalankan peran single window policy dalam pemrosesan penjaminan proyek-proyek infrastuktur dengan skema KPBU. Berdasarkan kebijakan satu pintu ini, proses pelaksanaa penjaminan proyek-proyek KPBU hanya dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui PT PII. Dengan mekanisme satu pintu ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola, transparansi, dan konsistensi proses penjaminan. Selain itu, keberadaan PT PII juga digunakan untuk memagari (ring fencing) kewajiban kontinjen pemerintah yang muncul dari penyediaan penjaminan dan meminimalkan kejutan langsung terhadap APBN. F. Penutup Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat dan mendorong penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU adalah dengan melakukan perbaikan regulasi yaitu dengan menerbitkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013. Salah satu perubahan penting dalam regulasi yang baru adalah diperluasnya jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan. Pada aturan yang baru, jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan tidak hanya infrastruktur komersial tetapi juga infrastruktur sosial. Perubahan yang lain adalah sumber pengembalian investasi untuk badan usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek KPBU. Selain bersumber dari tarif yang dibayar oleh pengguna layanan, sumber pengembalian dapat juga bersumber dari pembayaran dari pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan (availability payment). Dengan skema pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan ini maka infrastruktur sosial pun dapat tetap menarik para investor untuk menyediakannya melalui skema KPBU. Untuk membuat suatu proyek KPBU menjadi lebih menarik lagi, maka atas suatu suatu proyek KPBU dapat memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah. Dukungan pemerintah ini dapat berupa dukungan fiskal dan non-fiskal seperti VGF. VGF diberikan untuk meningkatkan kelayakan keuangan dari proyek KPBU. Jaminan pemerintah diberikan berupa penjaminan infrastruktur dalam bentuk pembagian risiko atas proyek KPBU. Dengan adanya jaminan pemerintah ini maka akan meningkatkan bankability dari proyek sehingga akan lebih menarik bagi para kreditor untuk memberikan kreditnya. Ke depannya, pemerintah akan lebih mendorong lagi agar skema KPBU ini dapat menjadi tulang punggung dalam pembiayaan penyediaan infrastruktur. *) Penulis adalah Widyaiswara Madya pada Pusdiklat KNPK   Daftar Pustaka:   International Finance Corporation (IFC), Artikel: Public-Private Partnership Stories Indonesia: Central Java , 2012 Lubis, Harun al-Rasyid, Artikel: Can Public-Private Partnerships Still be Expected?, 2015 Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpres No. 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpres No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Perpres No. 56 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpres No. 66 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpres No.38 tahun 2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur RPJM Nasional 2015 -2019   Baca Selengkapnya
  • Pentingnya Peran Pemimpin Efektif Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi

    Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan banyak faktor. Salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan adalah hadirnya seorang pemimpin efektif. Baca Selengkapnya
  • MENGENAL PRINSIP DASAR BANK SYARIAH

    MENGENAL PRINSIP DASAR BANK SYARIAH Oleh: Achmat Subekan*)   Abstrak   Perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan perbankan nonsyariah. Bank syariah didirikan atas dasar nilai-nilai syariat yang bersifat ilahiah (wahyu) sedangkan bank nonsyariah didirikan atas dasar hasil pemikiran manusia. Prinsip dasar operasional bank syariah meliputi:  1) tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing, 2) lebih menekankan pada pengembangan sektor riel, 3) hanya bersedia membiayai investasi yang halal, 4) tidak hanya profit oriented,  tetapi juga berorientasi pada falah, 5) hubungan antara bank syariah dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan (ta’awun), dan 6) seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Dalam perkembangannya, bank syariah memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya lebih banyak disebabkan oleh konsep dasar yang digunakannya, sedangkan kelemahannya lebih banyak disebabkan oleh usianya yang masih relatif muda apabila dibandingkan dengan bank nonsyariah. Dengan pengelolaan yang profesional dan berpegang pada syariat, maka berbagai kekuatan yang dimiliki diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang ada. Dengan demikian, bank syariah diharapkan dapat lebih bersaing dan meberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyejahterakan masyarakat. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise